cover
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 4 (2019)" : 7 Documents clear
Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan berdasarkan Setting Eskternal Kerangka Consolidated Framework of Implementation Research (CFIR) di Kabupaten Banyumas Yuditha Nindya Kartika Rizqi; Laksono Trisnantoro; Dwi Handono Sulistyo
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.379 KB) | DOI: 10.22146/jkki.35863

Abstract

Isu strategis tenaga kesehatan yang masih dihadapi hingga saat ini antara lain adalah pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi pelayanan/pembangunan kesehatan. Selain itu, kualitas tenaga kesehatan di Indonesia belum memiliki daya saing dalam memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 Pasal 88 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Di Kabupaten Banyumas, sebanyak 4,39% atau 221 orang dari jumlah total tenaga kesehatan memiliki latar belakang lulusan pendidikan di bawah Diploma III. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan UU Nomor 36 tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus menggunakan riset implementasi yang dilakukan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi data sekunder. Implementasi kebijakan UU Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 88 tentang Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III di Kabupaten Banyumas dilaksanakan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau. Kebijakan UU No 36 Tahun 2014 diimplementasikan melalui kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas berupa Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Implementasi kebijakan UU No 36 Tahun 2014 telah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas sejak lama. Meski begitu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tenaga kesehatan tersebut sehingga dapat disusun strategi pengembangan tenaga kesehatan di masa yang akan datang.
Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2018 di Provinsi Riau Ferdian Fadly; Oldestia Vianny
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.49113

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu program pemerintah sejak tahun 2014 dalam rangka pemenuhan cakupan kesehatan semesta. Kepemilikan JKN di Riau relatif cukup tinggi. Namun besarnya cakupan kepesertaan JKN di Riau tidak sejalan dengan pemanfaatannya. Maka penting untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jaminan kesehatan dengan mengidentifikasi karakteristik subyek yang terkait dengan pemanfaatan JKN. Penelitian ini menggambarkan faktor yang mempengaruhi pemanfaatan JKN di Riau. Metode yang digunakan  adalah metode analisis regresi logistik  dan menggunakan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden yang tinggal di daerah pedesaan, dikepalai oleh kepala rumah tangga perempuan, berumur muda, berpendapatan rendah, bekerja di sektor informal dan tidak berpendidikan, lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan asuransi. Karena adanya perbedaan cakupan waktu survey pada data, penelitian ini tidak membandingkan data rawat inap dan rawat jalan secara terpisah, serta alasan tidak menggunakan JKN. Selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut tentang kecenderungan pemanfaatan JKN berdasarkan alasan tidak menggunakannya dan perbandingan antara rawat jalan dan rawat inap sebagai bahan masukan dalam memperbaiki layanan JKN kedepan.
Determinan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Pertanian di Provinsi Bangka Belitung Winih Budiarti; Titik Harsanti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.686 KB) | DOI: 10.22146/jkki.49216

Abstract

Sistem jaminan sosial merupakan komponen penting dari pembangunan sosial yang merata dan perang terhadap kemiskinan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh tentang sistem jaminan sosial. Meskipun menjadi agenda penting, kepesertaan jaminan sosial di Indonesia tidak bisa dicakup secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Penelitian ini akan mengidentifikasi cakupan kepesertaan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan di Provinsi Bangka Belitung yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Selain itu penelitian ini akan mengidentifikasi determinan kepesertaan pekerja terhadap program jaminan kesehatan, sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kepesertaan penduduk dalam program jaminan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan pekerja sektor nonpertanian. Pendapatan perbulan, ijazah terakhir yang dimiliki, Indeks Modal Sosial, dan jam kerja selama seminggu merupakan determinan kepesertaan jaminan kesehatan pekerja sektor pertanian di Bangka Belitung.
Evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) : Studi Kasus di Tingkat Puskesmas Eva Rusdianah; Retno Widiarini
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.623 KB) | DOI: 10.22146/jkki.50710

Abstract

Latar Belakang: Pemerintah telah membuat Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program ini. Kualitas suatu program dapat terlihat dari hasil monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, kementrian kesehatan telah membuat panduan monitoring dan Evaluasi yang lebih menitikberatkan pada  proses dan output pelaksanaan program  saja. Peneliti tertarik ingin melakukan Evaluasi program ini dengan pendekatan sistem guna mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan dari berbagai aspek (input-proses-output-outcome). Tujuan: untuk mengevaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) melalui pendekatan sistem (input-proses-output-outcome). Metode: menggunakan desain kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang akan menghasilkan tema yang dianalisis secara deskriptif. Hasil: Penelitian ini menghasilkan tujuh tema yang menggambarkan pemikiran sistem, Terdapat kelemahan tiga tema yang didapatkan oleh peneliti yaitu, Petugas Puskesmas harus menyempurnakan survei yang belum selesai yang dilakukan oleh pihak ketiga sehingga hal ini akan menjadi tugas tambahan bagi mereka. Kebijakan tentang standar prosedur operasional survei di lapangan belum juga dibuat dan penetapan Surat Keputusan yang belum maksimal. Belum ada kesatuan persepsi tentang Definisi Operasional yang digunakan dalam PIS-PK sehingga semua ini akan mempengaruhi proses pelaksanaan PIS-PK yang akan berdampak secara tidak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan  mempengaruhi pemanfaatan data yang kurang maksimal oleh Puskesmas. Kesimpulan: Terdapat kelemahan tiga tema yang masuk dalam kategori input yang akan berdampak pada proses-output-dan outcome PIS-PK. Sehingga perlu adanya penguatan sumber daya manusia berupa continuing education, penguatan kebijakan baik pusat maupun daerah yang akan berdampak pada meningkatnya  kinerja para karyawan sebagai surveyor dan data yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik.
Benarkah Pemberian ASI Dapat Menekan Ancaman Stunting? Nelayesiana Bachtiar
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (601.939 KB) | DOI: 10.22146/jkki.51266

