Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Negosiasi Jepang dalam Comprehensive and Progressive Agreement For Trans-Pacific Partnership (CPTPP) Hilfi Biyan Firza
Insignia: Journal of International Relations Vol 7 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2020.7.2.2308

Abstrak Proses liberalisasi perdagangan Jepang selama ini selalu menghindari untuk melakukan liberalisasi di bidang agrikultur. Namun pada kerja sama Trans Pacific Partnership isu liberalisasi perdagangan di bidang agrikultur mulai dibahas. Kerja sama Trans Pacific Partnership berubah menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans Pacific Partnership dan menjadi kerja sama pertama bagi Jepang yang membahas isu agrikultur secara masif. Tulisan ini akan membahas mengenai strategi negosiasi Jepang di dalam negeri dan di luar negeri dengan mempertahankan win-set yang menjadi acuan dalam negosiasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menjelaskan strategi yang digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder seperti dokumen kesepakatan CPTPP dan berita. Strategi negosiasi Jepang di CPTPP di luar negeri dengan melakukan negosiasi pararel dengan Amerika Serikat. Sedangkan di dalam negeri strategi dilakukan dengan melakukan reformasi pada organisasi JA Zenchu. Strategi negosiasi yang dilakukan berhasil untuk mencapai kesepakatan CPTPP yang bisa diterima di dalam negeri Jepang. Abstract Japan's trade liberalization process has always avoided making liberalization in agriculture. But in the Trans Pacific Partnership cooperation the issue of trade liberalization in agriculture began to be discussed. The Trans Pacific Partnership partnership turned into a Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans Pacific Partnership and became the first collaboration for Japan to discuss the issue of agriculture on a massive scale. This paper will discuss the Japanese negotiation strategy at home and abroad by maintaining the win-set as a reference in the negotiations. This paper uses qualitative research methods in explaining the strategies used. The data used in this study are primary and secondary data such as CPTPP agreement documents and news. Japan's negotiating strategy at CPTPP abroad is by conducting parallel negotiations with the United States. Whereas in the domestic strategy is carried out by reforming the JA Zenchu organization. The negotiation strategy carried out was successful in reaching an acceptable CPTPP agreement within Japan.

Kerja Sama Keamanan dalam Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN Angga Nurdin Rachmat
Insignia: Journal of International Relations Vol 7 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2020.7.2.2690

ASEAN as a regional organization is currently in an effort to develop cooperation in the form of the ASEAN Community. The formation of the ASEAN Community is based on three pillars, where one of the pillars is the political-security pillar (ASEAN Political-Security Community / APSC) who faces the most dynamic challenges related to security issues in the Southeast Asia. This security issue certainly has an influence on interactions both among intra-regional states and with extra-regional states. This paper aims to analysis the challenges and opportunities faced by the ASEAN political-security community to strengthen cooperation in dealing with security issues in the Southeast Asian. This paper is based on a constructivism analysis of the formation of a security community. This paper will get an overview of the challenges and opportunities faced in the realization of cooperation to tackle security issues in the Southeast Asia region within the framework of the APSC. The description of these challenges and opportunities can be the basis for analyzing what strategies must be done to encourage the realization of the APSC in accordance with what is expected by the members states.

Upaya Perimbangan Kekuatan Iran-Arab Saudi melalui Perang Suriah untuk Memenangi Kontestasi Geopolitik di Timur Tengah Iqbal Ramadhan; Jodi Alif Iskandar
Insignia: Journal of International Relations Vol 7 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2020.7.2.2391

Abstrak Perang Saudara di Suriah terjadi karena perebutan kekuasaan antara pemerintah Bashar Al-Assad dengan tentara pemberontak Suriah. Perang tersebut terjadi tidak hanya melibatkan kekuatan internal Suriah, tetapi juga kekuatan besar yang ada di Timur Tengah yaitu Iran dan Arab Saudi. Perang Suriah dijadikan ajang untuk mengimbangi kekuatan antara Iran dan Arab Saudi melalui proxy mereka. Iran mendukung pemerintah Bashar Al-Assad sedangkan Arab Saudi menyatakan dukungan mereka kepada tentara pemberontak. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membahas strategi kedua negara dalam mengimbangi kekuatan rivalnya melalui proxy balancing. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dan penulis menggunakan konsep pattern of competition dan konsep geopolitik. Simpulan yang didapat dari artikel ini adalah Iran dan Arab Saudi menggunakan proxy mereka pada Perang Suriah untuk mengimbangi kekuatan rivalnya dan memenangkan kontestasi geopolitik di Timur Tengah. Keywords: Iran, Arab Saudi, Perang Suriah, Perimbangan Kekuatan, Geopolitik, Timur Tengah

Pembentukan Persepsi Pengungsi sebagai Ancaman oleh Partai Alternative für Deutschland di Jerman Liliana Dea Jovita; Elisabeth Dewi
Insignia: Journal of International Relations Vol 7 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2020.7.2.3485

