cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arikha Saputra
Contact Email
dinamikahukum@edu.unisbank.ac.id
Phone
+6224-8451976
Journal Mail Official
dinamikahukum@edu.unisbank.ac.id
Editorial Address
Jl. Tri Lomba Juang No 1 Kota Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dinamika Hukum
Published by Universitas Stikubank
ISSN : 14123347     EISSN : 27465772     DOI : 10.35315//dh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOKUS Fokus JURNAL DINAMIKA HUKUM adalah menyediakan artikel ilmiah hukum sesuai tema yang dikembangkan yang disajikan melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan resensi buku. CAKUPAN JURNAL DINAMIKA HUKUM adalah jurnal terbitan Program Studi Ilmu Hukum UNISBANK Semarang Indonesia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu hukum. JURNAL DINAMIKA HUKUM terbuka untuk kontribusi para ahli penulisan dari disiplin ilmu terkait. Artikel-artikel yang dikirim antara lain topik-topik pokok dalam: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Kriminal, Hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 125 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA KARTU BRIZZI SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI Bagus Dwi Handoko; Adi Suliantoro
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v20i1.7205

Abstract

Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan yang memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara non tunai (cashless). Produk-produk uang elektronik memberikan solusi kepada konsumen berupa kemudahan bertransaksi. Salah satu produk uang elektronik yang beredar di masyarakat adalah Brizzi yng diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Seiring meningkatnya penggunaan Brizzi di masyarakat, permasalahan terkait penggunaannya pun seringkali dialami oleh pemegang kartu. Permasalahan tersebut menjadi salah satu resiko yang dihadapi pemegang kartu. Dalam proses penyelesaian masalah inilah seringkali hak nasabah dalam perlindungan konsumen dikesampingkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu Brizzi menurut Undang-Undang? (2) Apa saja resiko yang ditanggung oleh pengguna kartu Brizzi dalam bertransaksi? (3) Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang merugikan konsumen pengguna kartu Brizzi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma sehingga pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundangan yang bersifat normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, resiko yang dihadapi pengguna kartu antara lain gagal top up tapi saldo terdebet, jaringan offline, Brizzi rusak,hilang, pasif, dan permasalahan biaya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Bank BRI sebagai bank penerbit melalui layanan Call BRI 14017, Customer Service di unit kerja, maupun melalui media sosial BRI. Maksimal penyelesaian adalah 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari diterimanya komplain oleh Bank BRI. Perlindungan hukum bagi nasabah terkait transaksi pembayaran non tunai khususnya kartu BRIZZI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Bank BRI perlu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan keamanan bagi nasabah pemegang kartu Brizzi yang berkebutuhan khusus.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENELANTARAN ANAK SEBAGAI JENIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Erinda Dhayana Putri Pertiwi; Safik Faozi
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v20i1.7209

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga ini adalah anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga lebih lemah, dan lebih rendah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial (social abuse), Kekerasan yag bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga, kedua adalah bagaimana kajian kriminologi terhadap penelantaran anak sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis ini yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga dapat dijelaskan menggunakan teori kriminologi meliputi teori differential association dan teori sosio-kultural (sosiologi kriminal), adapula faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penelantaran terhadap anak, antara lain: faktor perceraian orang tua, faktor kemiskinan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dapat dijelaskan dengan teori kriminologi yaitu differential association terkait dengan perilaku kejahatan yang dipelajari karena faktor eksternal dan yang meliputi teknik dan motifnya. Kajian Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya temasuk dalam jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu penelentaran dalam rumah tangga yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat 1.
RESIKO YURIDIS ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG UTAMA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENSIUN DINI Rahmat Hafidh; Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v20i1.7211

