Dinamika Hukum
FOKUS Fokus JURNAL DINAMIKA HUKUM adalah menyediakan artikel ilmiah hukum sesuai tema yang dikembangkan yang disajikan melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan resensi buku. CAKUPAN JURNAL DINAMIKA HUKUM adalah jurnal terbitan Program Studi Ilmu Hukum UNISBANK Semarang Indonesia, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu hukum. JURNAL DINAMIKA HUKUM terbuka untuk kontribusi para ahli penulisan dari disiplin ilmu terkait. Artikel-artikel yang dikirim antara lain topik-topik pokok dalam: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Kriminal, Hukum Internasional, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Lingkungan
Articles
125 Documents
<![CDATA[GANTI RUGI DARI PEMRAKARSA TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Indri Duwi Kiswari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 17 No 2 (2016): Vol. 17 No. 2 Edisi Agustus 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v17i2.7182
<![CDATA[Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan, apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 sudah memuat kriteria ganti rugi bagi korban dampak lingkungan, namun pelaksanaannya belum dilakukan sesuai dengan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskankriteria ganti rugi terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup, kelayakan ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat pencemaran lingkungan hidup dan hambatan dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif Kriteria ganti rugi untuk korban akibat pencemaran lingkungan hidup pengaturannya didasarkan pada perubahan nilai property sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, metode penghitungan aset masyarakat, penghitungan biaya tambahan dan biaya pencegahan, hilangnya pendapatan, adanya perubahan aktifitas dan pendapatan akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan biaya sakit. Ganti rugi dianggap layak jikapencemar selain membayar ganti rugi yang disepakati juga wajib memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan).Hambatan yang muncul dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang ada sesuai bidang seperti ahli dalam penghitungan ganti rugi lingkungan. Selain itu masyarakat lebih senang menyelesaikan sendiri dengan pihak pencemar dan enggannya DLH dalam menentukan aspek ganti rugi seperti dalam peraturan menteri lingkungan hidup mengenai ganti rugi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP BATIK SEMARANG ]]>
<![CDATA[Adi Suliantoro]]>;
<![CDATA[Fitika Andraini]]>;
<![CDATA[RR Dewi Handayani UN]]>;
<![CDATA[Alif Candra Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 17 No 2 (2016): Vol. 17 No. 2 Edisi Agustus 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v17i2.7183
<![CDATA[Intellectual Property Rights for Batik Semarang still not as expected. Though the existence of Batik Semarang has existed since the Dutch colonial era around the 19th century and the motive is not inferior to other batik. Supposedly IPR can be applied to protect Batik Semarang, especially is The Copyright. The issue is What is the Copyright can be used to protect and preserve Batik Semarang? If ok what is the problem of it that can not apply its IPR, especially for Copyright. The conclusions is: Copyright can be applied to art / motive. The obstacles are the traditional motif is already a Public Domain, shall have the novelty of novation, Batik Semarang is not widely known and less desirable both from employers and community batik Semarang. Suggested communities often use Batik Semarang by requiring students to use Batik Semarang.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BPJS DI SEMARANG TERKAIT KECELAKAAN KERJA UNDANG–UNDANGNOMOR 25 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Prasthingsun Adiprana]]>;
<![CDATA[Adi Suliantoro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 17 No 2 (2016): Vol. 17 No. 2 Edisi Agustus 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v17i2.7185
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara dalam menjalankan kegiatan kenegaraan berdasarkan hukum yang berlaku, kegiatan kenegaraan memiliki fungsi dan tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, jika ada rakyat Indonesia yang belum sejahtera dan makmur maka dalam hal ini yang bertanggung jawab penuh adalah Negara, sejauh mana negara melaksanakan kewajiban untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 ayat (2) pengertian “Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM HAK PENGUASAAN DAN PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI DESA KRAMAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL ]]>
<![CDATA[Shantika Afny Varren]]>;
<![CDATA[Fitika Andraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 17 No 2 (2016): Vol. 17 No. 2 Edisi Agustus 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v17i2.7186
<![CDATA[Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mendasari adanya TAPMPR NO IX TAHUN 2001 pasal 5 huruf J mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip-prinsip Pembaruan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan tanah timbul ini juga mengacu pada PP Nomor 16 tahun 2004 tentang penggunaan tanah. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Aspek hukum Hak Penguasaan dan Pendaftaran Tanah Timbul sesuai dengan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah, pada penjelasan Pasal 12, memberikan definisi Tanah timbul sebagai daratan yang terbentuk secara alami dan buatan karena proses sedimentasi sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai Negara sebagai aturan yang terbaru maka hal ini pun berakibat pada kejelasan status tanah dan pendaftaran tanah timbul di BPN Kabupaten Tegal. Penguasaan Tanah timbul oleh masyarakat pesisir pada RW I RT 05 secara adat diakui oleh seluruh masyarakat desa Kramat yang lain. Disamping itu juga Pemerintah Desa mengakui tanah timbul tersebut dikuasai oleh masyarakat pesisir RW I RT 05 sesuai dengan letaknya.Penguasaan tanah timbul oleh masyarakat pesisir yang digunakan untuk pertanian melati melalui proses truka ( olah lahan ) belum optimal hal ini disebabkan keragu-raguan kejelasan status lahan, walaupun secara hukum adat diakui, akan tetapi secara aspek hukum yang lain belum diakui baik yuridis maupun kebijakan pemerintah daerah. Maka dalam penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat pesisir perlu adanya pengakuan Hak penguasaan Tanah Timbul baik oleh Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun BPN. Faktor yang mendorong dilkukannya Pendaftaran tanah timbul oleh masyarakat pesisir yaitu dari aspek hukumnyaagar memperoleh kejelasan status lahan sehingga dalam pemanfaatannya masyarakat tidak ragu, ari aspek ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan dari aspek budayaagar tetap mempertahankan budaya culture cognitive (hukum adat). Agar keberadaan Tanah Timbul yang dikuasai masyarakat pesisir sesuai dengan yang diharapkan, yakni kejelasan status Tanah timbul sampai adanya Sertikat Hak Milik, maka perlu adanya kebijakan lokal dari pemerintah desa tentang penguasaan Tanah Timbul oleh masyarakat RW I RT 05 untuk pertanian melati sebagai potensi lokal dan keunggulaan komparatif kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Komisi I DPRD terkait dengan bidang Hukum dan Pertanahan. Selanjutnya Pemerintah Daerah mengevaluasi tentang RTRW Pantura sebagai Kawasan Industri, terkait letak Tanah Timbul yang digunakan untuk potensi lokal sebagai keunggulan komparatif berada di wilayah Pantura. Pemerintah Daerah dalam hal ini DPRD Komisi I perlu memberikan ruang hijau dan kejelasan status lahan dengan prinsip -prinsip Reforma Agraria sesuai TAP MPR NO IX TAHUN 2001 sehingga ada keberlanjutan proses regulasi Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW dan Sertifikasi Tanah Timbul juga berpedoman pada PMA NO 14 TH 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak atas Tanah dan PP NO. 24 TH 1997 tentangPendaftaran Tanah. Sehingga Aspek Hukum Penguasaan Tanah Timbul oleh Masyarakat pesisir untuk pertanian melati menjadi jelas sampai adanya Sertikat Hak Milik untuk pertanian bagi Masyarakat pesisir.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG METROLOGI LEGAL ]]>
<![CDATA[Wenny Megawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 17 No 2 (2016): Vol. 17 No. 2 Edisi Agustus 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v17i2.7187
<![CDATA[Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam bidang ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tindak pidana Metrologi Legal sangat banyak dilakukan oleh para pelaku usaha disekita kita, mungkin para masyarakat tidak menyadarinya. Hal ini dikarenakan banyak dari masyarakat kurang teliti dalam membeli suatu barang. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas metrologi legal adalah karena metrologi legal merupakan perbuatan yang jarang disadari oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu adanya kebijakan hukum pidana yang tegas mengatur dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal perlu diwujudkan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam membuat tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara melalukan studi kepustakaan dengan cara pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. Menurut hasil penelitian penulis, Kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam rangka penanggulangan tindak pidana metrologi legal diatur dan dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981, namun mengenai ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana pokok, yakni pidana penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahata, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Kebijakan hukum tindak pidana metrologi legal dan penerapan sanksinya dirasakan tidak memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Hal ini terlihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.Dalam prakteknya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologI legal ditandai dengan penanganannya yang tidak integral (menyeluruh). Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana metrologi legal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakkan hukum.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM GADAI DEPOSITO PADA BANK OLEH PIHAK KETIGA ]]>
<![CDATA[Adi Suliantoro]]>;
<![CDATA[Fitika Andraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v18i1.7190
<![CDATA[Menggunakan deposito sebagai agunan, atau jaminan kredit bank (Cash Collateral), masih jarang dilakukan. Umumnya, orang menggunakan aset berwujud sebagai barang jaminan, dan belum mengetahui bahwa deposito dan tabungan dapat dipakai sebagai jaminan kredit di Bank. Dalam perkembangannya, debitur dapat mengajukan pinjaman kredit pada bank dengan agunan deposito, namun bukan miliknya. Jadi yang diagunkan adalah deposito milik pihak ketiga apakah itu suami atau istri sendiri, maupun tidak menutup pihak ketiga lain seperti milik orang tua atau pihak lain. Dasar hukum yang digunakan terkait gadai deposito oleh pihak ketiga adalah Pasal terkait perikatan terutama Pasal 1320 KUHPer, Pasal terkait Gadai yaitu Pasal 1150 s/d 1160 KUHPer, Pasal penanggungan Utang Pasal 1820 s/d/ 1832 KUHPer, UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jsa Keuangan. Secara teori Undang – Undang Perbankan, UU OJK, Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan bagi deposan yang depositonya dijadikan agunan oleh pihak lain. Perlindungan Hukum yang diberikan menjadi tidak efektif karena pihak ketiga selaku pemilik deposito secara sadar dan tanpa paksaan bersedia untuk dilakukan pemblokiran dan pencairan deposito miliknya, apabila debitur wanprestasi, dengan membuat kuasa tidak dapat dicabut dan penandatanganan pada bagian belakang bilyet deposito miliknya. Dengan demikian deposan secara sadar telah melepaskan hak istimewanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUHPer. Agar perjanjian (pokok dan tambahan) tidak Batal Demi Hukum karena melanggar ketentuan tentang Klausula Baku, maka pihak bank harus dapat memberikan penjelasan kepada konsumen (debitur maupun deposan) terkait resiko – resiko kredit yang dimaksud.]]>
<![CDATA[DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DARI USAHA PETERNAKAN AYAM DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA CANDIREJO MOJOTENGAH WONOSOBO ]]>
<![CDATA[Andi Purnama]]>;
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v18i1.7191
<![CDATA[Chicken Ranch venture is a business that is environmentally friendly and efficient, the management of maintenance, cage, and the handling of waste should always be considered. But the farm that stood in the village of Wonosobo Mojotengah Candirejo not in accordance with the applicable rules on the farm, a location close to settlements and ignore the handling of waste and effort. .This Method approach used in this study is the sociological juridical approach. To approach the problem in this study the author uses descriptive analytical research specifications. The collection of data through primary data and secondary data. Methods of presenting data in research conducted in a descriptive way. The analysis used in this thesis is qualitative. The results showed that (1) Overview of the Business Environment Poultry in the village of Wonosobo Mojotengah Candirejo terms of Environmental Aspects, regulated by Law No. Law No. 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health and Licensing Guidance And Business Registration Ranch, which states that the livestock company and certain parties who seek cattle to scale certain businesses are obliged to follow the procedures for aquaculture animals is not well with disturbing public order in accordance with the guidelines set by the minister in addition to the licensing process must be approved by the farm community about the location where the livestock business to be established. (2) An environmental impact arising from the chicken farm that is a negative impact in the form of environmental pollution, odor, chicken health while the positive impact chicken farm can boost the empowerment of local communities. Thus in maintaining farm Candirejo Mojotengah Wonosobo should implement procedures Efforts Environmental Sustainability and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL) if the procedure Efforts Environmental Sustainability and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL) is not implemented then it will be penalized environmental law in this case will be in wear business license revoked.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) YANG DILAKUKAN OLEH BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG ]]>
<![CDATA[Andre Iswan Jatmiko]]>;
<![CDATA[Rochmani Rochmani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v18i1.7192
<![CDATA[Communities with lower levels of well-being tend to disregard the norms or rules of the applicable law. Seeing these conditions to meet the needs of a tendency to use all means so that these needs can be met. Of the ways used there is a violation and does not violate the norms hukum.Salah a form of crime that often occurs in the community is a criminal offense committed by a robber. Robber or in legal terms is theft with violence. The term phenomenon begal legislation criminal penalties stipulated in Article 365 CriminalCode. The problem according to the author in this study is how countermeasures against the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the jurisdiction Polrestabes Semarang and obstacles faced by the police in combating the criminal acts of theft by weighting (nozzle) conducted by begal in Semarang Polrestabes jurisdictions as well as efforts to overcome the problems. The method used in this research is sociological juridical is an approach that uses the principles and legal principles derived from the rules written, sociological is an approach that aims to clarify the real situation in society towards the issues examined in other words give meaning important on the steps of observation. The use of sociological juridical methods conducted by the researchers is not only based on laws and legal provisions relating to countermeasures against acts pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang. The results showed that the prevention of the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang, namely by attempts non penal or preventive such as by making banners that contain extension or an appeal to the people to always remember safety self-owned assets, and outreach to the community. Efforts penal or repressive efforts undertaken by performing operations that continuously patrol Eagle Team Anti robber, Razia vehicle at night, arrest the perpetrators, and take action-action firmly against the perpetrators under criminal law. The obstacles faced by the police in response to acts of pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang. Barriers that are internal police investigators is the lack of personnel, so that the number of police investigators are not proportional to the number of population in a large area. Furthermore, the operational funds are extremely limited. Barriers that are external, namely a less litigious society, people with low education, people are less concerned with environmental safety.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ferlinda Ayu Oktafila]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v18i1.7193
<![CDATA[In Indonesia, there has been no unification or no entity which regulates adoption. Fostering or adoption is still causing problems for communities and governments. Not only in terms of the appointment, but also the problem of the division of property of the adoptive parents. Based on this, the authors raised the title "Judicial Review was borrowed against Children Raise In The Compilation of Islamic Law (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg)".The formulation of the problem of legal writing this study is (1) How was borrowed Against Judicial Review Adopted In KHI (Compilation of Islamic Law)? (2) How does the provision of the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number : 029 / Pdt.G/ 2014 / PTA.Smg? This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research, the research aims to describe the legal review inheritance rights of adopted children according to Islamic Law Compilation (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg). Besides, in this study, the authors used secondary data consisting of secondary law and primary legal materials. How to collect data through library research. Library method is done by examining the primary legal materials, and secondary on granting was borrowed against adopted children. Research results obtained are based on a review of juridical was borrowed against the adopted child in Compilation of Islamic Law, a foster child who did not inherit from his adoptive parents can get the name of administration, where the provision of children's lift can be done through was borrowed, as stated in Article 209 KHI , Giving the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg namely, the adopted child can receive inheritance from her adoptive parents or heir through "was borrowed" a maximum the amount of 1/3 (one third) part of the overall property adoptive parents as article 209 Compilation of Islamic Law in Indonesia, with the proviso is not an heir and has not received agrant.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN PADA BPR WELERI MAKMUR SEMARANG ]]>
<![CDATA[Adi Suliantoro]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Stikubank ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dh.v18i1.7194
<![CDATA[Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit dengan jaminan fidusia. Penyerahan jaminan fidusia tersebut dilaksanakan secara Constitutum Prossessorium, yang artinya, penyerahan ” hak milik ” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Polemik yang terjadi pada masyarakat adalah saat proses kredit terjadi BPKB yang dijadikan jaminan fidusia dalam kredit tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Jalan ini ditempuh guna mendapat proses pencairan kredit yang cepat atau alih-alih sudah menjadi pelanggan lama atau menjadi prioritas pada lembaga pembiayaan tersebut. Maka pada prakteknya dilapangan para penerima fidusia sering kali menemui kesulitan dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dipegangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, mengetahui eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang dilakukan oleh kreditur jika debitur wanprestasi, dan mengetahui yang dialami debitur dan kreditur atas eksekusi yang dilakukan atas akta fidusia yang tidak didaftarkan dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data adalah data sekunder dan primer dari wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Akibat hukum apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat, sehingga tidak akan dianggap sah atau sering dikatakan sebagai akta di bawah tangan. Penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (ex officio) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. Hambatan yang timbul akibat eksekusi yang dilakukan akibat fidusia yang tidak didaftarkan adalah objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia dan nilai objek jaminan fidusia berubah. Akibat kalau di eksekusi tanpa didaftarkan adalah dapat dikenakan sanksi pidana perampasan dan mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.]]>
