cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 35   36   37   38   39 
Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) Hardianto Djanggih; Nurul Qamar
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020

Abstract

Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.
Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2352

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan RI terkait dengan fungsi legislasi pasca amandemen UUD 1945. Selanjutnya, dianalisis juga pola hubungan kerja DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi, dan kendala yang dihadapi DPR dan DPD dalam bidang legislasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa eksistensi DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi filosofis dan yuridis. DPR dan DPD dari sisi filosofis merupakan penjelmaan dari keterwakilan seluruh rakyat atau keterwakilan daerah seluruh Indonesia ditingkat pusat, dari sisi yuridis DPR dan DPD merupakan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22D UUD 1945. Pola hubungan kerja antara DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi adalah pola hubungan kerja yang bersifat fungsional. Kendala yang dihadapi oleh DPR dan DPD terkait dengan fungsi legislasi yaitu Kendala yang bersifat institusional dan konstitusional. Kendala yang bersifat institusional yaitu kendala yang muncul dari dalam tubuh lembaga tersebut diantara yaitu sistem administrasi sidang, hasil legislasi, anggaran, dan supporting system yang kurang maksimal, sedangkan kendala yang bersifat konstitusional adalah dari segi pengaturannya kendala ini sering dihadapi oleh DPD diantaranya yaitu mengenai pengaturan yang ada sekarang ini yaitu dalam Pasal 22D Ayat (1) dan (2), serta pengaturan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MD3 yang cenderung melemahkan fungsi legislasi DPD.   The aim of this study are to analyze the DPR and DPD in the legislative function after the 1945 amendment. Furthemore, it is also will be analyzed the House and the pattern of employment-related DPD legislative function, and constraints faced by the DPR and DPD in the field of legislation. The results showed that the existence of the DPR and DPD related to the legislative function can be viewed from two sides of the philosophical side, and juridically. DPR and DPD is the embodiment of the philosophical side of the representation of all the people of Indonesia or the representation of the entire national level, of the DPR and DPD legally a state institution provided for in Article 20 and Article 22D of the 1945 Constitution. The pattern of the working relationship between Parliament and the Council related to the legislative function is the pattern that is both functional working relationships. Constraints faced by the DPR and DPD legislative function that is associated with the constraint that is institutional and constitutional. Institutional constraints are the constraints that arise from within the institution between the system of court administration, the legislation, budgets, and supporting system is less than the maximum, while the constitutional constraint is in terms of setting these constraints often faced by DPD among which the regulation present this is in Article 22D paragraph (1) and (2), as well as the settings in the Act No. 27 Year 2009 on the MD3 is likely to weaken the legislative function of the DPD
Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam Ira Alia Maerani; Nuridin Nuridin
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29658

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di masa mendatang serta untuk mengetahui konsep diyat dalam Hukum Pidana Islam sebagai upaya merekonstruksi kebijakan pidana denda agar memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual; dan pendekatan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis pidana (stelsel pidana/straf soort) sebagaimana diatur dalam KUHP dan RKUHP mengatur pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda dinilai cukup efektif memberikan efek jera dan memberikan solusi alternatif keadilan selain pidana penjara (pidana menghilangkan kemerdekaan orang lain). Mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah kelebihan beban (overload) dan merebaknya wabah Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi yang perlu dipikirkan dalam upaya merekonstruksi pidana denda ini adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Pidana Islam dalam konsep diyat. Oleh karena itu artikel ini akan menjadikan nilai-nilai Islam dalam Hukum Pidana Islam sebagai rujukan dalam studi perbandingan. This paper aims to analyze the policy of implementing criminal law in the criminal system in Indonesia and to analyze the formulation of the law on the implementation of criminal fines in the Draft Criminal Code (RKUHP) in the future and to find out the concept of diyat in Islamic Criminal Law as an effort to reconstruct policy. criminal fines in order to fulfill a sense of justice in society. The approach method used is juridical normative with a statutory approach; conceptual approach; and a comparative approach. The type of data used is secondary data and the nature of the descriptive analysis research. Types of crime (criminal system) as stipulated in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code stipulate that fines are one of the main types of crimes. Fines are considered quite effective in providing a deterrent effect and providing alternative solutions to justice besides imprisonment (the crime of eliminating the freedom of others). However, what needs to be considered in an effort to reconstruct this fine is a policy to provide protection for victims and this has been regulated in Islamic Criminal Law in the concept of diyat. Therefore this article will make Islamic values in Islamic Criminal Law as a reference in comparative studies.
Syariat Islam dalam Perspektif Negara Hukum Berdasar Pancasila
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7829

Abstract

Revitalisasi ideologi dalam perspektif Islam, baik pada tingkat nasional maupun global selalu bermuara pada aspirasi dan tuntutan untuk mengimplementasikan syari’at atau hukum Islam secara total (kaffah). Dalam Negara hukum Indonesia, aspirasi dan tuntutan semacam itu tidak selalu bisa dipenuhi. Hal ini karena Negara hukum Indonesia, sejak awal dibangun atas dasar semangat kebangsaan yang didasarkan atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan atau persamaan bagi setiap warga Negara didepan hukum. Oleh karena itu aspirasi dan tuntutan penerapan syariat Islam selalu mengalami kendala bila didalamnya terdapat unsur diskriminatif atau unsur lain yang dapat menghilangkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Paper ini akan menjelaskan tentang pengertian dan karakter syariat, tujuan syariat, model-model penerapan syariat di sejumlah Negara Muslim, model atau teori penerapan syariat Islam di Indonesia menurut sejumlah pakar, pilihahan atau alternative yang bisa digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan tuntutan implementasi syariat Islam di Indonesia dan ditutup dengan simpulan. Revitalization of ideology in Islamic perspective, both at national and global level always leads to aspirations and demands to implement sharia or Islamic law in total (kaffah). Within the legal State of Indonesia, such aspirations and demands can not always be met. This is because the Indonesian state of law, from the beginning built on the spirit of nationality based on the principle of divinity, humanity, justice, and equality or equality for every citizen in front of the law. Therefore, the aspirations and demands of the application of Islamic Shari’a always experience constraints if in it there are discriminative elements or other elements that can eliminate the guarantee and protection of citizens’ rights that have been guaranteed by the constitution. This paper will explain the understanding and character of the Shari’a, the purpose of Shari’a, models of Shari’a application in some Muslim countries, the model or theory of application of Islamic Shariah in Indonesia according to some experts, alternatives or alternatives that can be used to fight for aspirations and demands of the implementation of Islamic Shariah Indonesia and concluded.
Peran Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Jual Beli Tanah
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2294

Abstract

Camat selaku PPAT dan sebagai kepala wilayah banyak berperan untuk menanggulangi jual beli tanah di bawah tangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengerti tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan peran Camat selaku PPAT dalam jual beli tanah  dan dalam menanggulangi terjadinya jual beli tanah yang dilakukan atau secara dibawah tangan di Kabupaten Jepara. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi tanah menghadirkan kepala desa untuk menjadi saksi, karena tanah-tanah yang belum bersertifikat/masih Petuk D atau berupa Buku C harus dibuktikan oleh kepala desa dengan dengan pengecekan data di kelurahan. Sementara itu, dalam membuat akta jual beli yaitu dengan memproses semua data dengan mengolah peralihan hak atas tanah, kemudian mendaftarkan ke kantor pertanahan dalam waktu 7 hari sejak akta jual beli ditandatangani. Apabila ada warga yang melaporkan bahwa tanahnya sudah dijual tanpa lewat PPAT, Camat akan menyarankan agar segera di balik nama lewat PPATCamat as PPAT has much a role as head of the region to tackle the sale and purchase of land in the hands. The study was conducted to determine and understand the problems associated with the role as Head PPAT in the sale and purchase of land and in preventing the sale and purchase of land taken or are under arms in the district of Jepara. The method used is a juridical approach to empirical, that is by doing research on a reciprocal basis between the law of the non-empirical doktinal in the review of the rules of law in society. The results shows that in the land transaction brings the village to witness, because the lands have not been certified / still Petuk D or a C book must be proved by the village head with a data-checking in kelurahan; makes deed of sale is to process all the data by processing the transfer of land rights, then register the land office within 7 days of the deed of sale is signed. If there are residents who reported that the land had been sold without passing PPAT, the subdistrict would suggest that immediately behind the name by PPAT
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibat Hukum terhadap PT. Asmin Koalindo Tuhup berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.16902

Abstract

Menghindari terjadinya putusan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).  Debitor yang tidak dapat  melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan  PKPU dengan maksud untuk mengajukan rencana pembayaran utang    yang selanjutnya mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruhnya atau sebagian utang kepada para kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif,  pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pedekatan kasus (case approach). Hasil dan Pembahasan adalah PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dikabulkan dan telah berada dalam PKPU Sementara selama 45 hari, dan rencana perdamaian dan PKPU Tetap disetujui oleh kreditor maka pengadilan niaga menetapkan PKPU Tetap selama 30 hari. Rencana perdamaian disetujui akibat hukum yang ditimbulkan adalah mengesahkan perjanjian perdamaian dan PKPU demi hukum berakhir dan debitor atau pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.427.000 (satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).Prevent the incidence of bankruptcy decisions by a court of a judicial decisions to be fixed set of laws , it will be done a legal remedy that can be menyeimbangi the availability and function of bankruptcy it self , namely by doing suspension of debt payment obligation (PKPU). In which cannot estimate that he did not be able to continue their pay its debts they fall time and can charged , any PKPU with a view to propose plans payment of a debt with a view to propose plans peace which includes bid payment wholly or in part debt to creditors. Research methods that were used of these tests are research methodology of juridical law normative , the approach that was used with our research law is the statute approach , and  case approach  .The results and of discussion to be addressed is pkpu that had been requested by the applicant for pkpu granted to you has been in pkpu in it 45 the day , and the plan of just and peaceful society and that it should remain consistent pkpu firm assets as agreed on by a creditor so the commercial court shall at reach an agreement on fixing pkpu a perpetual 30 the day .The home grown peace plan accepted by the bank if as a result of law that were brought about is legalize the peace agreement and pkpu for the sake of law had ended and debitor or an applicant pkpu to pay the legal costs as much as Rp 1.427.000 ( one million four hundred twenty seven rupiah thousands to ) .
Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas Zulfah Latuconsina
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah, persepsi penyandang disabilitas terhadap afirmatif kebijakan pemerintah, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan afirmatif kebijakan pemerintah tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas tidak terpenuhi. Namun pemerintah masih berupaya untuk mewujudkan hal tersebut. Upaya ini diwujudkan melalui afirmatif kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sejauh ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Persatuan Penyandang Cacat Indonesia menilai bahwa pelatihan yang diberikan pemerintah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Hal serupa turut disuarakan oleh Gerkatin. Sedangkan tentang kehadiran Raperda, baik Persatuan Penyandang Cacat Indonesia maupun Gerkatin memberikan respon positif. Adapun faktor penyebab afirmatif kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan ketidakpatuhan pihak – pihak serta ketidaktahuan pihak perusahaan mengenai adanya aturan tentang kuota minimal hak kerja bagi penyandang disabilitas.The purposes of this study are to knows the form of affirmative policies of local goverment to facilitating of work to disabilities, to knows how the respons of disabilities, and to knows what the obstacles to implementation those policies. This study is using sosio - juridical with descriptive approach. The result of this study is showing that the minimum quota of disabilities’s work right is insatiable. But the local goverment’s keeping try to actualizing it with their affirmative policies. These affirmative policies exist to faciliting disabilities to get their’s work right. The local goverment give it by training skill of disabilities, giving social capital, and by formating the draft of local regulation about acquirement of disabilities rights. The unity of Indonesia’s Disabilities and The Unity of Deaf People of Indonesia give positive respons to the policies. But the policies which applicating by the local goverments is getting obtacles. The obtacles of application is causing by disobediently by the people and knowless of the people obout the regulation which regulating the minimum qouta of disabilities’s work right.
Pengaruh Media Massa terhadap Proses Peradilan Pidana dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Minah
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2333

Abstract

Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya.  Melalui opini publik yang dibangun dalam masyarakat, media massa melakukan fungsi kontrol terhadap proses peradilan atas suatu perkara hukum, tidak terkecuali dalam perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media massa pada proses peradilan pidana dalam kasus pencurian kakao oleh Minah. Data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap perkara pencurian 3 (tiga) kilogram kakao merupakan salah satu contoh dari fungsi kontrol yang dijalankan oleh media massa, dalam hal ini media massa menyoroti proses peradilan pidana yang tidak berkeadilan bagi Minah. Pengaruh media massa tersebut tampak di dalam proses persidangan terhadap terdakwa Minah oleh majelis hakim pada acara sidang III, yaitu dalam hal pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.In law enforcement, the media has a significant impact to the community through the preaching of a case. The mass media are able to create a public opinion on a matter of law with which it conveys information and news. Through public opinion in society, mass media perform the control functions of the judicial process of a lawsuit, not the exception in criminal cases. This study aims to analyze the influence of mass media on criminal justice processes in cases of theft of cocoa by Minah. The data used are the primary and secondary. The analysis used juridical-empirical approach. These results indicate that public opinion against theft case 3 (three) pounds of cocoa is one example of a control function that is run by the mass media. Mass media in this case highlights the criminal justice process is not fair for Minah. The influence of mass media appear in the proceedings against the defendant Minah by the panel of judges at the trial III, namely in terms of consideration of the verdict handed down by the judge against the defendant.
Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia Kornelius Benuf; Ery Agus Priyono; Siti Mahmudah; Siti Malikhatun Badriyah; Bagus Rahmanda; Amiek Soemarmi
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.21777

Abstract

In the industrial era 4.0 as it is now, the ease and speed of getting something are highly sought after, including the ease and speed of obtaining financial services. Financial Technology (Fintech) is a digital commercial service that offers and provides convenience and speed of financial services. The emergence of Fintech certainly makes it easy for people to get financial assistance. But as a state of law, Indonesia must regulate Fintech's business practices. Including the implementation of Fintech's business, it must be controlled and monitored by existing laws in Indonesia, not just stopping the formation of the rules, but also must be ensured that the rules apply effectively. This study aims to describe the basis for Fintech's business arrangements in Indonesia and will explain the effectiveness of the regulation in society. The writing method used is normative juridical, with a statutory approach, using secondary data by analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the research results, it is known that in Indonesia, Fintech's business is regulated by three institutions, namely the Ministry of Communication and Information, Bank Indonesia, and the Financial Services Authority. Regarding the effectiveness of the rules regarding the implementation of Fintech in Indonesia has not been going well because there are still shortages both in terms of legal structure, a legal substance, and legal culture.
Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4956

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana denda dalam RUU KUHP di masa datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti denda. Lamanya pembayaran denda tidak ditentukan. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Jangka waktu pembayaran denda ditentukan berdasar putusan hakim. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiri. KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiriThe purpose of this research are to knowing criminal policy of a fine on Penal Code in the punihsment system in indonesia and to knowing policy formulation of fines penalty in the Concept of KUHP in the future. Type of research that used is yuridis-normative methode. Data that used in this research is secunder data. The technic to collecting data is literature study. Then, all data are analized qualitatively. This research shows that code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. If the fine wasn’t payed, it’s replaced with confinement penalty of fine replacement. The duration of fine payment does not defined. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. The duration of fine payment is defined by judge. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system. The code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system.

Page 37 of 62 | Total Record : 620

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue