cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si. M.H.
Contact Email
lusiaindrastuti@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Wacana Hukum
Published by Universitas Slamet Riyadi
ISSN : 1412310X     EISSN : 26563797     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL WACANA HUKUM is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law Universitas Slamet Riyadi. It published twice times a year (Juni and Desember). JURNAL WACANA HUKUM aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science.
Arjuna Subject : -
Articles 307 Documents
 24   25   26   27   28 
PERKEMBANGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA SUPRIYANTA -
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.330

Abstract

Abstrak Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Peradilan pidana berdasarkan KUHAP Tahun 1981 harus mampu menjadi suatu sistem yang mampu menjadi landasan hukum guna mengantisipasi perkembangan kejahatan yang semakin canggih. Kata kunci :
SEKURITISASI ASET SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN PERUMAHAN (MERUBAH PIUTANG MENJADI SURAT BERHARGA) ANGGO DOYOHARJO
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.331

Abstract

ABSTRAKSI   : Rumah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi keluarga, namun sulit dipenuhi karena bunga KPR yang tinggi. Sehingga  diperlukan alternatif sumber pembiayaan perumahan yang murah melalui Sekuritisasi Aset, yaitu merubah piutang-piutang milik originator menjadi aset yang liquid dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA).  Kelembagaan yang dapat melakukan sekuritisasi aset yaitu Trust, Special Purpose Vehicle (SPV) dan Conduit. Kegiatan conduit membeli piutang-piutang KPR kemudian dilakukan sekuritisasi yang dijual kepada investor dalam bentuk Surat Utang ataupun Surat Partisipasi. Hasil sekuritisasi asset berupa EBA, maka bunganya lebih rendah daripada bunga bank. Hasil penjualan EBA diberikan kepada originator untuk disalurkan kembali dalam bentuk KPR baru. KATA KUNCI   : Kebutuhan Rumah, Sekuritisasi Aset
MASALAH HUKUM KOPERASI BERBADAN HUKUM YANG BERSTATUS PASIF DAN BEKU WIDIASTUTI -
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.332

Abstract

Abstract Koperasi aktif, pasif dan beku adalah konsep administrasi yang digunakan oleh Dinas Koperasi untuk mengkategorikan koperasi berdasarkan kinerjanya. Namun atas perbedaan ketiga kategori tersebut tidak menyebabkan perbedaan akibat hukum artinya bagi koperasi yang diklasifikasikan pasif  karena tidak pernah melaksanakan rapat  anggota tidak menyebabkan koperasi yang bersangkutan kehilanagan status badan hukumnya, demikian juga bagi koperasi beku. Padahal apabila dikaji menurut UU Perkoperasian kedua klasifikasi koperasi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai koperasi berbadan hokum.   Kata kunci: Koperasi pasif dan beku, badan hukum  
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA BAMBANG ALI KUSUMO
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.333

Abstract

Abstract Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.   Key words : Pertanggungjawaban korporasi.
PENGUPAHAN YANG MELINDUNGI PEKERJA/BURUH SUNARNO -
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.334

Abstract

Abstraksi   Penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, meskipun landasan hubungan perburuhan kita adalah Hubungan Industrial Pancasila. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Semua peraturan tersebut sebagai pelaksana dari UU Nomor  13 Tahun 2003 yang sifatnya imperative, oleh karenanya setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pidana kurungan , atau pidana penjara. Sanksi ini dimaksudkan agar pengusaha betul-betul memperhatikan masalah upah.  Ada beberapa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, antara lain upah minimum dan upah kerja lembur Dasar perhitungan upah minimum dan upah lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Penangguhan upah minimum kepada gubernur, sedangkan masalah perbedaan besarnya upah lembur diajukan ke lembaga pengawas ketenagakerjaan.   Kata kunci: pengupahan dan melindungi
KAJIAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP OTONOMI DAERAH MENUJU KEADILAN DAN DEMOKRATISASI HUKUM EDDY SURYANTO HP
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.336

Abstract

Abstract :   The change of paradigm on local government implementation from   centralized government system to decentralized one and the centralization of authority on center government and local one (executive) to power sharing between the executive and local legislative should be followed up by changing of management of local government. The management of local government should have a change of value of which the previous of management executed by internal interest orientation of government organization toward an external one attached by the improvement of service and delegation of a part government service-duty to public one as well, so that the law enforcement authority must be cooperated to realize the justice and welfare of local autonomy era. Keyword : equity and democratization of law
KEDUDUKAN WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM PERUBAHAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA HERU PURWADI HADIJANTO
Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.2.337

Abstract

ABSTRACT The last will (wasiat) of deceased person is a part of law regulation that conducted by society. This regulation gene rally has been introduced by Islamic law and other system of law in Indonesia. The will according to fight is only one side’s action and it becomes charity agreement, meanwhile according to            Al-Qur’an and prophet tradition, the position of the will constitutes integrative position in term of Islamic inheritance law. For that reason, it needs reinterpreting so that the will becomes as an instrument to change family law in Indonesia. Keywords : Last will, Figh, Indonesia, Family of Law.
MOGOK KERJA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN HAK BURUH Sunarno -
Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.399

Abstract

Abstract : The working strike is the basic right of worker. Therefore, everyone can not stop implementing his right. If anyone is against this regulation, so can be punished.This right is implemented in according to regulation specially UU Nomor 13 Tahun 2003 and Kepmenakertrans Nomor: Kep-232/Men/2003 in order to evaluate as a legal working strike.The working stike can only be implemented at the certain factory, and there are no time’s regulation to implement working strike. Key words: The working strike and to implement
PERLINDUNGAN BAGI WANITA TERHADAP TINDAK KEKERASAN Tri Wahyu Widiastuti
Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.400

Abstract

Abstract  : Violence to the woment involve every violence based on different of sex which   in cause lost or injury physical, sexual or phychological of woment, involve threat or robbery of independent in privat or public aspect.       Cause of violence to the woment are poverty which cause violence as a cannal of frustration and aggression, instability of society cause of  increase of sadism culture. Brutality is the part of society weapon which flaming because of war.Protection to the woment from brutality  are give same role  of woment  and man  at all aspect and empowering of woment Key word  : Protection, woment, violence.  
EKSISTENSI BUMN TIDAK MENGARAH PADA ETATISME Totok Dwinur Haryanto
Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/1.jwh.2008.7.1.401

Abstract

Abstract : Engagement of the State into the economic activities comes out from the objective of the State to reach a just and prosperous society. The State is obliged not only to maintain orderly society, but is has a task well to participate in every sector of public life. The development of economic policy concerning the role and status of the State within the economic activities gave birth the idea of Etatism Economic Politics, economy politics with the Market Economy System or combination of both systems. Key words :State Owned Enterprise, Etisme.

Page 26 of 31 | Total Record : 307

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2003 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30 No 2 (2024): Article in Press Vol 30 No 1 (2024): January-June Vol 29 No 2 (2023): Various Issue on Indonesian Legal Studies: Responsive Law Reform Challenge Vol 29 No 1 (2023): Legal Theories and Fundamental Law on the Various Issues Vol 28 No 2 (2022): February 2022 Vol 28 No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 27 No 2 (2021): WACANA HUKUM Vol 27 No 1 (2021): WACANA HUKUM Vol 26 No 2 (2020): WACANA HUKUM Vol 26 No 1 (2020): Wacana Hukum Vol 25, No 2 (2019) Vol 25 No 2 (2019) Vol 25 No 1 (2019) Vol 25, No 1 (2019) Vol 24 No 2 (2018) Vol 24, No 2 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 24 No 1 (2018) Vol 24, No 1 (2018) Vol 23, No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 23 No 1 (2017): Wacana Hukum Vol 11 No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 11, No 1 (2012): Wacana Hukum Vol 10 No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 2 (2011): Wacana Hukum Vol 10, No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 10 No 1 (2011): Wacana Hukum Vol 9, No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 2 (2010): Wacana Hukum Vol 9 No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 9, No 1 (2010): Wacana Hukum Vol 8 No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 2 (2009): Wacana Hukum Vol 8 No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 8, No 1 (2009): Wacana Hukum Vol 7, No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 2 (2008): Wacana Hukum Vol 7 No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 7, No 1 (2008): Wacana Hukum Vol 1 No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 1, No 1 (2007): Wacana Hukum Vol 2 No 4 (2003): Wacana Hukum Vol 2, No 4 (2003): Wacana Hukum More Issue