Articles
3,446 Documents
<![CDATA[HARTA BERSAMA YANG DIPERJUALBELIKAN DAN DIJAMINKAN TANPA PERSETUJUAN MANTAN ISTERI ]]>
<![CDATA[Taka, Anselimus Jhellyano]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Mengapa bank sebagai kreditur gagal melaksanakan eksekusi atas objek jaminan milik debitur dan Untuk sumbangan pemikiran kepada para pembaca untuk meningkatkan kualitas di bidang akademisi. Hasil penelitian menujukan bahwa, penjualan dan penjaminan yang dilakukan penjual dan pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan-alasan dimana dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa, âmengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 681 K/SIP/1975 jo Nomor: 2690 K/Pdt/1985 tanggal 19 Nopember 1986 jo Nomor: 1851 K/Pdt/1996 tanggal 23 pebuari 1998 jo Nomor: 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 menyatakan: âJual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suamiâ, âHarta bersama berupa tanah yang jual tanpa persetujuan salah satu pihak (suami/isteri) adalah tidak sah dan batal demi hukumâ, âSertifikat tanah yang dibuat/dibalik-nama atas dasar jual beli yang tidak sah adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetapâ Berdasarkan pembahasan penelitian ini maka disarankan Jika terjadi perceraian maka sebaiknya harta bersama tersebut secepatnya dibagi antara suami isteri yang bercerai tersebut agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan kedua belah pihak ataupun pihak luar. Seharusnya PPAT dalam perkara ini tidak memihak siapapun agar terciptanya keadilan bagi semua pihak. Seharusnya dalam suatu sidang perceraian dibahas juga mengenai harta bersama agar dikemudian hari tidak terjadi sengekta atas harta bersama tersebut.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT DOKTER DAN RUMAH SAKIT DS DI KOTA SURABAYA ATAS TERTINGGALNYA KASA DALAM TUBUH MR X BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT SERTA KITAB UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Christi, Anetta]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Seorang dokter sudah seharusnya semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien demikian juga rumah sakit juga harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Dalam melakukan tugasnya dokter seharusnya tidak lalai. Dokter yang mengoperasi Mr X lalai sehingga mengakibatkan kasa tertinggal dalam tubuh Mr X sehingga mengalami kerugian. Sebelum mengajukan gugatan, sebaiknya antara Mr X, dokter dan rumah sakit melakukan mediasi terlebih dahulu. Kelalaian seorang dokter termasuk dalam pelanggaran disiplin sehingga dapat diajukan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Mr X dapat menggugat dokter atas dasar wanprestasi karena tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dan juga atas dasar perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang praktek kedokteran dan melanggar kewajiban hukumnya. Rumah sakit DS dapat turut digugat karena dokter tesebut bekerja di rumah sakit tersebut.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PENJUALAN OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Permanasari, Firta]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan praktis yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang gadai atas upaya pembatalan lelang. Hasil penelitian menunjukan pemegang gadai mendapat perlindungan hukum atas upaya pembatalan lelang obyek jaminan, yakni, Pemegang gadai berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dapat mengambil pelunasan piutang langsung obyek gadai melalui parate eksekusi jika pemberi gadai wanprestasi atau ingkar janji, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti. Pemegang gadai belum memberikan peringatan kepada pemberi gadai menjual obyek gadai yang berarti bahwa pemegang gadai belum dapat mengambil pelunasan utang melalui parate eksekusi atas barang gadai. Pemegang gadai tidak mempunyai hak preferen dengan dibatalkannya lelang obyek gadai, tetapi hanya sebagai kreditur konkuren yang pemenuhannya didasarkan atas keseimbangan jumlah piutang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Adapun saran yang dikemukakan penulis adalah Meskipun ketentuan pasal 1155 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan gadai, namun agar ada suatu kepastian hukum dalam perjanjian gadai disepakati pula mengenai hak kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan gadai jika debitur wanprestasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Gunawan, Steven]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak perempuan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami penganiayaan oleh suami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa UU KDRT sebagai peraturan perundang-undangan telah mempunyai kepastian hukum, namun tidak disertai dengan penegakan hukum, karena tidak jarang aparat penegak hukum tidak memproses perkara tersebut dengan alasan bahwa pengaduan korbon telah dicabut. Pencabutan pengaduan adanya KDRT tersebut sebenarnya perkara tetap ditindaklanjuti, karena penganiayaan telah terjadi dan nampak jelas telah terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa terhadap pelanggaran hak asasi manusia terjadi istri yang dianiaya oleh suaminya, pencabutan pengaduan tidak menghentikan tindakan penganiayaan yang terjadi, karenanya agar istri mendapatkan perlindungan hukum pelaku KDRT harus tetap dipidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT PENJUALAN TANAH WAKAF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ]]>
<![CDATA[Maulana, Rendy Marsetya]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tanah memiliki suatu peranan sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia, dengan adanya tanah manusia dapat hidup dengan memanfaatkan hasil dari tanah semua aktivitas dan kehidupan manusia dilakukan di atas tanah bahkan setiap orang di saat meninggalpun juga membutuhkan tanah, maka begitu pentingnya manfaat tanah sehingga setiap manusia selalu berusaha untuk memilikinya, salah satu bentuk tanah yang bermanfaat yaitu tanah wakaf yang dimana memiliki manfaat bagi kepentingan umum dan peribadatan. Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, sitaan atau perkara. Sedangkan pihak yang mewakafkan tanah miliknya disebut wakif. Pada umumnya wakif adalah seseorang atau beberapa orang pemilik tanah yang telah dewasa, sehat akalnya dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dalam melakukan wakaf harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Seorang wakif memberikan kepercayaan kepada nazhir untuk mengelola tanah wakaf, nazhir memiliki peranan penting dalam mengelola tanah wakaf tersebut tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat tanah wakaf tersebut melenceng dari fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri karena pada dasarnya tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat lagi dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari ikrar wakaf itu sendiri. Perubahan atau penjualan dari tanah wakaf tersebut yang menyimpang dari ikrar wakaf dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan antara orang-orang yang memiliki hak dan kewajiban atas tanah wakaf tersebut.Di dalam skripsi ini terdapat suatu kasus tentang penjualan tanah wakaf yang berlokasi di desa citeko kecamatan plered kabupaten Purwakarta dimana terdapat seorang nazhir yang menjual tanah wakaf ke dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten purwakarta tersebut tanpa seijin para wakif. Berkaitan dengan kasus penjualan tanah wakaf tersebut maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam.]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT X TERHADAP Y TERKAIT KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA ARTIKEL DITINJAU DARI UU NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Irfana, Nidya Silvia]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penulisan skrispi adalah sebagai syarat kelulusan dan untuk mendapakan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Suurabaya, adapun Tujuan Praktis dalam Penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh siapa yang mendapat perlindungan hukum dari sisi ganti rugi yang telah di lakukan oleh bapak X terkait dengan pelanggaran hak cipta berupa artikel tersebut. Sehingga di dalamnya terdapat sebuah permasalahan yang dapat dikaitkan dengan undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002, Peraturan Mentri Pendidikan Nasional no 17 tahun 2010 yang selanjutnya disebut (Permendiknas no 17 tahun 2010)dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut (KUHPerdata). Hasil penelitian Menunjukan bahwa Hak cipta atas artikel âDBCâ ada pada Y sebagai pencipta. Selaku pemegang hak cipta Y mempunyai hak esklusif dalam karya cipta yang telah dibuat. Perbuatan X telah melanggar hak esklusif berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUHC. X membuat ciptaan serta mengkomersialkan artikel yang telah dibuat berjudul âABCâ yang isi dan bahasan sama dengan Y berjudul âDBCâ. Hal ini merupakan perbuatan melanggar hak ekonomi bagi Y berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta no 19 tahun 2002. Pelanggaran hak ekonomi sama dengan kerugian materiil bagi Y yaitu sejumlah royalti yang seharusnya dibayarkan oleh X atas pembuatan artikel âABCâ.]]>
