Garuda - Garba Rujukan Digital

Desentralisasi dan Pengambilan Keputusan Kebijakan Peningkatan Gizi Balita di Kota Depok dan Kota Bogor Propinsi Jawa Barat Candra Dewi Purnamasari; Dumilah Ayuningtyas; Riastuti Kusumawhardani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Heywood and Choi ( 2010) found that there is only a slight increase of health system performance post decentralization. Low performance in decentralization of the health sector can be inferred from the high incidence of poor nutrition for U5 (under five) in the city of Bogor in West Java. However the city of Depok has a different situation in which they have successfully reduced poor U5 nutrient to 0% . Performance in a decentralized health system is affected by policy decisions that are influenced by decison space, institutional capacity and accountability of local government . Objective: This study aims to describe the decision-making processes for U5 nutrition based on decision space, capacity and accountability of local government institutions in the city of Depok and city of Bogor in West Java Province . Methods: This study is a qualitative case study design . In- depth understanding of the decision-making on health policy in the era of decentralization will be traced by means of in-depth interviews . Informants in this study include the Head of Department , Mayor , Chief Health Center and Head of Nutrition at the Provincial Health Office , Head of Bappeda. Results: Post Decentralization, nutrition policy decision-making process at the level of the city of Bogor and Depok conducted by larger decision space, the accountability of policy decisions in both regions showed an increase , but the capacity of public institutions and the level of participation of non- government actors as well as the institutional capacity is higher in the city of Depok than in the city of Bogor . Conclusion: Decentralization increases the decision space and accountability in health policy decision-making process. Increased institutional capacity, especially the capacity of human resources and increased levels of participation and non-government actors are needed to produce a more responsive policy decisions. Latar Belakang: Heywood dan Choi (2010) dalam studinya menemukan bahwa secara umum hanya terjadi sedikit pening- katan kinerja sistem kesehatan pasca desentralisasi. Rendahnyakinerja desentralisasi pada sektor kesehatan dapat dilihat dari masih tingginya kasus gizi balita buruk diKotaBogor Propinsi Jawa Barat.Kondisi yang berbeda terjadi di Kota Depok yang telah berhasil menekan gizi Balita buruk menjadi 0% . Kinerja sistem kesehatan dalam era desentralisasi dipengaruhi oleh pengambilan keputusan kebijakan yang dipengaruhi oleh decison space kapasitas institusional dan akuntabilitas pemerintah daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pengambilan keputusan kebijakan Gizi Balita berdasarkan decision space, kapasitas institusidan akuntabilitas pemerintah daerah diKota Depok dan Kota Bogor Propinsi jawa Barat. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pemahaman secara mendalam menge- nai pengambilan keputusan pada penyusunan kebijakan kese- hatan pada era desentralisasi akan ditelusuri dengan cara melakukan wawancara mendalam (indepth interview). Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas, WaliKota, Kepala Puskesmas dan Kepala Bagian Gizi di Dinas Kesehatan Propinsi, kepala Bappeda. Hasil: Setelah Desentralisasi, proses pengambilan keputusan kebijakan Gizi di tingkat Kota Bogor dan Kota Depok dilaksana- kan dengan Decision spaceyang lebih besar, akuntabilitas pengambilan keputusan kebijakan pada kedua daerah menun- jukkan adanya peningkatan, namun kapasitas institusi dan tingkat partisipasi masyarakat maupun aktor diluar pemerintah Kota Depok lebih tinggi dibanding Kapasitas Institusi di Kota Bogor. Kesimpulan: Desentralisasi meningkatkan decision space dan akuntabilitas pada proses pengambilan keputusan kebi- jakan kesehatan. Peningkatankapasitas institusi terutama kapa- sitas sumberdaya manusia dan peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dan aktor diluar pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan kebijakan yang lebih responsive.