Abstract

PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in pension fund insurance and taboo PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in insurance for pension funds and old age savings which refers to Government Regulation Number 20 of 2013 About Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension rights and old age savings because of the things that are needed in the fulfillment of pension rights and old age savings. These matters are concerning the role of PT TASPEN (PERSERO) in organizing pension and old-age savings programs that will later be entitled to receive severance pay and receive other pension rights based on applicable regulations. The problem in this study is about the risk of social insurance juridical for employees of PT TASPEN (PERSERO) Semarang Main Branch Office who apply for early retirement before the specified retirement age limit. This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms. From the results of this study indicate that, the juridical risk when applying for an early retirement is not legal unless the person concerned is in trouble, at the time of retirement will get administrative sanctions in the form of postponement of retirement or severance pay. With old age referring to Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension rights and old age savings because of the things that are needed in the fulfillment of pension rights and old age savings. These matters are concerning the role of PT TASPEN (PERSERO) in organizing pension and old-age savings programs that will later be entitled to receive severance pay and receive other pension rights based on applicable regulations.
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN RAMBU LALULINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG Yesi Putri Utami
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v20i1.7214

Abstract

The purpose of this study are (1) to analyze the factors that cause violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang. (2) To analyze criminological studies of violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City. The approach method is done juridically sociologically, specification descriptively using primary data and secondary data, through interviews and literature, then analyzed qualitatively. The results of the discussion show that (1) the factors that cause violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City are human factors, among others, the driver's indiscipline, the intent of the driver and the pretense of the driver. (2) Criminological study of violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang, namely the presence of awareness, discipline, public interest in having a vehicle, incompetence factor
FUNGSI DAN PERAN BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KOTA SEMARANG Atin Carolina Parei; Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v21i2.7217

Abstract

The issue of legal protection for consumers is one that is championed in order to provide protection for the community as consumers. BPOM Semarang City has the duty to provide services for the community to supervise the circulating products to ensure their safety, however, there are still products that contain hazardous substances in circulation. Therefore this thesis is entitled "The Function and Role of BPOM in Consumer Protection Against Foods Containing Hazardous Ingredients in Semarang City". The problem under study is to find out how the function and role of BPOM in dealing with food containing hazardous ingredients, what efforts have been made by BPOM on foods containing hazardous ingredients and the rights obtained by consumers in order to be safer against substances that contain hazardous ingredients. The research method used is the type of normative juridical legal research. Specific research is descriptive analysis of primary and secondary data sources. Data collection methods used are interviews and literature study with research locations at BPOM Semarang City. Based on the research obtained shows that the position of consumers is weak compared to producers, so consumers need the existence of UUPK and POM agencies as supervisors on the feasibility and safety of drugs and food to avoid losses suffered by consumers considering that there are still dangerous substances in the circulating products. The role of the government needs to be maximized in controlling, supervising and coaching and counseling to consumers and businesses.
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PEMUATAN GAMBAR-GAMBAR PORNO DI MEDIA ONLINE Ellysabeth Chaterin Chrisninditya; Safik Faozi
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v21i2.7218

Abstract

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik, fisik, mental maupun sosial.Dalam mengupayakan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera kita tertolong dengan adanya Internet.Sehingga kita juga dapat terhubung dengan pengguna internet diseluruh belahan dunia.Dampak positif yang didapat dari jaringan internet, sebagai media komunikasi, sebagai media pertukaran data dan sebagai media pencari informasi.Tetapi terdapat pula dampak negatif dari penggunaan internet seperti penipuan, perjudian, dan pornografi.Pornografi menjadi perhatian khusus karena anak-anak sekarang dapat mengakses dengan mudah karena kurangnya pengamanan terhadap situs-situs porno itu. Dari latar belakang tersebut maka, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? (2) Apakah terdapat perlindungan khusus serta peran dari Negara atau Pemerintah untuk anak-anak dalam mengakses media online? (3) Apa saja hambatan dan penyelesaian dalam perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Dalam pendekatan In Concreto yaitu memberikangambaran peristiwa hukum konkrit yang terjadi serta mengkaji beberapa undang-undang yang berlaku dan membandingkan.Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Orang tua yang memiliki wewenang dalam memberi batasan penggunaan gadget kepada anak. (2) Negara dan Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada dengan memblokir semua situs-situs porno yang ada di media online. (3) Hambatan yang timbul karena tidak dapat memblokir semua situs porno dengan mudah karena akan terjadi kerusakan dengan situs yang lain. Penyelesaian yang dilakukan dengan memasang internet sehat.
TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENANGKAPAN KEPITING BERTELUR DIDUSUN MENCO KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK Pipit Fahri Wahyu Saputra
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v21i2.7219