<![CDATA[PUTUSAN BEBAS TERHADAP UD. DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Djabumir, Rizal]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar tujuan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut dapat terwujud apabila Indonesia bersih dari korupsi, namun kenyataannya tidaklah demikian, maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia seakan sulit untuk diberantas dan telah menjadi budaya. Berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, antara lain masalah ekonomi dan juga keserakahan. Akibat dari tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dilihat betapa pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi pada konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menentukan tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pada tanggal 12 Februari 2014, Pengadilan Tipikor Ambon menjatuhkan putusan bebas terhadap UD dalam kasus korupsi dana MTQ Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011, UD divonis bebas sebab tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan Pengadilan Tipikor Ambon tidak tepat dalam membebaskan UD karena seharusnya perbuatan UD melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UD dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.]]>
<![CDATA[PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU ANAK BERUSIA 11 TAHUN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK ]]>
<![CDATA[Setyabudi, Firman]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Anak bukanlah untuk dihukum tetapi harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Namun, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum terlebih lagi untuk dimasukkan dalam penjara. Dalam skripsi ini terjadi kasus seorang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun yaitu DYS yang melakukan tindak pidana pencurian. DYS kemudian dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. DYS dalam menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar disatukan dengan tahanan berusia dewasa lainnya yang mengakibatkan DYS mengalami kekerasan, eksploitasi, penyiksaan dan perlakuan buruk dari sesama tahanan lainnya. DYS sebagai seorang anak hak-haknya tetap harus dilindungi seperti penempatan dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya dilakukan sebagai upaya yang terakhir dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. DYS yang merupakan seorang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun melakukan tindak pidana pencurian maka digunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.]]>
<![CDATA[PEMBUATAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA VENDOR BENGKEL VARIASI X ]]>
<![CDATA[Ferdian, Bramy Ivanda]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Bengkel Variasi âXâ merupakan vendor dari Agung Auto Mall yang ada di Bali. Sejak bekerjasama dengan Agung Auto Mall proses bisnis dari Bengkel Variasi âXâ menjadi besar dan jumlah pegawai Bengkel Variasi âXâ pun bertambah banyak. Sedangkan pengolahan data pegawai saat ini belum dilakukan secara terkomputerisasi. Hal ini menimbulkan sering terjadinya kesalahan data, lambatnya pengolahan gaji dan pembagian kerja serta apresiasi pegawai menjadi tidak rata. Untuk menangani masalah tersebut maka dibuat sistem informasi kepegawaian yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas manajemen pegawai. Sistem yang akan dibuat berbasis web dan data yang diolah meliputi data pegawai, data absensi, data gaji, data PPh 21, data servis, data penilaian. Uji coba dilakukan dengan verifikasi dan validasi, dari hasil uji coba yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kepegawai pada vendor Bengkel Variasi âXâ dapat membantu pemilik untuk melakukan pemrosesan data gaji, membantu bengkel variasi dalam membagi beban kerja pegawai khususnya bagian mekanik, membantu pemilik untuk memberikan apresiasi yang adil terhadap kinerja pegawainya dan dengan menggunakan sistem ini performa dari pegawai dapat terpantau.]]>
<![CDATA[PERANCANGAN BALANCED SCORECARD DENGAN ANALISIS SWOT DAN SENI PERANG SUN TZU UNTUK PENINGKATAN KINERJA PADA PT. DOMINICA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Anggun, Raymond Louis]]>
<![CDATA[ CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 4, No 2 (2015): CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kesuksesan sebuah badan usaha ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang menentukan kesuksesan adalah terdapatnya pengukuran kinerja yang baik. Dengan pengukuran ini, kinerja yang baik dapat dipertahankan dan yang buruk dapat diperbaiki. Sistem yang baik tidak dapat tercipta dengan sendirinya namun dibutuhkan langkah-langkah dan harus diawali dengan perencanaan. BSC sebagai sistem penilaian yang sangat terkenal dapat menjadi jawaban. Perencanaan untuk sebuah sistem penilaian dimulai dengan membangun BSC dari analisis SWOT. Sesudah terbentuk BSC yang seimbang, BSC digabungkan dengan QFD methodology dan menjadi sisi âwhatâ. Untuk menjawab prioritas perencanaan yang dibutuhkan, sisi âhowâ dalam QFD diisi dengan strategi perang Sun Tzu. Dengan digabungnya seluruh teori ini didapatkan prioritas perencanaan yang kemudian diterjemahkan ke dalam strategi-strategi yang dapat dieksekusi oleh PT Dominica. Hasil dari penelitian ini berupa strategi-strategi perbaikan kinerja manajemen PT Dominica yang dapat dieksekusi untuk peningkatan inovasi, ekspansi dan pembenahan kinerja PT Dominica.]]>
