Garuda - Garba Rujukan Digital

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA (Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003) Mambu, Joupy G.Z.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

The total number of job seekers has been growing in recent years. It is not only men who are seeking for job vacancy, but also women. This situation is getting harder for people to be employed particulalry women workers. This research applied normative-juridical analysis in analyzing secondary and tertiary data. The result shows that regulation Number 13, year 2003 on labor is considered unsufficient in terms of women workers protection. In this regulation, there are only five verses which specially accommodate women workers. Jumlah angka pencari kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain pencari kerja pria yang terus bertambah, di sisi lain tenaga kerja wanita juga terus meningkat. Kondisi ini tentu saja akan semakin mempersulit dalam memperoleh pekerjaan, terutama pencari kerja wanita. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yang mengkaji sumber hukum primer dan sekunder. Hasil analisa dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dirasa masih kurang memadai dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hanya ada 5 pasal yang secara khusus mengatur mengenai tenaga kerja wanita

KAJIAN YURIDIS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Mambu, Joupy G. Z.
LEX ADMINISTRATUM Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian yuridis normatif.Â Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.Â Bahan hukum primer seperti Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No. 84 Tahun 2013 tentang perubahan kesembilan atas PP No.14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PP No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dll.Â Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum, termasuk laporan hasil penelitian sebelumnya sepanjang isinya relevan dan dapat menunjang penelitian.Â Analisis Data dalam penulisan tesis ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam upaya untuk mewujudkan jaminan sosial tenaga kerja maka fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagai sistem penjaminan sosial ketenagakerjaan dengan konsep penjaminan maka setiap tenaga kerja dijamin hak-hak sosial maupun kesehatan apabila mengalami risiko dalam pekerjaan. Dengan terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimaksudkan bahwa hak-hak setiap tenaga kerja dijamin oleh hukum dan perundang-undangan baik terkait dengan kewajiban pemerintah maupun kewajibanm pelaku usaha untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada tenaga kerja sesuai dengan peruturan perundang-undangan yang berlaku. Tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya dijamin pemeliharaan kesehatan dalam bentuk perawatan di rumah-rumah sakit dan Puskesmas yang ditunjuk dengan pengadaan sarana rumah sakit, puskesmas dan tenaga dokter medis yang ada di sulurh Indonesia, maka Badan Penyelengghara Jaminan Sosial telah melakukan usaha-usaha perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja maupun masyarakat umum, namun dalam implementasinya masih ada kendala-kendala baik keterbatasan rumah sakit, Dokter tetapi pada prinsipnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah maksimal dalam perlindungan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat umum. Kata Kunci : tenaga kerja, jaminan, sosial

Eksistensi tenaga kerja indonesia dalam dimensi hukum hak asasi manusia Mambu, Joupy
Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Manado

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan mengkaji bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pekerja dalam hal ini Tenaga Kerja Indonesia yang sesuai dan menjunjung nilainilai Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perusahaan/majikan dengan pekerja/buruh yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa intervensi pemerintah memang sudah banyak, antara lain Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat, yang mengatur serta memberikan perlindungan bagi masyarakat, namun masih banyak peraturan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya.

KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Feibe Engeline Pijoh; Joupy G.Z. Mambu; Jeflan Recky Lalensang
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 3 No. 2 (2022): (DESEMBER 2022) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

The aim of the research is to find out the causes of child neglect and to find out the protection of Law Number 35 of 2014 against the problems of abandoned children in Indonesia. The research method is normative legal research or library law research. This is done by examining literature or legal materials that contain normative rules. The results of the study show that legal protection is a mandatory thing that must be done by parents, families, communities, government and the state in protecting and protecting children so they do not become neglected children. The form of legal protection that must be given to abandoned children is that parents have an obligation to maintain and protect children's rights

Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence (AI) Dalam Menghadapi Tantangan Mengajar Guru di Era Digital Joupy G. Z. Mambu; Dedek Helida Pitra; Aziz Rizki Miftahul Ilmi; Wahyu Nugroho; Natasya V. Leuwol; Andi Muh Akbar Saputra
Journal on Education Vol 6 No 1 (2023): Journal On Education: Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i1.3304

This article aims to review the use of Artificial Intelligence (AI) technology in dealing with teachers' teaching challenges in the digital era. The digital age has rapidly changed the educational landscape, affecting the roles and tasks of teachers. They are faced with new challenges, such as managing an abundance of information, adapting teaching styles to individual needs, and providing effective feedback to students. In the face of these challenges, AI technology offers significant potential. This article will outline several ways in which AI technology can be utilized in the context of education. First, AI can assist teachers in managing data and information by using advanced algorithms to analyze and interpret student data. Second, AI technology can support the personalization of learning. Third, AI can be used to provide effective feedback to students. However, there are some challenges that may arise in the utilization of AI technology in the context of education. One of them is the concern about student data privacy and security. In addition, it is also important to consider that AI technology cannot completely replace the role of teachers, but only serves as a powerful tool. In conclusion, the utilization of AI technology can provide significant benefits for teachers in facing challenges in the digital era. By utilizing AI, teachers can manage data more efficiently, provide personalized learning, and provide effective feedback to students. However, it is important to keep in mind the limitations and challenges associated with the use of AI technology in education.

