Articles
82 Documents
Search results for
, issue
"Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016"
:
82 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS KINERJA PEGAWAI DI PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH (Studi Kasus : Biro SDM Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah) ]]>
<![CDATA[Amelia, Sheila Rachmita]]>;
<![CDATA[Hariani, Dyah]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.023 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11187
<![CDATA[Employee performance is the work of someone who assessed in terms of quality, quantity, cooperation, and good punctuality in carrying out its duties optimally. The factors that drive and constrain the performance of employees, among others abilities, mental attitude, communication and leadership. This study aimed to describe and analyze the performance of employees in Perum Perhutani Central Java Regional Division as well as to determine the factors that drive and impede the performance of employees in Perum Perhutani Central Java Regional Division. This research uses descriptive qualitative research method. The data in this study were obtained from observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the performance of employees in Perum Perhutani Regional Division of Central Java is already quite good but there are still shortcomings in terms of quality, quantity and timeliness On the capability of employees average - average already graduate and get a wide range of education and training to support the ability of employees. On the mental attitude factor is still there are employees who received disciplinary punishment. In the communication factors, communication is established already well underway. On the factor of leadership, the leadership has provided direction and support to the employees, conduct regular evaluations, as well as help employees who are having difficulty. The advice given is centralized and the server should not be added in order not to hamper the timely completion of tasks and applications in the employee assessment should be upgraded in order not to run slowly. Employees must have a good attitude so that no employee received disciplinary punishment back.]]>
<![CDATA[“Model Pelembagaan Program One Village One Product ( OVOP ) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Tenun Troso di Kabupaten Jepara” ]]>
<![CDATA[Rahmah Wijayanti]]>;
<![CDATA[Fathurrochman Fathurrochman]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (385.079 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11325
<![CDATA[Indonesia as an archipelagic nation has the characteristics of the area was well as the condition of heterogeneous society. It causes implemented of generalized policies in each area is not a good strategy and it makes regional disparities. Population density and the labor was increase that isn’t balance with the jobs cause the special problem. So there is a program based development empowerment that make local potential is optimal. It applied in some government program. One way to applied is the One Village One Product (OVOP) program. It can be expected to make the people can stand alone in each way. Jepara is the area that success applied this program in Tenun Troso way. The purpose of this study is to determine the process of implementation of One Village One Product and explore things that make OVOP program Tenun Troso in Jepara success . It can build empowerment model that used in the implementation of OVOP program in Jepara that can be a sample for the other areas. This study uses qualitative descriptive method using a grand theory and the theory of the institutional system and three way fit theory David Korten as midle theory. The result of this study found many factors that make the program success in an inverse system model . the ideas, programs , and resources can be applied in the organization , that doctrine from the leader and the full support from the acceptor make prosperity is increase. it is very influential for the next program improvement .]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Penyediaan Ruang Terbuka Hijau) DI KOTA TEGAL ]]>
<![CDATA[Novi Listianti]]>;
<![CDATA[Sundarso Sundarso]]>;
<![CDATA[Kismartini Kismartini]]>;
<![CDATA[Fathurrohman Fathurrohman]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.065 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.10873
<![CDATA[Kebijakan ruang terbuka hijau dilatarbelakangi oleh berbagai hal diantaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota seperti hebutuhan tempat untuk interaksi sosial, sarana olahraga, dan ruang rekreasi. Tujuan dari penelian ini untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal dengan menggunakan landasan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tegal untuk meningkatkan jumlah luasan ruang terbuka hijau di Kota Tegal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan informasi dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Bappeda dan Kantor Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Luas ruang terbuka hijau publik di Kota Tegal hingga tahun 2015 adalah sebesar 6,38% dari luas wilayah. Faktor yang mendorong dan menghambat kebijakan ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dengan penelitian ini dirumuskan beberapa rekomendiasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kota Tegal dalam implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal.]]>
<![CDATA[Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang ]]>
<![CDATA[Radiksa Arvian Sitranata]]>;
<![CDATA[Slamet Santoso]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.948 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11162
