Articles
620 Documents
<![CDATA[Historisitas Hukum Kewarisan Islam Perspektif David S. Powers dan Implementasinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rohidin Rohidin]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 1 (2019): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v14i1.18954
<![CDATA[Artikel ini memiliki fokus terhadap studi David S. Powers tentang hukum kewarisan Islam dan implementasinya di dunia muslim. Sebagai studi kasus, penulis mengangkat topik materi hukum kewarisan Islam yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu tesis yang dihasilkan Powers dari studinya mengatakan bahwa masyarakat muslim saat ini sebenarnya tidak memiliki pembacaan dan pemahaman yang tepat atas beberapa ayat al-Qur’an dan hadis atau sistem waris yang diterima oleh Nabi Muhammad. Apa yang dikonsepsikan dan dilakukan oleh masyarakat muslim berkaitan dengan kewarisan pada dasarnya merupakan buah dari dialektika antara aturan kewarisan dalam al-Qur’an dan hadis dengan realitas sejarah itu sendiri yang disebut farÄÂ’iá¸Â. Demikian halnya dengan KHI, materi-materi hukum yang termaktub dalam pasal per pasalnya jamak yang tidak sejalan dengan realitas redaksional teks al-Qur’an maupun hadis. Materi-materi hukum dalam KHI jamak didasarkan pada farÄÂ’iá¸Â, yang sudah barang tentu syarat dengan dinamika kesejarahan. Oleh sebab itu, KHI tidak lagi dapat menjawab problem-problem kontemporer yang terus berkembang.]]>
<![CDATA[Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Asssesment dalam Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2386
<![CDATA[Kelompok rentan KDRT Pesisir Kabupaten Tegal dihadapkan pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis sebagai kebutuhan dasar.  layak dalam pemberdayaan perempuan dan anak untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Need assssment ini berbasis pada pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis anak dan perempuan. Model pemberdayaan yang efektif dengan menggunakan kerjasama secara sinergis antar komponen masyarakat dan pemerintah, organisasi negara untuk memberdayakan mereka. Maka model pemberdayaan  yang efektif dan efisien adalah dengan menggunakan pengembangan pendidikan pemberdayaan perempuan berperspektif hukum dengan life skill yang berbasis pada need assesment pada masyarakat miskin, perempuan  nelayan, perempuan buruh petani, buruh melati, buruh melonco lombok. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan kelompok rentan KDRT anak dan perempuan adalah kendala kemiskinan yang disebabkan oleh kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, serta ketidak mandirian perempuan karena tidak berpendidikan serta masyarakat yang belum secara sinergis melakukan pemberdayan terhadap mereka. Vulnerable groups of domestic violence in the area of Tegal Regency coastal faced inability to meet the practical needs and strategic as basic needs. Feasible within the empowerment of women and children to create justice and gender equality. The need assessment is based on practical and strategic needs of children and women. This research aims to analyze the suitable model of vulnerable groups empowering which is based on their needs. The data used are primary and secondary. The analyze is using qualitative technic. The result of this research shows that effective empowerment model is using a synergistic cooperation between the components of society and government, state organizations to empower them. The model of empowerment that effectively and efficiently used is the educational development of the legal perspective of women’s empowerment with life skill needs assessment based on the poor, women fishers, women’s unions of farmers, laborers jasmine, lombok melonco workers. Constraints faced in empowering vulnerable groups of children of domestic violence and women’s poverty is caused by the constraints of structural poverty and cultural poverty, and lack of female mandirian because people are not educated and do not in synergy towards their empowerment.]]>
<![CDATA[Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD NRI 1945 ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9926
<![CDATA[Kendati paham konstitusionalisme diterima sebagai konsep pembatasan kekuasaan secara universal, namun dalam praktik di suatu negara memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik paham konstitusionalisme di Indonesia khususnya pasca amandemen UUD NRI 1945. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana praktik kultur paham konstitusionalisme di Indonesia ?. kedua, bagaimana Aktualisasi Paham konstitusionalisme dalam konstitusi pasca amandemen UUD 1945?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kultur konstitusionalisme pada dasarnya sudah tumbuh sejak kemerdekaan yang ditandai dengan adanya maklumat Wakil Presiden Nomor X dan pengalih-fungsikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun dalam perkembangannya harus kandas dengan dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 yang menandai lahirnya otoritarianisme. Kedua, aktualisasi paham konstitusionalisme dalam konstitusi pasca amandemen UUD 1945 semakin mendapatkan tempatnya tatkala diubahnya Pasal 1 ayat (2). Perubahan ini berarti mengakui prinsip check and balances sebagai pembatasan antar kekuasaan antar cabang kekuasaan. Selain itu juga adanya penegasa Negara Hukum dalam Pasal 1 ayat (3). ]]>