Abstract

Masyarkat Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tambak dan nelayan tradisional yang masih menggantungkan hasil tangkapan dialam yang berupa kepiting untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Oleh karena itu penulis membahas mengenai Tinjaun Hukum Lingkungan Terhadap Penangkapan Kepiting Bertelur di Dusun Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.Adapun yang menjadi permasalahan menurut penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana dampak penangkapan kepiting bertelur dalam lingkungan hidup masyarakat Desa Menco? (2)Bagaimana tinjauan hukum lingkungan terhadap penangkapan kepiting bertelur?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak dari penangkapan kepiting bertelur dalam lingkungan hidup masyarakat Menco dan untuk menjelaskan mengenai tinjauan hukum lingkungan terhadap penangkapan kepiting bertelur Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis sosiologis.Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam lingkup hidup masyarakat Menco Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat menjawab permasalahan yang ada bahwa penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peratutan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Dampak yang ditimbulkan dari penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco beragam dari ekonomi sampai populasi dari kepiting yang berada dialam bebas.Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penangkapan kepiting yang dilakukan oleh masyarakat Menco baik nelayan maupun pemilik tambak tergolong melanggar peraturan yang ada dan merugikan mayarakat itu sendiri terutama masyarakat Menco.
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (T.P.P.O) (STUDI PUTUSAN NOMOR 632 K/PID.SUS/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 1447K/ PID.SUS/ 2016) Saras Sulistyawati
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v21i2.7221

Abstract

Human Trafficking is an act of recruitment, shelter, sending, transferring, or accepting someone with the threat of violence, using violence, kidnapping, confinement, counterfeiting, fraud, abuse of power or vulnerable positions, debt bondage or paying or benefits, so obtain approval from the person who holds control over the other person, whether carried out within the state or between countries, for the purpose of exploitation or to result in exploitation (Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Crimes in Trafficking in Persons). This study aims to analyze aspects of judges' consideration of the criminal termination of perpetrators of trafficking in persons in Decision Number 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016, covering juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridical aspects are based on the existing legal umbrella and judge as the applicator, sociological aspects, namely the application of the law concerning the values ​​of society in order to create legal justice, and philosophical aspects that are based on the value of truth and justice. This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms. The problem in this study regarding the basis of the judge's consideration in imposing criminal sanctions against perpetrators of trafficking in persons and the comparison of judges' considerations related to criminal imposition of perpetrators of human trafficking in decisions No. 632.K / PID.SUS / 2016 and Decisions Number 1447.K / PID.SUS / 2016. From the results of this study indicate that, the application of the law where the judge as the applicator is in accordance with the values ​​of the law, and the community, but still very minimal or the need for more policies on victims of trafficking, namely the right to restitution (restoration of the rights of victims from trafficking).
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA Zuni Rusviana; Adi Suliantoro
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v21i2.7222

Abstract

Internet development causes the formation of a new world, every individual has the right and ability to interact with everyone who can prevent him. Perfect globalization connects the entire digital community, one of which is a business sector called E-COMMERCE.E-COMMERCE has a difference from conventional sale and purchase agreements and brings different legal consequences and there are also some problems that are not yet commonly describedthis is a problem that is not immediately anticipated to cause problems in the future. Based on the description, the research is carried out with the title: “SALE AND PURCHASE AGREEMENT VIA INTERNET E-COMMERCE IN TERMS OF CIVIL LAW ASPECTS”. The formulation of the problem in this study is: (1) What is the validity of the SELLING BUY agreement through the internet if it is involved with Article 1320 of the Civil Code? (2) What is the legal consequence if there is a default in the purchase agreement through the internet (E-COMMERCE)? (3) Solution if there is a default in buying transactions through the internet (E-COMMERCE)? The method used is a normative juridical approach. To approach the problem in this study the author uses descriptive analytical research specifications. Data collection uses secondary data. The method of presenting data in this study was carried out in a descriptive manner. The analysis used in this sketch is qualitative descriptive. The results of the study indicate: (1) The validity of the agreement through the internet must have the same validity as the agreement that can be proven and in accordance with the provisions in Article 1320 BW. (2) The legal consequences of wanprestasi are compensation. the wanprestasi can be in the form of agreement fulfillment, contract fulfillment and compensation, ordinary compensation, cancellation of the agreement.(3) Solution if there is a wanprestasi in the sale and purchase agreement through: Litigation, Non Litigation, online site (kredibel.co.id, lapor.go.id, cek rekening.id), report directly to the police station and report to the bank.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Semarang Barat) Aprisylia Dwi Hapsari, Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 20 No 1 (2019): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v22i1.8256

Abstract

Vigilantism itself is an offense that still often occurs in the community around us. This violates the provisions of article 170 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, article 351 paragraph (2) and (3) of the Criminal Code, article 354 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Violations of vigilantism are not justified because it is as if the community as the perpetrators of vigilantism ignores the legal process in force in Indonesia. Then there needs to be protection for the suspect or victim of vigilantism even though he is a criminal. It aims to achieve justice and legal processes in this country. The formulation of the problem of this research is What are the factors - factors that cause the occurrence of vigilante actions, How is law enforcement against perpetrators of vigilante acts (Study in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police). The type of research used in this study is juridical normative. The research specifications are analytical descriptive. This study uses two sources of cracked data: primary data and secondary data. The method of presenting data in research is done in a descriptive way. The analysis used in writing this thesis is qualitative. The results showed that, the factors that caused the act of vigilantism were spontaneous arising from a group of people who came from social pressure factors, lack of public trust in law enforcement officials, lack of knowledge of people who conduct vigilante about the law and busy people capture the moment of vigilante with a cellphone rather than having to break up. Law enforcement against perpetrators of vigilante conduct (Studies in the Legal Area of ​​the West Semarang District Police) by conducting, overcoming, and minimizing the occurrence of vigilante acts both from the policy of penal policy (repressive) in accordance with article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, article 170 paragraph (1) and (2) KUHP, article 351 paragraph (2) and (3) KUHP, article 338 KUHP article 354 paragraph (1) and (2) as well as non-penal (preventive) is done by conducting counseling to the community in the area - areas considered to be the scene of vigilantism and carrying out routine patrols. Keywords: Factors, Enforcement, Self-Performing Judges.

Page 3 of 13 | Total Record : 125

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025 Vol 25 No 2 (2024): Edisi Oktober 2024 Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024 Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023 Vol 23 No 1 (2022): Edisi April 2022 Vol 22 No 2 (2021): Vol. 22 No. 2 Edisi Agustus 2021 Vol 22 No 1 (2021): Vol. 22 No. 1 Edisi April 2021 Vol 21 No 2 (2020): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2020 Vol 21 No 1 (2020): Vol. 21 No. 1 Edisi April 2020 Vol 20 No 2 (2019): Vol. 20 No. 2 Edisi Agustus 2019 Vol 20 No 1 (2019): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2019 Vol 19 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018 Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018 Vol 18 No 2 (2017): Vol. 19 No. 2 Edisi Agustus 2017 Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 Vol 17 No 2 (2016): Vol. 17 No. 2 Edisi Agustus 2016 More Issue