Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14, No 2 (2019): December"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Nurahman, Adiansyah]]>;
<![CDATA[Soponyono, Eko]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17596
<![CDATA[Konsep keseimbangan menjadi ide pembaharuan dalam hukum pidana saat ini. KUHP yang berlaku selama ini masih belum mampu memberikan keadilan dikarenakan masih berorientasi pada nilai-nilai hukum kolonial, belum bersumber pada Pancasila. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal dengan pendekatan perundangan serta pendekatan konsep. Pada akhirnya, dalam memaknai hukum yang berkeadilan harus memiliki konsep keseimbangan yang diharapkan mampu menjadi solusi. Asas keseimbangan dalam tujuan pemidanaan adalah untuk membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, disamping itu juga bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.The concept of balance is a renewal idea in the current criminal law. The Criminal Code that has been in force so far has not been able to provide justice because it is still oriented to the values of colonial law, not yet based on Pancasila. This research is legal research using the type of doctrinal research with the legislative approach and the conceptual approach. In the end, in interpreting the law with justice, it must have a concept of balance that expected to be a solution. The principle of balance in the goal of punishment is to foster the perpetrators and free the guilty while also aiming to prevent criminal offenses by enforcing the law, resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of peace in society.]]>
<![CDATA[Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Irwanti, Kartika]]>;
<![CDATA[Sitoresmi, Anggit Sinar]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.16902
<![CDATA[Menghindari terjadinya putusan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana pembayaran utang   yang selanjutnya mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang kepada para kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pedekatan kasus (case approach). Hasil dan Pembahasan adalah PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dikabulkan dan telah berada dalam PKPU Sementara selama 45 hari, dan rencana perdamaian dan PKPU Tetap disetujui oleh kreditor maka pengadilan niaga menetapkan PKPU Tetap selama 30 hari. Rencana perdamaian disetujui akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian dan PKPU demi hukum berakhir dan debitor atau pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).Prevent the incidence of bankruptcy decisions by a court of a judicial decisions to be fixed set of laws , it will be done a legal remedy that can be menyeimbangi the availability and function of bankruptcy it self , namely by doing suspension of debt payment obligation (PKPU). In which cannot estimate that he did not be able to continue their pay its debts they fall time and can charged , any PKPU with a view to propose plans payment of a debt with a view to propose plans peace which includes bid payment wholly or in part debt to creditors. Research methods that were used of these tests are research methodology of juridical law normative , the approach that was used with our research law is the statute approach , and case approach .The results and of discussion to be addressed is pkpu that had been requested by the applicant for pkpu granted to you has been in pkpu in it 45 the day , and the plan of just and peaceful society and that it should remain consistent pkpu firm assets as agreed on by a creditor so the commercial court shall at reach an agreement on fixing pkpu a perpetual 30 the day .The home grown peace plan accepted by the bank if as a result of law that were brought about is legalize the peace agreement and pkpu for the sake of law had ended and debitor or an applicant pkpu to pay the legal costs as much as Rp 1.427.000 ( one million four hundred twenty seven rupiah thousands to ) .]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Barang atau Jasa Online yang Menyesatkan ]]>
<![CDATA[Suud, Aghia Khumaesi]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.19809
<![CDATA[Perkembangan media massa cetak dan elektronik yang cepat pada saat ini telah dijadikan sarana yang sangat tepat bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dihasilkannya kepada masyarakat luas. Dengan kebebasan tersebut, tidak lantas membuat para pelaku usaha periklanan membuat iklan yang bersifat menyesatkan, membiasakan dan membahayakan para penggunanya. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pentingnya pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online dengan benar, yakni kualifikasi barang dan jasa harus sesuai dengan aslinya. Karena di era digital ini, banyak konsumen yang tertipu. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena itu, pelaku usaha tidak bisa memasarkan barang dan/jasa dengan sewenang-wenang dan konsumen tidak dirugikan dan terlindungi untuk dapat membeli barang dan/atau jasa online dengan aman.The rapid development of print and electronic mass media at this time has become a very appropriate tool for business people to introduce the products and services they produce to the wider community. With this freedom, it does not necessarily make the advertising business actors make advertisements that are misleading, refract and endanger their users. Through a normative juridical approach, this paper explains the importance of business actors to market their products online correctly, namely the qualifications of goods and services must be in accordance with the original. Because in this digital era, many consumers are deceived. This paper also explains how consumer protection is regulated in the Consumer Protection Act. Therefore, business actors cannot market goods and / services arbitrarily and consumers are not harmed and protected to be able to buy goods and/or services online safely.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Kebijakan Reklamasi Pantai yang Berkeadilan Sosial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Santi Dewi, I Gusti Ayu Gangga]]>;
<![CDATA[Turisno, Bambang Eko]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.20622
<![CDATA[Potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia dilakukan dengan mengali sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pengelolaan pesisir untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan laut dan pesisir pantai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sehingga kewenangan dan pengawasan dari pemerintah daerah berkurang. Hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat pesisir.Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi lahan reklamasi pantai di Indonesia yang berkelanjutan dan merekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan. Penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam ranah pendekatan Social Legal. Di dalam hal ini terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek legal research, yakni obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm†dan socio research, yaitu digunakannya metode dan teori teori ilmu sosial tentang hukum.Hasil penelitian bahwa potensi lahan reklamasi pantai sebagian besar adalah untuk pengembangan usaha dan kawasan wisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Rekonstruksi kebijakan reklamasi pantai yang berkeadilan sosial di Indonesia dilakukan dengan merekonstruksi nilai kebijakan berupa pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara genuine dan merekonstruksi hukum kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. The potential of coastal reclamation land in Indonesia is done by multiplying natural resources and human resources for coastal management for the welfare of the surrounding community. Since the enactment of Law Number 32 Year 2014 concerning Regional Government, the authority of the sea and the coast has become the authority of the Provincial Government, so that the authority and supervision of the regional government is reduced. This is very influential for the lives of coastal communities.The aim of the study was to determine the potential of coastal reclamation land in Indonesia that is sustainable and to reconstruct a fair coastal reclamation policy. This research can broadly be grouped into the realm of the Social Legal approach. In this case there are two aspects of research, namely the legal research aspect, namely the object of research that still exists in the form of law in the sense of “norm†and social research, namely the use of methods and theories of social science theory about law.Based on the results of the study that the potential of coastal reclamation land is mostly for business development and tourist areas for the welfare of the surrounding community. Reconstruction of the coastal justice social reclamation policy in Indonesia is done by reconstructing the value of policies in the form of policy that involves the community genuinely and reconstructing the prevailing legal policy regulations.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik ]]>
<![CDATA[Sitoresmi, Anggit Sinar]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17212
<![CDATA[Crime is an act that violates the prohibitions set out in the rule of law, and does not fulfill or go against the orders set out in the rules of law that apply in society. For human interests to be protected, laws must be implemented in accordance with applicable regulations. However, there are often violations of the law, even at the level of law enforcement officials themselves. The Criminal Procedure Code does not explicitly regulate sanctions for law enforcement officials who commit violence or other practices that violate the provisions therein. The method used is juridical normative to explain sanctions for law enforcement officers who violate the Criminal Procedure Code in dealing with crime.Crime is a prohibition set out in the rule of law, and is not in accordance with the orders set out in the rule of law that applies in society. For human interests to be protected, laws must be applied in accordance with applicable regulations. However, various lawsuits were dropped, even at the level of law enforcement itself. The Criminal Procedure Code (Indonesian : KUHAP)does not emphasize sanctions for law enforcement officials who commit violent practices or other practices that conflict with the provisions therein. The purpose of this study is to study law enforcement sanctions that are against the Criminal Procedure Code (KUHAP) in dealing with crime.]]>
<![CDATA[Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk Melindungi Toko Kelontong ]]>
<![CDATA[Zarkassi, Heyder Lutfi]]>;
<![CDATA[Ispriyarso, Budi]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17704
<![CDATA[Pasar ritel pada prinsipnya dapat diartikan sebagai tempat usaha yang didalamnya terdapat mekanisme antara pedagang eceran dengan konsumen akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan. Menurut perkembangannya, pasar ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional Pasar ritel modern,didalamnya terdapat sebuah tugas pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,yang nantinya pengawasan ini dapat menjaga eksistensi dari warung kelontong yang mulai kalah dengan minimarket modern]]>
<![CDATA[Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Daud, Brian Septiadi]]>;
<![CDATA[Jaya, Nyoman Serikat Putra]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.21044