<![CDATA[Proses Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan di Kabupaten Semarang ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2367
<![CDATA[Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses  pelaksanaan pengadaan  tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Lingkar Ambarawa pada tahun 2008 serta untuk mengetahui proses penetapan besaran ganti kerugian terhadap warga yang terkena proyek Jalan Lingkar Ambarawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini bersifat sebagai penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive non random sampling. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, sedang data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan dapat membantu menganalisa. Analisa data yang dipergunakan oleh penulis adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pembangunan Jalan lingkar Ambarawa Kabupaten Semarang tahun 2008 merupakan pengadaan tanah berskala kecil karena membutuhkan lahan yang kurang dari 1 hektar (6.732 M2), akan tetapi dengan adanya Panitia Pengadaan Tanah dapat diketahui bahwa mengggunakan ketentuan pengadaan tanah untuk skala besar. Objectives to be achieved in this study is to investigate the implementation process of land acquisition for development purposes Ambarawa Ring Road in 2008 and to learn about the process of determining the amount of compensation to residents affected by Ambarawa Ring Road project. The method used is the method of Juridical Empirical approach. This study is a descriptive analytical study. In this study the determination of the sample is done by non-random purposive sampling. Primary data obtained by conducting in-depth interviews, secondary data are materials that have the binding force of law and can help to analyze. Analysis of data used by the authors is qualitative. The results showed that the implementation of land acquisition for public purposes for the construction of ring road Ambarawa Semarang District in 2008 is a small-scale land acquisition because it requires less land than 1 hectare (6732 M2), but with the Land Acquisition Committee to note that use traditional procurement provisions ground for a large scale.]]>
<![CDATA[Clinical Legal Education in the Legal Aid Institution Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12537
<![CDATA[Pendidikan hukum klinis di Fakultas Hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan reguler di luar kurikulum. Beberapa kampus menerapkan metode CLE sebagai mata kuliah wajib dan ada yang diterapkan di mata kuliah penunjang. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung mengembangkan CLE melalui kegiatan reguler yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman--sebagai bentuk komitmen terhadap pengabdian masyarakat oleh para mahasiswa yang terlibat dalam program CLE. Artikel ini membahas tentang aktivitas kegiatan CLE yang dilakukan oleh LBH Pengayom yang diadopsi dari AS dan berkembang pesat di Asia termasuk Indonesia. Analisis juga terkait dengan keuntungan-keuntungan dan hambatan dalam penerapan CLE dalam kurikulum Fakultas Hukum.Clinical legal education in a Faculty of Law can be done through the curriculum or ongoing regular activities outside the curriculum. Many campuses have implemented clinical legal education in the compulsory courses or elective courses. Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) develop it through ongoing routine activities included in the “Pengayoman” Legal Aid Institution (LBH Pengayoman). Various activities in LBH Pengayoman intended to achieve community service in the field of law committed by the students and faculty for approximately. This paper intended to deliver an analysis of activities organized by Legal Aid Institution Pengayoman with clinical legal education that stems from the United States, known in Asia, and growing in Indonesia. The analysis also endeavour to identify a variety of benefits and barriers to clinical legal education through outside the curriculum of the Law Faculty.]]>
<![CDATA[Problematika Pengamanan Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2324
<![CDATA[Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi fokus pembicaraan di dalam masyarakat karena pemberontakkan, perkelahian, pelarian, pembunuhan di dalam Lembaga tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola pengamanan terhadap narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan Tarakan serta bagaimana problematika dalam pengamanan terhadap narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan Tarakan terutama dalam hal Pemenuhan Hak-hak Dasar Narapidana. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dilakukan secara berjenjang dengan pola pengamanan yakni: Maximum Security, Medium Security, Minimum Security. Sedangkan dua problem pokok yang menjadi kendala petugas pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan, yaitu kurangnya aparat/petugas pengamanan baik dari segi kwalitas maupun kwantitas dan berkaitan dengan sarana dan prasarana dimana terjadi over kapasitas isi Lembaga Pemasyarakatan Tarakan sehingga sangat sulit terkait dengan pemenuhan Hak-hak dasar Narapidana tersebut.Security at the prison became the focus of discussion in the community because of rebellion, fight, escape, murder in the Institute. The purpose of this study was to determine how the pattern of protection of prisoners and detainees in prisons Tarakan and how problems in the security of prisoners and detainees in prisons Tarakan especially in terms of fulfillment of Fundamental Rights Prisoners. This research is empirical juridical. The results of this study indicate that the pattern of security in prison Tarakan conducted in phases with the security pattern: Maximum Security, Medium Security, Minimum Security. While the two main problem is a constraint guards prisoners in Penitentiary II Class A Tarakan, namely the lack of police / security officers in terms of both quality and quantity, and related infrastructure where there is over-capacity prison Tarakan content so it is hard linked to the fulfillment the basic rights of the inmates.]]>
<![CDATA[Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.24554
<![CDATA[Relasi kekuasaan antar Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selama ini dapat dikatakan selalu mengalami pasang surut. Persoalan ini disebabkan pengaturan kewenangan Wakil Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari kekaburan kewenangan Wakil Presiden serta memberikan rekomendasi ke depan bagaimana seyogyanya kewenangan Presiden dan Wakil Presiden dapat diatur dan dilaksanakan secara proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal berkaitan dengan kewenangan Wakil Presiden. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengoptimalan kewenangan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan mengaturnya di dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang diharapkan dapat membagi secara proporsional kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, diharapkan supaya pengaturan Kewenangan Wakil Presiden diatur secara pasti dalam aturan hukum supaya tidak tergantung pada praktik ketatanegaraan serta faktor non hukum, yaitu faktor politik. Mengingat pentingnya fungsi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia maka alangkah baiknya, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang mengatur mengenai pembagian wewenang antar Presiden dan Wakil Presiden segera dibentuk. The power relations between the President and Vice President in the Indonesian constitutional system so far can be agreed to always overcome the ups and downs. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is unclear. This study aims to analyze the juridical implications of the obscurity of the Vice President’s authority and give approval to the front regarding the authority of the President and Vice President to be able to regulate and implement proportionality. This research is a normative legal research with primary legal material in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and secondary legal material containing books and journal articles about the authority of the president’s representative. From this research it can be concluded that optimizing the authority of the Vice President can be done with a license in the Law on Presidential Institutions which is expected to allocate proportional authority to the powers of the President and Vice President. Therefore, it is hoped that the Vice President’s licensing can be regulated in regulating legislation not dependent on state administration and non-legal factors, namely political factors. Considering the importance of the function of the Vice President in the constitutional system of the Republic of Indonesia, it would be nice, the Law on Presidential Institutions governing the distribution of powers between the President and the Vice President was immediately formed.]]>
<![CDATA[Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara pada Pemilu Legislatif 2014 ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4197
<![CDATA[Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan salah satu parameter dari kemajuan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2014 dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak Suara dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan meningkat di bandingkan pada Pemilu Legislatif 2009, dari 67% menjadi 69%. Dalam memilih suatu Parpol masyarakat memilih bukan karena fanatik pada suatu Parpol, akan tetapi karena melihat dari prestasi dan kinerja dari tokoh-tokoh atau anggota yang berada pada suatu Parpol. Tingginya masyarakat urban di Kecamatan Godong juga menjadi penyebab tingginya angka golput. Golput Merupakan hak asasi manusia, tetapi jika masyarakat tidak dapat memilih karena tidak terdatar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan suatu pelanggaran HAM, karena telah menghilangkan hak politik sebagai warga Negara yang berhak untuk memilihSimpulan dari penelitian ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sedikit meningkat jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009. People participation in the generale election is a parameter of the democracy development. This research is intended to analyze the people participation in the 2014 election by taking case in the Godong subdistrict, Grobogan Regency, Central Jawva. The results showed that the rate of Public Participation in the Use of Voting Rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan this time slightly increased in comparison to the legislative elections in 2009, from 67% to 69%. In choosing a political party because the people chose not fanatical on a political party, but as seen from the achievements and performance of the leaders or members who are in a political party. The high urban communities in the District Godong also be the cause of the high rate of abstention. An abstention human rights, but if the people can not vote because not registered as Permanent Voters List is a violation of human rights, as has removed political rights as citizens are entitled to vote. Conclusions of this study is the level of community participation in the use of voting rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan slightly increased when compared to the 2009 legislative elections.]]>
<![CDATA[Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber ]]>
<![CDATA[Go Lisanawati]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2852
<![CDATA[Salah satu macam kejahatan yang berkembang pesat dewasa ini adalah kejahatan yang dilakukan secara elektronik, atau yang dikenal sebagai kejahatan siber. Kejahatan ini beragam bentuknya. Kehadiran Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Masalah kekerasan yang terjadi melalui online secara fakta menimbulkan permasalahan bagi perempuan. Masalah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam dimensi kejahatan siber harus didesiminasikan kepada setiap orang, terlebih khusus kepada perempuan. Untuk itu setiap orang, khususnya dalam hal ini adalah perempuan, perlu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang baik tentang dampak kejahatan siber, dan potensi munculnya perempuan sebagai korban dari kejahatan tersebut, misalnya cyberstalking dan cyberpornography. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan perempuan mendapatkan hak-haknya secara maksimal, khususnya yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan dan kebebasan mengemukakan pendapatnya. One of the recent crimes which rapidly increase is crime which done through electronic means as known as cybercrime, in various forms. Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transacation, as an exist law, prohibit criminal acts related with electronic information and transaction. In fact, violences through online medium is occuring problem for women. Therefor the prevention of the violence against women in cyber crime perspectives shall be disseminated to everybody, especially to women. Women shall aware with the impact of cyber crime and women as potential victims of cyber crime, such as cyberstalking and cyberpornography. Through education about the potential harm of cyber crime, it is wish that women can gain their rights maximized, especially in related with the rights of education and freedom of thought.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kriminologis Kekerasan Seksual Tahanan Perempuan di Kantor Kepolisian ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.13403
<![CDATA[Kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan masih sering terjadi di beberapa kantor kepolisian diantaranya di Markas Kepolisian Sektor Kota Wajo, Markas Kepolisian Resor Poso dan Markas Kepolisian Resor Kota Jayapura. Pelakunya ternyata tidak hanya dilakukan oleh tahanan laki-laki saja namun ditemui juga bahwa aparat petugas kepolisian turut menjadi pelakunya. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan diantaranya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di dalam kantor kepolisian dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap tahanan perempuan khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam tahanan kantor kepolisian. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kasus kekerasan seksual ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya seperti faktor kejiwaan, kebutuhan biologis dan moral dari para si pelaku itu sendiri sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya kesempatan yang didapat oleh pelaku seperti kelalaian/lemahnya penjagaan yang dilakukan oleh aparat petugas kepolisian dan faktor letak ruang sel tahanan laki-laki dan perempuan yang berada pada posisi berdekatan. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual tersebut, maka diperlukan adanya suatu upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga kepolisian yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana penahanan di kantor kepolisian dan memperketat pengawasan atau penjagaan tahanan.Cases of sexual violence against female detainees are still common in several police stations such as at the Wajo City Police Station, Poso City Police Station and Jayapura City Police Station. The crimes are not committed by male detainees only but also by the police officers. Hence arise some problems what are the factors that become the cause of sexual violence against female detainees in police stations and what kind of remedy that can be taken as a form of legal protection towards female detainees particularly the victims of sexual violence at the police station. From the results of research by the author, cases of sexual violence against female detainees are caused by internal and external factors. Internal factors such as psychological factors, biological needs and moral of the offender itself, while external factors are the opportunities gained by actors such as omission or lack of security of the police officers and the location between male and female cell at the adjacent position. To prevent and combat sexual violence against female detainees, it is necessary to have an effort that must be undertaken by the government and police agencies such as improving the facilities and infrastructure of the detention center at the police station and tighten the supervision or security of detainess. ]]>
