Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2: Desember 2010"
:
9 Documents
clear
MAQASID SHARI’AH SEBAGAI PENDEKATAN SISTEM DALAM HUKUM ISLAM
Nasrulloh, Nasrulloh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (358.793 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2970
Fiqh is not God’s regulation that must be obeyed because it is faqih’s (the expert of fiqh) understanding on Qur’an and Sunnah. Therefore, this understanding product may be different one another since it has the possibility to be valid or invalid as human’s thinking. Jaseer offers Maqasid Shari’ah as a systematical approach in Islamic law to get valid fiqh product based on universal meaning of these two Islamic doctrine sources. In this writing, there are five concepts contributing by Jasser to formulate and to understand shariah to be fiqh product namely validating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multi-dimensionality dan purposefulness. Fiqh bukanlah aturan Tuhan yang mesti harus ditaati, karena fiqh hanyalah hasil produk seorang faqih dalam memahami al-Qur’an dan al-Sunnah, maka hasil produk satu faqih dengan yang lainnya pastilah berbeda, karena ia sekali lagi adalah hasil pemikiran manusia yang bisa mempunyai kemungkinan benar dan salah. Jaseer menawarkan Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam, guna mencapai produk fiqh yang benar-benar sesuai dengan makna universal yang dikandung oleh al-Qur’an dan al-sunnah. Dalam tulisan ini, ada lima konsep yang disumbangkan oleh Jaseer untuk mengolah dan memahami Shari’ah sebelum ia menjadi produk fiqh, yaitu validating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multidimensionality dan purposefulness.
RELEVANSI SISTEM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA
Widodo, Ernu
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.059 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2971
Legislation and court decisions have limited the power of the freedom principle of contract enforcement. In the business world, it has been imposed the restrictions on the principle of freedom of contract through a standard agreement (standard contract). In the practice realm, this restriction do not preclude the parties to fulfill their legal interests through definite agreement. This kind of agreement has been growing to meet legal needs of society despite its substantial and procedural material has not fulfilled the principle of freedom of contract. This assessment system is to show the relevance of the Civil Law and Common Law in the development of standard contract arrangement. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan telah membatasi daya berlakunya asas kebebasan berkontrak. Di dalam dunia bisnis, telah diberlakukan pembatasan pula atas asas kebebasan berkontrak melalui perjanjian baku (standard contract). Di dalam prakteknya, pembatasan tersebut tidak menghalangi para pihak untuk memenuhi kepentingan hukumnya melalui perjanjian baku. Perjanjian baku semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat meskipun perjanjian baku baik secara substansiil maupun prosedural belum memenuhi sepenuhnya berlakunya asas kebebasan berkontrak. Pengkajian ini hendak menunjukkan relevansi sistem Civil Law dan Common Law dalam pengembangan pengaturan perjanjian baku.
OTORITARIANISME ULAMA (Analisis atas MUI dengan Pemikiran Khaled Abou El Fadhl)
Purnomo, Agus
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (294.609 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2972
Since its emergence in 70st MUI has been signaled by some parties as a an institution which is intendedly bias and political-based interest although its founded for solving socio-religious problems. It can be seen from its fluctuative movement. There is a radicalization symptom within the body of this institution after the affiliation of DDII exponents into its organizational structure in 90st. the phenomenon has been strengthen by the affliation of some radical oraganization into Moslem Forum. Besides, its fatwas tend to ignore the plurality of school of thoughts. In this context, using Khaled Abou ElFadhl’ theory, MUI is authoritarian because it does not give chance to other arguments particularly in pluralism legal status and Ahmadiayah sect cases. Sejak kelahirannya di tahun 70-an, MUI disinyalir oleh beberapa pihak sebagai institusi yang cenderung bias dan sarat dengan kepentingan politik meski tujuan awal pendiriannya adalah memberikan solusi atas persoalan sosial-keagamaan. Hal ini terbukti dalam dinamika perjalanan intitusi ulama tersebut yang demikian fluktuatif. Di antaranya dapat dilihat gejala adanya radikalisasi di tubuh MUI ini setelah banyaknya eksponen DDII yang masuk dalam struktur kepengurusan pada tahun 90-an. Hal tersebut semakin kuat pada tahun 1998-an sejak bergabungnya sejumlah organisasi Islam radikal dalam wadah Forum Umat Islam (FUI). Di samping itu, juga dapat dilihat pada fatwa-fatwanya yang cenderung kurang mempertimbangkan pluralitas madzhab dan pemikiran. Dalam konteks inilah, tampaknya jika dilihat dengan teori yang digagas Khaled Abou ElFadhl, bahwa MUI dinilai otoriter karena tidak memberi peluang kepada pendapat lain, seperti dalam kasus pengharaman pluralisme dan sesatnya aliran Ahmadiyah.
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945: SEBUAH KENISCAYAAN
Darnela, Lindra
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.452 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2973
The 1945 Constitution of Indonesian Republic (UUD 1945) has been a set of sacred norm and national administration reference for four decades. However, since the reform era Indonesian people are now able to review, discuss, and criticize its content consistent with recent national progress. Amendment of the 1945 Constitution becomes a new momentum to improve the state’s management, which has apparently deviated from the country’s foremost objectives written in the national philosophy of “Pancasilaâ€. In response to the amendment, there are three diverse perspectives that highlight its process. First, there are people who wish to keep the ori ginality of the 1945 Constitution. Second, there are individuals who agree with the last amendment of the 1945 Constitution. Lastly, there is a public view which supports the continuous amendment process of the 1945 Constitution until it achieves the supreme mandate of the country and the people. This paper will focus on the third perspective as the main issue of discussion. UUD 1945 telah menjadi norma yang sakral dan referensi administrasi nasional selama empat dekade ini.Akan tetapi, sejak era reformasi masayarakat Indonesia mampu mereview, endiskusikan dan mengkritik isi dari UUD 1945 seiring dengan keajuan bangsa saat ini. Perubahan UUD 1945 menjadi momentum untuk meningkatkan manajemen Negara yang nampaknya menyimpang dari tujuan Negara pada awalnya yang tercantum dalam pancasila. Dalam menyikapi perubahan UUD 1945 tersebut, ada tiga pendapat yang berbeda yang menggarisbawahi proses tersebut. Yang pertama, sebagian masyarakat menginginkan keaslian dari UUD 1945. Yang kedua, sebagian masayarakat menginginkan perubahan terkhir dari UUD 1945. Yang terakhir, ada pendapat publik yang mendukung keberlanjutan dari proses perubahan UUD 1945 hingga mencapai mandat tertinggi dari Negara dan rakyat. Tulisan ini secara fokus akan mendiskusikan isu dari pendapat yang terakhir dari amandemen UUD 1945
PEREMPUAN PERSPEKTIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER
Anam, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.026 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2974
Al-Qur’an is a written text of God which is revealed to dignify human from all kinds of subordination and violence. Working is an obligation for human regarless women to fulfill their primary need. This research describes and analizes women’s position in relation with annisa verse by classic and contemporer interpretation. er by Ath-Thabari represented classic interpretation with his atomistic method, Abduh and Mahmud Syaltut represented modern interpretation by thematic method, while Fazlurrahman and al-Faruqi represented neo-modern interpretation with holistic, thematic, and histories methods. The result reveals that clasic interpretation argued women are not the same with men, modern interpretation assumed that women mostly the same with men, while neo-modern interpretation assumed that women and men are the same and equal. Al-Qur’an adalah kalamullah yang berbentuk teks, diturunkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dari segala bentuk penindasan dan kedhaliman. Usaha dan bekerja merupakan kewajiban manusia, tak terkecuali kaum perempuan dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kaum perempuan dalam pemikiran tafsir klasik dan kontemporer. Ath-Thabari mewakili tafsir klasik dengan metode Atomistik, Abduh dan Mahmud Syaltut mewakili tafsir modern dengan metode tematik, sedangkan Fazlurrahman dan Al-Faruqi mewakili tafsir neo modern dengan metode holistik, tematik, historis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa, tafsir klasik memandang perempuan tidak sama dengan laki-laki, tafsir modern memandang perempan hampir sama dengan laki-laki dan tafsir neo modern memandang kedudukan perempuan sama dan sejajar dengan laki-laki
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003)
Mambu, Joupy G.Z.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.067 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2975
The total number of job seekers has been growing in recent years. It is not only men who are seeking for job vacancy, but also women. This situation is getting harder for people to be employed particulalry women workers. This research applied normative-juridical analysis in analyzing secondary and tertiary data. The result shows that regulation Number 13, year 2003 on labor is considered unsufficient in terms of women workers protection. In this regulation, there are only five verses which specially accommodate women workers. Jumlah angka pencari kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain pencari kerja pria yang terus bertambah, di sisi lain tenaga kerja wanita juga terus meningkat. Kondisi ini tentu saja akan semakin mempersulit dalam memperoleh pekerjaan, terutama pencari kerja wanita. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yang mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Hasil analisa dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirasa masih kurang memadai dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya ada 5 pasal yang secara khusus mengatur mengenai tenaga kerja wanita
WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
Hasan, Sudirman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (583.825 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2976
This article discusses money wakaf that can be used as religious investment, education and social services. To socialize this notion, it is necessary to understand comprehensively and integratively the legal status of this kind of wakaf both in fiqh perspective and common law, as well as its implementation especially in Indonesia. In general, wakaf is well known as property of permanent by Muslim with purely spiritual goal. Nevertheless, money wakaf gets serious attention due to its long historical root in Islam. As a matter of fact, Indonesian society’s understanding on this wakaf which is merely the traditional wakaf meaning on land wakaf is the challenge. Artikel ini mendiskusikan tentang wakaf uang yang dapat digunakan sebagai investasi keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam upaya mensosialiasikan hal tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Namun kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.
EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN
Huda, Alamul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.11 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2977
The episthemology of Islamic fundamentalism and liberalism movement in modern era has significant meaning. These two movements influence significantly on Muslim’s value and behavior as well as their religiosity. As it has been known that each movement has its own main principle. On the onehand fundamentalism empahasizes qur’an and sunnah movement with its litaralist movement, muslim thinkers try to reinterprete those islamic sources islamic values with modern thinking as the requirement to face and to solve contemporary problems, on the other.Therefore, it should be acknowledged that muslim restore religious concept and start to reanalyze tafsir and sunnah based on human situation, social law, gender justice. Finally, it is undisputable that each religious movement has its own character. Epistemologi dari gerakan Islam fundamentalis dan Islam liberalis di era modern memiliki arti penting. Dua gerakan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai dan perilaku serta paradigma keberagamaan umat Islam. Sebagaimana di ketahui, bahwa dari masing-masing gerakan yang ada memiliki prisip utama, sebagamana dalam Gerakan Islam Fundamentalis menyeru untuk kembali pada al-Qur’an dan Sunnah dengan pendekatan literal tekstual pada tafsir ayat-ayatnya, di sisi yang lain, para pemikir Islam menyeru untuk melakukan pemaknaan ulang nilai-nilai keislaman dengan menggunakan pemikiran modern sebagai syarat untuk menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan terkini, oleh sebab itu, nampak bahwa masyarakat muslim seharusnya merestorasi konsep keagamaan di semua bidang dan memulai analisis ulang terhadap tafsir dan as-Sunnah berdasar situasi kemanusiaan, hukum
PROGRAM PETA LANGIT DALAM PELAKSANAAN HISAB RUKYAT
Wahidi, Ahmad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (898.27 KB)
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2978
It is time for technological progress and sophistication to participate in the implementation of hisab rukyat in order to produce hisab rukyat which have best quality and accurate. Nowdays the methods of determining the beginning of the month, prayer times, Qiblat direction and eclipse have been using computers as a means of supporting the level of precision which is certainly higher and accurate. A variety of software is available including an attractive visualization which is practical and easy to learn. Morover with the many computer programs, anyone can operate it easily and calculate the position of the moon and sun, Just how to use it for the sake of hisab rukyat especially for determination of Qamariah months preliminary, particularly in the determination of the beginning of Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Sudah saatnya kemajuan dan kecanggihan teknologi ikut serta dalam memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan hisab rukyat agar menghasilkan hisab rukyat yang berkualitas dan akurat. Saat ini metode-metode penentuan awal bulan, waktu shalat arah kiblat dan gerhana telah banyak menggunakan komputer sebagai sarana penunjang dengan tingkat presisi yang tentunya jauh lebih tinggi dan akurat. Berbagai perangkat lunak (software) yang praktis juga telah tersedia dengan menyertakan bentuk visualisasi yang menarik sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan dengan banyaknya program komputer, siapa pun yang bisa mengoperasikannya dengan mudah untuk menghitung posisi bulan dan matahari, tinggal bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan hisab rukyat terutama untuk penentuan awal bulan Qamariah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha