cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 4 (2023): December" : 7 Documents clear
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Peran Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Sentosa, Deri; Padmawati, Retna Siwi; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.86875

Abstract

Latar belakang: Epidemik tembakau merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di dunia dan telah membunuh sekitar 8 juta orang setiap tahun, 1,2 juta kematian diakibatkan oleh paparan asap rokok orang lain yang disebabkan karena penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan. Persentase penduduk Kota Sungai Penuh pada tahun 2019 yang merokok tembakau dalam 1 bulan terakhir tiap hari sebesar 24,08% merupakan salah satu yang tertinggi menurut di Provinsi Jambi. Salah satu upaya mengurangi paparan asap rokok, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang KTR. Meski Kota Sungai Penuh sudah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukannya beberpa puntung rokok dan bungkus rokok di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai KTR.Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi efektivitas peranan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh dalam mengimplementasi upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2015 Tentang KTR.Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Pendekatan case study dipilih karena peneliti ingin menggali informasi apa yang bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, seperti kasus kecendrungan meninggkatnya konsumsi rokok di wilayah Kota Sungai Penuh.Hasil: Hasil penelitian menunjukkan belum maksimal dan efektifnya pelaksanaan kebijakan KTR yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan sehingga dapat menyebabkan ketidaktahuan dan mengakibatkan masih adanya temuan pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Terkait masalah anggaran yang terbilang rendah, perlu adanya penambahan anggaran sehinnga dapat membangun ruang khusus merokok di semua delapan tatanan kawasan tanpa rokok. Selain itu masyarakat telah menerima adanya implementasi kebijakan KTR, namun belum semua masyarakat mengetahui keijakan tersebut dan memiliki kesadaran untuk tidak merokok di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.Kesimpulan: Efektivitas dari implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015 tentang KTR di Kota Sungai Penuh sejauh ini masih belum berjalan secara maksimal dengan berbagai kendala dalam konteks implementasinya.Kata Kunci : Efektivitas, Implementasi, Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
Upaya Pencegahan Kehamilan Remaja Melalui Model Sistem Informasi Kesehatan Reproduksi di Negara Maju dan Berkembang : Literatur Review Purnami, Cahya Tri; Wicaksono, Firston Arfiansyah; Permani, Fadilah Pujiningtyas
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.87702

Abstract

Masa remaja merupakan masa krusial dalam masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan remaja. Meskipun, secara global proporsi kehamilan remaja menurun, tetapi kasus kehamilan tersebut masih tergolong tinggi karena setiap tahun, rata-rata kehamilan remaja masih mencapai 16 juta kasus pada remaja berusia 15–19 tahun dan 2 juta kasus pada remaja berusia <15 tahun. Perbandingan proporsi kehamilan remaja di negara maju : negara berkembang, yaitu 1:9, dimana 90% kasus kehamilan remaja di seluruh dunia, disumbang oleh remaja 15–19 tahun dari negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model-model sistem informasi kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan kehamilan remaja di negara maju dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan merujuk pada metode PRISMA. Pencarian data sekunder dari database Google Scholar, ScienceDirect, dan Scopus dengan kata kunci “Sistem Informasi (Information Systems), Pencegahan (Prevention), Faktor Risiko (Risk Factor), dan Kehamilan Remaja (Teenage Pregnancy)”, kemudian diseleksi sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, hingga diperoleh 6 artikel untuk di-review. Terdapat beberapa model sistem informasi kesehatan reproduksi, baik di negara maju maupun berkembang. Model sistem informasi kesehatan reproduksi remaja di negara maju berfokus pada pencegahan kehamilan remaja saat akan melakukan perilaku berisiko, sedangkan model sistem informasi kesehatan reproduksi remaja di negara berkembang berfokus pada upaya-upaya dalam mencegah remaja untuk melakukan perilaku berisiko.
Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran JKN Tsuroyya, Sabrina Luthfi; Maharani, Chatila
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.87944

Abstract

Tingkat kolektibilitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang rendah disebabkan karena rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar iuran. Segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) menunggak iuran paling banyak dibandingkan dengan segmen lain yaitu sebesar Rp5,65 triliun (86,88%). Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN di Indonesia. Metode penelitian adalah systematic literature review yang bersumber dari database PubMed, Google Scholar, dan GARUDA dengan rentang waktu dari tahun 2014-2022. Pencarian dan seleksi artikel dilakukan dengan berpedoman pada protokol PRISMA. Protokol penelitian ini telah terdaftar pada PROSPERO (CRD42022378124). Dari 13 artikel yang dianalisis didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran JKN meliputi faktor pendapatan, persepsi, motivasi, pendidikan, pengetahuan, usia, jumlah keluarga, pekerjaan, manfaat program, jarak dan waktu tempuh ke tempat pembayaran. BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus berinovasi pada sistem pembayaran dalam program JKN agar memudahkan peserta dalam membayar iuran serta rutin melakukan sosialisasi terkait program JKN secara menyeluruh.
Kebijakan Kompensasi untuk Dokter Spesialis di RSUD Kota Sabang Anwar, Rajmalita; Meliala, Andeasta; Sulistyo, Dwi Handono
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89560

Abstract

Tunjangan atau tambahan penghasilan ASN menjadi salah satu bagian dari manajemen Pegawai Negeri Sipil. ASN menjadi isu sentral secara nasional dari segi kedisiplinan dan kinerjanya. Untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan, prestasi kerja dan kesejahteraan ASN daerah, melalui Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan, Pemerintah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada seluruh ASN yang berada di wilayah kerjanyaHu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam mengatasi masalah tersebut dan dengan pertimbangan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan objektif lainnya. Pemerintah Kota Sabang mengatur kembali terkait pemberian tambahan penghasilan kepada ASN dilingkungannya melalui Peraturan Walikota Sabang No. 6 Tahun 2021 tentang tambahan penghasilan ASN dilingkungan Pemerintah Kota Sabang. Adanya perbedaan besaran tambahan penghasilan yang cukup signifikan kepada dokter spesialis yang tercantum dalam kebijakan ini dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya serta adanya fenomena beberapa dokter spesialis di RSUD Kota Sabang pindah hampir secara bersamaan setelah pelaksanaan kebijakan tersebut.
Analisis Kesiapan Penerapan Rekam Medis Elektronik RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun 2023 Kapitan, Rifki; Farich, Achmad; Perdana, Agung Aji
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89841

Abstract

Permenkes Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis,  menyebutkan bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan rekam medis elektronik di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung tahun 2023. Jenis penelitian kualitatif, dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilakukan di RSUD Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023. Jumlah subyek penelitian sebanyak 6 informan, yaitu Direktur, Kepala Bidang Program, Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kepala Rekam Medis, Tenaga Informasi Teknologi (IT), dan Kepala Seksi Perencanaan. Pengumpulan data dengan metode wawancara, telaah dokumentasi, dan observasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan, kesiapan penerapan RME mendapatkan dukungan dari aspek manajemen dan pemangku kepentingan, aspek analisa pemangku kepentingan, aspek persiapan operasional, dan aspek teknologi, namun terdapat satu aspek yang belum mendukung kesiapan penerapan RME, yaitu aspek pelatihan. Rumah sakit belum melakukan pelatihan bagi tenaga operasional dan pengguna akhir. Secara umum dapat dikatakan RSUD Bandar Negara Husada siap menerapkan RME namun perlu melakukan perbaikan pada beberapa aspek terutama pada aspek pelatihan. Penanggung jawab penyelenggara RME yaitu Kepala Seksi Hukum dan Informasi perlu melakukan percepatan untuk mengadakan pelatihan bagi pegawai untuk menggunakan RME agar rumah sakit sepenuhnya siap menerapkan RME.
Reducing Unmet Need for Family Planning in Indonesia: A Policy Analysis Report Frans, Sandra; Djasri, Hanevi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.89933

Abstract

The Indonesian government has already initiated many policies to reduce unmet need for Family Planning (FP), which is one of the three zeros commitment.  It is crucial to understand whether a regulatory perspective is sufficient to solve the unmet need for family planning in Indonesia. This report explores the policy response to the unmet need of FP in Indonesia. This report draws from two sets of data. First, a document review contained 45 policies. The second set of data was qualitative interviews with the key informants collected as part of the policy analysis process of unmet need of FP. Forty five policies identified in the form of decrees, government regulations, and presidential regulations related to the unmet need for FP. Three themes emerged from the analysis: demand creation, supply side, and socio-demographic factors related to women. In the demand creation, we found varying commitments of the Provincial and District Governments in manage the FP programs. On the supply side, the government guaranteed the availability of contraceptives for all public and private health facilities, as long as they are registered in the BKKBN reporting system. However, there are still problems in distributing contraceptives, especially at the district level to the facilities. The last factors related to the unmet need for FP are the socio-demographic factors, such as fertility and socio-economic factors. In conclusion, at the national level, the policy covered has been adequate to address the demand creation and supply side, but not many about couple factors. The success of FP programs depends on the local government's strong commitment to including the unmet need of FP as their strategic plans
Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan Partadisastra, Amanda Mirasherly; Octaria, Yessi Crosita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 12, No 4 (2023): December
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90281

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 sebagai landasan percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, yang diikuti dengan RAN PASTI sebagai panduan di tingkat daerah.Akan tetapi, keberagaman kondisi daerah di Indonesia menghasilkan prevalensi stunting yang bervariasi sehingga komitmen pemerintah daerah menjadi kunci utama percepatan penurunan stunting. Namun, masih terdapat implementasi kebijakan stunting di daerah yang belum terlaksana dengan baik. Kabupaten Bulungan berhasil melaksanakan penurunan prevalensi stunting sebesar 7,68% dari tahun 2022 sehingga dapat dijadikan acuan terkait identifikasi praktik baik kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk mengatasi stunting secara spesifik di tingkat daerah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dianalisis menggunakan Teori Segitiga Kebijakan dari Walt dan Gilson melalui hasil studi dokumen, yakni menyandingkan substansi kebijakan nasional dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Bulungan. Dokumen kebijakan daerah diperoleh melalui Bappeda Litbang setempat. Kemudian, hasilnya ditriangulasi melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan Kabid Kesmas Dinkes Kabupaten Bulungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh Kabupaten Bulungan telah melibatkan lintas sektor dan berbagai aktor yang berbasis pentahelix, serta telah terkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan baik. Strategi yang diterapkan bersifat berkelanjutan dan telah terintegrasi dengan program kesehatan nasional yang ada. Kebijakan daerah yang ditetapkan telah mengacu pada kelima pilar strategi nasional dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Terdapat juga SK TPPS guna mengatur mekanisme tata kerja TPPS di Kabupaten Bulungan yang telah mengacu pada RAN PASTI. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti kondisi pandemi covid-19, keterbatasan tenaga kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas layanan kesehatan, serta persepsi masyarakat yang salah tentang stunting. Meskipun demikian, implementasi kebijakan Kabupaten Bulungan dinilai sudah selaras dengan kebijakan nasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue