Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Justitia et Pax Journal on Education Unes Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Sasana Jurnal Kompilasi Hukum Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Rampai Jurnal Hukum
Arvita Hastarini
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR Hastarini, Arvita
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2953

Abstract

AbstrakTuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang di bidang pertanian, memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja anak-anak. Padahal Undang-Undang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang umurnya dibawah delapan belas tahun. Konsekuensinya adalah segala perbuatannya belum dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukuannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji asas, sejarah dan perbandingan hukum. Pendekatan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengatur mengenai perjanjian kerja dan ketenagakerjaan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tenaga kerja melarang pengusaha mempekerjakan anak kecuali untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengecualian bagi anak yang berumur 13-15 Tahun.  AbstractUrgent economic demands and reduced opportunities in agriculture provide a strong attraction for child labor. Even though the labor law states that a child is someone who is under the age of eighteen. The consequence is that all of his actions have not been said to be capable of law and the actions taken by him have not yet reached the criteria for legal actions or actions. This type of research is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines the principles, history and comparison of laws. The approach of this research is legislation relating to matters governing employment and employment agreements. The types of legal material in this study are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the labor law prohibits employers from employing children except to provide education and training employers may employ children with applicable provisions as explained in Article 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 of the Law Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Manpower provides exceptions for children aged 13-15 years.
ANALISA KLAUSULA PENUNJUKAN PENERIMA MANFAAT DALAM FORMULIR PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN BERDASARKAN HUKUM WARIS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Arvita Hastarini
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.72 KB)

Abstract

Abstract In this study the author will discuss analyze of the beneficiary designation clause in the saving account opening form. The presence of the clause in the form of savings plan for the future of Bank X in the form of a statement of will from the saver to the beneficiaries will be able to rule out other inheritors, in this form as a testament. Accordingly, there are some problems, namely: 1) Can saving clause in the form of savings plan for future be categorized as a testament according to the Civil Code? 2) How is the legal validity of the form of savings plan for the future in case there is a conflict of interest among the parties designated as beneficiaries in the form of savings plan for the future to the inheritors? The aim of this study is to identify and analyze clause on the savings form can be categorized as a testament according to the Civil Code as well as the legal validity of such savings form. Normative juridical review was employed as the method in this study through the legislation approach (statute approach). There were some results such as, firstly, the clause of statement of will from the saver to the other parties in the savings form of PT Bank X cannot be categorized as a statement of will (testament) of the saver because it does not meet the provisions of wills which “may be revoked or withdrawn during the saver’s lifetime” and the savings form containing of statement of will is not in accordance with the Civil Code. Second, the savings form is invalid because it does not qualify “a cause of kosher” and it is contrary to legitieme portie Article 913 to Article 929 of the Civil Code and the special rights of the inheritors on Article 833 of Civil Code on the Rights of Saisine and Article 834, 835 of Civil Code on the rights of hereditas petitio that may result null and void under the law. Key words: beneficiary designation, savings form, hereditary law, Civil Code   Abstrak Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai analisa klausula penunjukan penerima manfaat dalam formulir pembukaan rekening tabungan. Terdapatnya klausula dalam formulir tabungan perencanaan masa depan PT. Bank X yang berupa pernyataan kehendak Penabung kepada Penerima manfaat dapat mengesampingkan ahli waris lainnya, dalam formulir ini seperti sebuah wasiat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan: 1. Apakah Klausula dalam formulir tabungan perencanaan Bank X dapat dikategorikan sebagai wasiat dalam KUH Perdata? 2. Bagaimana Keabsahan hukum dari formulir tabungan perencanaan Bank X jika ada konflik kepentingan antara pihak yang disebut sebagai penerima manfaat dalam formulir tabungan perencanaan dengan pihak ahli waris? Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa klausula formulir tabungan dapat dikategorikan sebagai wasiat menurut KUH Perdata dan keabsahan hukum dari formulir tabungan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian tersebut: Pertama, klausula pernyataan kehendak Penabung kepada pihak lain dalam formulir tabungan tabungan perencanaan Bank X, bukan surat wasiat (testament), karena tidak memenuhi ketentuan surat wasiat “dapat dicabut atau ditarik kembali semasa hidupnya” dan bentuk surat wasiat yang tidak sesuai dengan KUH Perdata. Kedua, formulir tabungan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat “suatu sebab yang halal” bertentangan dengan legitieme portie Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata dan hak-hak khusus para ahli waris pada Pasal 833 KUH Perdata tentang Hak saisine dan Pasal 834, 835 KUH Perdata tentang hak hereditas petitio yang berakibat batal demi hukum. Kata kunci: penunjukan penerima manfaat, formulir pembukaan rekening, hukum waris KUH Perdata
KEABSAHAN PERJANJIAN KERJA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR Arvita Hastarini
Wacana Hukum Vol 25 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2953

Abstract

Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang di bidang pertanian, memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja anak-anak. Padahal Undang-Undang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang umurnya dibawah delapan belas tahun. Konsekuensinya adalah segala perbuatannya belum dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukuannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji asas, sejarah dan perbandingan hukum. Pendekatan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal-hal yang mengatur mengenai perjanjian kerja dan ketenagakerjaan. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tenaga kerja melarang pengusaha mempekerjakan anak kecuali untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengecualian bagi anak yang berumur 13-15 Tahun.  
Revaluasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Arvita Hastarini; Orin Gusta Andini
Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.592 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i2.199

Abstract

Berbagai kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik memunculkan kontroversi. Penerapan pasal delik pencemaran nama baik dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Fokus permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD NRI Tahun 1945 diatur secara terperinci dengan salah satu pointnya yaitu melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan.
Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia Arvita Hastarini; Gusti Fadhil Fithrian Luthfan
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1326

Abstract

Sejak dulu, hak atas tanah merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dibelahan bumi manapun, tak terkecuali bagi masyarakat adat Indonesia. Namun masyarakat adat di Indonesia terus menerus berada di posisi terlemah dalam upaya memperoleh hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, kedudukan masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanahnya diakui dan di lindungi oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum Masyarakat Adat dalam memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan hukum positif rancangan peraturan perundang- undang pertanahan di Indonesia serta bagaimana proses pengajuan permohonan untuk masyarakat adat dalam memperoleh hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu di Indonesia. Penelitian disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan menjadi produk hukum yang baru serta berbagai pustaka lainnya sebagai sumber yang bisa membantu dalam menjawab semua permasalahan yang ada.
KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PENGGUNAAN HASIL KORUPSI DALAM PEMBENTUKAN PERUSAHAAN Arvita Hastarini
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.797

Abstract

The reduced central supervision of the regions causes budgetary and authority deviations so that they tend to commit acts of corruption. Various methods were used to hide the money resulting from corruption, one of which was by placing the funds in a company. Through normative juridical research, it is found that notaries can play a role in preventing money laundering by reporting perpetrators who are suspected of committing money laundering crimes even though the Notary Office Law requires Notaries to keep everything confidential regarding the deed, unless the Law stipulates other. The legal position of a Notary, apart from being a public official (openbaar ambtenaar) who is authorized to make authentic deeds, can be held responsible for his actions in connection with his work in making deeds and is obliged to keep the contents of the deed secret, but also a Notary as part of law enforcement officials and citizens of Indonesia. who comply with the law according to government regulation Number 43 of 2015 is one of the parties that is obliged to report a party suspected of having committed a crime of money laundering.
Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Viktimologi dan KUHP Baru) Hartanto; Arvita Hastarini; Dista Amelia Sontana
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 2 No. 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v2i1.2253

Abstract

Households that were initially closed to authorities seem to be open now with the entry of public authorities, it is often people's awareness that even within the family there are many unsolved legal cases. Often witness and victim protection institutions that only protect criminal cases that have gone "viral" or have occurred with the parties are public figures, but every day at the middle and lower levels of society the same conflict problems occur. A patriarchal culture that has a gendered phenomenon has not been significantly reduced due to various cultural, social, economic, or even religious factors. So the problem is how victimology and the new criminal law can provide legal protection for victims of domestic violence, whose perpetrators are family members (close people) of the same house. Furthermore, how compensation/restitution for victims who experience violence is not limited to the physical appearance but more to the heart (spiritual). Abstrak           Rumah tangga yang awalnya merupakan otoritas tertutup seolah saat ini terbuka dengan masuknya otoritas publik, sering kesadaran masyarakat bahwa didalam rumah tanggapun banyak menyimpan perkara hukum yang belum terungkap. Kerapkali lembaga perlindungan saksi dan korban yang hanya melindungi perkara pidana yang sudah “viral” atau yang terjadi dengan para pihak adalah tokoh publik, namun keseharian dalam tataran masyarakat menengah kebawahpun terjadi permasalahan konflik yang sama. Budaya patriaki yang berfenomena gender belum dapat terkurangi dengan signifikan karena berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana viktimologi maupun undang-undang hukum pidana yang baru dapat memberi perlindungan hukum terhadap korban dalam kekerasan rumah tangga yang notabene pelakunya adalah anggota keluarga juga (orang dekat) serumah. Lebih lanjut bagaimana ganti rugi/ restitusi bagi korban yang mengalami kekerasan tidak sebatas fisik yang terlihat namun lebih banyak pada batiniah (rohani).
Implikasi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 terhadap Perjanjian Kerja dan Kontrak Bisnis di PT Bahana Mitra Pratama Elza Qorina Pangestika; Arvita Hastarini; Kelik Endro Suryono; Said Munawar
Journal on Education Vol 3 No 4 (2021): Journal on Education: Volume 3 Nomor 4 Tahun 2021
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v3i4.6086

Abstract

The decline in economic growth in Indonesia amidst the Covid-19 outbreak has resulted in a drop in income in various industrial, tourism and service sectors, resulting in layoffs. Apart from layoffs, the impact of Covid-19 also caused delays in several payment contracts, even ending in cancellation. Some of the contracts affected by Covid-19 are business contracts that are related to and depend on human movement, such as hospitality, transportation, tourism and manufacturing. Apart from that, there are also contracts in the financing sector such as leasing which are also affected by the downturn in the economy which results in delays in payments by debtors. One of the government's policies to save the national economy is by issuing a policy regarding the Designation of Non-Natural Disasters from the Spread of Covid-19 as National Disasters through Presidential Decree (Keppres) Number 12 of 2020.
KERANGKA UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS BAGI PENGATURAN KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA Gusti Fadhil Fithrian Luthfan; Arvita Hastarini
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v1i1.7

Abstract

UN Guiding Principles on Business and Human Rights hadir sebagai pedoman dalam menyikapi relasi negatif antara bisnis dan HAM. Namun kontekstualisasinya tak kunjung terealisasi, sedangkan dalam 10 tahun terakhir perusahaan selalu menjadi pihak pelanggar HAM yang diadukan terbanyak kedua. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengejawantahkan UNGP sebagai kerangka pengaturan kegiatan bisnis di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan normatif, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengadopsian UNGP dapat dilakukan melalui harmonisasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta membuat standarisasi kepatuhan HAM terkait dengan aktivitas korporasi yang diwujudkan dengan disyaratkannya uji tuntas HAM dalam setiap kegiatan bisnis di Indonesia.
IMPLEMENTASI PRINSIP KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA PELAKSANAAN DIVERSI (STUDI KASUS DI D. I. YOGYAKARTA) Nur Anisah, Laili; Hastarini, Arvita
Justitia et Pax Vol. 39 No. 2 (2023): Justitia et Pax Volume 39 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v39i2.7499

Abstract

The concept of restorative justice is the basis for implementing diversion in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Diversion is presented to prevent children in conflict with the law from the bad excesses of the criminal justice system and return the condition of children, victims and communities to the state they were in before the crime occurred. However, based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), criminal acts committed by children continue to increase every year. This research aims to see whether the concept of restorative justice is achieved or not in the implementation of diversion. The problem studied is whether the implementation of diversion is by the principles of restorative justice seen from the cases studied. If it is not by the principles of restorative justice, are there other alternatives so that the principles of restorative justice are fulfilled? The research used an empirical approach by examining 7 cases of child diversion spread across the Yogyakarta City Police and Sleman Police. Cases were analyzed using 3 principles and 4 values of restorative justice coined by Van Ness and Strong. The results of this research concluded that 5 out of 7 cases did not meet the criteria for the restorative justice concept, the rest did. Other methods are needed that can facilitate the implementation of the principles of restorative justice, namely the approach of the perpetrator's family to the victim's family before implementing diversion, the influence of the victim's parents in the diversion process, and mutually agreed compensation.
Co-Authors Aditya Pangestu Nugroho Anditya, Ariesta Wibisono Dista Amelia Sontana Elza Qorina Pangestika Elza Qorina Pangestika Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil Gusta Andini, Orin Hartanto Hartanto Kelik Endro Suryono Nur Anisah, Laili Orin Gusta Andini Said Munawar