Krisis pengungsi merupakan permasalahan serius yang terus diperdebatkan dalam politik Eropa. Meningkatnya jumlah pengungsi yang masuk ke Eropa sejak tahun 2015 tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Salah satu negara yang menerima jumlah pengungsi terbanyak adalah Jerman. Namun, di awal terjadi krisis pengungsi, Pemerintah Jerman tidak menganggap pengungsi sebagai ancaman, melainkan sebagai korban dari penindasan yang dialami di negara asalnya. Penolakan terhadap masuknya pengungsi ke Jerman justru datang dari partai sayap kanan di Jerman, yaitu Partai Alternative für Deutschland (AfD). Berbeda dengan Pemerintah Jerman, Partai AfD berpendapat bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap masyarakat Jerman. Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana Partai AfD membentuk persepsi pengungsi sebagai ancaman, sekaligus upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh partai. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme sosial, serta konsep keamanan non-tradisional dan konsep sekuritisasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi Pustaka dan metode analisis yang digunakan adalah metode studi kasus, dengan kasus yang diteliti adalah krisis pengungsi di Jerman. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Partai AfD membentuk persepsi bahwa pengungsi merupakan ancaman terhadap identitas kolektif masyarakat Jerman, demografi penduduk, perekonomian Jerman, serta keamanan internal maupun nasional. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Partai AfD memanfaatkan persepsi pengungsi sebagai ancaman tersebut untuk meraih dukungan suara dalam Pemilu Federal Jerman tahun 2017.

Demokrasi Brazil: Bagaimana Brazil Melewati Fase Transisi dan Konsolidasi Demokrasi? Arie Hendrawan; Bambang Tri Atmojo; Wahyu Rizki Pratama
Insignia: Journal of International Relations Vol 7 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2020.7.2.2584

Abstrak Pada tahun 2014, skor indeks demokrasi Brazil sempat menyentuh angka 7.38, tetapi kemudian terus jatuh seiring dengan krisis politik yang mendera negara terbesar di Amerika Latin tersebut. Meskipun demikian, dari segi politik dan ekonomi, Brazil masih relatif lebih mapan dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin lain yang dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam grup ekonomi utama (G-20). Hal itu membuat penulis tertarik untuk menganalisis, bagaimana Brazil mampu melewati fase transisi dan membangun konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Fase transisi demokrasi Brazil terjadi di antara masa diktator militer (1964-1985) dan masa republik baru (tahun 1985-sekarang). Kronik transisi demokrasi Brazil tersebut relevan dengan faktor-faktor gelombang ketiga demokrastisasi yang dikemukakan oleh Huntington dan beberapa pendekatan lain. Selanjutnya, fase konsolidasi demokrasi Brazil dimulai sejak penerapan Konstitusi Baru Brazil pada tahun 1988. Penerapan Konstitusi Baru Brazil menjadi pintu masuk bagi konsolidasi demokrasi, sebab menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis serta jaminan yang luas atas hak-hak dan demokratisasi. Jadi, syarat-syarat konsolidasi demokrasi seperti Pemilu yang bebas dan layak, pemerintahan yang demokratis, serta jaminan terhadap hak-hak individu dan partisipasi publik dapat terpenuhi dengan Konstitusi Baru sebagai landasan yuridisnya. Tantangan ke depan untuk menjaga konsolidasi demokrasi di Brazil adalah pembangunan ekonomi dan penguatan integritas pemerintah. Di samping itu, kebangkitan kelompok populisme sayap kanan juga perlu diwaspadai, sebab dapat berpotensi mengembalikan demokrasi Brazil pada fase otoriter. Kata kunci: Brazil, transisi demokrasi, konsolidasi demokrasi Abstract In 2014, Brazil's democratic index score touched 7.38 but then continued to fall in line with political crisis that plagued the largest country in Latin America. However, in terms of politics and economics, Brazil is still relatively more established compared to other Latin American countries as evidenced by its participation in the main economic groups (G-20). That makes writer interested in analyzing how Brazil can go through a transition phase and build democratic consolidation. This research uses an explanative qualitative approach with data collection techniques through a literature study. Brazil's transition phase of democracy took place between the military dictatorship period (1964-1985) and the new republic era (1985-present). The chronicle of Brazil's democratic transition is relevant to the factors of third wave of democratization put forward by Huntington and several other approaches. Furthermore, consolidation phase of Brazil's democracy began since adoption of the Brazilian New Constitution in 1988. The application of the Brazilian New Constitution became an entry point for democratic consolidation because it created a more open and democratic government and broad guarantees of rights and democratization. Thus, the conditions for democratic consolidation such as free and proper elections, democratic governance, and guarantees of individual rights and public participation can be fulfilled with New Constitution as a juridical basis. The challenges ahead for maintaining democratic consolidation in Brazil are economic development and strengthening the integrity of government. Besides, rise of right-wing populism also needs to be watched out, because it could potentially restore Brazil's democracy to an authoritarian phase. Keywords: Brazil, democratic transition, democratic consolidation

