Articles
39 Documents
Search results for
, issue
"Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016"
:
39 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KALI BERSIH DI KOTA SEMARANG DALAM MENANGGULAGIPENCEMARAN LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Nisa, Anis Khairun]]>;
<![CDATA[Hidayat, Zainal]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.284 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12492
<![CDATA[Banyaknya kegiatan indutri dan masyarakat menyebabkan rusaknya ekosistem sungai dan mempengaruhi kehidupan masyarakat.Tujuan adanya Implementasi Program Kali Bersih (PROKASIH) di Kota Semarang untuk menangani pencemaran sungai yang semakin memburuk.Fokus penelitian ini adalah Program Kali Bersi di Kota Semarang.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksaan Program Kali Bersih di Kota Semarang.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Kali Bersih di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksaan program kali bersih sudah berjalan dengan baik meskipun hal ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti, sikap masyarakat yang masih membuang sampah di sungai dan pembuangan limbah industri yang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah. Sehingga hal ini perlu upaya yang keras dalam meningkatkan dukungan kelompok sasaran Program Kali Bersih dalam upaya pemberian sanksi yang tegas terhadap pencemaran lingkungan.]]>
<![CDATA[ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN IMB DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN BLORA ]]>
<![CDATA[Ana Nur Rohmatin]]>;
<![CDATA[Ida Hayu Dwimawanti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.372 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12236
<![CDATA[Penelitian ini disusun untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan IMB di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora, serta untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat kualitas pelayanan perizinan IMB. Kualitas pelayanan tersebut dilihat melalui lima dimensi yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas pelayanan perizinan IMB di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora belum optimal, karena masih ditemukan beberapa kekurangan yaitu sarana prasarana masih kurang dan sarana prasarana yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal, kedisiplinan waktu petugas kurang, dan waktu penerbitan izin masih beberapa kali mengalami keterlambatan. Faktor penghambat dalam kualitas pelayanan perizinan IMB tersebut yaitu Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, organisasi dan masyarakat. Saran dari peneliti yakni memanfaatkan sarana prasarana yang ada dan perlu pengadaan sarana dan prasarana yang belum tersedia untuk menunjang pelayanan, perlu absensi pada saat jam masuk setelah istirahat untuk mendisiplinkan petugas, perlu meminimalisir keterlambatan penerbitan dengan pemberian kewenangan kepada bawahan untuk memberikan paraf atau tandatangan yang sifatnya legal ketika Pimpinan alpa, selain itu perlu koordinasi dan keselarasan antara front office dan back office dalam pengecekan persyaratan izin, serta masyarakat harus lebih bersikap aktif dan tanggap terhadap berkas-berkas yang masih kurang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS DI KELURAHAN SAMBIROTO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Ulfa Azizah]]>;
<![CDATA[Aufarul Marom]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.469 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.11944
<![CDATA[Di Indonesia sampah telah menjadi permasalahan rumit yang selalu terjadi bahkan semakin rumit khsuusnya di Kota Semarang. Pemerintah Daerah mengeluarkan Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang khususnya. Tujuan dari regulasi tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan pengelolaan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Aspek yang disoroti dalam penelitian ini adalah tingkat komunikasi serta ketersediaan sumberdaya manusia maupun non manusia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang sudah baik namun belum optimal. Kendala dalam program ini berupa kendala teknis, kurang tersedianya sumber daya manusia dan non manusia termasuk pula dana. Perlu adanya peningkatan komitmen dan kinerja dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program agar program yang bermanfaat ini dapat berkembang dengan baik.]]>
<![CDATA[KAJIAN 5 (LIMA) TEPAT PROGRAM BANTUAN SISWA MISKIN TINGKAT SMA DI SMA NEGERI 9 SEMARANG ]]>
<![CDATA[Satrio Kurniadi Widodo]]>;
<![CDATA[Sri Suwitri]]>;
<![CDATA[Hartuti Purnaweni]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.284 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12555
<![CDATA[Poor student aid program policies which refers to the regulations of president number 15 of 2010 regarding the acceleration of poverty reduction. The purpose of the policy poor student aid program to help school-age children from poor families and household to be able to stay in school, not drop out of school and later in the future they can broke the chains of poverty that currently handcuff their family. That goal can be achieved through effective implementation, judging from the accuracy of the policy, accuracy of the implementation, accuracy of the target, accuracy of the environment and accuracy of the process. Process of the Implementation of program policy poor student aid in achieving the goals contained inhibiting factor and support factor. Based on the theory George C. Edwards III factor that support and hinder are Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Based on the existing barriers in the implementation of the program policy poor student aid of senior high school level in Semarang city, Author recommend as follows : (1) Make a report format which was related to student reports format recipients of aid poor students. (2) Propose he addition of personnel to be more adequate policy implementation. (3) Maximize the function of monitoring of management institutions and implementing program policies poor student aid at the local level, such as the provincial education office and the city education department of the executive apparatus at each educational unit.]]>
<![CDATA[ANALISIS KUALITAS PELAYANAN ELECTRONIC-PROCUREMENT DI KABUPATEN PURBALINGGA ]]>
<![CDATA[Cahyaningsih, Eva Nur]]>;
<![CDATA[Lestari, Hesti]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.095 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12499
<![CDATA[The number of corruption cases in the procurement of goods / services of the Government raises the demand for the Government to innovate suppress the crime rate speed. One of the innovations undertaken by the Government is to develop their electronic-procurement services. However, the development of electronic-procurement services in several agencies are still not able to provide services to the maximum. The focus of this research is Quality Service-Procurement electronic Purbalingga. The purpose of this study to determine the quality of electronic-procurement services in Purbalingga and any aspects of the inhibitors. This research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques using observation, interviews and documents related to the quality of electronic-procurement services in Purbalingga. The results showed that the quality of electronic-procurement services in Purbalingga has been good, although still hampered in some aspects, ease of access, control and affordability. Therefore, in this case need a strong effort from all stakeholders in improving the quality of service.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 DI SMA KESATRIAN 1 KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Mayangsari, Dewi]]>;
<![CDATA[Santoso, R. Slamet]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.224 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12369
<![CDATA[To improve the quality of education, the government formulated a new curriculum policy which is Kurikulum 2013 in order to bring Indonesians become: productive, creative, innovative, affective, through attitude reinforcement, skill and intergrated knowledge. Kurikulum 2013 is the Ministry of Education and Culture Republic of Indonesia’s newest curiculum. Kurikulum 2013 focuses on a comprehension, skill, and charachter building, where students are forced to understand the lesson, to be active in a discussion and a presentation, to have a good attitude and high discipline as well. Kurikulum 2013 legally replaced KTSP that had been applied since 2006. This curiculum has strenght and weakness. Based on the results of research, Kurikulum 2013 is quite right on target. Nevertheless, there are still found some problems associated with the change of KTSP 2006 to Kurikulum 2013 policy in SMA 1 Kesatrian 1 Semarang such as the facilities that are still less in number, the teachers that still use the old method of teaching and there are many classes which teachers are absent yet the students are not given a substitute task. The conclusion of this research is the implementation of Kurikulum 2013 in SMA Kesatrian 1 Semarang is already carried out well but not quite optimum. Apart from a good communication between all parties, they still prefer other occassion beside their priority at school and the internet facility is not quite fast. The advices from this research are school needs to tightnen the rules not only for students but also for teacher and school needs to provide wifi as a facilities.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Septiana Septiana]]>;
<![CDATA[Nina Widowati]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.999 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12198
<![CDATA[Kualitas pelayanan merupakan salah satu ukuran untuk menilai pelayanan publik. Puskesmas Rowosari merupakan unit pelaksana tingkat pertama dalam memberikan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya. Tujuan dari penelitian ini untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan kesehatan di Puskesms Rowosari serta untuk mengidentifikasi dimensi yang menghambat dan mendukung kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Rowosari dengan menggunakan dimensi Tangibles, Reliability, Responsivess, Assurance dan Emphaty. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Puskesmas Rowosari telah memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakatnya, meskipun dalam memberikan pelayanan masih ada dimensi yang belum berjalan optimal, yaitu dimensi tangibles dan dimensi reliability.]]>
<![CDATA[ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KANDRI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Aulia Rizki Nabila]]>;
<![CDATA[Tri Yuniningsih]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.794 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12543
<![CDATA[Partisipasi masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan seuatu program pembangunan. Desa Wisata merupakan desa yang memiliki daya tarik dan berpotensi sebagai objek pariwisata yang dilihat dari aspek potensi alam maupun budaya masyarakatnya yang bertujuan untuk pengembangan suatu desa dan meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Desa Wisata dibentuk sendiri oleh masyarakat desa tersebut, maka peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan ini sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri, dan untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa Wisata Kandri. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata kandri masih berbentuk partisipasi semu atau psudeo-participation, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri ini sudah berada pada tingkat tertinggi yaitu citizen power. Faktor yang mendorong yaitu pengetahuan terhadap program, jenis kelamin, kepercayaan masyarakat, dan faktor eksternal sedangkan faktor yang menghambat yaitu pekerjaan masyarakat, pendidikan, dan faktor eksternal. Disarankan untuk dapat memperbaiki partisipasi masyarakat sehingga berbentuk partisipasi otentik dengan mengajak seluruh ikut berpartisipasi langsung dengan menjadi anggota pokja agar manfaat dapat diteruma secara menyeluruh. Pada tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri yang sudah berada di tingkat citizen power diharapkan pemerintah bisa lebih banyak memberi informasi, tidak hanya memberi pengumuman lewat ketua RT atau RW namun memberi undangan ke setiap rumah saat akan ada pertemuan atau kegiatan agar partisipasi masyarakat lebih tinggi. Pada faktor latar belakang pendidikan yang 2 dapat dilakukan adalah memberikan pengarahan dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengembangan Desa Wisata Kandri, pada faktor eksternal pemerintah harus lebih berinovasi dalam mengadakan pelatihan-pelatihan agar warga tidak bosan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Putera, David Perdana]]>;
<![CDATA[Santoso, R. Slamet]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.796 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12493
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang dan menganalisis faktor – faktor penentu keberhasilan kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan teknik analisa data kualitatif dan teknik untuk menguji kualitas data menggunakan teknik triangulasi. Kebijakan penataan organisasi perangkat daerah adalah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Kesimpulan yang didapat adalah kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota Semarang belum dapat dikatakan berhasil, hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa banyaknya kekurangan yang ada membuat performa kebijakan penataan organisasi perangkat daerah sangat rendah. Kekurangan ini terdapat pada beberapa kriteria yang belum tercapai seperti efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu pada faktor penentu keberhasilan kebijakan juga ada faktor yang kurang mendukung yaitu perumpunan urusan kewenangan dan sistem managemen administrasi pemerintahan daerah.. Sementara kriteria yang sudah mendukung adalah kriteria efektivitas, kecukupan, dan perataan dapat dikatakan cukup dalam pelaksanaan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah. Penulis merumuskan beberapa upaya untuk memperbaiki kekurangan antara lain. menerapkan pola miskin struktur kaya fungsi, artinya dengan struktur organisasi yang kecil dapat menangani tanggung jawab tugas yang besar tanpa harus memperbesar pola struktur organisasi dan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja agar dalam menetapkan nomenklatur kelembagaan selalu mempertimbangkan tugas -–tugas dan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh SKPD yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAYANAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Aji Tri Utomo]]>;
<![CDATA[Aufarul Marom]]>
<![CDATA[ Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (142.314 KB)
|
DOI: 10.14710/jppmr.v5i3.12500
<![CDATA[Moda transportasi umum yang ada dan banyak beroperasi di Kota Semarang adalah Angkot Mini Bus yang notabene tidak mampu menampung penumpang dengan jumlah banyak, tetapi jumlahnya yang banyak juga menyebabkan bertambahnya kepadatan lalu lintas di Kota Semarang. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan pelayanan pada transportasi umum agar pengguna jasa transportasi umum semakin banyak dan dapat terpuaskan oleh pelayanan yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pelayanan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang dengan regulasi yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan BRT di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu interview (wawancara), observasi, studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Transportasi Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Semarang sudah sudah cukup tepat dan efektif. Namun kondisi saat ini masih menunjukkan beberapa kekurangan yang harus segera ditingkatkan, untuk menunjang pencapaian tujuan yang maksimal.]]>
