cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 38   39   40   41   42 
Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum Ketut Sari Adnyani
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.5037

Abstract

Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut mekala-kalaan yang dipimpin Pinandita. Hal ini selaras dengan ketentuan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum adat ditegaskan bahwa sistem perkawinan nyentana yang diidentikkan dengan bentuk perkawinan matriarki secara realita mengacu ke arah sistem pewarisan lempeng ke purusa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di tengah bentuk perkawinan matriarki yang berkembang, pada kenyataannya masyarakat Bali masih menganut bentuk perkawinan patriarki. dengan sistem pewarisan purusa yang selama ini berlaku, namun diperlukan model formulasi bentuk perkawinan parental (Pada Gelahang) sebagai sebuah alternatif kebijakan di bidang perkawinan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan perlakuan terhadap kedua belah pihak baik purusa (laki-laki) maupun predana (perempuan).In Hindu Bali customs, marriage is generally done through a religious ceremony called Mekala kalaan led Pinandita. This is consistent with the provisions of Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. In customary law asserted that the married system nyentana identified with forms of marriage matriarki in reality refers to the direction of the inheritance system plates to Purusa. The results of this study showed that in the middle of matriarki growing form of marriage, in fact Balinese people still embrace patriarchal forms of marriage. with Purusa inheritance system which has been in force, but they take the model formulation parental forms of marriage (In Gelahang) as an alternative policy in the field of marriage is to consider aspects of the treatment of the balance of the two sides both purusa (male) and Predana (female).
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Barang atau Jasa Online yang Menyesatkan
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.19809

Abstract

Perkembangan media massa cetak dan elektronik yang cepat pada saat ini telah dijadikan sarana yang sangat tepat bagi para pelaku usaha untuk memperkenalkan produk dan jasa yang dihasilkannya kepada masyarakat luas. Dengan kebebasan tersebut, tidak lantas membuat para pelaku usaha periklanan membuat iklan yang bersifat menyesatkan, membiasakan dan membahayakan para penggunanya. Melalui pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pentingnya pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara online dengan benar, yakni kualifikasi barang dan jasa harus sesuai dengan aslinya. Karena di era digital ini, banyak konsumen yang tertipu. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena itu, pelaku usaha tidak bisa memasarkan barang dan/jasa dengan sewenang-wenang dan konsumen tidak dirugikan dan terlindungi untuk dapat membeli barang dan/atau jasa online dengan aman.The rapid development of print and electronic mass media at this time has become a very appropriate tool for business people to introduce the products and services they produce to the wider community. With this freedom, it does not necessarily make the advertising business actors make advertisements that are misleading, refract and endanger their users. Through a normative juridical approach, this paper explains the importance of business actors to market their products online correctly, namely the qualifications of goods and services must be in accordance with the original. Because in this digital era, many consumers are deceived. This paper also explains how consumer protection is regulated in the Consumer Protection Act. Therefore, business actors cannot market goods and / services arbitrarily and consumers are not harmed and protected to be able to buy goods and/or services online safely.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua I Gusti Ayu Purnamawati
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3002

Abstract

Upaya efektivitas sumber-sumber pendapatannya, dimana sumber penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah yang sekaligus merupakan komponen penting penerimaan kas negara dari sektor non migas. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk membangun kembali negara-bangsa Indonesia serta menjadi pendorong kearah keniscayaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  (good governance and clean government). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi, Jenis Pajak dan Penggolongannya untuk Mengukur Kontribusi Parkir Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Buleleng, Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan angket. Responden terdiri atas 15 aparat Pemda, dan 15 masyarakat pemilik kendaraan roda dua yang disasar kebijakan dan pelayanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir kendaraan roda dua memberikan kontribusi pemasukan bagi kas daerah dalam upaya menunjang realisasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Target dan realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2008 yaitu sebesar 96,76%, mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 95,53%, Tahun 2010 (88,25%), kemudian mengalami peningkatan yang sangat baik sehingga mencapai 104,60% pada tahun 2011 dan 126,36% pada tahun 2012. Tingkat efektifitas parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng pada tahun 2008 dan 2009 adalah dikategorikan efektif; tahun 2010 adalah dikategorikan cukup efektif; tahun 2011 dan 2012 adalah dikategorikan sangat efektif. Secara keseluruhan penerimaan retribusi parkir kendaraan roda dua di Kabupaten Buleleng tahun 2008-2012 menggambarkan kinerja yang baik. Efforts of local governments in increasing revenue is to increase the efficiency and effectiveness of their sources of income, where the greatest source of revenue comes from taxes and levies sectors which constitute an important component of the state in cash receipts from non-oil sector. Decentralization and local autonomy may be used as a way to rebuild the Indonesian nation-state as well as the necessity to drive towards good governance and clean. This study aims to determine the function, type and classification for Measuring Tax Contributions Parking Two-Wheel Vehicles in Buleleng, Bali. The data used in this study are primary and secondary data. The data analysis using qualitative and quantitative descriptive analysis. The technique of collecting data using questionnaires and questionnaires. Respondents consisted of 15 local government officials, and 15 public two-wheeled vehicle owners being targeted policies and services. The results show that an effort to support the realization of sustainable regional development. Target and actual revenue Buleleng Year 2008 in the amount of 96.76%, a decrease in 2009 amounted to 95.53%, in 2010 (88.25%), then increased very well so as to achieve 104.60% in 2011 and 126.36% in 2012. Levels effectiveness of two-wheeler parking in Buleleng Regency in 2008 and 2009 is considered effective; 2010 is considered to be quite effective; 2011 and 2012 were categorized as very effective. Overall acceptance of a two-wheeler parking fees in Buleleng regency from 2008-2012 illustrate good performance.
Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear di Perbatasan Kamboja dan Thailand
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh ASEAN di dalam penyelesaian sengketa antara Kamboja dan Thailand mengenai Kuil Preah Vihear. Cara pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa peluang ASEAN di dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear dapat terlaksana dengan menentang segala penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai di dalam menghadapi sengketa Kuil Preah Vihear dengan berpedoman pada the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) serta Piagam ASEAN serta mendorong kedua negara untuk menyelesaikan sengketa Kuil Preah Vihear melalui mekanisme regional ASEAN dengan cara menempuh jalur diplomasi yang telah dituangkan dalam Piagam ASEAN. Tantangan yang dihadapi oleh ASEAN di dalam penyelesaian sengketa kuil tersebut, ialah larangan mencampuri urusan internal negara anggota lain sehingga membuat ASEAN harus berhati-hati bertindak di dalam sengketa itu. Diharapkan kepada negara anggota ASEAN bersikap lebih fleksibel dalam menerapkan prinsip non-intervensi, agar lebih terbuka atas saran-saran yang diberikan oleh negara sesama anggota ASEAN.This research attempts to analyze the opportunities and challenges of ASEAN to solve the Preah Vihear Temple dispute between Combodia and Thailand. The data was collected through library and literature studies. The result of this research reveals that ASEAN opportunity to solve the temple dispute among parties is accommodated widely by the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) and other ASEAN charters. Through the regional mechanism, ASEAN could encourage both parties to solve the dispute peacefully. On the one hand, the ASEAN challenge to solve the dispute is the existence of non interverence principle to domestic problems. To this situation it is expected that ASEAN members more comfortable to receive the ASEAN principles in solving the dispute as they have had agreed.
Berdamai dengan Para Pencuri (As-Sulhu sebagai Cara Penyelesaian Pencurian di Batang Kumu) Salma Salma; Ritonga Najuddin; Masna Yunita
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.24299

Abstract

Pencurian adalah kejahatan universal dan dihukum berat para pelakunya dalam setiap komunitas masyarakat. Hukum Islam menjelaskan bahwa pencurian termasuk kategori hudud dengan hukuman tertinggi potong tangan. Berbeda dengan Indonesia, pencuri dihukum dengan hukuman penjara dan tertinggi dengan hukuman mati seperti yang dijelaskan dalam pasal 362-367 KUHP. Di wilayah Batang Kumu, Riau kasus pencurian tidak diselesaikan oleh kepolisian tetapi diselesaikan secara adat oleh para tetua dengan mendamaikan kedua pihak dan di dalamnya terlibat kepolisian. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para pencuri, korban pencurian, tetua adat, perwakilan masyarakat dan ulama lokal. Data juga dikumpulkan melalui studi dokumen dan akhirnya data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak kasus pencurian yang terjadi di wilayah Batang Kumu. Pencurian itu dilakukan oleh warga sekitar Batang Kumu, sehingga Kepala Desa mengeluarkan imbauan yang berisi tentang peringatan dan ancaman adat bagi orang yang mencuri. Kasus-kasus pencurian diselesaikan melalui perdamaian dan tetua agama dan adat menjadi mediator atau juru perdamaian antara orang yang mencuri dan korban pencurian serta disaksikan oleh sebagian warga masyarakat. Model perdamaian itu bisa dibenarkan dalam konsep as-sulhu karena pencurian sebagai bagian dari hudud bisa dimaafkan selama kasus itu belum sampai pada pihak berwenang. Uniknya, di antara hukuman adat yang diberikan adalah hukuman kurungan setidaknya selama satu minggu di tahanan kepolisian atas nama pinjaman polisi kepada para tetua adat. Theft is a universal crime and severely punished by the perpetrators in every community. Islamic law explains that the theft is one of the hudud categories with the severest punishment for cutting hand. Meanwhile, in Indonesia, a thief is sentenced to imprisonment, and the severest punishment is a death penalty, as described in articles 362-367 of the Criminal Code (KUHP). In the Batang Kumu area, Riau Province, the theft cases were not resolved by the law but were resolved customarily by reconciling the two parties and involved police institutions. The field research used in-depth interviews with thieves, victims of the theft, religious elders, and community representatives. Data collected through document studies. The results showed that there were a quite number of theft cases occurred in the Batang Kumu area. The theft was carried out by residents around Batang Kumu, so the village head issued an appeal containing warnings and common threats for theft. The theft cases resolved peacefully. Religious and customary elders have become mediators or peacekeepers between victims and the thief (s). Some people of the community witnessed the reconciliations. The model of reconciliation justified as a sulhu concept.  Theft is part of hudud, and forgiven is possible as long as it has not reached the police office yet. Uniquely, one of the customary punishments which sentence of imprisonment at least one week in police custody in the name of a police loan to the traditional elders.
Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4952

Abstract

Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dilakukan agar menjadi jelas dan memberi kepastian hukum. Dengan keluarnya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka diperlukan penyelarasan dan penyesuaian atas peraturan peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa dibidang hokum dibedakan atas jenis perkaranya. Pengadilan umum memutus perkara dibidang perdata dan hokum pidana. Seangkan PTUN memutus perkara gugatan terhadapa perbuatan hokum pemerintah. Adapun penerapan prinsip-prinsip good governance dan AAUPB memiliki persamaan dan perbedaan, yang antara keduanya saling memiliki hubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai hukum.Management of the administration and testing of state administrative decisions made in order to become clear and provide legal certainty. With the issuance of Law No. 30 of 2014 on government administration will require alignment and adjustment to regulatory administrative courts. This research use a statute approach and doctrinal legal research. These results indicate that the boundary between the General Court to the Administrative Court to rule on the dispute in the field of law distinguished on the type of his case. General court deciding the case in the field of civil and criminal law. Seangkan administrative court deciding the case of legal action lawsuit terhadapa government. The application of the principles of good governance and Good Governance Principles have similarities and differences, which between them have a relationship with each other to realize good governance according to law.
Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2380

Abstract

Hak asasi adalah Hak yang melekat secara kodrati pada setiap mahluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia. Salah satu hak asasi sipil dan politik  adalah  hak untuk memeluk dan melaksanakan ibadah dari agamanya tersebut. Di Indonesia, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 28 E angka 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945. Penelitia ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi delik penodaan agama dalam  KUHP  dan UU No. 1/PNPS/1965?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa delik penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang  dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selain KUHP Indonesia. Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara /penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Konsep KUHP telah menyempurnakan rumusan Pasal 156a KUHP dengan merumuskan tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penodaaan agama dan kehidupan beragama. Namun mengingat Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dipertahankan oleh putusan Mahkamah konstitusi, sebaiknya ketentuan pasal ini juga diintegralkan dalam tindak pidana penodaaan agama dan kehidupan beragama yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP. Human rights is rights inherent by nature in every being is born with a biological human figure. One of the civil and political rights is the right to profess and practice their religion from the religion. In Indonesia, freedom of religion under Article 28 E numbers 1 and 2 of Act of 1945. This research is intended to analyze the policy of criminalization of blasphemy offense in the Criminal Code and Law No. 1/PNPS/1965? 2) . The result of this study reveals that the offense of blasphemy under Article 156a of the Penal Code and Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965. Article 156a of the Criminal Code in principle regulate crime of blasphemy in order so that people do not adhere to any religion, who jointed Belief in God Almighty, while the provisions of Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965 governs the interpretation of religion / religious activities that deviate from the main points of religious doctrine. In addition to Indonesia’s Criminal Code. Article 156a of the Criminal Code Indonesia which protect each other’s feelings citizens / residents who embrace a particular religion or belief. The difference lies in the formulation. The concept of the Criminal Code has been perfecting the formulation of Article 156a of the Criminal Code to formulate crime-crime offenses classified in penodaaan religion and religious life. But considering Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965 which governs the interpretation of religion / religious activities that deviate from the main points of religious doctrine, the Court’s decision is maintained by the constitution, this section should also integrable in criminal penodaaan religion and religious life were formulated in the concept of the Criminal Code.
Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.10677