<![CDATA[Penyelesaian masalah Hak Asasi Masnusia (HAM) masa lalu merupakan proses dimana pelaku pelanggaran HAM diadili demi terciptanya keadilan secara hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang dalam penyelesaian HAM masa lalu dan rekonsiliasi nasional di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan, bahwa penyelesaian HAM masa lalu dilakukan melalui tiga model penyelesaian, yaitu to forget and to forgive (melupakan dan memaafkan; artinya, tidak ada pengadilan dan lupakan masa lalu). Selanjutnya adalah“never to forget, never to forgiveâ€Â, (tidak melupakan dan tidak memaafkan). Artinya, peristiwa masa lalu akan tetap diproses secara hukum. Terakhir adalah never to forget but to forgive†(tidak melupakan, tetapi kemudian memaafkan. Artinya, ungkapkan terlebih dulu, sampaikan kebenaran, kemudian ampuni). Penyelesaian model ini merupakan bentuk kompromi.The resolution of the problem of Human Rights (HAM) in the past is a process in which perpetrators of human rights violations are tried for the creation of legal and social justice. This study aims to analyze the background in the past settlement of human rights and national reconciliation in Indonesia. The results of this study indicate that the settlement of past human rights is carried out through three settlement models, namely to forget and to forgive (meaning there is no trial and forget the past). Next is “never to forget, never to forgive†(meaning that is, past events will still be processed legally). Finally, never to forget but to forgive â€Â(meaning that is, express first, convey the truth, then forgive). Completion of this model is a form of compromise. ]]>
<![CDATA[Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.16902
<![CDATA[Menghindari terjadinya putusan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Debitor yang tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana pembayaran utang   yang selanjutnya mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang kepada para kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pedekatan kasus (case approach). Hasil dan Pembahasan adalah PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dikabulkan dan telah berada dalam PKPU Sementara selama 45 hari, dan rencana perdamaian dan PKPU Tetap disetujui oleh kreditor maka pengadilan niaga menetapkan PKPU Tetap selama 30 hari. Rencana perdamaian disetujui akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian dan PKPU demi hukum berakhir dan debitor atau pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).Prevent the incidence of bankruptcy decisions by a court of a judicial decisions to be fixed set of laws , it will be done a legal remedy that can be menyeimbangi the availability and function of bankruptcy it self , namely by doing suspension of debt payment obligation (PKPU). In which cannot estimate that he did not be able to continue their pay its debts they fall time and can charged , any PKPU with a view to propose plans payment of a debt with a view to propose plans peace which includes bid payment wholly or in part debt to creditors. Research methods that were used of these tests are research methodology of juridical law normative , the approach that was used with our research law is the statute approach , and case approach .The results and of discussion to be addressed is pkpu that had been requested by the applicant for pkpu granted to you has been in pkpu in it 45 the day , and the plan of just and peaceful society and that it should remain consistent pkpu firm assets as agreed on by a creditor so the commercial court shall at reach an agreement on fixing pkpu a perpetual 30 the day .The home grown peace plan accepted by the bank if as a result of law that were brought about is legalize the peace agreement and pkpu for the sake of law had ended and debitor or an applicant pkpu to pay the legal costs as much as Rp 1.427.000 ( one million four hundred twenty seven rupiah thousands to ) .]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Barang atau Jasa Online yang Menyesatkan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.19809
<![CDATA[Perkembangan media massa cetak dan elektronik yang cepat pada saat ini telah dijadikan sarana yang sangat tepat bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dihasilkannya kepada masyarakat luas. Dengan kebebasan tersebut, tidak lantas membuat para pelaku usaha periklanan membuat iklan yang bersifat menyesatkan, membiasakan dan membahayakan para penggunanya. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pentingnya pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online dengan benar, yakni kualifikasi barang dan jasa harus sesuai dengan aslinya. Karena di era digital ini, banyak konsumen yang tertipu. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena itu, pelaku usaha tidak bisa memasarkan barang dan/jasa dengan sewenang-wenang dan konsumen tidak dirugikan dan terlindungi untuk dapat membeli barang dan/atau jasa online dengan aman.The rapid development of print and electronic mass media at this time has become a very appropriate tool for business people to introduce the products and services they produce to the wider community. With this freedom, it does not necessarily make the advertising business actors make advertisements that are misleading, refract and endanger their users. Through a normative juridical approach, this paper explains the importance of business actors to market their products online correctly, namely the qualifications of goods and services must be in accordance with the original. Because in this digital era, many consumers are deceived. This paper also explains how consumer protection is regulated in the Consumer Protection Act. Therefore, business actors cannot market goods and / services arbitrarily and consumers are not harmed and protected to be able to buy goods and/or services online safely.]]>
<![CDATA[Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap Minimarket Modern untuk Melindungi Toko Kelontong ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17704
<![CDATA[Pasar ritel pada prinsipnya dapat diartikan sebagai tempat usaha yang didalamnya terdapat mekanisme antara pedagang eceran dengan konsumen akhir atas barang-barang tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan. Menurut perkembangannya, pasar ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional Pasar ritel modern,didalamnya terdapat sebuah tugas pengawasan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,yang nantinya pengawasan ini dapat menjaga eksistensi dari warung kelontong yang mulai kalah dengan minimarket modern]]>
