Garuda - Garba Rujukan Digital

WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Hasan, Sudirman
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 2: Desember 2010
Publisher : Fakultas Syariah

This article discusses money wakaf that can be used as religious investment, education and social services. To socialize this notion, it is necessary to understand comprehensively and integratively the legal status of this kind of wakaf both in fiqh perspective and common law, as well as its implementation especially in Indonesia. In general, wakaf is well known as property of permanent by Muslim with purely spiritual goal. Nevertheless, money wakaf gets serious attention due to its long historical root in Islam. As a matter of fact, Indonesian societyâ€™s understanding on this wakaf which is merely the traditional wakaf meaning on land wakaf is the challenge. ArtikelÂ iniÂ mendiskusikanÂ tentangÂ wakafÂ uangÂ yangÂ dapatÂ digunakanÂ sebagaiÂ investasi keagamaan,Â pendidikanÂ danÂ pelayananÂ sosial.Â DalamÂ upayaÂ mensosialiasikanÂ halÂ tersebut, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh dan terintegrasi tentang hukum wakaf uang baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif, beserta implementasinya terutama di Indonesia. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (property of permanent) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan, namun akhir-akhir ini wakaf uang telah mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalamÂ sejarahÂ Islam.Â NamunÂ kurangnyaÂ pemahamanÂ masyarakatÂ IndonesiaÂ terhadapÂ wakaf uang karena terpaku kepada pemaknaan wakaf tradional yang terbatas pada tanah merupakan tantangan tersendiri.

REFORMASI GAYA BERUMAH TANGGA MELALUI MODEL KELUARGA SAKINAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Hasan, Sudirman; Zuhriah , Erfaniah Zuhriah
ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW Vol. 1 No. 2 (2019): ADHKI: Journal of Islamic Family Law
Publisher : Indonesian Association of Islamic Family Law Lecturers

Kecamatan Singosari adalah salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang mempunyai angka perceraian tertinggi nomor dua di Kabupaten Malang. Penyebab terbanyak kasus perceraian menurut data dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2015 adalah karena tidak harmonis lagi dan tidak tanggung jawab. Dari data tersebut, masyarakat kelurahan Candirenggo harus dibina dan didik dengan melakukan reformasi gaya berumah tangga bahwa tujuan berumah tangga selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain, yaitu keluarga yang kekal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data berupa data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya berumah tangga masyarakat Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama ini cukup variatif. Setidaknya ada tiga gaya berumah tangga. Pertama, keluarga terdidik, pasangan suami istri yang sama-sama berkarir. Tipe kedua adalah tipe keluarga yang menempatkan istri di rumah. Tipe ketiga adalah tipe bebas. Kemudian perlu adanya reformasi gaya berumah tangga melalui model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang dilakukan dengan beberapa tahap.

Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa Sudirman Hasan
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v12i1.983

Abstract: The Implementation of Total Quality Management in Waqf Management of the Dompet Dhuafa. This article raises issues about the total quality management (TQM) in waqf management. TQM is a major issue in management, especially for large companies, in a framework to increase the quality of product output and to satisfy customers. TQM nowadays is not only adopted by profit oriented companies but also non-profit institutions. For example, the Dompet Dhuafa has achieved Quality Management System ISO 9001:2008 certification. This article concludes that the implementation of TQM in waqf management of the Dompet Dhuafa is relatively advanced since it gives serious attention to customers, both external dan internal. Similarly with process improvement and total involvement, Dompet Duafa points to enthusiasm of planned and structured improvement as well as involving all elements of the organization comprehensively.Keywords: waqf, total quality management, waqf managementAbstrak: Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa. Tulisan ini mengangkat isu tentang total quality management (TQM) dalam pengelolaan wakaf. TQM merupakan salah satu terobosan manajemen yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang pada muaranya dapat memuaskan konsumen. TQM tidak hanya diadopsi oleh lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan material (profit oriented) namun juga lembaga-lembaga yang berbasis non profit (non-profit oriented). Salah satunya adalah Dompet Dhuafa yang telah berhasil meraih sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Implementasi nilai TQM dalam pengelolaan wakaf di Dompet Dhuafa dapat dikatakan relatif maju karena perhatian lembaga ini kepada pelanggan, baik eksternal maupun internal, cukup bagus. Begitu pula dalam hal perbaikan proses dan keterlibatan total, Dompet Dhuafa menunjukkan semangat perbaikan yang terencana dan terstruktur serta melibatkan semua elemen organisasi secara komprehensif.Kata Kunci: wakaf, total quality management, manajemen wakafDOI: 10.15408/ajis.v12i1.983

Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Sudirman Hasan; Erna Sari
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 14 No 1 (2021): Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47411/al-awqaf.v14i1.116

Abstract: Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri as the object of research for various reasons underlying this paper, including the policy of zakat institutions to receive waqf. Basically, the authority of zakat institutions is only to receive zakat infaq and shadaqah, but it is different from Nurul Fikri who also receives and manages waqf. Among them productive waqf that is being managed is productive sengon tree whose initial allocation of waqf is to build educational institutions. In this article, it contains about how the legality of waqf institution law has authority as nadzir waqf and how to manage and develop productive waqf if reviewed from Law No. 41 of 2004. This type of research is empirical or field research that uses description analysis with qualitative approach. The results showed that 1) Zakat Nurul Fikri Institution receives authority as nadzir waqf because of the encouragement of social factors of the community to make some of its assets, in addition this Institution also makes a program of the establishment of an independent waqf institution and the plan is a program that will be established in 2021. 2). In developing and managing productive waqf Nurul Fikri has followed in accordance with what is intended by law No. 41 of 2004, but there are several things that need to be improved related to institutional problems. Keywords: productive waqf, management, nadzir

URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan
Jurnal Al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke-Islaman Vol 8 No 2 (2021): al- Ulum (Jurnal Pendidikan, Penelitian dan pemikiran ke Islaman)
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas hukum perkawinan nasional yang didasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya selain mengikuti ketentuan hukum dan kepercayaan masing-masing agama, hal ini juga syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pencatatan nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Perkawinan yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum positif, namun perkawinan tersebut diakui sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama masing-masing mempelai. Namun perkawinan semacam itu berdampak pada suami, istri dan anak tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak-haknya. Kata kunci: Perkawinan, pencatatan nikah, peraturan perundang-undangan, hukum islam Abstract The registration of marriage is one of the principles of national marriage law, which is bassed on law number 1 of 1974 concerning marriage. In the laws and regulations in force in Indonesian, marrage registrstion has a very strong presence in determining whether a marriage is legal or not. Meaning that in addition to following the provisions of each respective religiouns law and belief, it is also in condition for the validity of amarriage. Therefor, according to the laws and regulations in idnonesia the registration of marriage is an obligation that must be done. A marriage that is not registered has no positive legal force, but the marriage is recognized as still valid if it’s carried out in accordance with the provisions of the religious teachings of each bride. But uch a marriage has that impact on the husband, wife and childrens do not receive legal protection in Indonesia against their rights. Keyword: marriage, marriage registration, statutory regulations, Islamic law

From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī’ah Fakhruddin, Fakhruddin; Hasan, Sudirman; Firdaus, Dwi Hidayatul; Hidayat, Hakmi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.19637

Zakat is one of the pillars of Islam and is considered an instrument that can potentially contribute to the economic development of the Muslim community in Indonesia. However, the current system and management of zakat have not been able to minimize the gap between the potential zakat that exists and the actual zakat that can be collected. This paper aims to examine zakat in its position as fiqh al-ibadat (Islamic jurisprudence of worship) and the consequences of its limited application, if not non-existent. Therefore, the purpose of this paper is to complement existing literature by proposing a new solution to the problem of zakat. This empirical legal study employed the maqāṣid al-sharī’ah (objectives of Islamic law) approach. Data were collected by means of interview and literature review from relevant journal articles, books, and websites. The results of the study revealed that there is a need to reposition zakat from fiqh al-ibadat to fiqh muamalat. This will allow for more flexible zakat management that will have a maximum impact on the welfare of the Muslim community. Therefore, it can be argued that from the perspective of maqāṣid al-sharī’ah, zakat is not only an act of worship related to the purification of wealth, but more than that, zakat can also be an instrument to promote the welfare and economic development of society if it is managed effectively and properly. The change in meaning and paradigm is significant to ensure that the maqāṣid al-sharī’ah can be achieved effectively.

Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Hasan, Sudirman; Sari, Erna
Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam Vol 14 No 1 (2021): Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam
Publisher : Badan Wakaf Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47411/al-awqaf.v14i1.116

Abstract: Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri as the object of research for various reasons underlying this paper, including the policy of zakat institutions to receive waqf. Basically, the authority of zakat institutions is only to receive zakat infaq and shadaqah, but it is different from Nurul Fikri who also receives and manages waqf. Among them productive waqf that is being managed is productive sengon tree whose initial allocation of waqf is to build educational institutions. In this article, it contains about how the legality of waqf institution law has authority as nadzir waqf and how to manage and develop productive waqf if reviewed from Law No. 41 of 2004. This type of research is empirical or field research that uses description analysis with qualitative approach. The results showed that 1) Zakat Nurul Fikri Institution receives authority as nadzir waqf because of the encouragement of social factors of the community to make some of its assets, in addition this Institution also makes a program of the establishment of an independent waqf institution and the plan is a program that will be established in 2021. 2). In developing and managing productive waqf Nurul Fikri has followed in accordance with what is intended by law No. 41 of 2004, but there are several things that need to be improved related to institutional problems. Keywords: productive waqf, management, nadzir

Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Jasser Auda Hirza, Ghifari; Hasan, Sudirman; Rouf, Abd.
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i1.26167

Amid the advancement of technology and the digital economy, cryptocurrency has begun to attract attention as an alternative form of dowry (mahr). However, its use remains controversial. The Indonesian Ulema Council (MUI) prohibits cryptocurrency as a means of payment due to elements of garar (uncertainty), ḍarar (harm), and qimār (speculation/gambling). On the other hand, the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti) and the Financial Services Authority (OJK) recognize cryptocurrency as a legal commodity for trading. This research aims to describe the legitimacy of using cryptocurrency as dowry in marriage in Indonesia and analyze it based on maqāṣid al-syarī‘ah according to Jasser Auda. This is a normative legal research using a conceptual approach. Data was collected through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as relevant non-legal sources. The analysis is conducted qualitatively by interpreting the legal materials obtained.The research findings show: First, from the perspective of positive law, cryptocurrency is recognized as a legitimate commodity, although not a legal tender. In Islamic law, cryptocurrency can be used as dowry as long as it has clear value, is mutually agreed upon, and is free from prohibited elements. To overcome volatility, asset-backed crypto or conversion to official currency can be used. Second, based on Jasser Auda’s systems theory, cryptocurrency can be accepted as dowry if it meets the principles of maqāṣid al-syarī‘ah, such as justice, public benefit, and mutual agreement, and is conducted transparently through regulated platforms.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search