Abstract

Sepuluh tahun terakhir merupakan masa pertumbuhan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan meningkatnya permintaan batubara sebagai pemasok energi di masa mendatang, sehingga membuat industri ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para investor dan banyak perusahaan batubara yang mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pemberian izin usaha tambang yang massif berdasarkan ketentuan hukum perizinan usaha pertambangan dan bisnis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekspansi perusahaan pada sektor pertambangan berimplikasi terhadap timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengingat bertambahnya jumlah perusahaan, sehingga memunculkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.This last ten years, the growth of coal mining companies in Indonesia were very rapid. This is due to the increasing demand for coal as a supplier of energy in the future, thus making this industry has a very big attraction for investors and many coal companies that apply for Mining Business License (IUP). This article discusses the implementation of granting a massive mining business license under the legal provisions of mining business licenses and business in Indonesia. The research method used is juridical-empirical. The results of this study indicate that the expansion of companies in the mining sector has implications for the emergence of monopolistic practices and unfair business competition, given the increasing number of companies, resulting in the existence of monopolistic practices and unfair business competition.
Kebijakan Pembangunan Perbatasan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat: Realita dan Harapannya
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas dalam membangun daerah perbatasan dan hasil dari pembangunan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Benang merah pembangunan perbatasan adalah jalan dan jembatan. Oleh karena itu sejak tahun 2002 pemerintah Kabupaten Sambas mengalokasikan dana APBD Kabupaten Sambas untuk membangun jalan dan jembatan. Pembangunan badan jalan sepanjang lebih kurang 50 km dapat dibangun dalam waktu 3 tahun. Meskipun badan jalan tersebut belum layak sebagai jalan untuk angkutan barang dan orang, namun melalui jalan tersebut wilayah perbatasan yang semula ditempuh antara 12 jam sampai 14 jam kini dapat ditempuh antara 2 jam sampai 3 jam dengan menggunakan mobil atau sepeda motor. Saat ini jalan tersebut telah ditetapkan sebagai jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/2009 tanggal 31 Desember 2009. Karena telah ditetapkan sebagai jalan nasional, maka kewenangan pembangunannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Mulai tahun 2011 ini pekerjaan jalan nasional dimulai dan dengan dana dari bantuan Asean Development Bank (ADB) sebesar lebih kurang Rp 300 milyar, diperkirakan pekerjaan jalan selesai pada tahun 2013. Selain itu kebijakan pembangunan perbatasan di Kabupaten Sambas tanpa petunjuk atau pedoman yang jelas, bahkan hingga saat ini seperti apa konsep pembangunan perbatasan masih diperdebatkan. This study aims to gain a full picture of the Sambas district government policy in developing border areas and the results of such development. The research approach used is a normative juridical approach. The results of this study showed that the border is a common thread in the construction of roads and bridges. Therefore, since 2002 the government district of Sambas Sambas district budgets allocate funds to build roads and bridges. Development along the road about 50 km can be built within 3 years. Although the road is not feasible as a way to transport goods and people, but through the way the border region that was originally taken between 12 hours to 14 hours can now be taken between 2 hours to 3 hours by car or motorbike. Currently the road has been designated as national roads by Public Works Ministerial Decree No. 631/KPTS/2009 dated December 31, 2009. Since it has been designated as national roads, the construction authority to the central government. Beginning in the 2011 national road work begins, and with the help of funding from Asean Development Bank (ADB) amounting to approximately USD 300 billion, is expected road works completed in 2013. In addition the development policy in the border district of Sambas without instructions or guidelines are clear, even to this day as to what the concept of development is disputed.
Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba Derita Prapti Rahayu; Faisal Faisal
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.28013

Abstract

Dinamika politik hukum pengaturan mengenai kewenangan perizinan mineral dan batu bara mengalami perubahan yang cukup signifikan. Semula kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, saat ini kewenangan tersebut diambil alih oleh pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba serta implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan. Manfaat yang diperoleh dari penelitian agar dapat diketahuinya beberapa perubahan yang signifikan kewenangan perizinan pertambangan berikut pula syarat dan tahapannya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil kajian penelitian menyajikan kesimpulan bahwa paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik hukum pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (hak penguasaan mineral dan batu bara) dan Pasal 6 (kewenangan pengelolaan pertambangan) UU Minerba Tahun 2020 menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan terhadap pemerintah daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan.The dynamics of the legal politics of regulating mineral and coal licensing authorities have undergone significant changes. Initially, the authority was given by law to local governments, now this authority is taken over by the central government. The purpose of this research is to find out the direction and philosophical basis of the legal politics behind the amendments to the Minerba Law and its implications for the mining licensing authority. The benefits obtained from research are so that some significant changes in mining licensing authority can be identified as well as the terms and stages. The research method uses normative legal research. The results of the research study present the conclusion that the centralistic paradigm of granting permits in an integrated manner also marks the shift of regional authority from attribution to delegation authority. Affirming the political direction of mining law is a priority for the authority of the central government when several strategic articles have been amended and even eliminated. Amendments to the formulation in Article 4 (mineral and coal control rights) and Article 6 (mining management authority) of the 2020 Minerba Law show that there is no longer any partiality for local governments to allocate mining licensing authority.

Page 40 of 62 | Total Record : 620

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue