cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
Published by Universitas Slamet Riyadi
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 25, No 1 (2019)" : 8 Documents clear
ANALISIS KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENAFSIRKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Ardyati, Rizda; Carollina, Evitha A
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2948

Abstract

AbstractThis research is motivated by the decision of the Constitutional Court often to make legal breakthroughs accompanied by a logic of law that is less precise and anti accountability. This study is a normative legal research that is perspective with a legal approach and a conceptual approach. The legal material collection technique used in this study is literature study. The legal material analysis technique used by researchers in this study is the deduction method. The results of research and discussion produce conclusions, namely; First, the juridical basis of the authority of constitutional justices in interpreting statutory regulations can be seen from Article 5 paragraph (1) and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which means that any case faced with the court is not may refuse to examine, hear and decide on the case. Obviously or not the law governing the case, constitutional judges still have to explore the legal values and sense of justice that lives in society. Second, the principles of the administration of judicial power have been applied every time a Judicial Review is conducted. This can be seen in every decision where the decision always reflects the sense and values of justice that live in the community.AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi sering melakukan terobosan hukum yang diiringi dengan logika hukum yang kurang tepat dan anti akuntabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan yaitu; Pertama, landasan yuridis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturam perundang-undangan dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan setiap melakukan Judicial Review. Hal ini dapat dilihat disetiap putusan dimana putusan tersebut selalu mencerminkan rasa dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
PERGESERAN PRINSIP HAKIM PASIF KE AKTIF PADA PRAKTEK PERADILAN PERDATA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Saputra, Rian
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2750

Abstract

AbstractThis article aims to find out the views of progressive law regarding the shift in the principle of judges to civil justice. M. Yahya Harahap, described this as a symptom of the emergence of a new flow in the realm of civil procedural law that tried to oppose the idea of a total passive judge by trying to introduce the principle of an argumentative active judge. One form of activeness of judges in civil courts is the decision of a judge to judge a case that is not prosecuted or decide beyond what is requested (Ultra Petita Principle). Based on the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR and Article 189 paragraph (3), the RBg petita Ultra is prohibited, so that the factie violating ultra petita is considered as an act that exceeds authority. This article uses normative research. This article explains the view of progressive law regarding the shift in principle to civil judges, namely the shift is appropriate, if it aims to seek justice for the parties to the dispute.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip hakim pada peradilan perdata. M. Yahya Harahap, menggambarkan ini sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata yang mencoba menentang gagasan hakim pasif total dengan berusaha memperkenalkan prinsip hakim aktif argumentatif. Salah satu bentuk keaktifan hakim pada peradilan perdata adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta (Ultra Petita Principle). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut Ultra petita dilarang, sehingga judec factie yang melanggar ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan. Artikel ini menggunakan penelitian normatif. Artikel ini menjelaskan pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip pada hakim perdata, kesimpulan dari penelitian ini yakni pergeseran tersebut dalam hal penjatuhan putusan melebihi apa yang diminta (ultra petita) diperbolehkan apabila bertujuan untuk mencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Putri, Prima Maharani; Murdi, Patria Bayu
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.3046

Abstract

 AbstractThe principle of justice, certainty and usefulness in BPJS services has not been felt by all parties, especially the Health Service Provider (PPK) as BPJS provider and also the BPJS who has no clear position and authority due to Law No. 40 of 2004 concerning the Social Security System National and Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency which collided with the Presidential Regulation on Health Insurance. Although the benefits of BPJS services have been felt mainly by BPJS Beneficiaries (PBI) participants, there are injustices and legal uncertainties and the possibility of triggering fraud in various parties, especially the PPK with the INA-CBGs system at the JKJ health service program. Abstrak Prinsip keadilan, kepastian dan kegunaan dalam layanan BPJS belum dirasakan oleh semua pihak, terutama Penyedia Layanan Kesehatan (PPK) sebagai penyedia BPJS dan juga BPJS yang tidak memiliki posisi dan wewenang yang jelas karena UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertabrakan dengan Peraturan Presiden tentang Asuransi Kesehatan. Meskipun manfaat layanan BPJS telah dirasakan terutama oleh peserta Penerima BPJS (PBI), ada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dan kemungkinan memicu penipuan di berbagai pihak, terutama PPK dengan sistem INA-CBGs di program layanan kesehatan JKJ.
PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS PASCA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Herman, Andi Akbar
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2720

Abstract

AbstractEducation is the constitutional right of every citizen, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that good management of education will support the progress of a nation. The attraction of government affairs in terms of education carried out by the central government to the district governments to the provincial regions actually further alienated public services. The type of research used in compiling this study is empirical legal research. The results showed that the management of education has implications for the ineffectiveness of the management of senior secondary education in Kolaka Utara district both from the aspect of budget management, management of facilities and infrastructure and management of human resources, no longer effective. This situation has made the provincial government have to establish a branch office in North Kolaka district to support administrative arrangements in the North Kolaka district.AbstrakPendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pengelolaan pendidikan secara baik akan menunjang kemajuan sebuah bangsa. Tarik menarik urusan pemerintahan dalam hal pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah kabupaten ke daerah provinsi justru semakin menjauhkan pelayanan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan berimplikasi pada tidak berjalan efektifnya pengelolaan pendidikan menengah atas di kabupaten Kolaka Utara baik dari aspek pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya manusia, tidak lagi berjalan efektif. Keadaan tersebut membuat pemerintah provinsi harus membuat kantor ccabang dinas di kabupaten Kolaka Utara untuk menunjang pengurusan administrasi di daerah kabupaten Kolaka Utara.
KARTEL PENETAPAN HARGA DAGING SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Basri, Ade Darmawan
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.3034

Abstract

AbstractThis study discusses the Cartel in beef pricing, because of the proliferation of malpractice who seek profits by making agreements to control production and or services that result in other business actors not being able to enter into the same business competition for goods and services and the many losses they cause. This research is a normative legal research, and uses various approaches to problems, namely by using statue approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the case Number 10 / KPPU-I / 2015 showed that import companies had made an agreement to hold the supply of cattle, whereas the one who gave the policy was the government which cut cattle imports from 200,000 birds per 2015 to 50,000 heads, while in In 2015 the government estimated that the needs of cows up to 4 million, namely 20% or 750,000 were supplied through imports, so the impact was the reduction of cattle imports by 150,000, the implication being that the supply decreases causing a surge in prices.AbstrakPenelitian ini membahas tentang Kartel dalam penetapan harga daging sapi, karena maraknya malpraktek yang mencari keuntungan dengan membuat perjanjian untuk menguasai produksi dan atau jasa yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama serta banyaknya kerugian yang diakibatkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, serta menggunakan berbagai pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan statue approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 menunjukkan bahwa perusahaan impor telah melakukan perjanjian untuk menahan pasokan sapi, padahal yang memberikan kebijakan tidak lain adalah pemerintah yang memangkas impor sapi dari 200.000 ekor per tahun 2015 menjadi 50.000 ekor, sedangkan pada tahun 2015 pemerintah memperkirakan kebutuhan sapi sampai 4 juta ekor yakni 20% atau 750.000 dipasok lewat impor, maka dampaknya yaitu pengurangan impor sapi sebanyak 150.000 ekor, implikasinya adalah berkurangnya pasokan yang menyebabkan lonjakan harga naik.
KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR Hastarini, Arvita
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2953

Abstract

AbstrakTuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang di bidang pertanian, memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja anak-anak. Padahal Undang-Undang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang umurnya dibawah delapan belas tahun. Konsekuensinya adalah segala perbuatannya belum dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukuannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji asas, sejarah dan perbandingan hukum. Pendekatan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengatur mengenai perjanjian kerja dan ketenagakerjaan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tenaga kerja melarang pengusaha mempekerjakan anak kecuali untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengecualian bagi anak yang berumur 13-15 Tahun.  AbstractUrgent economic demands and reduced opportunities in agriculture provide a strong attraction for child labor. Even though the labor law states that a child is someone who is under the age of eighteen. The consequence is that all of his actions have not been said to be capable of law and the actions taken by him have not yet reached the criteria for legal actions or actions. This type of research is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines the principles, history and comparison of laws. The approach of this research is legislation relating to matters governing employment and employment agreements. The types of legal material in this study are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the labor law prohibits employers from employing children except to provide education and training employers may employ children with applicable provisions as explained in Article 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 of the Law Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower provides exceptions for children aged 13-15 years.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA PEMBERI FATWA HALAL DI BEBERAPA NEGARA Aditya, Zaka Firma; Al-Fatih, Sholahuddin
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.3033

Abstract

AbstractConsuming halal and safe food products is a constitutional right of citizens. This right is realized through guarantee of halal products, the institution authorized to issue fatwa halla on a product is LPPOM MUI. The results showed that LPPOM MUI issued a halal certificate for a product after previously going through a trial process at the MUI Fatwa Commission. Although judicially the position of MUI is not a state institution, the presence of the MUI, especially LPPOM MUI, can answer the needs of the community. Halal certificates from LPPOM MUI can at least provide legal certainty for the community. Abroad, halal certification institutions are government or private institutions that have their own statutory regulations and standards.AbstrakMengkonsumsi produk pangan halal dan aman merupakan hak konstitusional warga negara. Hak tersebut diwujudkan melalui jaminan produk halal, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa halla atas suau produk adalah LPPOM MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal atas suatu produk setelah sebelumnya melalui proses sidang di Komisi Fatwa MUI. Meskipun secara yuridis kedudukan MUI bukan merupakan lembaga negara, namun kehadiran MUI, terutama LPPOM MUI, bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Sertifikat halal dari LPPOM MUI setidakya bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Di luar negeri, lembaga sertifikasi halal merupakan lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki perundang-undangan dan standar resmi tersendiri.
KEDUDUKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KEBIJAKAN KEMITRAAN KEHUTANAN Ma'ruf, Arifin
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2954

Abstract

AbstrakKemitraan Kehutanan merupakan salah satu skema kerjasama antara pengelola hutan dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada untuk kepentingan ekonomi. Kemitraan Kehutanan lahir dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan tersebut mengharuskan para pihak terkait untuk membuat naskah kesepakatan kerjasama dalam membangun kemitraan kehutanan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kemitraan kehutanan merupakan salah satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan atas lahan di masyarakat dengan memberikan akses lahan kepada masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.  ABSTRACTForestry Partnership is one of the schemes of cooperation between forest managers and the community in order to develop and utilize existing forest resources for economic interests. Forestry Partnership was born from the Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.83 / Menlhk-Setjen / 2016 concerning Social Forestry. The regulation requires relevant parties to make a draft agreement on cooperation in building forestry partnerships. The results of this study concluded that forestry partnership policy is one of the policies to solve the problem of inequality in land in the community by providing land access to the community and not conflict with the principle of freedom of contract. 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30 No 2 (2024): Article in Press Vol 30 No 1 (2024): January-June Vol 29 No 2 (2023): Various Issue on Indonesian Legal Studies: Responsive Law Reform Challenge Vol 29 No 1 (2023): Legal Theories and Fundamental Law on the Various Issues Vol 28 No 2 (2022): February 2022 Vol 28 No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 27 No 2 (2021): WACANA HUKUM Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM Vol 26 No 2 (2020): WACANA HUKUM Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum Vol 25 No 2 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 25 No 1 (2019) Vol 24 No 2 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24 No 1 (2018) Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 11 No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 10 No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 10 No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 9, No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 8 No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8 No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 7, No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum More Issue