cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 2: Desember 2010" : 9 Documents clear
MAQASID SHARI’AH SEBAGAI PENDEKATAN SISTEM DALAM HUKUM ISLAM Nasrulloh, Nasrulloh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.793 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2970

Abstract

Fiqh is not God’s regulation that must be obeyed because it is faqih’s (the expert of fiqh) understanding on Qur’an and Sunnah. Therefore, this understanding product may be different one another since it has the possibility to be valid or invalid as human’s thinking. Jaseer offers Maqasid Shari’ah as a systematical approach in Islamic law to get valid fiqh product based on universal meaning of these two Islamic doctrine sources. In this writing, there are five concepts contributing by Jasser to formulate and to understand shariah to be fiqh product namely validating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multi-dimensionality dan purposefulness. Fiqh  bukanlah  aturan  Tuhan  yang  mesti  harus  ditaati,  karena  fiqh  hanyalah  hasil  produk seorang faqih dalam memahami al-Qur’an dan al-Sunnah, maka hasil produk satu faqih dengan yang lainnya pastilah berbeda, karena ia sekali lagi adalah hasil pemikiran manusia yang bisa mempunyai kemungkinan benar dan salah. Jaseer menawarkan Maqasid Shari’ah Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam, guna mencapai produk fiqh yang benar-benar sesuai dengan makna universal yang dikandung oleh al-Qur’an dan al-sunnah. Dalam tulisan ini, ada lima konsep yang disumbangkan oleh Jaseer untuk mengolah dan memahami Shari’ah sebelum ia menjadi produk fiqh, yaitu validating all-cognition, holism, openness and self-renewal, multidimensionality dan purposefulness.
RELEVANSI SISTEM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN BAKU DI INDONESIA Widodo, Ernu
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.059 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2971

Abstract

Legislation and court decisions have limited the power of the freedom principle of contract enforcement. In the business world, it has been imposed the restrictions on the principle of freedom of contract through a standard agreement (standard contract). In the practice realm, this restriction do not preclude the parties to fulfill their legal interests through definite agreement. This kind of agreement has been growing to meet legal needs of society despite its substantial and procedural material has not fulfilled the principle of freedom of contract. This assessment system is to show the relevance of the Civil Law and Common Law in the development of standard contract arrangement. Peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  telah  membatasi  daya  berlakunya asas kebebasan berkontrak. Di dalam dunia bisnis, telah diberlakukan pembatasan pula atas asas kebebasan berkontrak melalui perjanjian baku (standard contract). Di dalam prakteknya, pembatasan tersebut tidak menghalangi para pihak untuk memenuhi kepentingan hukumnya melalui perjanjian baku. Perjanjian baku semakin berkembang dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat meskipun perjanjian baku baik secara substansiil maupun prosedural belum memenuhi sepenuhnya berlakunya asas kebebasan berkontrak. Pengkajian ini hendak menunjukkan relevansi sistem Civil Law dan Common Law dalam pengembangan pengaturan perjanjian baku.
OTORITARIANISME ULAMA (Analisis atas MUI dengan Pemikiran Khaled Abou El Fadhl) Purnomo, Agus
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.609 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2972

Abstract

Since its emergence in 70st MUI has been signaled by some parties as a an institution which is intendedly bias and political-based interest although its founded for solving socio-religious problems.  It  can  be  seen  from  its  fluctuative  movement.  There  is  a  radicalization  symptom within the body of this institution after the affiliation of DDII exponents into its organizational structure in 90st. the phenomenon has been strengthen by the affliation of some radical oraganization into Moslem Forum. Besides, its fatwas tend to ignore the plurality of school of thoughts. In this context, using Khaled Abou ElFadhl’ theory, MUI is authoritarian because it does not give chance to other arguments particularly in pluralism legal status and Ahmadiayah sect cases. Sejak kelahirannya di tahun 70-an, MUI disinyalir oleh beberapa pihak sebagai institusi yang cenderung bias dan sarat dengan kepentingan politik meski tujuan awal pendiriannya adalah memberikan solusi atas persoalan sosial-keagamaan. Hal ini terbukti dalam dinamika perjalanan intitusi ulama tersebut yang demikian fluktuatif. Di antaranya dapat dilihat gejala adanya radikalisasi di tubuh MUI ini setelah banyaknya eksponen DDII yang masuk dalam struktur  kepengurusan  pada  tahun  90-an.  Hal  tersebut  semakin  kuat  pada  tahun  1998-an  sejak bergabungnya sejumlah organisasi Islam radikal dalam wadah Forum Umat Islam (FUI). Di samping itu, juga dapat dilihat pada fatwa-fatwanya yang cenderung kurang mempertimbangkan pluralitas madzhab dan pemikiran. Dalam konteks inilah, tampaknya jika dilihat dengan teori yang digagas Khaled Abou ElFadhl, bahwa MUI dinilai otoriter karena tidak memberi peluang kepada pendapat lain, seperti dalam kasus pengharaman pluralisme dan sesatnya aliran Ahmadiyah.
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945: SEBUAH KENISCAYAAN Darnela, Lindra
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.452 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2973

