cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
Published by Universitas Slamet Riyadi
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 307 Documents
 11   12   13   14   15 
EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA YB. Irpan
Wacana Hukum Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2023

Abstract

-
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA Danang Ari Wibowo
Wacana Hukum Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2024

Abstract

Kota Surakarta memiliki banyak sekali benda atau bangunan peninggalan bersejarah danpurbakala. Keberadaan cagar budaya di Kota Surakarta masih sangat rawan dari kerusakan,kehilangan, dan mungkin sampai kemusnahan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktoralam atau dapat juga dari perbuatan manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankualitatif dan sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitudengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang berkaitan dengan cagar budayadi Kota Surakarta. Hasil penelitian ini ialah bahwa sejarah cagar budaya di Indonesia sejakzaman Belanda dengan adanya Monumenten Ordonantie No. 19 Tahun 1931, selanjutnya zamanOrde Baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar danpada era Reformasi ini sudah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya. Perlindungan hukum cagar budaya di Kota Surakarta ialah denganadanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar dan disempurnakan denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah KotaSurakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Penegakan hukum bagipelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya, yaitu berupa hukuman penjara sesuai denganpasal-pasal yang dilanggarnya.Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan, benda cagar budaya, Surakarta
PEMILU DALAM MEMBENTUK PARTAI DAN KADER POLITIK BERKARAKTER POSITIF Ian Aji Hermawan
Wacana Hukum Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2025

Abstract

Buruknya proses pengaderan dalam sebuah partai melahirkan kader-kader yangpragmatis serta oportunis, yang mana kader-kader tersebut kurang mampu membaca kebutuhandan keinginan masyarakat. Para kader lebih sibuk untuk memenangkan dirinya dalam suatupertarungan politik, yaitu pemilu, dibandingkan memahami persoalan masyarakat yangsesungguhnya. Maka, tidak heran menjelang pemilu banyak bermunculan kader partai politik,baik kader partai murni maupun kader karbitan (kader yang baru muncul karena ada pemilu).Konflik-konflik yang terjadi di internal partai politik sering kali disebabkan oleh senioritasotoriter pimpinan, artinya partai tersebut lebih mengutamakan kader yang lebih dahulu aktifyang boleh berkiprah tanpa melihat kompetensi. Kader yang baru masuk atau baru sebentarberproses di partai politik tidak diizinkan untuk berkiprah. Namun, ada pula partai politik yangmenggunakan cara instan untuk mendapatkan kader, yakni orang yang dianggap memilikimodal atau materi lebih dapat langsung menduduki posisi strategis dalam sebuah partai politik.Perkembangan politik di Indonesia mengalami fase kemunduran, yang mana sekaranguntuk memenangkan dalam sebuah pemilihan umum seorang kader yang dicalonkan oleh partaipolitik dalam berkampanye lebih sering menggunakan politik identitas, yakni berkampanyedengan cara menyerang lawan politiknya dengan menggunakan isu SARA. Menurut Lukmantoro(2008: 2), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingankepentingandari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas ataukarakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, maupun keagamaan.Kata kunci: pengaderan, konsistensi, filosofi, ambigu, pragmatis
PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM MENCAPAI KETERTIBAN UMUM (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PIDANA INDONESIA) Nuruzzaman M.S.
Wacana Hukum Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2026

Abstract

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adatdalam mencapai ketertiban umum, sebagai salah satu opsi pemecahan masalah pelanggaranketertiban umum yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Indonesia. Di samping hukumpidana yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga memiliki peradilan untuk mengadilipelanggar ketertiban umum. Peradilan yang dimiliki hukum adat lebih bersifat kekeluargaan,berupa musyawarah untuk tercapainya mufakat, sanksi yang tepat untuk pelanggar ketertibanumum tersebut.Apabila hukum pidana di Indonesia hanya melakukan sistem peradilan saja maka hukumadat mempunyai sistem yang lebih kompleks. Sistem pencegahan, perundingan, peradilan,dan pemberian sanksi terhadap suatu tindak pidana dalam masyarakat pada hukum adatmempunyai tingkat keefektifan yang lebih baik daripada hukum pidana yang hanya melakukanperadilan. Hukum adat dalam satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia berbedabeda.Penerapan pencegahan sampai pemberian sanksi pun berbeda-beda, tergantung darimasyarakat yang menerapkannya.Kata kunci: hukum adat, ketertiban umum, hukum pidana
KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Rosiani Niti Pawitri
Wacana Hukum Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2027

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kedudukan danperlindungan terhadap pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkanUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalahpenelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatanperundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer danbahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogismedengan pola berpikir deduktif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemegang polispada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian, di Pasal 52 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemegang polis mempunyaikedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya ketika perusahaan asuransi dipailitkanatau sebagai kreditur preferen. Sementara itu, perlindungan pemegang polis pada perusahaanasuransi yang pailit diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransisyariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.Kata kunci: asuransi, pemegang polis, pailit
KAJIAN TENTANG KEWENANGAN PRA-PERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA Wisnu Rustam Aji Hardani Dyah Ayu P. Febri Rendragraha P.
Wacana Hukum Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2017.23.1.2029

Abstract

-
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Udiyo Basuki; Abdul Kadir Jaelani
Wacana Hukum Vol 24 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2713

Abstract

In the legislative system, Pancasila is a basic norm (staatsfundamental), which successively then verfassungnorm UUD 1945, grundgezetznorm or MPR provisions, and gezetznorm or the Act. But in reality, Pancasila is equalized and equated with the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is then referred to as the Four Pillars of Nation and State. The Constitutional Court as the constitution gatekeeper institution returns the position of the Pancasila as the state foundation through the Decision of the Constitutional Court Number 100/PUU-XI/2012. The decision is part of the implementation of the authority of the Constitutional Court which has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation as stipulated in Article 24C paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution. In addition to being a guardian of democracy ) The Constitutional Court is also the Protector of the state's foundation and legal source.
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH Iswan toro
Wacana Hukum Vol 24 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2714

Abstract

The journey of the Regional Representative Council (DPD) in the constitution is considered to still not compensate for the dynamics of proliferation of legislation. The reason is that the function of the DPD with the DPR in the field of legislation has been tugging and there has been intense competition in the formation of legislation, on the one hand the existence of the DPR as an institution holding a legislative function born earlier is considered to dominate the formation of legislation. On the other hand, the existence of the DPD as a new institution that is also given a legislative function, its authority is considered to be too small when compared to the authority of the DPR in the process of establishing legislation. Even the DPD is considered to add to the problem of over regulation in Indonesian legislation. Borrowing the term Richard Susskind mentions that hyper regulations or obesity are legal and over regulation. This situation led to the implementation of the DPD's legislative function not being optimal because it tends to be half-hearted. In other words, the existence of the DPD as the holder of legislative power is still under the shadow of the DPR, so it has not been taken into account in the process of establishing legislation in Indonesia, even though it has been corrected by the Constitutional Court through Decision of the Constitutional Court Number 92/PUU-X/2012 and Decision Constitutional Court Number 15/ PUU-XIII/2015, but the decision was ignored.
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Siti Aminah
Wacana Hukum Vol 24 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2715

Abstract

The mechanism for removing The Head of local goverment from the Office based on Article 83 Subsection (1) of Law Number 23 Year 2014 on local Government begins with the status of a head of local goverment being charged with criminal offense, followed by temporary removal from his/her office based on a register at a Court. It is also found that the officer in charge of removing a Head of local goverment is the President for an offending Governor and a Minister for an offending Regent or Mayor, without the need for a consultation with the local House of Representatives. Meanwhile, the legal consequences of a removal of a Head of local goverment  that the offender’s rights and responsibilities are assumed by Vice Head of local goverment, until a legally binding verdict on the matter has been issued by the Court. Whenever a Head of local goverment being indicted is not removed from his/her office, then the President or the Minister concerned may be charged of unlawful conduct that cause legal uncertainties within the bureaucracy of the regional government involved.
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Tri Suhendra Arbani
Wacana Hukum Vol 24 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2018.24.2.2716

Abstract

Based on analysis in this research, shows that: First, The Mechanism of Filling the Deputy Head of Region is done in the perspective of Government Regulation Number 49 of 2008 regarding the third amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 regarding the Election, Approval, Appointment and Dismissal of Regional Head and Deputy Head of Region, Second, The direct impact to the community due to the absence of a deputy head of the region can be seen from the heavy workload of regional heads in managing local governments that have many problems where it can not be resolved without the help of a representative, so that many services and development will be disrupted.

Page 13 of 31 | Total Record : 307

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2003 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30 No 2 (2024): Article in Press Vol 30 No 1 (2024): January-June Vol 29 No 2 (2023): Various Issue on Indonesian Legal Studies: Responsive Law Reform Challenge Vol 29 No 1 (2023): Legal Theories and Fundamental Law on the Various Issues Vol 28 No 2 (2022): February 2022 Vol 28 No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 27 No 2 (2021): WACANA HUKUM Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM Vol 26 No 2 (2020): WACANA HUKUM Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum Vol 25 No 2 (2019) Vol 25, No 2 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 25 No 1 (2019) Vol 24 No 2 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24 No 1 (2018) Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 11 No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 10 No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 10 No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 9, No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 8 No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8 No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 7, No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum More Issue