cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
Published by Universitas Slamet Riyadi
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 307 Documents
 9   10   11   12   13 
Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk Rhukmi B., Shinta
Wacana Hukum Vol 25, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.2.3003

Abstract

AbstrakSistem peradilan pidana merupakan unsur yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Pengguna narkotika seyogyanya mendapatkan sanksi pidana yang berat, mengingat korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, dari segi penegakan hukum Mahkamah Agung melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN Yyk hanya memuat formulasi yang tidak didukung dengan teori-teori keilmuan, bahkan putusan tersebut tidak mencantumkan keterangan masa penahanan atau ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah  mandatory, imperatif dan limitatif dalam putusan hakim, yang bertujuan untuk memberikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi para pihak. Adapun konsekuensi ketentuan tersebut apabila tidak dipenuhi dalam putusan hakim adalah putusan batal demi hukum.AbstractThe criminal justice system is a significant element in efforts to eradicate narcotics crime. Drug users should get severe criminal sanctions, considering that victims of narcotics abuse in Indonesia are increasing from year to year. However, in terms of law enforcement the Supreme Court through the Decision of the Yogyakarta District Court Number 389 / Pid.Sus / 2015 / PN Yyk only contains formulations that are not supported by scientific theories, even the decision does not include informatio on the period of detention or the provisions of Article 197 paragraph ( 1) letter h of Law Number 8 of 1981. This type of research is normative legal research. Normative legal research prioritizes literature. The results of the study indicate that the binding force of Article 197 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 is mandatory, imperative and limited in the judge's decision, which aims to provide values of justice and protection of human rights for the parties. The consequences of these  provisions if not fulfilled in the judge's decision are the verdict null and void.  
Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Syahlan, Syahlan
Wacana Hukum Vol 25, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.2.3045

Abstract

AbstractSynchronization and Harmonization of Regulations in Indonesia hadle by Badan Pembinaan Hukum Nasional and Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Stage of regulation’s synchronization and harmonization which doing by Badan Pembinaan Hukum Nasional are planning and preparation of Academic Text of regulation. Meanwhile, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan will do synchronization and harmonization at the stage of draft of regulations by forming a Committee Between Ministries/Non-Ministries. The absence of a definite mechanism regarding the stages of synchronization and harmonization and do separately synchronization and harmonization in two institutions are not maximal. Finally, this pattern have an impact to quality of regulations which resulting which is the purpose of the synchronization and harmonization.AbstrakSinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada tahap perencanaan, dan penyusunan konsep peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi pada tahap pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai tahapan sinkronisasi dan harmonisasi, serta dipisahkannya proses tersebut ke dalam dua lembaga, mengakibatkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi tidak maksimal, karena upaya sinkronisasi dan harmonisasi merupakan tahapan yang harus dilakukan secara sistemik dan terpadu. Hal itu berdampak pada kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan yang merupakan tujuan dari sinkronisasi dan harmonisasi.  Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional akan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada tahap perencanaan, dan penyusunan konsep peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi pada tahap pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan. Tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai tahapan sinkronisasi dan harmonisasi, serta dipisahkannya proses tersebut ke dalam dua lembaga, mengakibatkan upaya sinkronisasi dan harmonisasi tidak maksimal, karena upaya sinkronisasi dan harmonisasi merupakan tahapan yang harus dilakukan secara sistemik dan terpadu. Hal itu berdampak pada kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan yang merupakan tujuan dari sinkronisasi dan harmonisasi.
ANALISIS KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENAFSIRKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2008 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Ardyati, Rizda; Carollina, Evitha A
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2948

Abstract

AbstractThis research is motivated by the decision of the Constitutional Court often to make legal breakthroughs accompanied by a logic of law that is less precise and anti accountability. This study is a normative legal research that is perspective with a legal approach and a conceptual approach. The legal material collection technique used in this study is literature study. The legal material analysis technique used by researchers in this study is the deduction method. The results of research and discussion produce conclusions, namely; First, the juridical basis of the authority of constitutional justices in interpreting statutory regulations can be seen from Article 5 paragraph (1) and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which means that any case faced with the court is not may refuse to examine, hear and decide on the case. Obviously or not the law governing the case, constitutional judges still have to explore the legal values and sense of justice that lives in society. Second, the principles of the administration of judicial power have been applied every time a Judicial Review is conducted. This can be seen in every decision where the decision always reflects the sense and values of justice that live in the community.AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi sering melakukan terobosan hukum yang diiringi dengan logika hukum yang kurang tepat dan anti akuntabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan yaitu; Pertama, landasan yuridis kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan peraturam perundang-undangan dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mempunyai makna bahwa apapun perkara yang dihadapkan pada pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Jelas atau tidaknya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hakim konstitusi tetap harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kedua, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sudah diterapkan setiap melakukan Judicial Review. Hal ini dapat dilihat disetiap putusan dimana putusan tersebut selalu mencerminkan rasa dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
PERGESERAN PRINSIP HAKIM PASIF KE AKTIF PADA PRAKTEK PERADILAN PERDATA PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF Saputra, Rian
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2750

Abstract

AbstractThis article aims to find out the views of progressive law regarding the shift in the principle of judges to civil justice. M. Yahya Harahap, described this as a symptom of the emergence of a new flow in the realm of civil procedural law that tried to oppose the idea of a total passive judge by trying to introduce the principle of an argumentative active judge. One form of activeness of judges in civil courts is the decision of a judge to judge a case that is not prosecuted or decide beyond what is requested (Ultra Petita Principle). Based on the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR and Article 189 paragraph (3), the RBg petita Ultra is prohibited, so that the factie violating ultra petita is considered as an act that exceeds authority. This article uses normative research. This article explains the view of progressive law regarding the shift in principle to civil judges, namely the shift is appropriate, if it aims to seek justice for the parties to the dispute.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip hakim pada peradilan perdata. M. Yahya Harahap, menggambarkan ini sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata yang mencoba menentang gagasan hakim pasif total dengan berusaha memperkenalkan prinsip hakim aktif argumentatif. Salah satu bentuk keaktifan hakim pada peradilan perdata adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta (Ultra Petita Principle). Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg tersebut Ultra petita dilarang, sehingga judec factie yang melanggar ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan. Artikel ini menggunakan penelitian normatif. Artikel ini menjelaskan pandangan hukum progresif terkait pergeseran prinsip pada hakim perdata, kesimpulan dari penelitian ini yakni pergeseran tersebut dalam hal penjatuhan putusan melebihi apa yang diminta (ultra petita) diperbolehkan apabila bertujuan untuk mencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa.
Tinjauan Hukum Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM Andini, Orin Gusta
Wacana Hukum Vol 25, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.2.3002

Abstract

 AbstrakSejak 2009 hingga saat ini terdapat 30 kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri di Indonesia dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai kasus tersebut memunculkan opini dari sebagian masyarakat yang menganggap pasal-pasal delik pencemaran nama baik bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tulisan ini berkesimpulan bahwa tindak pidana reputasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010,  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur secara terperinci dengan salah satu pointnya yaitu melakukan perubahan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan.Kata Kunci: Delik Reputasi, Kepastian Hukum dan Mahkamah Konstitusi.Abstract  Since 2009 until now there have been 30 cases tried by the District Courts in Indonesia using Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. These various cases gave rise to opinions from some people who considered the articles of defamation offenses contrary to the spirit of reform which upheld the freedom of opinion and expression. This type of research is normative legal research. Normative legal research prioritizes library research with a focus on studies of legal principles, legal systematics, legal synchronization and legal history, this research is also descriptive. This study concluded that the crime of reputation after the decision of the Constitutional Court Number 50 / PUU-VI / 2008, Decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VII / 2009, Decision of the Constitutional Court Number 5 / PUU-VIII / 2010, Decision of the Constitutional Court Number 31 / PUU-XIII / 2015 and Constitutional Court Decision Number 76 / PUU-XV / 2017 concerning Testing of Law Number 19 Year 2016 concerning Amendment to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is regulated in detail with one of the points, namely making changes in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law and reducing criminal threats in 2 (two) provisions.Keywords: Reputation Delik, Legal Certainty and the Constitutional Court.
ANALISIS YURIDIS CABANG PEMERINTAHAN KEEMPAT DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DI INDONESIA Arbani, Tri Suhendra
Wacana Hukum Vol 24, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.1.2996

Abstract

AbstractThe development of the modern state system is also followed by the establishment of new institutions as a support of the institutions that have been there before. The most significant event in the development and establishment of institutions is the new power branch, which is called by the experts in constitutional as an independent state commission. Independent state commission institution which, if seen from the character and the authority, the agency in some literature in American constitutional law is referred to as the fourth branch of power (The Fourth Branch of Government). Some things that make this institution called the fourth branch of government (The Fourth Branch of Government) is the fact that the agency, or commission or the state body run more than one function of government as well. The existence of a fourth branch of government (The Fourth Branch of Government) with the characteristics of state institutions whose authorities are quasi, combinations, as well as the accumulation of three existing government functions and make this institution to be difficult to identify in thought Trias Politica. The phenomenon of the rise of an institution with a new concept that has influenced the constitutional system in many countries.AbstrakPerkembangan sistem ketatanegaaran modern dikuti pula dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru sebagai penunjang dari lembaga yang telah ada sebelumnya. Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan institusi domokratis tersebut tidak lain adalah cabang kekuasaan baru yang biasa disebut oleh kalangan ahli tata negara sebagai komisi negara independen.  Lembaga komisi negara independen yang jika dilihat dari sifat dan kewengannya, lembaga tersebut dalam beberapa literatur hukum tata negara di Amerika disebut sebagai cabang kekuasaan keempat (The Fourth Branch of Goverment). Beberapa hal yang membuat lembaga negara ini disebut sebagai cabang pemerintahan keempat (The Fourth Branch of Government) adalah fakta bahwa lembaga, atau komisi atau badan negara tersebut menjalankan lebih dari satu bahkan ketiga fungsi pemerintahan sekaligus. Eksistensi cabang pemerintahan keempat (The Fourth Branch of Government) dengan karakteristik lembaga negara yang kewenangannya yang bersifat kuasi, kombinasi, maupun akumulasi dari tiga fungsi pemerintahan yang ada dan menjadikan lembaga ini untuk sulit diidentifikasi dalam pemikiran Trias Politica. Fenomena munculnya sebuah lembaga dengan konsep baru tersebut telah ikut mempengaruhi sistem ketatanegaraan dibanyak negara.
PELAYANAN KESEHATAN DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL SEBAGAI PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Putri, Prima Maharani; Murdi, Patria Bayu
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.3046

Abstract

 AbstractThe principle of justice, certainty and usefulness in BPJS services has not been felt by all parties, especially the Health Service Provider (PPK) as BPJS provider and also the BPJS who has no clear position and authority due to Law No. 40 of 2004 concerning the Social Security System National and Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency which collided with the Presidential Regulation on Health Insurance. Although the benefits of BPJS services have been felt mainly by BPJS Beneficiaries (PBI) participants, there are injustices and legal uncertainties and the possibility of triggering fraud in various parties, especially the PPK with the INA-CBGs system at the JKJ health service program. Abstrak Prinsip keadilan, kepastian dan kegunaan dalam layanan BPJS belum dirasakan oleh semua pihak, terutama Penyedia Layanan Kesehatan (PPK) sebagai penyedia BPJS dan juga BPJS yang tidak memiliki posisi dan wewenang yang jelas karena UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertabrakan dengan Peraturan Presiden tentang Asuransi Kesehatan. Meskipun manfaat layanan BPJS telah dirasakan terutama oleh peserta Penerima BPJS (PBI), ada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dan kemungkinan memicu penipuan di berbagai pihak, terutama PPK dengan sistem INA-CBGs di program layanan kesehatan JKJ.
Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia Rahmawati, Indah Putri
Wacana Hukum Vol 25, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.2.2992

Abstract

AbstractEnvironmental tax assessment as an environmental economic instrument is still rare. So far, environmental law studies have been limited to analyzes of administrative violations and criminal actions against the environment, which tend to be repressive. This action is also considered less effective to overcome environmental problems that increasingly apprehensive. Some research suggests, the application of environmental taxes can be used as a preventive measure against environmental damage. In 2006 Indonesia has planned the implementation of environmental taxes, but to date has not been implemented. This is due to differences of opinion due to the absence of a definite application concept. Therefore, there is a need for research on the construction of environmental taxes, based on the Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), which includes environmental economic instruments, one of them through the application of taxes. Based on this, environmental taxes should be designed as a source of fund management and addressing environmental issues for sustainable development. This is based on the important role of economic aspect in environmental management.AbstrakKajian pajak lingkungan sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup masih jarang dilakukan. Selama ini kajian hukum lingkungan terbatas pada analisis pelanggaran segi administratif maupun tindakan pidana terhadap lingkungan hidup, yang cenderung represif. Tindakan inipun dirasa kurang efektif untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan. Beberapa penelitian mengemukakan, penerapan pajak lingkungan dapat digunakan sebagai tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2006 Indonesia telah merencanakan penerapan pajak lingkungan, akan tetapi sampai saat ini belum diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat disebabkan belum adanya konsep penerapan yang pasti. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai konstruksi pajak lingkungan, didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mencantumkan adanya instrumen ekonomi lingkungan hidup, salah satunya melalui penerapan pajak. Berdasarkan hal tersebut pajak lingkungan harus didesain sebagai sumber dana pengelolaan dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini dilatar belakangi oleh peran penting aspek ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup. 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS PASCA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Herman, Andi Akbar
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.2720

Abstract

AbstractEducation is the constitutional right of every citizen, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that good management of education will support the progress of a nation. The attraction of government affairs in terms of education carried out by the central government to the district governments to the provincial regions actually further alienated public services. The type of research used in compiling this study is empirical legal research. The results showed that the management of education has implications for the ineffectiveness of the management of senior secondary education in Kolaka Utara district both from the aspect of budget management, management of facilities and infrastructure and management of human resources, no longer effective. This situation has made the provincial government have to establish a branch office in North Kolaka district to support administrative arrangements in the North Kolaka district.AbstrakPendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pengelolaan pendidikan secara baik akan menunjang kemajuan sebuah bangsa. Tarik menarik urusan pemerintahan dalam hal pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah kabupaten ke daerah provinsi justru semakin menjauhkan pelayanan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan berimplikasi pada tidak berjalan efektifnya pengelolaan pendidikan menengah atas di kabupaten Kolaka Utara baik dari aspek pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya manusia, tidak lagi berjalan efektif. Keadaan tersebut membuat pemerintah provinsi harus membuat kantor ccabang dinas di kabupaten Kolaka Utara untuk menunjang pengurusan administrasi di daerah kabupaten Kolaka Utara.
KARTEL PENETAPAN HARGA DAGING SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Basri, Ade Darmawan
Wacana Hukum Vol 25, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2019.25.1.3034

Abstract

AbstractThis study discusses the Cartel in beef pricing, because of the proliferation of malpractice who seek profits by making agreements to control production and or services that result in other business actors not being able to enter into the same business competition for goods and services and the many losses they cause. This research is a normative legal research, and uses various approaches to problems, namely by using statue approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the case Number 10 / KPPU-I / 2015 showed that import companies had made an agreement to hold the supply of cattle, whereas the one who gave the policy was the government which cut cattle imports from 200,000 birds per 2015 to 50,000 heads, while in In 2015 the government estimated that the needs of cows up to 4 million, namely 20% or 750,000 were supplied through imports, so the impact was the reduction of cattle imports by 150,000, the implication being that the supply decreases causing a surge in prices.AbstrakPenelitian ini membahas tentang Kartel dalam penetapan harga daging sapi, karena maraknya malpraktek yang mencari keuntungan dengan membuat perjanjian untuk menguasai produksi dan atau jasa yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama serta banyaknya kerugian yang diakibatkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, serta menggunakan berbagai pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan statue approach, conceptual approach, dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 menunjukkan bahwa perusahaan impor telah melakukan perjanjian untuk menahan pasokan sapi, padahal yang memberikan kebijakan tidak lain adalah pemerintah yang memangkas impor sapi dari 200.000 ekor per tahun 2015 menjadi 50.000 ekor, sedangkan pada tahun 2015 pemerintah memperkirakan kebutuhan sapi sampai 4 juta ekor yakni 20% atau 750.000 dipasok lewat impor, maka dampaknya yaitu pengurangan impor sapi sebanyak 150.000 ekor, implikasinya adalah berkurangnya pasokan yang menyebabkan lonjakan harga naik.

Page 11 of 31 | Total Record : 307

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2003 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30 No 2 (2024): Article in Press Vol 30 No 1 (2024): January-June Vol 29 No 2 (2023): Various Issue on Indonesian Legal Studies: Responsive Law Reform Challenge Vol 29 No 1 (2023): Legal Theories and Fundamental Law on the Various Issues Vol 28 No 2 (2022): February 2022 Vol 28 No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 27 No 2 (2021): WACANA HUKUM Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM Vol 26 No 2 (2020): WACANA HUKUM Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum Vol 25 No 2 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 25 No 1 (2019) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24 No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24 No 1 (2018) Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 11 No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 10 No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10 No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 9, No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 8 No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8 No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7, No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum More Issue