Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1: Juni 2012"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[REKONSTRUKSI BATAS USIA PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khairiyati Rahmah, Nur Fadhilah,]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2151
<![CDATA[Konsep batasan usia perkawinan anak dalam fikih bervariasi. Begitu pula terjadi inkonsistensi konsep batasan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional Indonesia perpektif fikih perlu segera dilakukan dengan cara: Pertama, upaya penyeragaman usia anak dalam peraturan perundang-undangan; Kedua, Pemberian izin dispensasi dengan syarat yang ketat dan sebaiknya diberi batas usia minimal dispensasi yakni usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kedua konsep ini, dilihat dalam bingkai maslahah yang menjadi tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah).  The concept of age limitation to marry for children in fiqh is varied. There is also an inconsistency on the marriage age limitation in regulation. Therefore, it is a need to reconstruct the concept in Indonesian national law based on fiqh perspective through these following steps; first, there is an effort to make similar limitation on age to marry in regulation; second, the issuing of age dispensation under strict requirements such as giving the limit 16 years old for woman and 19 years old for man. Both of the concept can be look at the merit frame which is the objective of Islamic law (maqashid al-syari’ah).  ]]>
<![CDATA[ضرورات الجهاد وأهداÙÙ‡ ÙÙŠ اإلسالم ]]>
<![CDATA[Moftah, Mohamed Omar]]>;
<![CDATA[Mousa, Abdussomad]]>;
<![CDATA[Dawelnou, Elsaddig]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2152
<![CDATA[Melalui jihad, dalam Islam, manusia tidak pernah dipaksa untuk mendkong kepercayaannya seperti yang digambarkan oleh orang-orang Timur dan para penulis barat.  Ini kerana cubaan-cubaan dari Barat yang tidak mempercayai dan tidak senang akan konsep tersebut, yang menular dalam hubungan individu dan kumpulan seperti mana di kalangan negeri dan negara sekitarnya; itulah hasil racun yang ditabur oleh media barat tentang jihad. Tujuan jihad, pada mulanya ialah membuang kuasa seseorang ke atas seseorang yang lain, dan pemujaan seseorang ke atas yang lain.  Individu kemudiannya menjadi bebas untuk memilih kepercayaan yang mereka mahu. Dalam Islam, tujuan jihad adalah menghentikan penyerang, memaksa ketua yang zalim untuk berhenti, menyokong yang benar, dan membolehkan seseorang yang tidak mendapat keadilan untuk mendpatkan semula haknya. Itulah tujuan-tujuan jihad yang murni dan luhur. Oleh itu, adalah perlu untuk kita bergantung kepada kaedah pencerakinan dan penyimpulan dalam menganalisa ayat Al-Qur’an dan apa yang telah dikembangkan oleh Sunnah yang suci.أن Ù…Ùهوم الجهاد ابتداء هو إزالة Øاكميه البشر للبشر، وعبودية اإلنسان لإلنسان،وترك األÙراد Ø£Øراراً الختيار العقيدة التي يريدونها بمØض إرادتهم ØŒ ألن هد٠اجلهاد ي٠اإلسالم هو ردع املعتدي وك٠الظامل ونصرة اØلق واإلنصا٠للمظلوم ØŒ لذلك كان من الضروري االعتماد علي املنهج التØليلي واالستقرائي ÙŠÙ Øتليل آيات القرآن والسنة النبوية، ومن أهم نتائج هذه الورقة البØثية هي إن الجهاد هو إعالء كلمة اهلل ÙÙŠ األرض وإقرار منهجه ÙÙŠ الØياة ÙˆØماية المؤمنين من أن ÙŠÙتنوا عن دينهم ØŒ وغرض ذلك رÙع الظلم علي بين البشر، ألن األمة اليت Øتسن صناعة املوت يهب اهلل هلا اØلياة العزيزة ي٠الدنيا والنعيم اخلالد ي٠اآلخرة ØŒ وما الوهن الذي أذلنا أال Øب الدنيا وكراهية املوت Ùاعدوا أنÙسكم لعمل عظيم واØرصوا على املوت توهب لكم اØلياة . ]]>
<![CDATA[Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik) ]]>
<![CDATA[Abdullah, M. Robith Fuadi]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2153
<![CDATA[ Kebebasan beragama adalah hal absolut yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia, karena ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang kebebasan beragama sangat terang dan jelas adanya. Namun, pada prakteknya kita menemui fenomena yang sangat kontradiksi. Banyak ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa kebebasan beragama tersebut berlaku bagi orang non muslim. Sedangkan bagi seorang muslim, apabila ia keluar dari agama Islam, maka baginya dua pilihan yakni taubat atau hukuman mati. Dengan melakukan kajian Hadist tematik, tulisan ini bermaksud untuk mengecek validitas pendapat para ilmuwan muslim tentang hukuman mati bagi murtad. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hadits tentang hukuman mati bagi orang murtad tidak bisa difahami secara harfiah sehingga setiap orang murtad wajib dibunuh. Namun harus difahami beserta konteksnya, yaitu bahwa orang murtad yang boleh dibunuh adalah orang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.  ]]>
<![CDATA[MENJEMBATANI KRISIS ADVOKASI TERHADAP TKW INDONESIA DILUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Jannah, Hasanatul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2155
<![CDATA[Sebagai salah satu penghasil devisa negara dan mendapat julukan yang begitu tehormat dari negara sebagai Pahlawan Devisa, TKW Indonesia seharusnya mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah maupun pihak yang terkait, sehingga terkirimnya para TKW keluar negeri memiliki jaminan keselamatan. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara pihak pengirim dengan penerima TKW agar kehadiran TKW bisa memperoleh perlindungan di Negara tempat mereka bekerja. Seharusnya berbagai kasus yang banyak menimpa para TKW selama ini seperti penganiaaan, pelecehan seksual dan tindak kekerasan lainnya baik yang di ketahui publik maupun tidak, menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.  As one of state foreign exchange producer and the hero of foreign exchange, Indonesian migrant workers should get sufficient attention from the government and all parts which are related to their process of being migrant workers in order they get safety guarantee in the countries they work. Therefore, it is a need to have an agreement between internal agent (that sends the workers) and external agent (that accept and manage the workers) to make sure that the migrant workers will get protection. What have been experienced, so far, by migrant workers such as mistreatment, sexual harassment and  violence which are publicly known or ice versa should be an important lesson for Indonesia.  ]]>
<![CDATA[HOW SHOULD SHARI’AH PRINCIPLES BE APPLIED IN MODERN COMPANY? ]]>
<![CDATA[Susamto, Burhanuddin]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2156
<![CDATA[The purpose of this study is to show why the modern business institution (company) should be Islamized, and to suggest ways in which shari’ah principles can be applied in the company. To achieve this purpose, we should understand how company be islamized in comprehensive and integrated  manner through the Islamic law perspective, with the contemporary issues like underlying contract of company, legal entity, and the concept of liability. The resolution of these issues is important to assert that shari’ah principles could be applied in the modern company by integrating approach. An integrating approach in the treating of these issues has, however, been lacking, nor has it been subjected to a thorough legal analysis through the principles of Islamic business law.  Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menunjukkan bahwa institusi bisnis modern (perusahaan) harus diislamisasi, dan member masukan cara-cara bagimana prinsip- prinsip shari’ah dapat ditetapkan dalam perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu memahami bagaimana perusahaan diislamisasi secara menyeluruh dan terintegrasi melalui perspektif hukum Islam terhadap persoalan kontemporer, seperti landasan kontrak perusahaan, badan hukum, dan konsep liabilitas. Solusi dari persoalan ini sangat penting untuk  menegaskan bahwa prinsip-prinsip shari’ah dapat ditetapkan pada perusahaan modern melalui pendekatan integrasi. Bagaimanapun, pendekatan integrasi dalam menyikapi persoalan ini jarang dilakukan, disamping tidak menjadi tema analisis melalui prinsip-prinsip hukum bisnis Islami.  ]]>
<![CDATA[URGENSI PENYUSUNAN MODEL BIMBINGAN KESEHATAN MENTAL (MENTAL HYGIENE) SELAMA MENUNGGU EKSEKUSI MATI ]]>
<![CDATA[Wiwik Utami, Amir Hasan Ramli,]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2157
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan urgensi penyusunan model pembimbingan kesehatan mental terpidana mati.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum-empiris dengan pendekatan yuridis-psikologis. Berdasarkan hasil penelitian, materi dan metode pembimbingan kesehatan mental terpidana mati dilakukan berdasarkan interpretasi masing-masing petugas pemasyarakatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.    Hal ini semata-mata dilakukan agar terpidana mati tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum di LAPAS/RUTAN, dan agar lebih siap dalam menghadapi eksekusi mati.  Pembimbing berasal dari dalam maupun luar LAPAS. Prosesnya diintegrasikan melalui kegiatan pembinaan bidang keagamaan dengan metode caramah secara massal dan konsultasi individual. Konseling individual merupakan langkah positif untuk membimbing terpidana mati sesuai dengan kebutuhannya. Sayangnya, pembimbingan tersebut belum didasarkan pada hasil pemeriksanaan psikologis, prosesnya juga belum menggunakan prinsip-prinsip konseling sehingga hasilnya belum optimal. Jika pedoman tersebut ada, petugas pemasyarakatan dapat menyusun langkah-langkah pembimbingan secara sah, efisien dan efektif dalam bimbingan dan konseling, sehingga terpidana mati siap dieksekusi.This research aims at describing the urgence of designing model of sentenced-death prisoner health mental supervision. This research is empiric-law research with psychological- juridical approaches. Based on research result, the supervision is conducted based on the interpretation of each officers as long as it does not violate the rule. The aim of this sort of supervision is that the sentenced-death prisoner does not violate the rule and prepare for the death sentence. Supervisors may come from inside or outside the prison. The process is integrated through religious supervision activity with massive sermon and individual consultation. Individual counceling is a positive step to supervise sentenced-death prisoners based on their needs. Unfortunately, the supervision has been based on psychological test, the process has not implement counceling principles that the result can be optimal. If the prison has the guidence, the officers can make legitimate, effective and effficient supervison steps in supervising and counceling in order the prisoners are ready to be executed.]]>