Abstract

The  1945  Constitution  of  Indonesian  Republic  (UUD  1945)  has  been  a  set  of  sacred  norm and national administration reference for four decades. However, since the reform era Indonesian people are now able to review, discuss, and criticize its content consistent with recent national progress. Amendment of the 1945 Constitution becomes a new momentum to improve the state’s management, which has apparently deviated from the country’s foremost objectives written in the national philosophy of “Pancasila”. In response to the amendment, there are three diverse perspectives that highlight its process. First, there are people who wish to keep the ori ginality of the 1945 Constitution. Second, there are individuals who agree with the last amendment of the 1945 Constitution. Lastly, there is a public view which supports the continuous amendment process of the 1945 Constitution until it achieves the supreme mandate of the country and the people. This paper will focus on the third perspective as the main issue of discussion. UUD 1945 telah menjadi norma yang sakral dan referensi administrasi nasional selama empat dekade ini.Akan tetapi, sejak era reformasi masayarakat Indonesia mampu mereview, endiskusikan dan mengkritik isi dari UUD 1945 seiring dengan keajuan bangsa saat ini. Perubahan UUD 1945 menjadi momentum untuk meningkatkan manajemen Negara yang nampaknya menyimpang dari tujuan Negara pada awalnya yang tercantum dalam pancasila. Dalam menyikapi perubahan UUD 1945 tersebut, ada tiga pendapat yang berbeda yang menggarisbawahi proses tersebut. Yang pertama, sebagian masyarakat menginginkan keaslian dari UUD 1945. Yang kedua, sebagian masayarakat menginginkan perubahan terkhir dari UUD 1945. Yang  terakhir,  ada  pendapat  publik  yang  mendukung  keberlanjutan  dari  proses  perubahan UUD 1945 hingga mencapai mandat tertinggi dari Negara dan rakyat. Tulisan ini secara fokus akan mendiskusikan isu dari pendapat yang terakhir dari amandemen UUD 1945
PEREMPUAN PERSPEKTIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER Anam, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.026 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2974

Abstract

Al-Qur’an is a written text of God which is revealed to dignify  human  from all kinds  of subordination and violence.  Working  is  an  obligation  for  human  regarless  women  to  fulfill their primary need. This research describes and analizes women’s position in relation with annisa  verse  by  classic  and  contemporer  interpretation.  er by Ath-Thabari  represented  classic interpretation with his atomistic method, Abduh and Mahmud Syaltut represented  modern interpretation by thematic method, while Fazlurrahman and al-Faruqi represented neo-modern interpretation  with  holistic,  thematic,  and histories  methods.  The  result  reveals  that  clasic interpretation argued women are not the same with men, modern interpretation assumed that women mostly the same with men, while neo-modern interpretation assumed that women and men are the same and equal. Al-Qur’an  adalah  kalamullah  yang  berbentuk  teks,  diturunkan  untuk  mengangkat  harkat dan  martabat  manusia  dari  segala  bentuk  penindasan  dan  kedhaliman.  Usaha  dan  bekerja merupakan kewajiban manusia, tak terkecuali kaum perempuan dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi kaum perempuan dalam pemikiran tafsir  klasik  dan  kontemporer. Ath-Thabari  mewakili  tafsir  klasik  dengan  metode Atomistik, Abduh  dan  Mahmud  Syaltut  mewakili  tafsir  modern  dengan  metode  tematik, sedangkan Fazlurrahman  dan  Al-Faruqi  mewakili  tafsir  neo  modern  dengan  metode  holistik,  tematik, historis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa, tafsir klasik memandang perempuan tidak sama dengan laki-laki, tafsir modern memandang perempan hampir sama dengan laki-laki dan tafsir neo modern memandang kedudukan perempuan sama dan sejajar dengan laki-laki
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003) Mambu, Joupy G.Z.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.067 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2975

Abstract

The total number of job seekers has been growing in recent years. It is not only men who are seeking for job vacancy, but also women. This situation is getting harder for people to be employed particulalry women workers. This research applied normative-juridical analysis in analyzing secondary and tertiary data. The result shows that regulation Number 13, year 2003 on labor is considered unsufficient in terms of women workers protection. In this regulation, there are only five verses which specially accommodate women workers. Jumlah angka pencari kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain pencari kerja pria yang terus bertambah, di sisi lain tenaga kerja wanita juga terus meningkat. Kondisi ini tentu saja akan semakin mempersulit dalam memperoleh pekerjaan, terutama pencari kerja wanita. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yang mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Hasil analisa dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirasa masih kurang memadai dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya ada 5 pasal yang secara khusus mengatur mengenai tenaga kerja wanita
WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Hasan, Sudirman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.825 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2976

Abstract

This article discusses money wakaf that can be used as religious investment, education and social services. To socialize this notion, it is necessary to understand comprehensively and integratively the legal status of this kind of wakaf both in fiqh perspective and common law, as well as its implementation especially in Indonesia. In general, wakaf is well known as property of permanent by Muslim with purely spiritual goal. Nevertheless, money wakaf gets serious attention due to its long historical root in Islam. As a matter of fact, Indonesian society’s understanding on this wakaf which is merely the traditional wakaf meaning on land wakaf is the challenge. Artikel  ini  mendiskusikan  tentang  wakaf  uang  yang  dapat  digunakan  sebagai  investasi keagamaan,  pendidikan  dan  pelayanan  sosial.  Dalam  upaya  mensosialiasikan  hal  tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam  sejarah  Islam.  Namun  kurangnya  pemahaman  masyarakat  Indonesia  terhadap  wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.
EPISTEMOLOGI GERAKAN LIBERALIS, FUNDAMENTALIS, DAN MODERAT ISLAM DI ERA MODERN Huda, Alamul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.11 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2977

Abstract

The  episthemology  of  Islamic  fundamentalism  and  liberalism  movement  in  modern  era  has significant  meaning.  These  two  movements  influence  significantly  on  Muslim’s  value  and behavior as well as their religiosity. As it has been known that each movement has its own main principle. On the onehand fundamentalism empahasizes qur’an and sunnah movement with its litaralist movement, muslim thinkers try to reinterprete those islamic sources islamic values with modern thinking as the requirement to face and to solve contemporary problems, on the other.Therefore, it should be acknowledged that muslim restore religious concept and start to reanalyze tafsir and sunnah based on human situation, social law, gender justice. Finally, it is undisputable that each religious movement has its own character. Epistemologi dari gerakan Islam fundamentalis dan Islam liberalis di era modern memiliki arti penting. Dua gerakan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai dan perilaku serta paradigma  keberagamaan  umat  Islam.  Sebagaimana  di  ketahui,  bahwa  dari  masing-masing gerakan yang ada memiliki prisip utama, sebagamana dalam Gerakan Islam Fundamentalis menyeru untuk kembali pada al-Qur’an dan Sunnah dengan pendekatan literal tekstual pada tafsir ayat-ayatnya, di sisi yang lain, para pemikir Islam menyeru untuk melakukan pemaknaan ulang  nilai-nilai  keislaman  dengan  menggunakan  pemikiran  modern  sebagai  syarat  untuk menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan terkini, oleh sebab itu, nampak bahwa masyarakat muslim seharusnya merestorasi konsep keagamaan di semua bidang dan memulai analisis ulang terhadap tafsir dan as-Sunnah berdasar situasi kemanusiaan, hukum
PROGRAM PETA LANGIT DALAM PELAKSANAAN HISAB RUKYAT Wahidi, Ahmad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (898.27 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i2.2978

Abstract

It is time for technological progress and sophistication to participate in the implementation of hisab rukyat in order to produce hisab rukyat which have best quality and accurate. Nowdays the methods of determining the beginning of the month, prayer times, Qiblat direction and eclipse have been using computers as a means of supporting the level of precision which is certainly higher and accurate. A variety of software is available including an attractive visualization which is practical and easy to learn. Morover with the many computer programs, anyone can operate it easily and calculate the position of the moon and sun, Just how to use it for the sake of hisab rukyat especially for determination of Qamariah months preliminary, particularly in the determination of the beginning of Ramadan, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Sudah saatnya kemajuan dan kecanggihan teknologi ikut serta dalam memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan hisab rukyat agar menghasilkan hisab rukyat yang berkualitas dan akurat. Saat ini metode-metode penentuan awal bulan, waktu shalat arah kiblat dan gerhana telah banyak menggunakan komputer sebagai sarana penunjang dengan tingkat presisi yang tentunya jauh lebih tinggi dan akurat. Berbagai perangkat lunak (software) yang praktis juga telah tersedia dengan menyertakan bentuk visualisasi yang menarik sehingga mudah untuk dipelajari. Bahkan dengan banyaknya program komputer, siapa pun yang bisa mengoperasikannya dengan mudah untuk menghitung posisi bulan dan matahari, tinggal bagaimana memanfaatkannya  untuk  kepentingan  hisab  rukyat  terutama  untuk  penentuan  awal  bulan  Qamariah, khususnya dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha

Page 1 of 1 | Total Record : 9