Articles
<![CDATA[DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA MELALUI KONTINGEN GARUDA/ UNIFIL TENTARA NASIONAL INDONESIA DI LEBANON SELATAN ]]>
<![CDATA[Rachmat, Angga Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol 12, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.704 KB)
<![CDATA[Indonesia telah menjadi salah satu negara yang sangat aktif dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB. Hal ini terbukti dari banyaknya kontingen yang dikirimkan baik berupa pasukan penjaga perdamaian maupun personil dalam misi pengawasan. Indonesia dalam hal ini mendasarkan keikutsertaan dalam pasukan penjaga perdamaian kepada pembukaan UUD 1945. Namun, selain itu pengiriman pasukan ini juga ditujukan untuk membawa Indonesia lebih dekat kepada masyarakat di negara lain, khususnya di negara dimana pasukan tersebut ditempatkan. Oleh karena itu tulisan ini akan melakukan pembahasan mengenai keberadaan dari pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL yang juga membawa misi diplomasi publik kepada masyarakat di Lebanon maupun kepada kontingen UNIFIL lainnya. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis praktek diplomasi publik yang dijalankan oleh pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL.]]>
<![CDATA[PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Fauzi, Lukman M]]>;
<![CDATA[Nurdin, Angga]]>;
<![CDATA[Nurdin, Iing]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v4i02.162
<![CDATA[Bencana telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, oleh karena itu manusia berusaha untukmengelola bencana sehingga tidak memakan banyak nyawa dan properti. Dalam penanggulangan bencana adatiga tahap yaitu mitigasi, bantuan dan rekonstruksi di mana semua kegiatan ini bertujuan untuk meminimalkanancaman terhadap kehidupan manusia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini telah diberikanmandat oleh Peraturan Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk berpartisipasi dalambantuan bencana sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tidak dapat dipungkiri bahwaIndonesia secara geografis kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana. Oleh karena itu, penulis dalammakalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peran militer dalam penanggulangan bencana.Penulis mengambil Provinsi DIY sebagai fokus penelitian, mengingat Provinsi DIY adalah salah satu daerahyang sangat sering terpengaruh. Makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan mendasarkan analisisdata yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan observasi lapangan. Makalah ini membahas peranyang dijalankan oleh militer dalam tahapan proses mitigasi, bantuan dan rekonstruksi bencana.Kata kunci: Bencana alam, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Yogyakarta]]>
<![CDATA[Konstruksi Identitas dalam Kepentingan Maritim Tiongkok terkait Peningkatan Kekuatan People Liberation Army Navy (PLA Navy) ]]>
<![CDATA[Angga Nurdin Rachmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (629.03 KB)
|
DOI: 10.26593/jihi.v14i2.2963.149-162
<![CDATA[Modernisasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok menunjukan perkembangan yang sangat signifikan dengan menitikberatkan pada matra Angkatan Laut (People Liberation Army Navy/ PLA Navy). Modernisasi yang dilakukan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas namun juga kualitas melalui serangkaian akuisisi dan pembangunan kapal perang, kapal selam hingga kapal induk. Fenomena tersebut menunjukan bahwa Tiongkok saat ini memiliki perhatian lebih pada wilayah maritim dengan ambisi membangun Angkatan Laut yang tangguh dan modern. Meskipun jika dilihat secara geografis Tiongkok merupakan negara kontinental yang seharusnya menitikberatkan pada kemampuan matra darat, namun saat ini terjadi perubahan dalam orientasi pertahanan negara ini. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya Tiongkok mengubah identitas negaranya dari negara kontinental menjadi negara maritim. Beranjak dari perubahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi identitas maritim dari Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka memperkuat kepentingan terhadap wilayah maritim. Konstruksi identitas Tiongkok dapat ditemukan pada evolusi dari doktrin dan perkembangan armada yang dimiliki oleh PLA Navy yang memiliki keterkaitan dengan munculnya kepentingan maritim diantaranya sebagai upaya balancing terhadap Amerika Serikat di Pasifik, mengamankan jalur distribusi energi serta menjaga integritas teritorial. Kata-kata Kunci: Tiongkok, Maritim, Identitas, Kepentingan, PLA Navy]]>
<![CDATA[DINAMIKA KEAMANAN KAWASAN ASIA PASIFIK DALAM PERSAINGAN KEKUATAN MARITIM CHINA DAN AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[Angga Nurdin Rachmat]]>
<![CDATA[ Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs Vol 2, No 2 (2017): DAULIYAH (JOURNAL AND ISLAMIC AND INTERNATIONAL AFFAIRS) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIDA Gontor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (445.754 KB)
|
DOI: 10.21111/dauliyah.v2i2.1357
<![CDATA[The security dynamics in Asia Pacific Region are concerned with the interaction of the countries within the region. The interaction between China and the United States is became a recent interesting phenomenon linked to China’s rapid economic and military development. That conditions will have an impact on the balance of power within the region. The United States as a hegemonic force in recent decades saw the development of China’s military power as a catalyst for the instability of the region, seeing that the US re-oriented the defense policy orientation from the Atlantic back to the Pacific. The existence of two countries in an effort to seize dominance in the Pacific will have an impact on the security of the region. Therefore this paper will attempt to discuss the security dynamic of the Asia Pacific region on the rivalry of two super power, US and China. The discussion will be started by analyzing the relationship between the dominance of the inter-regional interaction in the region and make a description of US domination as a major power in Asia Pacific which was rivaled by China through the development of maritime power and will look at US defense policy in response to the development of China’s maritime power in Pacific region, where the rivalry of these two forces is predicted to escalated in conflict in the South China Sea.]]>
<![CDATA[Internalization of State Defense Values to Darussalam Modern Islamic Boarding School Student in West Bandung ]]>
<![CDATA[Renaldo Benarrivo]]>;
<![CDATA[Dadan Kurnia]]>;
<![CDATA[Iing Nurdin]]>;
<![CDATA[P.Y.M. Wibowo Ndaruhadi]]>;
<![CDATA[Lukman Munawar Fauzi]]>;
<![CDATA[Angga Nurdin Rachmat]]>;
<![CDATA[Arlan Siddha]]>
<![CDATA[ ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2022): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (487.414 KB)
|
DOI: 10.35568/abdimas.v5i1.2040
<![CDATA[This community service aims to internalize the values of state defense to the students of the Darussalam Modern Islamic Boarding School, West Bandung. It is carried out in three phases of activities, namely education and socialization, implementation and strengthening as well as intensive assistance from August to October 2021. The observations results of activities indicate a change in attitude which refers to the implementation of state defense values in daily activities as santri in an inclusive manner. This can be seen from the increasing understanding of the average students before the activity and also the reobservation carried out after the activity. Internalization of the state defense values is intended to provide religious understanding and nationalism and patriotism that can support each other in social life. The values of state defense that are highlighted in this activity include love for the homeland, awareness of the nation and state, loyalty to Pancasila as the state ideology, being willing to sacrifice for the nation and state, as well as the initial ability to defend the state. The internalization of these values is carried out by taking into account the background of the participants as a student. The combination of religious understanding which is supported by the values of nationalism and patriotism will be a good character for the students]]>
<![CDATA[Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Dukungan Republik Vanuatu Atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016 ]]>
<![CDATA[Bimbi Rianda]]>;
<![CDATA[Yuswari Octonain Djemat]]>;
<![CDATA[Angga Nurdin Rahmat]]>
<![CDATA[ Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 2 No 01 (2017): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.946 KB)
|
DOI: 10.36859/jdg.v2i01.33
<![CDATA[Foreign policy stated by Indonesia related to the Republic ofVanuatu support for the Indenpendence of West Papua does not happennaturally. It is influenced by the facts and values that are had by theIndonesia that led to the perception and influences the decision ofmaking process. Indonesia stated that West Papua is a part of therepublic of Indonesia. Therefore, Indonesia states a foreign policy ofRepublic of Vanuatu regarding the support for the independence ofWest Papua. The result of this research indicates that there are someforeign policies of Indonesia against the Republic Vanuatu support forthe Independence of West Papua based on set of orientation, set ofcommitments and a group of behavior action. This research usesrealism approach, the concept of international politics, the concept offoreign policy, the concept of power, the concept of national interest, andthe concept of sovereignty that can explain the foreign policy ofIndonesia against the Republic Vanuatu support for the independenceof West Papua 2015-2016]]>
<![CDATA[DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN TERHADAP INDONESIA ]]>
<![CDATA[Angga Nurdin Rahmat]]>
<![CDATA[ Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 3 No 01 (2018): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jenderal Ahmad Yani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.247 KB)
|
DOI: 10.36859/jdg.v3i01.57
<![CDATA[In the last decade South Korea has brought dominance in entertainment industry the youth generation in Indonesia. This condition is not only used for economic purpose but also includes various other interest and achievement. Referring to these problem, this research attempts to analyze what South Korea wants to achieves by using popular cultural instruments in Indonesia. This research will use the achievement of the public diplomacy by Mark Leonard associated with the purpose of introduction, positive appreciation, strengthen relationship and influencing. This research conducting by qualitative method with conduct interviews technique of respondents from the youth in Bandung.]]>
