cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi
Published by Universitas Muhammadiyah Aceh
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mediasi : Jurnal Hukum dan Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2021)" : 6 Documents clear
Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju Riza Cadizza; Trio Yusandy
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1027

Abstract

Cryptocurrency sudah menjadi hal penting dalam bertaransaksi ataupun investasi saat ini. Namun uang digital ini masih memiliki sisi negative dan juga positif dari beberapa negara, Sebagian negara berpendapat bahwa Cryptocurrency merupakan sebuah teknologi yang harus didukung karena memberikan dampak ekonomi yang baik bagi negara, namun di sisi lain ada negara-negara yang masih skeptis dengan Cryptocurrency, mereka berpendapat desentralisasi yang menjadi dasar uang digital ini akan sangat berbahaya karna sulitnya untuk melacak transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan dikhawatirkan akan memberikan kemudahan kepada para pelaku untuk melakukan kejahatan seperti penjualan narkotika, terorisme dan pencucian uang. Dalam penelitian ini akan melihat aturan-aturan apa saja yang sudah di terapkan di Indonesia untuk mengatur penggunaan Cryptocurrency dalam aktifitas sehari-hari dan juga akan membahas terkait bagaimana negara-negara lain mengatur terhadap perkembangan Cryptocurrency
Pemahaman Dan Optimalisasi Keimigrasian Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Maritim Indonesia M Almudawar
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1028

Abstract

Dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi di dunia, pergerakan orang asing di wilayah Indonesia pengawasannya harus di seluruh wilayah baik di daratan, perbatasan lautan, Indonesia merupakan negara kepulauan dan Indonesia adalah negara dengan sejumlah besar pulau, adapun menurut data tahun 2004, ada sekitar 17.504 pulau di Indonesia, di mana sekitar 6.000 tidak memiliki penduduk tetap dan didistribusikan di sekitar khatulistiwa dan menyediakan cuaca tropis. Dengan kekayaan sumber daya alam di Indonesia, dari segi sumber daya alam maupun di darat dan laut ini memiliki potensi yang sangat luas dalam pembangunan swadaya masyarakat. Di Indonesia dengan memiliki sumber daya alam yang baik dan sumber daya manusia yang banyak bukan berarti negara tersebut dalam kategori aman, melainkan pasti banyak nya ancaman ancaman dari luar yang dapat membahayakan kedaulatan dan keamanan negara. Keamanan perbatasan laut bukan hanya merupakan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian perikanan melainkan banyak Instansi Instansi lain yang terlibat dalam permasalahan Illegal Fishing tersebut. Keimigrasian juga berperan penting terhadap hal perbatasan dan keluar masuk wilayah Indonesia
Kontradiksi Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Tengah Wabah Virus Corona Perspektif Hukum Islam Adri Latif; Hasanuddin Muhammad; Muhammad Rusfi
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1029

Abstract

Resepsi pernikahan adalah suatu hal yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia setelah melakukan prosesi akad nikah terutama bagi warga muslim. Hal ini didasari karena dianjurkannya untuk melaksanakan resepsi pernikahan guna memberitahukan kepada keluarga, teman dan tetangga bahwa telah dilangsungkan akad nikah dan untuk menghindari terjadinya fitnah di kemudian hari. Sampel penelitian resepsi pernikahan ada di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode qualitative research. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa lebih utama menghindari kemudharatan dari pada mendatang kemaslahatan untuk menghindari terjadinya penyebaran virus corona.
Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikansecara Ilegal Di Perairan Kota Banda Aceh Fitri Eka Sari
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1024

Abstract

Pemanfaatan hasil perikanan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap penangkapan ikan dilaut dilakukan berdasarkan Izin penangkapan ikan. Hal tersebut berarti kapal ikan harus mempunyai surat izin berlayar dan izin penangkapan ikan.Akan tetapimasih saja ada nakhoda-nakhoda kapal perikanan yang melanggar aturan. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berlaku
Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia Almanar Almanar; Sutri Helfianti
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1025

Abstract

Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa, Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pemilihan lainnya  yang ada di Aceh adalah kewenangan DPR Aceh. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan masing-masing sebanyak 5 (lima) orang diusulkan oleh DPRA/DPRK. Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan Bawaslu  melakukan  uji  kelayakan  dan  kepatutan terhadap  calon  anggota  Bawaslu  Provinsi. Akan tetapi Bawaslu telah menetapkan 3 (tiga)  calon  anggota  Bawaslu Provinsi  dari  6 (enam)  calon yang diusulkan, yang seharusnya 5 (lima) orang. bahwa kewenangan untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh berada pada DPRA sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 yang berjumlah 5 (lima) orang. Oleh karena itu pembentukan Panwaslih Provinsi Aceh telah sesuai dengan perundang-undangan.
Peran Keimigrasian Serta Upaya Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional Di Indonesia Warisul Ambia; Dinda Mayang Doranti; Panca Wani
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v0i0.1026

Abstract

Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 1Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan ekonomi yang kian meningkat dan jumlah penduduk bumi. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan ekonomi yang kian meningkat dan jumlah peningkatan penduduk yang kian bertambah membuat manusia bermigrasi ke negara- negara lain. Dengan adanya dampak perubahan siklus perekonomian di setiap negara berbeda beda serta mobilitas sosial dan diferensiasi sosial juga ketimpangan sosial maka akan timbul kriminalitas di setiap negara. Kriminalitas bukan hanya dari segi ekonomi saja tetapi, bisa dari segi politik, sosial, serta berdampak juga terhadap keamanan negara. Dengan adanya hal tersebut, maka keimigrasian harus selektif dalam menerima orang asing (foreign) ke Indonesia, guna menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman, gangguan, dan hambatan dari luar.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No.3 (2021) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 3, No 1 (2016) Vol 1, No 3 (2011) Vol 1, No 2 (2011) Vol 1, No 1 (2011)