cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arikha Saputra
Contact Email
dinamikahukum@edu.unisbank.ac.id
Phone
+6224-8451976
Journal Mail Official
dinamikahukum@edu.unisbank.ac.id
Editorial Address
Jl. Tri Lomba Juang No 1 Kota Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dinamika Hukum
Published by Universitas Stikubank
ISSN : 14123347     EISSN : 27465772     DOI : 10.35315//dh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
FOKUS Fokus JURNAL DINAMIKA HUKUM adalah menyediakan artikel ilmiah hukum sesuai tema yang dikembangkan yang disajikan melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan resensi buku. CAKUPAN JURNAL DINAMIKA HUKUM adalah jurnal terbitan Program Studi Ilmu Hukum UNISBANK Semarang Indonesia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu hukum. JURNAL DINAMIKA HUKUM terbuka untuk kontribusi para ahli penulisan dari disiplin ilmu terkait. Artikel-artikel yang dikirim antara lain topik-topik pokok dalam: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Kriminal, Hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Lingkungan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 125 Documents
 1   2   3   4   5 
BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN Rochmani Rochmani; Safik Faozi
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v18i1.7195

Abstract

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan diantara unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan diimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan suatu kelemahan yang pada akhirnaya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan ”tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita” dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hakim tidak hanya berpedoman pada pemikiran tradisioanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (law in books), tetapi hakim perlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (law in action). Hakim wajib mengggali hukum yang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis.
ANALISIS POLITIK KRIMINAL TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA Safik Faozi
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v18i1.7196

Abstract

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia.Penyebarannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Hal yang wajar, pemerintah menyebut bahwa tahun 2015 merupakan darurat narkoba. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dinilai kurang efektif dari kajian politik criminal. Permasalahannya bagaimana angka penyebaran narkotika dalam statistikkriminal Badan Narkotika Nasional? Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional? Hasil penelitian mengungkapkan bahwa angka penyebarannya meningkat dari tahun 2010-2013. Baik pada bahan narkotika, jenis tersangka yang terbagi atas jenis pekerjaan, jenis kelamin, kelompok umur. Wilayah penyebarannya melalui bandara, pelabuhan, perbatasan, dan jalur sungai. Penanggulangannya melalui jalur pidana dengan menerapkan sanksi pidana yang berat ringannya bervariasi. Adanya pidana yang tinggi seperti pidana mati tidak dilaksanakan secara konsisten. Jalur non penal dilakukan dengan memanfaatkan media massa, dan pencegahan tanpa pemidanaan seperti koordinasi instansional nasional dan internasional, pelatihan dan ketrampilan, penanaman nilai-nilai moral dan agama. Jalur penal dan non penal ini dilakukan dalam system masyarakat yang liberal yang rawan berpotensi melahirkan kejahatan narkotika juga.
ASPEK HUKUM KEPAILITAN KOPERASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.P) Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v18i1.7197

Abstract

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004.Salah satu kasus dipailitkannya Koperasi Persada Madani(KPM) yaitu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa Koperasi Persada Madani (KPM) mengalami kasus gagal bayar dan sedikitnya Rp.1,35 triliun dana nasabah menyangkut di koperasi simpan pinjam ini. Dari putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/P.Niaga Jkt-Pst, tidak serta merta diketahui Koperasi Persada Mandiri (KPM) bubar demi hukum. . Akibat hukum keputusan kepailitan terhadap koperasi Persada Mandiri memang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sebab keputusan kepailitan hanya mengadili masalah utang piutang antara debitor dan kreditor. Sedangkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah tersebut mengatur tentang pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DI KOTA SEMARANG Amelia Maruanaya; Adi Suliantoro
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 2 (2017): Vol. 19 No. 2 Edisi Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v19i2.7198

Abstract

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Hal ini dikemukakan oleh Edmon Makarim pada buku hukum perlindungan konsumen. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Dari latar belakang masalah diatas maka didapat perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :(1).Bagaimana kekuatan hukum putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)? (2). Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilaksanakan eksekusinya? (3). Adakah hambatan yang muncul saat pelaksanaan eksekusi? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif dipergunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut : (1). Putusan BPSK yang diambil berdasarkan penyelesaian konsiliasi dan mediasi tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase adalah yang memiliki kekuatan hukum.(2).Berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK, pelaksanaan eksekusi putusan BPSK dilakukan dengan melalui penetapan putusan BPSK. BPSK tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan eksekusi putusannya sendiri, sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK. (3).Hambatan yang muncul saat pelaksanaan eksekusi antara lain adalah BPSK berpendapat bahwa seharusnya konsumenlah yang mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Selain itu ada kerancuan dalam sisi aturan, dimana jika dalam permintaan pengesahan Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase BPSK didapati adanya upaya hukum keberatan, maka Pasal3 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Sementara pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK membuka peluang pengajuan keberatan kepada pengadilan negeri terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK. UU No . 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
PENEMUAN HUKUM UNTUK PENEGAKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI Arikha Saputra
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 2 (2017): Vol. 19 No. 2 Edisi Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v19i2.7199

Abstract

The polemics of pornography legislation passed by the legislature are still centered on the lack of clarity in the definition of "porno" or "pornography". This has led to various conflicts or contradictions between various circles, especially the culture or culture of certain regions, which have an impact on the great potential for disintegration among regions in Indonesia, only because of the unclear and uncertainty of the establishment of the Pornography Act and its application which is inconsistent with Community culture. This evokes the author discusses the discovery of law for the enforcement of the Pornography Act against the diversity of the culture of Indonesian society. The purpose of research is to suppress and reduce the impact and distribution of pornographic material then one of the solutions is through the norms that exist in the community formed by the habits of society, so that at least can be obeyed and carried out in accordance with the norms in the community Because, these norms are a reflection of the habits of behavior (culture) of society in everyday life. Thus the definition of pornography, perception of pornography and application of pornography is different for every region in Indonesia, let alone a diverse culture. The pornography law that has been enacted should be able to ward off a crime or action to make the culprit a culprit, and of course also must meet the sense of community justice. The community's sense of justice here against the Pornography Act is how to balance the customary norms contained within the society which are to provide the moral guidance and moral education of the community.
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL LABORATORIUM KESEHATAN SARANA MEDIKA Rokhani Rokhani; Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 2 (2017): Vol. 19 No. 2 Edisi Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v19i2.7200

Abstract

Sistem jaminan sosial nasional bidang jaminan kesehatan di Indonesia baru mulai serius diurusi pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika”. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah 1) bagaimana tinjauan hukum perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika ?2) Bagaimana Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS ? 3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan dan bagaimana upaya penyelesaiannya ? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Tinjauan hukum perjanjiankerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika diselenggarakan berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1), (2) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. yang menyatakan bahwa: ayat (1) “Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.” Dan ayat (2) “Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.” (2) Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS, yaitu: a) Pesertamengajukan klaim disertai dokumen pendukung sebagai syarat klaim yang telah ditetapkan oleh BPJS, (3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan yaitu berupa kurangnya sosialisasi dari BPJS.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILLEGAL IMPOR CINA DI KOTA SEMARANG Tri Rejeki Putri Kinasih; Muzayanah Muzayanah
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 2 (2017): Vol. 19 No. 2 Edisi Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v19i2.7201

Abstract

In Semarang city suspected of many cosmetic products packaging or wrap that is circulating in the community did not provide information that is clear, both in terms of composition that does not mention the substance or the standards set by the health department, products with labels that have expired, as well as product information is misleading, particularly outstanding in the traditional markets. It is then the background for the author to take the title: "Overview of Consumer Protection Laws Against Illegal Import Chinese Cosmetic Products in Semarang". Formulation The problem in this case is (1) How are monitoring has been done by the government (BBPOM) to consumer protection in the field of cosmetic products illegally imported Chinese in Semarang? How can these obstacles to the implementation of supervision BBPOM against illegal imports of Chinese cosmetic products in the protection of consumers in Semarang? How are the remedies that have been taken by the government BBPOM to consumer protection related to the circulation of illegal imports of Chinese cosmetics in the city of Semarang The method used in this research is the method of approach to examine the rules of the applicable law, whereas the specification of the research is analytic descriptive only portray the legislation in force linked and analyzed with the theories of jurisprudence and a keadaaanatau particular object in a factual and accurate, and the data obtained will be analyzed qualitatively. The results showed that (1) Efforts to control the government has done (BBPOM) to consumer protection in the field of cosmetic products illegally imported Chinese in the city, carried out with the cooperation and coordination across relevant sectors, among others, by the District Government / City (Department of Health / Department of Industry / Department of Commerce), the National Police, as well as the Association as well as the role of the community. (2) The form of the obstacles to the implementation of supervision BBPOM against cosmetic products illegal Chinese imports in the protection of consumers in the city of Semarang, among others, actors utilize means and legal products, the perpetrator repackaging its products, the lack of public attention, the number of products containing hazardous materials, (3) Efforts the completion of which the government has done BBPOM to consumer protection related to the circulation of cosmetic illegal imports of Chinese in Semarang city is done by sanctioning criminal and administrative sanctions, but it is done through counseling, talk shows, seminars and the distribution of stickers to be vigilant and clever in choosing and using cosmetics that will be
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERBANKAN DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 54/PID/2015/PT.DKI) Yani Setya Warnadi; Safik Faozi
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 2 (2017): Vol. 19 No. 2 Edisi Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v19i2.7202

Abstract

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.
PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS (PT.MARIMAS SEMARANG) Alif Candra Pratama; Rochmani Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v20i1.7203

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari adanya pembuangan limbah ke sungai yang berulang membuat perlunya ada penegakan sanksi pidana yang didasarkan pada UUPPLH. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus pencemaran air di sungai Klampisan oleh PT. Marimas pada tahun 2013 yang berdampak pada warga di sekitar sungai Klampisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH dan menjelaskan hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif PT. Marimas, Semarang belum dikenakan sanksi pidana atas pencemaran sungai Klampisan yang diakibatkan karena kurangnya alat bukti dalam pembuktian pencemaran lingkungan sehingga penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang belum berjalan. Hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang adalah kurangnya sosialiasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian karena di sepanjang Kali Klampisan terdapat sekitar 7 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut dan pembangunan instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Purwoyoso, dan belum maksimalnya infrastruktur penegakan hukum yang disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan dan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang jumlahnya belum memadai untuk melakukan pengawasan.
FAKTOR-FAKTOR PENYELESAIAN DAN PENYELAMATAN PINJAMAN (KREDIT MACET) DI KOPERASI ARTHA SEJATI SEMARANG Angga Dwi Prabekti; Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v20i1.7204

Abstract

Lending often occurs in a loan agreement (credit), which is a State party to the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed by the lender so that losses on the part of creditors as occur at the KSP Artha True Semarang. As for the purpose of this research is to know and understand what factors being the cause of the occurrence of loans (bad credit) as well as settling the loan (bad credit) happens on the KSP Artha True Semarang. The methods used in the writing of this is empirical method that uses an approach from the aspect arising in field, which has the nature of a real legal who live in thecommunity. Formulation of the problem examined in this thesis is how writing reviews of juridical agreement loan (credit) in cooperative Artha True Semarang, what are the factors that led to the loan (kreditmacet) on Cooperative Artha True Semarang, and how the process of rescue and settlement of loans (kerdit jam) of the true Artha padaKoperasi Semarang Formulation of the problem examined in this thesis is how writing reviews of juridical agreement loan (credit) in cooperative Artha True Semarang, what are the factors that led to the loan (kreditmacet) on Cooperative Artha True Semarang, and how the process of rescue and settlement of loans (kerdit jam) of the true Artha on Cooperative Semarang From this research can generate external factors which are the cause of loan (kerdit jam) is the debtor experienced barriers/difficulties in economic needs due to an accident causing late payment in pay off in installments. While the internal factor is the weak information and oversight in causing the credit turnaround supervision be not maximum. And the efforts made in the settlement of bad debts in the KSP Artha Semarang is True through the settlement outside the Court/non litigation and settlement in court, as well as save existing assets.

Page 2 of 13 | Total Record : 125

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 1 (2025): Edisi April 2025 Vol 25 No 2 (2024): Edisi Oktober 2024 Vol 25 No 1 (2024): Edisi April 2024 Vol 24 No 2 (2023): Edisi Oktober 2023 Vol 24 No 1 (2023): Edisi April 2023 Vol 23 No 1 (2022): Edisi April 2022 Vol 22 No 2 (2021): Vol. 22 No. 2 Edisi Agustus 2021 Vol 22 No 1 (2021): Vol. 22 No. 1 Edisi April 2021 Vol 21 No 2 (2020): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2020 Vol 21 No 1 (2020): Vol. 21 No. 1 Edisi April 2020 Vol 20 No 2 (2019): Vol. 20 No. 2 Edisi Agustus 2019 Vol 20 No 1 (2019): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2019 Vol 19 No 2 (2018): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2018 Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018 Vol 18 No 2 (2017): Vol. 19 No. 2 Edisi Agustus 2017 Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 Vol 17 No 2 (2016): Vol. 17 No. 2 Edisi Agustus 2016 More Issue