Hak-Hak Pekerja terhadap Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Ketenaga Kerjaan di Indonesia Feibe Angeline Pijoh; Joupy G.Z. Mambu; Yosua Laurens
Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2023): Juni 2023, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan (
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36412/jce.v7i1.5760

Problems faced What are the Rights of Workers who get Unilateral Termination of Employment by the Employer/Company while the company does not have the financial capability both financially and guarantees of the value of assets owned by the Employer/Company, this type of Juridical-Normative research, This research is included in the category library research (library research), namely research that analyzes various literature and produces a conclusion. The results of the study show that the fulfillment of employee rights by employers/companies as a result of the implementation of layoffs, often cannot be fulfilled by employers/companies due to other legal interests that have been included in the company's/entrepreneur's business, as one of the company's instruments to carry out investment activities, so that the mechanism for fulfilling the rights of laid-off employees requires time and several legal processes which actually hinder the fulfillment of the rights of laid-off employees

The Influence of International Human Rights Instruments on Domestic Legislation: A Comparative Study of Four Countries Joupy G.Z Mambu; Novita Marven Mongdong
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 1 No. 03 (2023): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v1i03.86

The purpose of this study is to give a comparative analysis of how these countries' legal systems, policies, and practices treat and implement international human rights norms. The methodology of this research utilizes a comparative research design, which combines primary and secondary data collection methods. Primary data was collected through semi-structured interviews with key stakeholders involved in human rights legislation, including government officials, legislators, human rights organizations, legal experts, and academics. This research contributes to the existing literature on human rights legislation in Southeast Asia by providing a comprehensive comparative analysis of the influence of international human rights instruments on domestic legislation. Its findings provide insights into the challenges and opportunities in incorporating human rights standards into domestic law and provide recommendations for strengthening human rights protection in Indonesia, Malaysia, Cambodia and Vietnam.

Analysis of Civil Law cases: from theory to Practice (Case Study of Supreme Court Decision No. 1753 / PDT / 2015) Joupy G.Z. Mambu; Liani Sari; Sri Olawati Suaib; Arianti A. Ogotan; Ahmad Riyadi; Sahrul Sahrul
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dasar dan implikasi hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1753 K/PDT/2015. Fokus utama penelitian ini adalah pada sengketa sertifikat tanah, dengan penekanan pada kesalahan identifikasi terhadap tergugat dan klaim kepemilikan tanah yang mengakibatkan kaburnya tuntutan hukum. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dengan metode filosofis dan analitis. Penelitian ini melakukan analisis deskriptif analitis untuk menjelaskan peraturan yang berlaku, teori hukum, dan praktik penegakan hukum positif terkait isu tersebut. Analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram karena tuntutan yang tidak jelas dan kesalahan dalam menentukan identitas tergugat. Hal ini mengonfirmasi pentingnya bukti yang akurat dan kredibel dalam sengketa sertifikat tanah. Putusan ini menyoroti pentingnya kepastian hukum, khususnya dalam registrasi tanah dan transaksi jual beli, dengan mempertimbangkan bukti konkret untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Feibe Engeline Pijoh; Joupy G.Z. Mambu; Jeflan Recky Lalensang
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 3 No. 2 (2022): (DESEMBER 2022) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v3i2.5496

The aim of the research is to find out the causes of child neglect and to find out the protection of Law Number 35 of 2014 against the problems of abandoned children in Indonesia. The research method is normative legal research or library law research. This is done by examining literature or legal materials that contain normative rules. The results of the study show that legal protection is a mandatory thing that must be done by parents, families, communities, government and the state in protecting and protecting children so they do not become neglected children. The form of legal protection that must be given to abandoned children is that parents have an obligation to maintain and protect children's rights

Collaboration Between Fintech and Regional Government In The Village MSME Incubation Program To Increase Their Competitiveness Sumardi Sumardi; Joupy G.Z. Mambu; Vina Budiarti Mustika Sari; Saifuddin Zuhri; Susilawati Susilawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1268

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi fintech dan pemerintah daerah dalam program inkubasi UMKM desa untuk meningkatkan daya saingnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program inkubasi umkm Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Jawa Tengah bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya UMKM tentang penggunaan fintech yang belum secara maksimal digunakan dalam hal peningkatan daya saing UMKM di desa. Implementasi program Inkubasi UMKM Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Jawa Tengah menggunakan metode pelatihan dan pembekalan pada Jumat, 23 Februari 2024. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta kegiatan UMKM memiliki pengetahuan baru atau teredukasi tentang perkembangan dan keberadaan fintech, jenis-jenis fintech, manfaat dari penggunaan fintech serta apa saja keunggulan dari fintech. Peserta juga dibekali pelatihan tentang penggunaan fintech untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan memanfaatkan jasa keuangan online. Program fintech pemerintah Kabupaten Kebumen berbentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat melalui laman tpakd.kebumenkab.go.id. Kata Kunci: Inkubasi UMKM, fintech, pemerintah daerah Abstract This article aims to determine the collaboration between fintech and local government in the village MSME incubation program to increase their competitiveness. Community Service Activities (PKM) through the MSME incubation program in Balingasal Village, Padureso District, Kebumen Regency, Central Java, aims to educate the community, especially MSMEs, about the use of fintech which has not yet been used optimally in terms of increasing the competitiveness of MSMEs in the village. Implementation of the MSME Incubation program in Balingasal Village, Padureso District, Kebumen Regency, Central Java using training and provision methods on Friday, February 23 2024. The results of this activity show that MSME activity participants have new knowledge or are educated about the development and existence of fintech, types of fintech, the benefits of the use of fintech and what are the advantages of fintech. Participants are also provided with training on the use of fintech to increase the competitiveness of MSMEs by utilizing online financial services. The Kebumen Regency government's fintech program is in the form of People's Business Credit (KUR) which can be accessed online by the public via the tpakd.kebumenkab.go.id page. Keywords: Incubation of MSMEs, fintech, local government

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search