Indonesia’s Cultural Diplomacy on the Conduct of Indonesian Language for Foreigners Programme in Thailand (2014-2019) Inova Collins; Isyana Adriani; Muhammad Sigit Andhi Rahman
Insignia: Journal of International Relations Vol 7 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2020.7.2.2752

Abstract This article examines the Indonesian language for Foreigners Programme (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing or BIPA) implementation in the internationalisation of the Indonesian language in Thailand. Based on Law No.24 of 2009 Article 44, the Government of Indonesia has a task to develop the role of the Indonesian language at the international stage. This effort has gained momentum recently with the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC), where ASEAN citizens including Thais are encouraged to have foreign language skills. Thailand is one of the gateways to Southeast Asia. Many businesses and tourists come to Thailand first and then continue to other Southeast Asian nations. This condition encourages Thai people to learn foreign languages, including the Indonesian language. This article utilises a qualitative approach method, particularly interview and observation as a data collection method, and uses the concept of cultural diplomacy as the theoretical framework. It examines the content of BIPA books, the classroom learning process, and alumni’s feedback toward the programme. The research findings show the high effectiveness of BIPA programme in Thailand. Moreover, BIPA becomes a means of Indonesia's cultural diplomacy, where the Indonesian language and culture serve as tools in creating Thai people's interest in Indonesia. Key Words: BIPA, Cultural Diplomacy, Indonesia, Internationalisation of Indonesian Language, Thailand Abstrak Makalah ini meneliti pelaksanaan program pengajaran ‘Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing’ (BIPA) dalam proses internasionalisasi Bahasa Indonesia di Thailand. Berdasarkan UU No. 24 tanggal 2009 Pasal 44, Pemerintah Indonesia memiliki tugas untuk mengembangkan peran bahasa Indonesia di panggung internasional. Upaya ini telah mendapatkan momentum baru-baru ini dengan ditetapkannya Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dimana warga negara ASEAN termasuk warga Thailand didorong untuk memiliki kemampuan berbahasa asing. Thailand adalah salah satu pintu gerbang penting ke Asia Tenggara. Para pebisnis dan wisatawan datang ke Thailand dulu dan kemudian melanjutkan ke negara Asia Tenggara lainnya. Kondisi ini mendorong orang Thailand untuk belajar bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, terutama wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data, dan menggunakan konsep diplomasi budaya sebagai kerangka teoritisnya. Makalah ini meneliti konten buku pengajaran BIPA, proses pembelajaran kelas, dan umpan balik alumni terhadap program. Temuan penelitian menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan program BIPA di Thailand. Selain itu, BIPA menjadi sarana diplomasi budaya Indonesia, di mana bahasa dan budaya Indonesia menjadi perangkat diplomasi dalam menciptakan ketertarikan rakyat Thailand terhadap Indonesia. Kata Kunci: Internasionalisasi Bahasa Indonesia, BIPA, Diplomasi Budaya, Indonesia, Thailand

Analisis Respon Vietnam dalam Menghadapi Kebijakan Illegal Fishing Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna Tia Maulida; Indra Kusumawardhana
Insignia: Journal of International Relations Vol 7 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2020.7.2.2633

This design/research on Vietnam's response to the IUU Fishing Indonesia "Sink the Vessels" policy which has sunk 272 Vietnamese vessels from 2014-2018, with the aim of providing an understanding of Vietnam's strategy in maintaining its relationship with Indonesia and the reasons why Vietnam responded to the policy it is not aggressive. This study uses defensive realism approach through four assumptions from Jeffrey W. Taliaferro. The method used is a qualitative research model that is descriptive in nature with literature study data collection techniques through the collection of data and information and reliable sources. The results show that based on the four basic assumptions of Taliaferro realism, namely Vietnam experiences a security dilemma that is not focused on Indonesia, the existence of complex water conflicts in the region, Vietnam's military capabilities under Indonesia and Vietnam's domestic politics which have a tendency to maintain good relations with Indonesia.

Identitas Kolektif pada Kerja Sama Kontra-Terorisme dalam Kerangka ASEAN Political-Security Community Rachmat, Angga Nurdin
Insignia: Journal of International Relations Vol 7 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2020.7.2.2690

ASEAN as a regional organization is currently in an effort to develop cooperation in the form of the ASEAN Community. The formation of the ASEAN Community is based on three pillars, where one of the pillars is the political-security pillar (ASEAN Political-Security Community / APSC) who faces the most dynamic challenges related to security issues in the Southeast Asia. This security issue certainly has an influence on interactions both among intra-regional states and with extra-regional states. This paper aims to analysis the challenges and opportunities faced by the ASEAN political-security community to strengthen cooperation in dealing with security issues in the Southeast Asian. This paper is based on a constructivism analysis of the formation of a security community. This paper will get an overview of the challenges and opportunities faced in the realization of cooperation to tackle security issues in the Southeast Asia region within the framework of the APSC. The description of these challenges and opportunities can be the basis for analyzing what strategies must be done to encourage the realization of the APSC in accordance with what is expected by the members states.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone -

Journal Mail Official insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA