Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1: Juni 2011"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[KONSEP LIMITED LEABILITY SEBAGAI BADAN HUKUM KORPORASI ]]>
<![CDATA[Susamto, Burhanuddin]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1315
<![CDATA[A strong awareness to reassert Islamic identity has emerged in these recent decades. One of the awareness is that the force of some muslim communities to internalize Islamic principles into all institutions. Nyazee, in his work, questions and also explains Islamic principles that must be the base of business organization particularly in corporation scope. The aim of this study is to show the argumentation of Islamize modern business corporation and to offer the way to realize the aim. Therefore, this study needs comprehensive and integrative way based on Islamic law towards liability limited concept as corporate law institution. Pada dekade belakangan ini telah muncul kesadaran yang kuat untuk menegaskan kembali identitas Islam. Salah satu wujudnya adalah desakan sebagian kaum Muslimin yang menghendaki agar semua institusi kehidupan disesuaikan dengan prinsipprinsip Islam. Nyazee sendiri dalam karyanya sangat mempertanyakan dan berusaha menjelaskan prinsip-prinsip Islam yang seharusnya menjadi dasar organisasi bisnis terutama dalam lingkup korporasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan mengapa korporasi bisnis modern perlu di-Islamisasi, dan menawarkan bagaimana cara tersebut dapat terwujud. Karena itu untuk mencapai tujuan itu, studi ini membutuhkan upaya yang konprehensif dan terintegrasi menurut Hukum Islam terhadap konsep limited liability sebagai badan hukum korporasi.Kata Kunci: Korporasi, Limited Liability, Badan Hukum]]>
<![CDATA[AKAD MUDLARABAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[Arifah, Risma Nur]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1316
<![CDATA[Bank syariah start initiated in Indonesia in the early period of the 1980s. But as an institution in the international sphere has begun to bloom, the emergence of Islamic banking institutions would have been preceded by intensive study of Islamic economic experts on the application of Islamic teachings in the formation of these institutions. The author examines how the concept of capital development based on mudlarabah financing practices and the implementation of the financing products in the system of Islamic banking operation in Indonesia.Bank syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an. Namun sebagai sebuah lembaga yang dalam lingkup internasional sudah mulai marak, kemunculan lembaga perbankan Islam tentu sudah didahului dengan kajian intensif dari para pakar ekonomi Islam tentang aplikasi ajaran Islam dalam pembentukan lembaga tersebut. Penulis meneliti bagaimana konsep pengembangan modal berdasarkan praktek pembiayaan mudlarabah serta penerapannya dalam produk pembiayaan dalam sistem operasional bank Islam di Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN EKONOMI DI PESANTREN BERBASIS SYARIAH ]]>
<![CDATA[Toriquddin, Moh.]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1317
<![CDATA[Pesantren in Indonesia plays significant role in realizing the freedom of Indonesia and developin Islam. Nevertheless, its character is still ethico religious with the orientation of students’ personality dimension building from religious supervision (diniyyah tahzibiyyah) and spiritual and mental supervision (Khalqiyyah). During its development, Pesantren is demanded to strengthen spiritual values internalization (‘ubudiyyah). It is also a demand for its students to enrich responsibility values, rationality and problem solving skill. It is also a undeniable demand for pesantren to contribute the recent situation including its challenge. Otherwise, it does not merely focus on education to create scholars but also to crate skillful people that can contribute to the surrounding. This paper will discuss another side of Pesantren’s role in this contemporary era.Sejak zaman pra kemerdekaan hingga kini, pesantren di Indonesia memerankan peranan yang signifikan baik dalam langkah mewujudkan kemerdekaan maupun perkembangan agama Islam. Namun misi pesantren selama ini lebih bercorak ethico religious dengan orientasi pembentukan dimensi kepribadian anak didik baik dari segi pembinaan agama (diniyyah tahzibiyyah) dan pembinaan jasad, akal dan jiwa (Khalqiyyah). Pada perkembangannya, pesantren selain dituntut untuk memperkuat penanaman nilainilai spiritual (‘ubudiyyah) kepada para santri, juga dituntut untuk memperkaya penanaman aspek tanggung jawab, rasionalitas dan pemecahan masalah. Pesantren di era modern dituntut untuk bisa menjawab tantangan zaman dan tidak hanya berkutat pada dunia pendidikan dalam arti hanya mencetak ilmuwan tetapi juga mencetak tenaga-tenaga terampil dan juga memberi manfaat pada lingkungan sekitar. Tulisan ini akan mendskusikan sisi lain dari peran pesantren pada era kontemporer ini.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI FIQH BUKHARI DALAM KITAB AL-JAMI’ AL-SHAHIH ]]>
<![CDATA[Sattar, Abdul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1318
<![CDATA[The popularity of Imam Bukhari as compiler of sunnah has an outstanding position among Muslim communities in the world. His work al-Jami’ al-Shahih regarded as the best sunnah collection after the Quran. However, there is not enough information about his capability on Islamic Law (fiqh). The are many questions can be offered to this case. First, is Imam Bukhari’s thought under the influence one of four Sunnites fuqaha when he was writing al-Jami’ al-Shahih?. Second, what does he do to articulate his thought on Islamic law?. Using explorative, verified and hermeneutical approaches, this article will show us that Imam Bukhari is not under the influence of any particular schoosl of thought in articulating his thought on Islamic law. He articulated his point of view in unique and excellent ways based on his capacity as muhaddits.Popularitas Imam Bukhari sebagai penyusun kitab Hadits memiliki posisi yang tinggi di kalangan masyarakat muslim. Kitab Al-Jami ‘al-Shahih karya Imam Bukhari dianggap sebagai koleksi hadits terbaik setelah Quran. Namun, tidak ada banyak informasi tentang kemampuannya di bidang Hukum Islam (fiqh). Ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan dalam hal tersebut; pertama, apakah pemikiran Imam Bukhari dipengaruh salah satu dari empat fuqaha Sunni saat menulis al-Jami ‘al-Shahih?. Kedua, apa yang diupayakan Imam Bukhari untuk mengartikulasikan pemikirannya tentang hukum Islam? Dengan menggunakan pendekatan eksploratif, verifikatif dan hermenetical, artikel ini akan mengungkapkan bahwa Imam Bukhari tidak berada di bawah pengaruh madhab tertentu dalam mengartikulasikan pemikirannya tentang hukum Islam. Dia mengartikulasikan pandangannya dengan cara yang unik dan execelent berdasarkan kapasitasnya sebagai muhaddits.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERTANAHAN DI ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Herry, Musleh]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1319
<![CDATA[Since the reformation era, the government made the revolution in government administration to develop Indonesia. One of the revolutions is the issuance of Law no. 32 of 2004 on Regional Government; the authority of land is one of the law components. Previously, the authority of land is centered in the central government. Conversely, through the Article 10 paragraph (3) of Law No. 32 of 2004 on regional autonomy, the authority of the land sector should be submitted to the local government for its more understanding about the land nowadays. The transfer of authority is one of development step in Law aspect in Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, pemerintah melakukan revolusi dibidang administrasi pemerintahan guna memajukan Negara Indonesia. Salah satu revolusi yang terjadi adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dibidang pertanahan. Semula kewenangan bidang pertanahan ini urusannya berada di pemerintah pusat. Namun di era reformasi ini melalui Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, kewenangan bidang pertanahan sudah seharusnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi pertanahan tersebut. Pengalihan kewenangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari langkah pembangunan di bidang hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF GLOBAL PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syaifuddin, Muhammad]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1320
<![CDATA[UUPM No.25/2007 is a yuridical consequence from World Trade Organization agreement (WTO) ratification. TRIMSs, aims to make investation law, including law on nvestation conflict solution hich is accordance with foreign investor tendency in global perspective namely; firts, the content has law characters which are definite, just, efficient; second, law spirit based directing the goverment and foreign investor to solve the investation conflict through national and international agreement rather than court. The crisis of court institution in Indonesia must be solved by building court law system refering to pancasila as Indonesian investation law goal. That has been a requirement to form formal regulation for ideal investation conflict solution in local and international perspectivePembentukan UUPM No. 25/2007 adalah konsekwensi yuridis dari ratifikasi Perjanjian WTO. TRIMs, yang bertujuan menciptakan hukum investasi, termasuk hukum penyelesaian sengketa investasi, yang sesuai dengan kehendak investor asing dalam perspektif global, yaitu: pertama, mengandung karakter hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berefisiensi; dan kedua, berlandaskan spirit hukum yang mengarahkan pemerintah dan penanaman modal asing menyelesaikan sengketa investasi melalui arbitrase internasional daripada pengadilan bahkan arbitrase nasional di Indonesia. Krisis lembaga peradilan di Indonesia harus diselesaikan dengan cara membangun sistem hukum peradilan dengan mengacu pada Pancasila sebagai cita hukum investasi Indonesia. Hal tersebut adalah suatu syarat bagi terbentuknya aturan hukum penyelesaian sengketa investasi yang serasi dalam perspektif global dan lokal (Indonesia).]]>
<![CDATA[SENGKETA TANAH WAKAF DAN STRATEGI PENYELESAIANNYA ]]>
<![CDATA[Fadhilah, Nur]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1321
<![CDATA[People have less attention to the administrative regulations in implenting Wakaf in particularly those who are practicing the wakaf. As a result, most of wakaf statuses are unclear juridically as well as administratively. The condition may lead to unappropriate usage of the wakaf itself in term of its law substance and the aim of the practice. In order to anticipate and to minimize the undesirable impact of wakaf land conflict which is commonly happended, it is necessary to point out the triggering factors of the conflict and its solving strategies. This paper will discuss several factors contributing the wakaf conflict based on conflict resolution theory of Ralf Dahrendorf and its solving strategies based on wakaf regulations poiont of views. The discussion concludes that resources, interest or need, values, relationship and information including structure are among the triggereing factors of the conflict. While, bringing the case to the court is the last strategy to solve the conflict. Masyarakat belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap peraturan-peraturan dalam pelaksanaan wakaf terutama bagi mereka yang melakukan atau memberikan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dari status wakaf itu sendiri baik secara yuridis maupun administratif. Kondisi ini juga bisa menyebabkan terjadinya kesalahan penggunaan wakaf dari aspek subtansi hukum maupun tujuan dari wakaf itu sendiri.Untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak-dampak yang tidak baik dari konflik wakaf tanah yang sering terjadi, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor pemicu serta strategi penyelasaian dari konflik tersebut. Tulisan ini akan mendiskusikan bebrapa faktor yang menyebabkan konflik wakaf berdasarkan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf serta strategi penyelesainnya berdasarkan sudut pandang peraturan-peraturan wakaf. Kajian dari tulisan ini menyimpulkan bahwa resourses, kepentingan atau kebutuhan, nilai, hubungan dan informasi termasuk struktur adalah beberapa faktor pemicu dari konflik wakaf. Membawa permasalahan atau konflik wakaf ke pengadilan adalah strategi terakhir dari penyelesaian konflik tersebut.]]>
<![CDATA[PERSOALAN HUKUM PEREMPUAN REMBANG AKIBAT PRAKTEK NIKAH SIRRI ]]>
<![CDATA[Hidayah, Khoirul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 1: Juni 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i1.1322
<![CDATA[Economics factor motivates Rembang (Pasuruan) women to practice unregistered marriage. Their positions within the marriage causes law problem directing them to poverty. Having no birth certificate registration and no economic warranty in divorce are among law problems facing by the women. Some efforts can be taken by local government are through preventif and repressive efforts. Preventive effort is law empowermnent about marriage, divorce and domestic violence. For repressive effort, the gaverment may implement alternative law solution which is gender sensitive in form of defining the marriage formally ( istbat nikah) and registering the marriage in office of religious affairs proactively in cooperation with local officials (village and district).Faktor ekonomi telah mendorong perempuan di daerah Rembang Pasuruan melakukan praktek nikah sirri. Posisi perempuan Rembang yang dilemahkan sebagai perempuan simpanan dalam praktek nikah sirri menjadikan perempuan menghadapi persoalan hukum yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Beberapa persoalan hukum yang dihadapi perempuan Rembang akibat praktek nikah sirri adalah persoalan pengakuan anak melalui akte kelahiran, nafkah anak jika terjadi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan jajaran pemerintahan yang terkait ada dua yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dalam bentuk pemberdayaan hukum tentang perkawinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya represif dapat dilakukan dengan upaya penyelesaian hukum alternatif yang sensitif gender yaitu dalam bentuk istbat nikah (penetapan nikah) atau pencatatan nikah oleh KUA secara proaktif melalui kerjasama aparat setempat (desa dan kecamatan).Kata Kunci: Persoalan Hukum, Perempuan Rembang, Praktek Nikah Sirri]]>