<![CDATA[Indonesia dalam Pusaran Politik Energi Global ]]>
<![CDATA[Angga Nurdin Rachmat]]>
<![CDATA[ Indonesian Perspective Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 1-85 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.643 KB)
|
DOI: 10.14710/ip.v3i1.20179
<![CDATA[Energy emerges as a strategic issue as industrial countries begin to strive to increase their economic growth. This condition is related to the need for source, distribution and price of guaranteed energy sources. The achievement of these conditions will not be easy because the must compete each other for energy accsess. However, for developing countries with considerable energy reserves this condition leads them in two situations where the first will be a bargaining power that leads to the achievement of national interests and on the other hand will be a curse that makes them an object of exploitation of advanced industrial countries. Referring to these conditions Indonesia is a country with a lot of resources. Therefore, this paper describes the dynamics of global energy politics and how Indonesia should take advantage of the opportunity of the dynamics of global energy politics.Keywords: global energy politics, industrial countries, Indonesia]]>
<![CDATA[Peran Media Massa dalam Sekuritisasi Pandemi Covid-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Angga Nurdin Rachmat]]>
<![CDATA[ Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/intermestic.v7n2.12
<![CDATA[The highly contagious nature of COVID-19 and the absence of standard medical therapy to treat the infection require a treatment that focuses on changing people's behavior patterns. In the Indonesian context, the policies implemented in dealing with the COVID-19 pandemic were implemented by carrying out extraordinary measure policies as part of the symptom of placing the pandemic as a security threat to the state and society through a securitization process. The securitization process against COVID-19 in Indonesia will involve various actors both related to securitizing actors and functional actors, which in this study will raise the role of functional actors namely the mass media in the securitization process. Therefore, this research will discuss the role of the mass media in the process of securitizing the COVID-19 pandemic in Indonesia? This research is based on the securitization theory developed by experts at the Coppenhagen School by trying to develop the role of functional actors in the securitization process on health issues by taking a study on the COVID-19 Pandemic in Indonesia. This study found that the mass media has the characteristics of a functional actor as stated by Floyd (2020) in the securitization of the COVID-19 pandemic in Indonesia. Meanwhile, the role of the mass media takes three roles in the process of securitizing the COVID-19 pandemic in Indonesia as stated by Hass (2009), namely as a forum for existence for actors, the mechanism of securitizing actors starts speech acts and builds and maintains situations.]]>
<![CDATA[Sekuritisasi Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah oleh Pemerintah Hungaria Tahun 2015-2019 ]]>
<![CDATA[Angga Nurdin Rachmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 19 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional ]]>
Publisher : <![CDATA[Parahyangan Center for International Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26593/jihi.v19i1.5891.107-125
<![CDATA[The repressive policy issued by the Hungarian government has positioned refugees and migrants as threats to national security which has come under the spotlight of many parties including the European Union. Where in fact Hungary is a party state in the 1951 Refugee Convention and the 1967 protocol. This study sees that the behavior exhibited by Hungary is a form of securitization carried out on the issue of refugees and migrants by the Government of Viktor Orban. Therefore, this study seeks to uncover the processes and actors in securitization carried out by the Hungarian Government on refugees and migrants originated from the Middle East in the period 2015-2019. This research is based on a constructivism approach with securitization theory developed by the Copenhagen School to see the process and actors in the securitization of refugee and migrant issues by the Hungarian government. This study found that the securitization of the refugee and migrant issues in Hungary involving the activities of the speech act as a form of intersubjective communication aimed at building referent objects and shaping perceptions about threats from refugees and migrants carried out by PM Viktor Orban. Besides that, it was found that the mass media in Hungary became functional actors who contributed greatly to the success of the securitization process of refugee and migrant issues by becoming a bridge that connects securitizing actors and audiences. Keywords: Victor Orban; value; identity; threat; mass media]]>
