cover
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 307 Documents
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI UU DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Widiastuti -
Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.402

Abstract

Abstract : The increasing number of judicial review cases on acts/ordinances demanded by the public to the Court of Constitution has indicated an unsatisfactory  attitude concerning the contents of the acts/ordinances as they are in conflict with their rights. Several decision of the Court of Constitution accepted the judicial review claimed by the public  by abrogating article(s) or part of the act/ordinance could be seen as a category of the Court of Constitution’s authority to protect human rights. Nevertheless, in practice such a decision of the Court of Constitution cannot be implemented at once since law itself is a system.   Key words : Court of Constitution. Human rights.
PROSPEK PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA Shinta Rukmi
Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.403

Abstract

Abstract   : Community Service order is a new criminal, and it is a rehabilitation to narapidana. The aim of this pidana is to free terpidana from guilty feelings and the community play an active role so the terpidana can do many useful things. Key word  : Punishment.
DEMOKRATISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM Supriyanta -
Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.404

Abstract

Abstract :as one the elements of democracy, kaw should be the foundation of transparent, accountable and responsive governance, establishment of an honest and fair, general election system, protection of human rights and the existence of a democratic and contident society. Law should be able as well to guarantee  that the state administrators transparently do obey the rule of law in exercising their tasks. Law enforcement within a state should correspondent to the ideal of law of nation concerned. It means that the law enforcement should be in accordance with the philosophy, way of life, norms  and principles followed by the society concerned. Key word : Democracy. Law enforcement.
SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI ALTERNATIP SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK KOMODITAS PERTANIAN Anggo Doyoharjo
Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.405

Abstract

ABSTRACT:   The price of farming commodity is always low during the harvest season Iit is resulted in the income of the farmers. The issue of warehouse financing will postpone the selling. In fact, warehouse financing can be purchased and even can be used as a credit guarantee.  Using this warehouse financing, farmers will have access in getting loans from banks with warehouse finance guarantee. If the credit is paid, the guarantee can be returned  and the owner has the right to regret the goods. In the other hand, if the owner cant pay the bill, the goods is cold in auction or through  direct by the bank to pay the owner’s credit. KEYWORDS: Warehouse system financing.
PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Bambang Ali Kusuma & Heru Suprapto
Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.437

Abstract

ABSTRAKPenyelesaian melalui sarana ini merupakan cara yang terbaik, karena para pihak yang berselisih dalam menyelesaikannya tidak meliputkan pihak ketiga. Para pihak berunding untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya hasil musyawarah itu dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. kata kunci : Lembaga Arbitrase, Perselisihan Hukum
MENYOAL UPAYA MENINGKATKAN BARGAINING POWER KONSUMEN Eddy Suryanto HP
Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.457

Abstract

Abstrak Era kebangkitan konsumerisme telah nyata baik secara global maupun nasional dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demokratisasi dan penguatan hak-hak sipil warga negara menjadikan konsumen berkehendak keras memperbaiki bergaining powernya di hadapan pelaku usaha dan pemerintah. Sudah bukan jamannya lagi pelaku usaha menempuh segala cara yang tidak jujur, mereka bisa digugat melalui class action. Kata kunci : Bergaining power konsumen.
MENYOAL PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT POTENSI DI ERA OTONOMI Eddy Suryanto, HP.
Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.458

Abstract

ABSTRAK  : Arah kebijakan pembangunan hutan rakyat diarahkan pada wilayah-wilayah prioritas yang mempunyai potensi tinggi untuk pengembangan hutan rakyat dan dengan sentra-sentra industri pengolahan kayu disamping lahan milik masyarakat, lahan terlantar dan kawasan hutan. Untuk menggali potensi hutan rakyat diperlukan suatu perencanaan dan strategi pembangunan pengelolaan hutan rakyat guna mendorong dan mewujudkan unit-unit usaha perhutanan rakyat di lingkungan petani.   Kata Kunci : Pengelolaan, Hutan Rakyat, Otonomi.
PMA SEBAGAI SALAH SATU SALURAN TRANSFER OF TECHNOLOGY Totok Dwinur Haryanto
Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2007.1.1.527

Abstract

AbstrakAspek hukum tidak ada hambatan dalam memasukkan teknologi asing. Semua kontrak alih teknologi dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan kontrak tersebut ke instansi pemerintah. Kontrak alih teknologi bisa dilakukan oleh swasta murni tanpa campur tangan pemerintah, dengan demikian hukum alam menjadi sangat berperan dalam arti yang menguasai teknologi akan menentukan syarat-syarat alih teknologi (terms and conditions) dan pembeli teknologi mendapatkan dirinya dalam posisi yang lemah, tergantung pada pemilik teknoilogi. Kata kunci : Penanaman Modal Asing dan Transfer
IJIN LOKASI SEBAGAI PENGENDALI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN Totok Dwinur Haryanto
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.528

Abstract

Abstarct Population growth as a result of the development drive the need of land. Land then is not only related of agriculture. It is related to other usage to give other prosperity. To stop land usage shift to other non-agriculture purposes, it is necessary to regulate, to limit the shift. One of the ways is by regulating location premission. It is hoped that land usage shift to other purposes will not misused. Key words : location premition, land for non-agriculture
PENJAHAT LINGKUNGAN HIDUP Endang Yuliana
Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2003.2.4.583

Abstract

ABSTRAK: Potret “Penjahat ” Lingkungan Hidup adalah orang atau badan hukum yang melakukan perusakan dan atau pencematan lingkungan hidup berupa eksploitasi hutan secara besar-besaran. Dalam tulisan ini disebutkan beberapa contoh dari kegiatan penjahat Iingkungan hidup yang salah satu pelakunya telah dijatuhkan pidana. Contoh potret tersebut adalah menggambarkan bahwa begitu rapuh dan tak berdayanya penegak hukum. Kembali membicarakan masalah Penjahat Lingkungan Hidup maka pertimbangan yang muncul atas fenomena tersebut, jelaslah bahwa hukum digunakan alat penguasa dalam rangka melegitimasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kata Kunci : Penjahat, Lingkungan Hidup