<![CDATA[Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu pembangunan yang menjadi perhatian adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi. Pamsimas merupakan salah satu bentuk solusi dari kurangnya air bersih dan sanitasi di Indonesia. Tetapi pelaksanaan Pamsimas masih belum optimal, tidak terkecuali pelaksanaan di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kecamatan Tembalang. Dalam evaluasi ini digunakan enam kriteria evaluasi yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pamsimas di Kecamatan Tembalang sudah efektif dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi. Tetapi masih ditemui kekurangan, seperti kurang meratanya pembangunan tower air dan perpipaan Pamsimas, selain tidak merata masih banyak warga miskin yang masih belum dapat mendapatkan Pamsimas. Rekomendasi untuk meningkatkan perataan pembangunan Pamsimas dapat dilakukan pada saat musyawarah penentuan prioritas pembangunan dilakukan oleh seluruh elemen pelaksana Pamsimas, hal ini agar tercipta keadilan dan pemerataan pada pembangunan karena diawasi langsung oleh semua pihak yang terkait.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGELOLAAN DESA WISATA GIYANTI, KABUPATEN WONOSOBO ]]>
<![CDATA[Dini Puspita]]>;
<![CDATA[Susi Sulandari]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.555 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.10697
<![CDATA[Tourism sector is a sector which can increase revenue for the region. Wonosobo have a very diverse tourism potential. One of them is the Tourism Village Giyanti which is very famous for the traditional culture and dances. Giyanti village also served as a Tourism Village and being one of the tourism potential object in Wonosobo Regency. But it has not been managed well in Wonosobo Regency. The focus and goal of this study is to formulate strategy for the management of tourist villages. It used the method of SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) analysis of existing strategic environment in the management of the Tourism Village. This study used a qualitative descriptive type by using informants from the Giyanti Village, and the Office of Tourism and Creative Economy Wonosobo District, as well as the Central Java Provincial Tourism Office. The results of the study management in Giyanti Tourism Village haven’t not maximized yet. By analyzing the internal and external environment are obtained strategies then using Litmus test to measure the level of strategic issues based on the scores of existing programs. Based on these results, it is suggested that the strategic programs that have been formulated can be implemented and applied consistently in Tourism Village Giyanti. This is done in order to improve management of the Tourism Village Giyanti to a better direction.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS PANDANARAN KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Ricky Fernando]]>;
<![CDATA[Aufarul Marom]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.735 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11087
<![CDATA[Dalam rangka upaya membatasi aktivitas merokok seseorang di Kota Semarang maka Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang dan aspek-aspek penghambat implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang cukup baik namun masih ada beberapa kekurangan. Pada aspek komunikasi masih ada masyarakat yang kurang memahami batasan dalam wilayah Kawasan Tanpa Rokok. Dalam aspek sumberdaya Puskesmas Pandanaran memiliki kekurangan dalam tenaga keamanan dan tidak adanya dana yang dikeluarkan untuk Kawasan Tanpa Rokok. Pada aspek disposisi sikap banyak pegawai yang melakukan tugasnya secara ganda untuk menutupi kekosongan yang ada. Kemudian, aspek perubahan perilaku, setiap orang membutuhkan waktu untuk berubah dan terbiasa dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok.Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tidak dapat berjalan dengan baik karena beberapa aspek penghambat, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi sikap dan perubahan perilaku. Saran yang diberikan adalah perlu adanya penambahan pegawai terutama pada tenaga keamanan serta tingkat kemampuan dan ketegasan pegawai. Kemudian segera menyediakan media sosialisasi melalui video promosi dan informasi kesehatan secara periodik tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang agar masyarakat dapat cepat mengerti tentang Kawasan Tanpa Rokok.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN DESA WISATA DI KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Yohanes R. Juanda]]>;
<![CDATA[Amni Zarkasyi Rahman]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.823 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11265
<![CDATA[Community empowerment activities is one of the key components as an effort to overcome the problems of underdeveloped Kandri administrative village area as a tourism village in the city of Semarang. It is important considering the majority livelihoods of Kandri villagers are working on the agricultural sector, then to transform to involve in the field of tourism business. This research will further elaborate the implementation of community empowerment activities in the policy of tourism village in Kandri administrative village, Gunungpati district, city of Semarang. The method used in this research is qualitative - descriptive type, with key informants from the staff of Semarang Municipal Office of Cultural and Tourism that specifically managed programs related with tourism village, and community members of Kandri administrative village part of the Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) management. The purpose of this study is to analyze the implementation of community empowerment activities from the 5 accuracy theory by Riant Nugroho, and describing factors influencing the implementation of activities. The results of the research shown that in the implementation of the undertaken activities, there are problems related to the suitability of the activities provided to local conditions; the assigned of target community; and the transformation process of the local community to become businessmen in tourism sector. Constraint factors of the community empowerment implementation process are the clarity and policy standards, the commitment of governments, social and economic conditions, and the disposition of the implementor. Recommendation earned from this research are : increasing participation of the Tourism Department in the development of Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) on Kandri administrative village, proportionally to both Pokdarwis Pandanaran and Pokdarwis Sukomakmur; guidelines for the implementation were made by The Government toward the undertaken activities; and clear budget allocation in supporting the activities.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU) DI KOTA SEMARANG (Kajian Permendikbud No 80 Tahun 2013 Tentang PMU) ]]>
<![CDATA[Siolito, Olivia]]>;
<![CDATA[Suryaningsih, Margareta]]>;
<![CDATA[Suwitri, Sri]]>;
<![CDATA[Subowo, Ari]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.994 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.10998
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesiapan pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) di Kota Semarang serta menemukan faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal. Esensi program PMU adalah merupakan kebijakan keberlanjutan dari wajar 9 tahun menjadi 12 tahun dan merupakan upaya strategis dalam konsep pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Implementasi kebijakan PMU yang berlandaskan pada Permendikbud No 80 Tahun 2013 melihat ketepatan kebijakan dari ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kepastian, dan sistem penjaminan mutu. Kesimpulan yang didapat adalah PMU berdampak positif apabila sosialisasi selalu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan wajib belajar12 tahun. Selain itu kesiapan sarana dan prasarana dan penambahan jumlah guru atau tenaga pengajar sangat diperlukan untuk keberhasilan program PMU. Oleh karena itu, perbaikan sarana dan prasarana, penambahan ruang belajar, dan penambahan jumlah guru harus segera diperhatikan oleh semua pihak.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (TAMAN PUBLIK) DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR BERDASARKAN PERDA KOTA SEMARANG NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU ]]>
<![CDATA[Dewi, Kidung Sukma]]>;
<![CDATA[Lituhayu, Dyah]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (138.206 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11214
<![CDATA[Open Green Space is an important component needed by citizen to do outdoor daily activity. A district has ideally 20% Public Open Green Space of total area. Semarang Timur District has not accomplished 20% public open green space yet because the area tends to flooding that causes the green plants not to grow well. Open Green Space arranging implementation in the Semarang Timur District refers to Local Regulation of Semarang No. 7 of 2010 about Open Green Space Arrangement. Research method uses descriptively qualitative approach with observation, interview, and literary review as the data collecting technique. The interviewees are Landscape Gardening Division Head of Hygiene and Landscaping Gardening Department of Semarang, Developing Section Chief of Eastern Semarang District, and people of the district. The research results that Open Green Space arranging implementation in the Semarang Timur District is not fully accomplished, proven by lack of Public Open Green Space especially Public Park that is supposed to be 8.95 ha, the work has just accomplished 1.7 ha. However, the people have felt the park Public Park Open Green Space benefit as the place to get along for adults and to play around for children. The research states that people participation in the Public Park Open Green Space care is still not enough, proven that Rejomulyo Park in the Semarang Timur District is lack of handling. Recommendation to properly implement for Public Park Open Green Space arrangement in the Eastern Semarang District is to issue a regulation that requires every sub-district to develop Public Park.]]>
<![CDATA[EVALUASI DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) TANJUNG JATI B di DESA TUBANAN KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Bayu Aji Prakoso]]>;
<![CDATA[Dewi Rostyaningsih]]>;
<![CDATA[Sundarso Sundarso]]>;
<![CDATA[Aufarul Marom]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (131.621 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.10898
<![CDATA[PLTU Tanjung Jati B adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Melalui pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Desa Tubanan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik Nasional untuk wilayah Jawa – Bali – Madura. Desa Tubanan yang terletak di pesisir pantai Bayuran dipilih karena lokasi yang dekat dengan laut dan diperkirakan tidak ada pergerakan lempeng yang besar diwilayah pantai utara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Desa Tubanan. Untuk mengevaluasi dampak yang terjadi akibat pembangunan PLTU Tanjung Jati B di Desa Tubanan tersebut menggunakan model evaluasi bebas tujuan, yang dikemukakan oleh Michael Scriven yang terdiri dari tiga indikator yaitu pengaruh sampingan yang negatif yang tidak diharapkan, pengaruh positif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan pengaruh sampingan yang positif di luar program yang ditetapkan. Model evaluasi bebas tujuan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dampak terhadap aspek-aspek yang telah ditentukan yaitu individu, organisasional, masyarakat serta lembaga dan sistem sosial yang terjadi di Desa Tubanan. Hasil penelitian ini menunjukan keberadaan PLTU Tanjung Jati B memberikan dampak terhadap aspek-aspek tersebut. Dampak terhadap aspek Individu, dampak yang dirasakan adalah masyarakat merasakan banyak perubahan seperti perekonomian yang meningkat dan pendapatan bertambah namum ada yang menjadi keluhan masyarakat seperti menimbulkan kecemburuan sosial antar warga. Dampak organisasional memuaskan dan menambah pengalaman setiap kelompok atau organisasi, namun masih terdapat kecemburuan sosial, seperti yang dirasakan oleh kelompok nelayan pantai Bayuran. Dampak masyarakat mengalami peningkatan yang baik dalam hal perekonomian, pendidikan dan keagamaan namun masih terdapat keresahan dalam aspek lingkungan. Dampak lembaga dan sistem sosial memberikan pengaruh yang baik kepada lembaga yang ada, namun permasalahan sosial semakin banyak dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, langkah yang ditempuh adalah penghijauan dan pembuatan peraturan.]]>
