Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2: Desember 2011"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[ISTINBÂTH AHKÂM SIYÂSAH PADA KISAH BILQIS DALAM AL-QUR’AN ]]>
<![CDATA[Abdurrahman, Abdurrahman]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2143
<![CDATA[In the Qur’an there are so many verses that clearly describe the ahkâm siyâsah, especially the law of war. in fact, according to experts of Qur’anic study, the verse that laden a law of war is one indication of Madâniyah verse. We can take example of ahkâm siyâsah verses in the Quran such as the first license of war (22:39) verse, the use of arms (8:60) verse, tactical deployment of troops (4:71), and determination the ally of war (60:1)verse. however, the very debatable issue in Qur’an is about jurisprudence that describe the way to assess istinbâth ahkâm siyâsah which will be discussed in this paper as it will refer to the story of bilqis.  Tedapat beberapa ayat-ayat Qur’an yang menggambarkan dengan jelas tentang ahkâm siyâsah terutama hukum perang. Pada dasarnya, menurut para ahli dibidang kajian ilmu Qur’an, ayat yang menyatakan hukum perang adalah salah satu indikasi dari ayat madaniyah. kita dapat mengambil contoh dari ahkâm siyâsah dalam Qur’an sebagaimana kebolehan berperang pertama kali (22:39), penggunaan pasukan perang (8:60), taktik perang (4:71) dan penentuan dilaksanakannya perang (60:1). Akan tetapi, persoalan yang paling diperdebatkan adalah tentang yurisprudensi yang menjelaskan cara istinbâth ahkâm siyâsah yang akan didiskusikan dalam tulisan ini yang merujuk pada kisah Ratu Bilqis.]]>
<![CDATA[PENGARUH JENIS KELAMIN DAN LATAR BELAKANG SEKOLAH TERHADAP TOLERANSI PERBEDAAN MAZHAB FIQH ]]>
<![CDATA[Fariz Zul Fahmi, Abbas Arfan,]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2142
<![CDATA[This quantitative research is to measure the quantity of tolerance attitude value in responding the difference tendency in affiliating school of thoughts (madzhab) among youths especially university students. This research is quantitative research which applies survey method, probability sampling-simple random sampling data collection technique, skala likert instrument and theta formula analysis technique. The result shows two main findings; 1) there is no significant relationship between sex and tolerance attitude toward school of thought affiliation among university students. However, female students are more tolerant than male students.2) there is no significant relationship between school background and tolerant attitude towards school of  thought affiliation among students. by contrast, non–islamic senior high school graduates are more tolerant than those Islamic senior high school graduates.  Penelitian ini berusaha mengukur secara kuantitas nilai sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan mazhab fiqh terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode survey, teknik pengambilan datanya dengan probability sampling-simple random sampling, instrumen penelitiannya dengan model skala Likert dan teknik analisis datanya dengan rumus theta yang diuji dengan uji hipotesis chi-square. Hasil penelitian ini adalah (1) Tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan jenis kelamin dengan sikap toleransi bermazhab fiqh mahasiswa. namun mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan lebih toleran daripada laki-laki, (2) Tidak ada hubungan yang signifikan antara perbedaan latar belakang sekolah dengan sikap toleransi bermazhab fiqh mahasiswa. Namun mahasiswa dari latar belakang sekolah non Madrasah Aliyah (MA) lebih toleran dari yang MA.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Rifiani, Dwi]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2144
<![CDATA[early marriage is a social phenomenon that commonly happens in all places. This sort of marriage is like iceberg phenomenon which emerges a little bit in the surface, it is rarely exposed, but it is commonly practiced in wider community. if we trace the historical root of early marriage practice in Indonesia, particularly in Javanese island, it has been practiced by the ancestors. in their context, there is a negative stigma for a woman if she marries in the late age among the community. This article will discuss the phenomenon in Islamic law perspective.  Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai  wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indinesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negative jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka. Tulisan ini akan mendiskusikan fenomena pernikahan dini dalam konteks hukum Islam.]]>
<![CDATA[PERKOSAAN SEBAGAI ALASAN PENCABUTAN KEKUASAAN WALI DALAM PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Ramadhita, Fakhruddin,]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2145
<![CDATA[ This research aims at describing the illigibility indicators of marital guardians based on Islamic marital law and common law perspective and its disenfranchisement due to rape and violence towards daughters. This research applies statute and comparative approach. The result reveals that there is a similarity between common law and Islamic marital law relating to religion and maturity backgrounds. Disenfranchisement can be implemented only for custody through court procedure. however, it is not related to guardian’s authority in marriage, to some extent islamic marital law gives chance to implement disenfranchisement due to rape and violence on those who are under guardians’ authority.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh munakahat dan hukum positif terhadap indikator kelayakan seorang wali dalam perkawinan, dan pencabutan hak kewalian dalam pernikahan karena melakukan perkosaan dan kekerasan pada anak perempuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan (comparative approach). hasil penelitian menunjukkan adannya persamaan antara fiqh munakahat dan peraturan perundang-undangan dalam menentukan kelayakan wali untuk perkawinan terkait dengan latar belakang agama dan aspek kedewasan. Pencabutan kekuasaan wali dalam konteks peraturan perundang- undangan hanya berkaitan dengan kuasa asuh orang tua melalui prosedur pengadilan dan tidak berlaku untuk kekuasaan wali dalam perkawinan, sedangkan fiqh munakahat memberikan peluang pencabutan kekuasaan wali dalam perkawinan jika wali melakukan kekerasan bahkan perkosaan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya.  ]]>
<![CDATA[DINAMIKA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DALAM BIDANG PERDATA ISLAM ]]>
<![CDATA[Hasan, Hasbi]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2146
<![CDATA[This article discussed the dynamics of the Supreme Court jurisprudence in the legal setting, the problems that want revealed is how the dynamics of the Supreme Court ruling in Islamic law and what the aspects of philosophical and sociological background is. The results obtained indicates that the decisions of the Supreme Court in the civil law of islam have experienced a shift from the traditional framework of islamic law (conventional fiqh) into the framework of positive law (legislation fiqh). The shift was marked by a strong legislative paradigm both at the level of the law application (rechtshandhaving) and the discovery of the law (rechtsvinding). The issue of of justice, gender equality, and human rights is assumed as the background factor of the dynamics thought of Islamic law in the Supreme Court.  Artikel ini mendiskusikan Dinamika Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri dalam menetapkan hukum, permasalahan yang ingin diungkap adalah bagaimana dinamika putusan Mahkamah Agung dalam bidang hukum islam dan apakah aspek-aspek filosofis dan sosiologis yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung dalam hukum perdata islam telah mengalami pergeseran dari kerangka hukum islam tradisional (fiqh konvensional) ke kerangka hukum  positif (fiqh perundang-undangan). Pergeseran tersebut ditandai oleh kuatnya paradigma legisme baik pada level penerapan hukum (rechtshandhaving) maupun penemuan hukum (rechtsvinding). Isu keadilan, kesetaraan gender, dan hAM diasumsikan sebagai faktor yang melatar belakangi dinamika pemikiran hukum Islam di Mahkamah Agung.  ]]>
<![CDATA[KONSEP KONSTITUSI HIJAU (GReeN CoNSTITUTIoN) DALAM KEGIATAN EKONOMI BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Yunizar Prajamufti, Jundiani,]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2147
<![CDATA[object of this research addresses the problem of green constitution concept management in supporting sustainable economic activities. This research applies normative law approach. The result shows that the character of green constitution concept management in running economic activities refers to the essence of human life in nation and state living context which is in line with the five basic principles keeping balance and harmonious relationship with nature. It is the implication of principles in running economic activities based on article 33 of Indonesia State constitution 1945 on forming economic law of Indonesia. hence, it has been a basic change on perception and national development concept which is integrated with sustainable development .As a result, that condition needs a new pattern towards the establishment of sustainable development economic law. Â obyek kajian penelitian ini mengangkat permasalahan karakteristik pengaturan konsep konstitusi hijau (green constitution) dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan implikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945. Metode penelitian menggunakan pendekatan juridis normative. hasil penelitian menunjukan karakteristik pengaturan konsep green constitution dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi merujuk pada hakikat kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila yang senantiasa menjaga hubungan yang selaras dan seimbang dengan alam. hal tersebut berimplikasi prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan ekonomi menurut Pasal 33 UUD 1945 yaitu telah dilakukan perubahan yang mendasar pada cara pandang dan konsep pembangunan nasional yang terintegrasi sehingga dibutuhkan pola baru menuju penormaan hukum ekonomi berkelanjutan.]]>
<![CDATA[METODE USHUL FIQIH HASAN HANAFI ]]>
<![CDATA[Sholehuddin, Moh.]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2148
<![CDATA[Ushul Fiqh reconstruction is one of Hassan Hanafi renewal projects branch. To him, ushul Fiqh is ‘revealed’ science that means ‘something’ which is revealed from Allah to human beings. it is a science which is sent down-oriented for human beings’ goodness. Ushul fiqh which is constructed by Hasan Hanafi is different from the previous works on ushul fiqh in four aspects. First, object of discussion is put systematically from mashadir arba’an to adillah syariyyah the ahkam syar’iyah. Second, there are orientation and tendency to give wider space for human being’s duty and potential in understanding and implementing God’s revelation in real life. Third, hasan hanafi’s work gives idioms articulating humanbeing’s potential as the practice of second conclusion. Fourth, the work is also deductive explaining general theories and free from mentioning law examples as description for understanding theories towards text content.  Rekonstruksi ushul fiqih adalah salah satu cabang dari proyek pembaruan tradisi Hasan Hanafi. Baginya, ushul fiqih adalah ilmu ‘tanzil’ yaitu ‘sesuatu’ yang berasal dari Allah untuk manusia. ilmu yang berorientasi ke bawah, kepada mashlahah manusia. Ushul fiqih yang dicoba oleh Hasan Hanafi  untuk  direkonstruksi minimal  tampak perbedaannya dengan ushul fiqih karya para ushuli terdahulu pada empat aspek. Pertama, resistematisasi objek pembahasan. Dimulai dari mashadir arba’an, lalu adillah syariyyah kemudian ahkam syar’iyah.  kedua, adanya orientasi dan kecenderungan memberi ruang lebar bagi pentransparanan bagi tugas dan potensi manusia dalam menjemput misi wahyu dan pengimplementasiannya dalam kehidupan manusia yang riil.  Ketiga, memberikan idiom- idiom (redaksi, ta’bir) yang mengartikulasikan potensi kemanusiaan sebagai tindak lanjut dari  kesimpulan nomor dua di atas. Keempat, bersifat deduktif, menjelaskan teori-teori yang bersifat general dan sepi dari penyebutan contoh-contoh hukum  sebagai deskripsi bagi teori-teori pemahaman terhadap isi teks  ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TQM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KOTA MALANG ]]>
<![CDATA[Sri Eko Ayu Indrawati, Sudirman,]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2149
<![CDATA[Muslim community awareness on performing zakat (alms) rises in line with social economic life development of the community. A number of alms organizations compete to design activities to attract people and to propose more professional and transparent management. Particularly in Malang, there are several alms institution branches which have national reputation such as Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) and Baitul Mal Hidayatullah (bMh). In relation with alms management, this research raises the on integrated quality management in alms management. Integrated quality management in this research refers to Total Quality Management. This research focuses on the application of TQM principles at yDSF and bMh. both institutions are compared in terms of several aspects covering their innovation in satisfying customers, those who give the alms, people who are illegible to get alms, and people within the management (amil). The result, the model of alms management in both institutions are the appropriate management for alms management especially in Malang.  Kesadaran umat islam akan kewajiban menunaikan zakat semakin meningkat seiring dengan taraf kehidupan sosial ekonomi umat yang berkembang pesat. Sejumlah lembaga zakat berlomba merancang kegiatan untuk menarik muzakki dan menawarkan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Khusus di kota Malang, telah berdiri cabang- cabang lembaga zakat yang memiliki reputasi nasional, seperti Yayasan Dana Sosial al- Falah (yDSF) dan baitul Mal hidayatullah (bMh). Berkaitan dengan manajemen zakat, penelitian ini mengangkat isu tentang manajemen mutu terpadu dalam pengelolaan zakat. Manajemen mutu terpadu dalam penelitian ini disebut Total Quality Management. Penelitian ini melihat aplikasi prinsip-prinsip TQM di YDSF dan BMH. Kedua lembaga tersebut diperbandingkan dalam beberapa unsur antara lain inovasi mereka dalam rangka memuaskan pelanggan yang dalam hal ini muzakki, mustahiq, dan amil. Model pengelolaan zakat di kedua lembaga tersebut merupakan gambaran tentang manajemen yang tepat untuk pengelolaan zakat, khususnya di Kota Malang.  ]]>
<![CDATA[ASBÂB AL-WURÛD AL-HADÎTS DALAM MEMAHAMI HADITS AHKAM ]]>
<![CDATA[Arifin, Zainul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 3, No 2: Desember 2011 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v3i2.2150
<![CDATA[This research purposes to describe the urgence and implementation of asbâb al-wurûd al-hadîtsin understanding of the text of the prophetic tradition. The urgence of asbâb al-wurûd al-hadîs seems in the understanding of the tradition with many component; that are communicator, audince, context (place and time). While the implementation of asbâb al-wurûd al-hadîtsshows in a sample of the tradition about aqiqah, whith background of it. Base on that understanding, we have the polarization meaning of this tradition in its context for the future. The pointers of this development meaning of hadits with asbâb al-wurûd al-hadîts is moral ideal of this traditions as thanksgiving to God for His blessing and the salvation of the baby.  karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kerangka pengembangan pemahaman terhadap makna teks suatu hadis dari sisi urgensi dan ilmplementasi asbâb al-wurûd al-hadîs. Urgensi asbâb al-wurûd al-hadîts nampak pada pemahaman yang menyertakan empat komponen al-bu’du al- mukhatibi (komunikator), al-bu’du al-mukhatabi(audien), al-bu’du al-zamani (waktu) dan al-bu’du al-makani (tempat). implementasi asbâb al-wurûd al-hadis nampak pada sampel hadis tentang aqiqah difahami melalui asbâb al-wurûd yang menyertai hadis tersebut, sehingga diperoleh pemahaman terhadap makna hadis secara beragam, sesuai dengan konteks dan upaya kontekstualisasi makna hadis di masa yang akan datang. oleh karenanya, jumlah atau jenis hewan yang dijadikan aqiqah, bukan persoalan yang harus dipahami secara kaku. Poin penting atau semangat yang ditekankan dalam hadis-hadis tersebut adalah ideal moral yang terkandung di dalamnya, yaitu ungkapan rasa syukur atas keselamatan bayi yang dianugerahkan oleh Allah swt.  ]]>