Abstract

Pemberian pemenuhan kecukupan kebutuhan Air Susu Ibu (ASI) pada baduta (bayi di bawah dua tahun) merupakan salah satu program pemerintah guna menekan ancaman laju prevalensi stunting. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah baduta yang masih diberi ASI di Indonesia semakin mengalami penurunan. Sejalan dengan itu, prevalensi baduta stunting secara umum juga mengalami penurunan. Maka penting untuk mengetahui adakah hubungan antara pemenuhan pemberian ASI dengan jumlah baduta stunting di Indonesia. Penelitian ini menggambarkan upaya pemenuhan pemberian ASI pada baduta demi menekan laju prevalensi baduta stunting. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang menggunakan data sekunder tahun 2015-2017, dilengkapi dengan analisis regresi sederhana dan kuadran analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun upaya pemerintah dalam pencapaian penurunan prevalensi baduta stunting melalui program pemberian ASI kepada baduta belum tercapai secara maksimal pada beberapa provinsi di Indonesia. Temuan penting lainnya adalah bahwa pemberian ASI tidak memiliki hubungan dengan penurunan angka stunting artinya ada faktor-faktor lain yang diduga berhubungan langsung dengan penurunan angka stunting tersebut. Dari hasil kuadran analisis, Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi terbaik yang dapat dijadikan acuan bagi provinsi lainnya karena berhasil menekan prevalensi baduta stunting lebih baik dari provinsi-provinsi lainnya. Analisis kuadran pada tahun 2016 dan 2017 juga mengindikasikan bahwa belum ada pola seragam dari setiap daerah dalam memperbaiki dan mempertahankan capaian yang mereka peroleh pada tahun sebelumnya. Sebagian daerah mengalami perbaikan, sebagian lain malah mengalami penurunan.
Apakah Jaminan Kesehatan Diminati Pekerja Sektor Informal? Diyang Gita Cendekia
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.505 KB) | DOI: 10.22146/jkki.51267

Abstract

Gambaran umum sektor informal identik dengan tidak teratur, tidak terorganisir, dan bergerak pada usaha skala kecil. Rentannya pekerja sektor informal pada risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan menyebabkan kepesertaan jaminan kesehatan perlu dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Bulan Maret Tahun 2018 yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, temuan penting dalam penelitian ini menggambarkan jaminan kesehatan diminati oleh pekeja sektor informal. Mayoritas pekerja sektor informal dalam penelitian ini merupakan peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI). Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, hanya enam provinsi yang memiliki persentase kepesertaan PBI kurang dari 50 persen. Penerapan kebijakan yang berbeda di setiap wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan.
Utilization Review pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Sleman Ika Widyastuti Arumsari; Andreasta Meliala
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 8, No 4 (2019)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.336 KB) | DOI: 10.22146/jkki.51722

Abstract

Latar Belakang: Dari data BPJS Kesehatan tahun 2014-2017 menunjukkan setiap tahunnya pembiayaan untuk pelayanan kesehatan rujukan selalu meningkat dan merupakan proporsi paling besar dalam pembiayaan manfaat program JKN-KIS. Sebagai salah satu BPJS Kesehatan yang berada di wilayah DIY, untuk alokasi pelayanan kesehatan terbesar pada BPJS Kesehatan kantor cabang Sleman yaitu pada tingkat layanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) yaitu berjumlah 87%. Tingginya pemanfaatan pelayanan di tingkat lanjutan salah satunya disebabkan oleh tingginya rujukan ke FKRTL. Telaah utilisasi (utilization review) merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap utilisasi pelayanan untuk memantau dan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan (PPK). Utilization review bagi pasien rujukan di rumah sakit berfungsi memantau kelayakan perawatan serta pelayanan yang diberikan kepada pasien.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelaksanaan dan tindak lanjut utilization review pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan oleh BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Metode: Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pertanyaan yang diajukan secara terbuka, akan dilakukan analisis dan klasifikasi terhadap jawaban yang diberikan untuk melengkapi penajaman deskriptif maka dilakukan juga penelusuran dokumen dan analisis data  yang dimiliki sebagai penunjang. Hasil: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini adalah metode utilization review yang digunakan oleh BPJS Kesehatann KC Sleman hanya berupa evaluasi pasca pelayanan (retrospective review) dengan claim review. Kajian pemanfaatan secara prospective review dan concurrent review belum dilaksanakan. Hasil utilization review di FKRTL oleh BPJS Kesehatan KC Sleman yaitu dalam rata-rata berdasarkan indikator. Efektivitas tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dilakukan dengan audit klaim dan  evaluasi di setiap fasilitas kesehatan. Kesimpulan : Jenis metode Utilization Review pada FKRTL BPJS Kesehatan KC Sleman telah sesuai dengan teori, yaitu menggunakan  retrospective review. Hasil utilization review oleh BPJS Kesehatan KC Sleman dapat digunakan untuk menentukan suatu pelayanan kesehatan apakah underutilisasi atau overutilisasi setelah adanya kesepakatan dengan rumah sakit. Tindak lanjut utilization review di BPJS Kesehatan KC Sleman dapat berjalan baik dengan adanya komitmen perbaikan manajemen dan pelayanan oleh fasilitas kesehatan. Kata Kunci: Utilization Review, Retrospective Claim Review, Rumah Sakit Rujukan

Page 1 of 1 | Total Record : 7