Reformasi Tiada Henti Shita Dewi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Reformasi kebijakan seringkali bukanlah se- suatu yang statis. Reformasi dalam salah satu aspek bidang kesehatan akan berdampak pada bidang- bidang yang lain sehingga terjadi pula reformasi di bidang-bidang lain. Reformasi system pembiayaan kesehatan, misalnya, seyogyanya diikuti pula oleh reformasi di bidang pelayanan kesehatan, yang ke- mudian diikuti oleh reformasi di bidang sumberdaya kesehatan, dan seterusnya. Reformasi juga hampir tidak pernah berjalan sempurna. Dalam pelaksa- naannya, berbagai hal yang bersifat internal dan eksternal mempengaruhi kinerja pencapaian hasil yang diinginkan sehingga dibutuhkan penyesuaian dan ‘reformasi’ selanjutnya. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Negara-negara lain.Di Perancis, bulan September ini memiliki arti penting di sektor kesehatan karena pada bulan inilah strategi dan anggaran kesehatan untuk tahun berikut- nya dibahas di Council of Ministers, sebelum akhir- nya dibawa ke National Assembly di awal 2015. Kali ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah adalah reformasi di bidang kesehatan untuk menghemat anggaran sebanyak 10milyar Euro selama kurun wak- tu 2015-2017. Ini adalah bagian dari kebijakan “aus- terity” yang dilakukan pemerintah terkait krisis ekonomi yang berkepanjangan di Perancis.Menteri Kesehatan Perancis, Marisol Touraine, menjabarkan rencana reformasi di empat bidang: preventif, pelayanan kesehatan territorial, inovasi dan tatakelola. Di bidang preventif, ada beberapa hal baru yang akan dilakukan. Pertama, program nasional untuk berhenti merokok. Berbagai aturan mengenai kenaikan cukai rokok, pembatasan penjualan dan pembatasan ruang merokok diperketat termasuk untuk rokok elektronik. Ke-dua, aturan baru tentang logo nutrisi makanan kemasan. Kini logo nutrisi dise- derhanakan dengan kode warna (hijau, kuning, merah, dst) di bagian depan kemasan makanan untuk mengindikasikan proporsi kandungan nutrisinya di- bandingkan dengan ‘recommended daily value’. Ke- tiga, uji coba balai suntik higienis bagi pemakai narkoba, untuk mengurangi resiko penularan penya- kit melalui jarum suntik. Ke-empat, penyediaan pil KBB darurat di sekolah menengah. Dalam hal per- baikan pelayanan kesehatan territorial, akan ada nomor darurat di setiap regional untuk dihubungi di luar jam kerja dokter, dan nomor-nomor ini khusus disediakan untuk layanan kesehatan dasar, layanan kesehatan berkelanjutan, layanan preventif, layanan kesehatan jiwa dan layanan kesehatan untuk kelom- pok difabel. Dengan cara ini, selalu ada tenaga medis yang dapat diakses 24 jam. Dalam bidang tatakelola, juga ada beberapa hal baru yang akandilakukan. Pertama, layanan terintegrasi untuk penanganan pasien pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan dan diperbolehkannya ‘class action’. Ke-dua, aturan baru tentang third-party payment bagi para peserta asuransi kesehatan tambahan (sebagai tambahan/ top-up dari jaminan sosial). Ke-tiga, koordinasi dalam layanan rujukan yang ditunjang dengan layanan rekam medis online. Ke-empat, re-negosiasi untuk insentif bagi tim yang melayani kasus (case man- agement team). Dalam hal inovasi, rumah sakit khu- susnya akan direhabilitasi dan melakukan program rasionalisasi dan kerjasama pembelian. Rumah sakit juga akan melakukan berbagai inovasi untuk mem- perpendek length-of-stay, mengurangi penggunaan MRI, memperbaiki hubungan kontrak dengan dokter dan kerjasama antar beberapa fakultas kedokteran. Salah satu hal yang paling dicermati masya- rakat adalah mengenai kebijakan third-party pay- ment. Selama ini, hampir 77% biaya kesehatan di Perancis ditanggung oleh jaminan sosial, sementara sisanya dibiayai oleh third-party (asuransi tambahan lain atau OOP). Namun prosentase reimbursement jaminan sosial khususnya untuk kelompok menengah dan kelompok atas, semakin lama semakin berkurang (catatan: untuk kelompok miskin; jaminan sosial menutup 100% biaya) sehingga mendorong kelompok menengah untuk memilih self-medication. Saatini, self-medication di Perancis masih relative rendah (15.7%, dibanding rata-rata 25.7% di Eropa). Selain itu, harga obat bebas (tanpa resep) di Peran- cis lebih murah rata-rata sekitar 1.5 euro dibanding Negara lain di Eropa. Pemerintah melihat potensi penghematan dengan mendorong self-medication pada taraf tertentu dengan cara mengeluarkan bebe- rapa jenis obat dari daftar obat dari DON. Masya- rakat juga terpaksa mengurangi konsumsi pembelian kacamata karena adanya pembatasan reimbur sement kacamata maksima l470 euro (untuk single lense) dan 850 