<![CDATA[دراسة Øول Øملة منظمة العÙÙˆ الدولية إللغاء تطبيقها عالميا وبينها ÙÙŠ العالم اإلسالمي ]]>
<![CDATA[Hamdan, Ali]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2158
<![CDATA[Islam memperhatikan dan memelihara lima hak dasar dalam syari’atnya. Yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelanggaran terhadap lima hak dasar ini akan dianggap sebagai tindak pidana dan kriminal yang layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebagian Organisasi Ilmiah, Sosial, yayasan asing, dan lembaga non pemerintah (NGO), salah satunya Yayasan Amnesty International melihat, bahwa Hukum-hukum syara’ bertentangan dengan Hak Azazi Manusia serta menuntut membatalkan hukum pancung (Qishas). Sumber tuntutan yang mencurigakan ini hanya satu, yaitu intoleransi dan resistance terhadap islam yang disebabkan ketidak tahuan yang jelas terhadap hukum syara’, justifikasi dan realitasnya. اعتىن اإلسالم ØبÙظ الضروريات اخلمس اليت اتÙقت الشرائع اإلهلية على ØÙظها، وهي: ØÙظ الدين والنÙس والعقل واألنساب واملال، واعترب التعدي عليها جناية وجرمية تستØÙ‚ عقابا مناسبا. وترى بعض اجلهات العلميات واالجتماعيات واملؤسسات األجنبيات، واملنظمة غري اØلكومي، Ø£Øدها منظمة العÙÙˆ الدولية، أن اØلدود الشرعية تتناى٠مع Øقوق اإلنسان، وتطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام. ومصدر هذه املطالبات املشبوهة شيء واØد وهو التعصب ضد اإلسالم ومقاومة االجتاه اإلسالمي، بسبب اجلهل البني باØلكم الشرعي ومسوغاته ÙˆØقيقته.  ]]>
<![CDATA[MENGHINDARI KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Sugianto, Sugianto]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2159
<![CDATA[Bentuk kekerasan sering dialami oleh seorang anak baik secara fisik maupun non fisik. Pasca pemberlakuan UU No. 23 tahun 2002 terntang perlindungan anak, pemerintah senantiasa dituntut untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya kekerasan. Bentuk perlindungan anak selain diwujudkan dalam bentuk pencegahan melalui pemberlakuan sanksi, juga diwujudkan dalam bentuk pembinaan yang perlu melibatkan berbagai pihak. Meskipun demikian, ternyata bentuk kekerasan terhadap anak masih sering terjadi, sehingga anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya secara patut masih sering terabaikan. Apapun yang menjadi penyebab, tentu tidak lepas dari implementasi undang- undang yang belum terjalan secara baik. Â Violence is mostly experienced by a child physically and non-physically. After the implementation of regulation Number 23 year 2002 on children protection, government is demanded to give the protection for the children from the danger of violence. The form of protection can be a prevention through the implementation of sanction and education which invites the participation from all parties. However, violence is still experienced by children that their rights are still ignored mostly. That is due to the implementation of regulation Number 23 year 2002 has not run well.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PATEN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PERAN UMAT ISLAM DALAM BIDANG IPTEK ]]>
<![CDATA[Hidayah, Khoirul]]>
<![CDATA[ De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2160
<![CDATA[Hak Paten adalah bagian dari hak atas kekayaaan intelektual (HKI). HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Paten merupakan bentuk reward yang diberikan terhadap seseorang dalam bentuk hak eksklusif. Jika ditinjau dari hukum Islam, keberadaan hak paten dibenarkan, namun tidak diperkenankan kalau hak paten yang sudah diperoleh hanya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri. Minimnya jumlah paten negara Islam yang terdaftar di Dirjen HKI ataupun PCT menunjukkan betapa minimnya penelitian yang dilakukan oleh umat Islam. Padahal Al Qur’an telah banyak memberikan pesan agar manusia selalu berpikir menggunakan akalnya untuk menemukan segala. Sudah saatnya umat Islam harus bangkit di era globalisasi. Negara Islam harus mampu menunjukkan eksistensinya melalui riset dan teknologi, sehingga bisa mengungguli negara-negara Barat. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam tentunya juga harus memulai eksistensinya dalam IPTEK yaitu dengan memulai melakukan penelitian-penelitian yang berbasis paten.  Paten is a part of Intelectual Property Rights (IPRs). HKI refers to product of human’s intellectual that is beneficial for human being.  Patent is a reward which is awarded to someone in exclusive form. In Islamic perspective, patent right is justified but it is forbidden to get patent merely for economic or financial interest. The inadequate number of muslim countries that are registered in HKI directorate general or PCT shows that only a few number of research conducted by muslims. In fact, Quran has sent its messages to human beings to use their brain in thinking to gather knowledge. This is the time for muslims to awake in this globalization era. Islamic states must be able to show their existences through research and technology in order they go beyond western countries. Indonesia as muslim majority country should start its existence in technology by conducting research which is patent-based.  ]]>