euro (untuk lensa kompleks). Reimbure sementini hanyalah 36% dari total biaya kacamata, sehingga mayoritas (68%) harus ditang- gung oleh asuransi tambahan dan OOP. Pemerintah terus mendorong masyarakat untukmemiliki ‘respon- sible contract’ dengan third-party untuk menghindari biaya kesehatan yang terlalu tinggi.Paket reformasi ini bukanlah satu-satunya yang akan diperjuangkan Menteri Kesehatan bulan Sep- tember ini. Isu fraud juga akan menjadi pokok bahas- an karena disinyalir tingginya imigran gelap di Pe- rancis telah mengakibatkan membengkaknya ang- garan AME (Aide médicaled’Etat) dari 588juta Euro menjadi 744juta Euro. Dapat dipastikan pemerintah akan menindaklanjuti dengan berbagai pengetatan kebijakan terkait akses untuk mendapatkan AME.Di Indonesia, upaya pemantauan kebijakan kesehatan telah dilakukan berbagai pihak. Berbagai penelitian mengungkapkan berbagai kendala dan keterbatasan dalam implementasi, dan biasanya penanganannya membutuhkan penambahan biaya atau anggaran. Edisi kali ini menyoroti berbagai hal dalam implementasi kebijakan jaminan kesehatan, kesehatan balita, layanan farmasi dan BLUD di ber- bagai daerah. Namun, belum banyak yang memba- has sejauhmana inefisiensi dalam system kesehatan dapat diatasi dengan reformasi pelayanan dan dam- paknya terhadap penghematan anggaran, sehingga dapat direalokasi untuk hal-hal lain yang lebih men- desak. Di dalam era jaminan kesehatan semesta, efisiensi sistem kesehatan dan kontrol anggaran akan menjadi area baru yang perlu kita cermati ber- sama. Semoga kita dapat berkontribusi dalam hal ini. Selamat membaca. Shita Listya DewiPusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

Evaluasi Besaran Alokasi DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2011 – 2012 Risca Ardhyaningtyas; Laksono Trisnantoro; Retna Siwi Padmawati
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: In this era of decentralization , access and provision of drugs for people in the local area is the responsi- bility of local governments. Because the limitations of the local budget, the central government is obliged to guarantee the availability of drugs in the area. Financing sources of drugs from central and local government have not reached the stan- dard of WHO i.e. 2 dollars per capita. To cover demand of financing drug, a Specific Allocation Fund (DAK) proposed state budget that funds given to certain areas to fund special activities that are regional affairs and in accordance with na- tional priorities. General criteria to consider certain areas (re- gional fiscal capacity), specific criteria (regional characteris- tics) and technical criteria (policy formulation from Ministry of Health). Since drug financing is allocated in DAK in 2010, there is a need to evaluate the drug financing at the local level. The purpose: to evaluate the amount of DAK for Pharma- ceutical services in 2011 and 2012. Methods: The study used secondary data from 2010 and 2011 consist of 6 (six) factors: fiscal capacity, character of the area, population number, proportion of poverty , local bud- get for drugs and prediction for the remaining stock of the drug. The analysis statistics uses chi-square and multiple regression. Qualitative interviews is conducted with manag- ers of pharmacy in 2 districts with high financial capability. Results: Result from multiple regression test of the 6 factors used in the allocation of SAF 2011 and 2012 shows only 3 factors that really affects the allocation which are the number of population, the poor and the prediction of the remaining stock of the drug . However, the highest factor is the popula- tion. Result for qualitative with 2 respondents shows that since they got DAK they reduced local budget for drugs, because the drug financing is sufficient from DAK. Conclusion: local sense of ownership towards the health budget in the area is low resulting in reliance on the central health budget. The effeciency of the central budget causes reduction of health budget both in central and local level. Latar belakang: Dalam era desentralisasi ini, akses dan penyediaan obat bagi masyarakat di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun keterbatasan anggaran daerah maka pemerintah pusat berkewajiban menjamin ketersediaan obat di daerah. Sumber pembiayaan obat di daerah melalui APBN dan APBD belum mencapai standar WHO, 2 dol- lar per kapita. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan obat, diusulkan DAK yaitu dana APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu mempertimbangkan kriteria umum (kemampuan fiskal daerah), kriteria khusus (karakteristik daerah) dan kriteria teknis (rumusan kebijakan Kementerian Kesehatan). Sejak kebijakan obat melalui DAK pada tahun 2010, perlu dilakukan evaluasi besaran DAK Bidang Kesehatan untuk Kefarmasian tahun 2011 dan 2012. Tujuan: tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi besaran DAK Bidang Kesehatan untuk Kefarmasian 2011 dan 2012. Metode: Penelitian menggunakan data sekunder 2010 dan 2011 yang terdiri 6 faktor yaitu; kemampuan fiskal, karakter wilayah, jumlah penduduk, penduduk miskin, anggaran obat dalam APBD dan prediksi sisa stok obat untuk pengalokasian DAK 2011 dan 2012. Uji analisis menggunakan chi square dan multipel regresi. Kualitatif dengan wawancara pengelola farmasi di 2 kabupaten dengan kemampuan keuangan tinggi. Hasil: Dari uji multiple regresi terhadap 6 faktor yang digunakan dalam pengalokasian DAK 2011 dan 2012 hanya 3 yang mempengaruhi alokasi yaitu jumlah penduduk, penduduk miskin dan prediksi sisa stok obat. Namun yang paling tinggi adalah jumah penduduk. Untuk kualitatif pada 2 responden, sejak mendapat DAK terjadi pengurangan anggaran obat di APBD, karena pembiayaan obat cukup dengan DAK. Kesimpulan: daerah belum memahami ownership anggaran kesehatan di daerah sehingga masih mengandalkan anggaran dari pusat, dimana ketidakstabilan anggaran pusat dengan ef isiensi menyebabkan pemotongan merata anggaran kesehatan di pusat dan daerah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tidak Terlaksananya Manajemen Terpadu Balita Sakit di Puskesmas Sentani Kota Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Agus Zainuri
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: According to Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) year 2010, the infant mortality rate per 1,000 live births was 36-41 and under five mortality rate per 1,000 live births was amounted at 62-64 . Based on the profile of Jayapura District Health Office in 2009 , the infant mortality rate per 1,000 live births was 12.99 and the maternal mortality rate per 1,000 live births was 6 and the prevalence of malnutrition among children under five years was 3.20 % . Based on the data collected from the regular reports done by Provincial Health Offices throughout Indonesia in the National Summit of Child Health Programs in 2010 , the number of health centers implementing integrated management of childhood illness (IMCI) until the end of 2009 was amounted to 51.55 % , but not all health centers were able to implement IMCI approach for various reasons , among others : lack of health personnel having trained IMCI; the health personnel has been trained but the infrastructure was not yet ready; lack of commitment or policy of the leadership of the health center , and others. Objective: The objectives of the research were to analyze further the factors affecting the implementation failure of Integrated Management of Childhood Illness ( IMCI ) in Sentani Health Center, Jayapura. Method: The research was qualitative method. The research population were the DHO officers and health center staff who have been involved in IMCI service, while the samples taken were 5 informants . The sampling technique was non- random purposive sampling. Result: The results showed that IMCI was not implemented in Sentani health centers due to the unbalance number of officers who deal with infants / toddlers; due to double jobs done by IMCI-trained personnel, the trained personnel were moved to different health centers; or the trained personnel continued their education. IMCI failed to be implemented in the health center was also due to the termination of procuring IMCI supporting facilities at Sentani health center by Jayapura District Health Office, and lack of quality of the facilities for handling infants / toddlers provided by Jayapura District Health Office . IMCI was failed to be implemented in the health center which is also caused by the absence of Sentani policy (implementation guidance and technical advice) regarding the implementation of IMCI in health centers . Others factor for IMCI not being implemented in Sentani health center was due to the limited funds from the local budget which could not support all activities of the organization of IMCI such as training , supervision and evaluation to the officers . Conclusion: IMCI in health centers Sentani is not implemented due to the factors of human resources, infrastructure , policies , budgets , officers’ habits, patient satisfaction towards the conventional methods (non IMCI), as well as the lack of supervision by District Health Office on the IMCI implementation in the health center. Latar belakang: Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah sebesar 36-41 dan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup adalah sebesar 62-64. Berdasar profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura tahun 2009, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah sebesar 12,99 dan angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup adalah sebesar 6 serta prevalensi gizi kurang pada anak balita adalah 3,20%. Menurut data laporan rutin yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Propinsi seluruh Indonesia melalui pertemuan nasional program kesehatan anak tahun 2010, jumlah Puskesmas yang melaksanakan MTBS hingga akhir tahun 2009 sebesar 51,55%, namun belum seluruh Puskesmas mampu menerapkan pendekatan MTBS karena berbagai sebab, antara lain : belum adanya tenaga kesehatan yang sudah terlatih MTBS, sudah ada tenaga kesehatan terlatih tetapi sarana dan prasarana belum siap, belum adanya komitmen atau kebijakan dari pimpinan Puskesmas, dan lain-lain. Tujuan: untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas Sentani Kabupaten Jayapura Metode: adalah metode kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah petugas Dinas Kesehatan Kabupaten dan petugas Puskesmas yang pernah terlibat dalam pelayanan MTBS, sedangkan sampel yang diambil adalah sebanyak 5 orang informan. Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah Non random sampling dengan teknik purposive sample. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa tidak terlaksananya MTBS di Puskesmas Sentani dikarenakan tidak seimbangnya jumlah petugas yang menangani bayi/balita sakit dikarenakan petugas terlatih MTBS melaksanakan tugas rangkap, petugas terlatih pindah tugas dan atau petugas terlatih melanjutkan pendidikan. Tidak terlaksananya MTBS di Puskesmas Sentani dikarenakan terhentinya pengadaan sarana penunjang pelaksanaan MTBS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura kepada Puskesmas Sentani dan tidak berkualitasnya sarana/fasilitas penanganan bayi/balita yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Tidak terlaksananya MTBS di Puskesmas Sentani dikarenakan tidak adanya kebijakan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) mengenai pelaksanaan MTBS di Puskesmas. Tidak terlaksananya MTBS di Puskesmas Sentani dikarenakan dana yang bersumber dari dana APBD tidak dapat menunjang seluruh kegiatan MTBS berupa penyelenggaraan pelatihan, supervisi hingga evaluasi terhadap petugas. Kesimpulan: MTBS di Puskesmas Sentani tidak terlaksana dikarenakan faktor SDM, sarana prasarana, kebijakan, anggaran, kebiasaan petugas, kepuasan pasien terhadap metode konvensional, serta terhentinya supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten terhadap pelaksanaan MTBS di Puskesmas.

Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus di Puskesmas Wates dan Puskesmas Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo) Albertus Sunuwata Triprasetya; Laksono Trisnantoro; Ni Luh Putu Eka
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background: Some community health centers in Kulon Progo Regency had managed to meet their own operational needs without depending upon the subsidiary from the local govern- ment. However, bureaucratic problems often led to difficulties in realizing the funds. Long and exhausting bureaucratic pro- cedures and lack of flexibility in the fund use had delayed the public health services at the health centers. Implementation of the Local Public Service Agency (BLUD) at the Health Centers was a proposed solution for the problem. The Health Services that served as BLUD could use the budget/local income to support operation of the health facilities (i.e. flexibility in the fund use) without prior deposit to the local government ac- count. The purpose is to slim down the bureaucratic chains, thus allowing the Health Centers to improve their performance. This way, they could be more productive, effective, efficient, and ready to exercise the Social Security Agency (BPJS) in 2014. Of course, implementation of the policy requires active roles of the stakeholders and supporting conditions at the Health Centers. The study was conducted based on the facts, that all of the Health Centers in Kulon Progo Regency would implement the Local Public Service Agency (BLUD), as speci- fied by the Ministry of Domestic Affairs’ Regulation (Permendagri) No. 61/2007 on the Technical Guides for Finan- cial Management of BLUD. Objectives: To analyze to what extent the Health Centers were ready for the implementation of the Local Public Service Agency (BLUD) in Kulon Progo Regency. Methods: The research was a qualitative approach, using descriptive analytical method and case study design to as- sess the facts on readiness of the Health Centers to apply the BLUD policy. The analysis involved technical and administra- tive requirements of the Health Centers, analysis on the stake- holder roles, and analysis on the real situations at Wates and Girimulyo II Health Centers in Kulon Progo Regency. The re- search used purposive sampling technique, while the data were collected by means of in-depth interviews, observation, and library study. Results: Wates and Girimulyo II Health Centers in Kulon Progo were not fully prepared with technical requirements for the implementation of Health Center BLUD Policy: The increasing rate of earning during the last three years is not complemented by the result of evaluationservice performance thatwas not optimal.Health Centers in Kulon Progo were ready with admin- istrative requirements for the implementation of Health Center BLUD Policy.Stakeholders in Kulon Progo Regency also sup- ported the policy implementation, as evident from the analysis that the stakeholders played important roles and interests but were not ready with supporting regulation for Health Center BLUD Policy. However, the study found that the real conditions at the Health Centers were not ready to support BLUD, as evident from lack of commitment from the Health Centers, inad- equate financial management system, and inadequate human resources for financial management at the Health Centers. Conclusion: Overall, The Health Center in Kulon Progo has not been fully ready to implement BLUD, it must be supported by regulation and adequate resources. Latar Belakang: Beberapa Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo sudah bisa mencukupi kebutuhan operasionalnya tanpa tergantung subsidi dari Pemda, namun untuk pencairan dananya sering kali tidak tepat waktu karena masih terkendala alur birokrasi. Alur birokrasi yang terlalu panjang dan tidak adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana menghambat kelancaran pelayanan pada puskesmas. Penerapan kebijakan BLUD Pus- kesmas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Puskesmas BLUD, dana/pendapatan puskesmas bisa digunakan langsung untuk operasional (fleksibilitas penggunaan dana) tanpa disetor ke pemda, sehingga bisa memotong rantai birokrasi pemda dan dengan demikian puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya secara produktif, efektif, dan efisien dan siap menyongsong diberlakukannya program BPJS Tahun 2014. Dibutuhkan peran stakeholder dan suasana di puskesmas yang mendukung kesiapan penerapan kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kenyataan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Peraturan Men- teri Dalam Negeri (Permendagri) No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan: Menganalisis dan mengetahui sejauh mana kesiapan penerapan kebijakanBLUD Puskesmasdi Kabupaten Kulon Progo. Metode:Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan rancangan studi kasus untuk menggambarkan keadaaan serta menggali secara luas kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas, dengan menganalisis kesiapan persyaratan teknis dan administratif Puskesmas, analisis peran stakeholder, meng- analisis suasana yang ada di Puskesmas Wates dan Girimulyo II dalam kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas diKabupaten Kulon Progo. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam (indepth inter- view), observasi dan pemanfaatan dokumen. Hasil:Puskesmas Wates dan Girimulyo II di Kabupaten Kulon Progo belum siap sepenuhnya dengan persyaratan teknis, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendapatan puskesmas yang meningkat dalam tiga tahun terakhir tetapi hasil evaluasi kinerja pelayanan puskesmas belum optimal. Puskesmas telah siap dengan persyaratan administratif ditunjukkan dengan keleng- kapan dokumen BLUD Puskesmas. Stakeholder di Kabupaten Kulon Progo mendukung dalam penerapan kebijakan BLUD Puskesmas, ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder yang cukup tinggi tetapi belum sepenuhnya siap dengan regulasi BLUD Puskesmas. Suasana yang terlihat pada Puskesmas kurang mendukung, dilihat dari komitmen puskesmas yang masih ku- rang, sistem pengelolaan keuangan puskesmas yang belum mendukung dan bendahara puskesmas yang belum terlatih pengelolaan keuangan BLUD. Kesimpulan: Secara keseluruhan kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya dilaksanakan, perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi yang mendukung dan kecukupan sumber daya.

Potensi Diskresi Street Level Bureaucrat di Puskesmas dalam Implementasi Universal Health Coverage: Studi Kasus Puskesmas Krembangan Selatan, Surabaya Arif Priyo Nugroho
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background:Primary Health Centre may be described as street level bureaucracy that plays important role in implementing health services policy.The study aimed to analyze the threat of street level bureaucrat in Universal Health Coverage Implementation. Methods:Michael Lipsky theory of street level bureaucrat was usedto explain why Puksesmas takes central role in health policy implementation. This case study was conducted in South Krembangan, Surabaya. Observation and secondary data analysis are the main tools to identify the daily pattern of mismatch between goals and implementation, which referred to as street level bureaucrat discretion in the implementation of policy. Results:The findings showed that there were negative discretion in implementing policy caused by over workload in providing health services. Such problems were caused by problems in human resources management and insufficiency of infrastructure. Conclusion:Insufficient resources in Puskemaspotentially trigger medical staffs to make negative discretion in theUniversal Health Coverage implementation. Latar Belakang:Puskesmas dapat dikatakan sebagai street level bureaucracy yang mempunyai peran penting pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peluang ancaman dari street level bureaucrat dalam upaya implementasiUniversal Health Coverage. Metode:Kami menggunakan teori Michael Lipsky tentang street level bureaucrat untuk menjelaskan mengapa puskesmas memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan. Studi kasus ini dilakukan di Krembangan Selatan, Surabaya. Observasi dan analisis data sekunder adalah alat utama untuk mengetahui pola sehari-hari ketidakselarasan antara tujuan dan pelaksanaan yang disebut sebagai diskresi dalam implementasi kebijakan. Hasil:Penelitian ini menemukan bahwa ada ancaman diskresi negatif dalam melakukanimplementasi kebijakandikarenakan oleh kelebihan beban kerja dalam melakukan kewajiban pelayanan kesehatan. Hal tersebut disebabkan oleh permasalahan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dan infrastrtuktur yang kurang memadahi. Kesimpulan: Kurang memadainya sumber daya di puskesmas, berpotensi memicu staff medis melakukan diskresi negatif dalam Implementasi Universal Health Coverage.

Survei Kepuasan dan Manajemen Keluhan Pasien Diabetes Melitus terhadap Pelayanan Kesehatan Prolanis Askes di Rumah Sakit Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Rizanda Machmud; Maryeti Maryeti; Isnati Isnati; Abdiana Abdiana
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 3, No 3 (2014)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Background. Indonesia is one of the countries which have increasing of prevalence of diabetes mellitus rapidly. The number of people with diabetes is increasing every 150-200 person everyday. High health care cost and low of productivity is the impact if controlling the Diabetes Mellitus is neglected. ASKES as provider of health insurance in Indonesia has a program called disease management program for diabetes mellitus (Prolanis). The program has not been evaluated since 2010. Analysis both of patient satisfaction and management complaint are needed as an indicator for high quality of health care. The aim of the study is to analyze patient satisfaction and management of complaint for diabetes mellitus patient who has ASKES insurance in Dr.M Jamil hospital West Sumatera Methods. A survey conducted in Dr. M Jamil Hospital. Total of respondent are 100 ambulatory patients of Diabetes Melitus. The technique of sampling is consecutive sampling. The analysis of patient satisfaction uses servqual analysis with 10 dimentions of quality care and Kartesius’s diagram. The complaint management analysis uses 6 dimentions of Commonwealth Ombudsman’s Office, and gap analysis. Result. The score of patient satisfactions as ambulatory patient in diabetes melitus health care in Dr. M Jamil Hospital is 44%. It is lower than the government quality standart for health care. The result of the the study, Kartesius’s diagram shows that there are 4 atributs need to be improved such as capacity of the nurse in promoting and preventing of diabetes mellitus; the pharmacist should give more information of medicine’s schedule and taking care of medicine; schedule meeting the doctor is not on time; the doctors are coming late; and they do not to see the same doctor every meeting. The score of perception in complaint handling is 79.8%. There is unequity distribution of score in 4 dimentions which are Fairness, Responsiveness, Effectiveness, Access (such as improper manner from the nurse when patient complains, the socialisation of complaint handling was unclear (e.g. if something happen, they regarded it as an accident cases or unpredictable factor). The complaint is not solved soon thus the same problem and complaints reoccured all the time. Conclusion. The problems of quality health care for ambulatory patient of diabetes mellitus that has ASKES incurance affect the core business of Dr. M Jamil Hospital management. All these problems are having impact in decreasing patient satisfaction, even when all the rest of performance satisfaction dimention score are high. There is unequity score in complaints handling of the ambulatory diabetes Mellitus patient. It means the patient perceived that the management gives different respond in customer’s complaint handling. Latar Belakang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi penyakit diabetes yang meningkat paling cepat. Jumlah penderita diabetes di Indonesia bertambah 150- 200 orang setiap hari. Kelalaian mengendalikan penyakit sejak awal akan dibayar dengan tingginya biaya kesehatan serta rendahnya produktivitas masyarakat. Untuk itu PT ASKES melalui Program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) melakukan upaya promotif dan preventif yang terintegrasi dan model pengelolaan penyakit kronis bagi peserta penderita penyakit kronis, seperti Diabetes Melitus. Evaluasi pelaksanaan Prolanis PT ASKES belum pernah dilakukan sejak diberlakukan tahun 2010. Dibutuhkan indikator dari kualitas pelayanan berupa kepuasan pasien, disamping itu, diperlukan arahan dalam perbaikan proses pelayanan yaitu melalui manajemen keluhan. Kedua hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan, untuk mencapai pelayanan kesehatan yang paripurna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepuasan pasien dan menganalisis penanganan keluhan pasien Diabetes Melitus Peserta ASKES yang berkunjung ke Poli Rawat Jalan RS M Jamil di Sumatera Barat. Metode. Disain penelitian adalah cross sectional dilakukan pada tahun 2013 dengan sampel 100 pasien DM yang memiliki kartu ASKES dan menjalani rawat jalan di Poli Penyakit Dalam RS M Jamil di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel penelitian concecutive sampling. Kepuasan pasien dijabarkan dalam 10 dimensi mutu dan diolah menggunakan analisis servqual dan Diagram Kartesius. Manajemen keluhan dinilai melalui persepsi pasien terdiri dari 6 dimensi Commonwealth Ombudsman’s Office dan dilakukan gap analisis. Hasil. Didapatkan hasil 44% merasa Puas terhadap pelayanan yang diterima mereka di poliklinik Diabetes Mellitus Prolanis ASKES, namun masih dibawah target standar pelayanan minimal dari pemerintah. Berdasarkan diagram Kartesius yang harus dibenahi ada empat permasalahan: Atribut yang belum memuaskan dan merupakan permasalahan utama adalah : Perawat RS belum mampu memberikan penyuluhan keperawatan yang berhubungan dengan penyakit DM, Petugas apotik memberi informasi cara minum dan menyimpan obat bagi penderita DM, Ketepatan Pelaksanaan pelayanan terhadap jadwal waktu pelayanan yang belum memenuhi harapan pasien, keinginan untuk bertemu dokter yang sama tiap kali kunjungan, dan dokter datang tidak tepat waktu. Persepsi pasien peserta Askes program Prolanis menyatakan kepuasan dalam komitmen dari rumah sakit dalam manajemen atau penanganan keluhan sudah baik sebesar 79.8%. Akan tetapi terdapat perbedaan persepsi yang tidak merata pada pasien Diabetes Mellitus terhadap 4 dimensi dari 6 dimensi yang dinilai yaitu Fairness, Responsiveness, Effectiveness, Access (menyampaikan keluhan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari para petugas Rumah Sakit, keberadaan sistem keluhan pelanggan disosialisasikan belum jelas kepada seluruh pengguna Rumah Sakit dan jawaban Rumah Sakit yang diterima pasien masih belum cukup pantas, Rumah Sakit berusaha membuat sesuatu yang terjadi pada pasien tampak sebagai suatu accident yang merupakan bukan kesalahan Rumah Sakit, keluhan yang disampaikan terulang lagi saat kunjungan berikutnya/keluhan tidak ditanggapi). Kesimpulan. Permasalahan utama utuk kepuasan bagi peserta Prolanis ASKES untuk pasien DM di RSUP Dr.M.Djamil menyangkut aspek core business rumah sakit. Keempat hal tersebut memiliki daya ungkit yang besar dalam kepuasan pasien DM. Hal ini menyebabkan hasil pencapaian kepuasan pasien DM di Rumah sakit menjadi rendah, walaupun kinerja lainnya dalam analisis dimensi mutu sudah sangat memenuhi harapan pasien. Analisis dalam manajemen keluhan sudah baik, namun masih adanya perbedaan yang tidak merata dalam menangani keluhan, komplain, pasien Diabetes Melitus Peserta ASKES yang berkunjung ke Poli Rawat Jalan RSM Jamil.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Shita Dewi

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Shita Dewi

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA