cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 34   35   36   37   38 
Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen Muhtada, Dani; Diniyanto, Ayon
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31866

Abstract

Salah satu persoalan terkait regulasi di Indonesia adalah adanya tumpang tindih atau disharmoni peraturan perundang-undangan. Problem ini terjadi, baik secara vertikal maupun horisontal. Negara melalui pemerintah sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan problem tersebut. Namun faktanya, disharmoni regulasi masih saja terjadi. Pemerintah perlu melakuka upaya ekstra untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk lembaga independen, yang memiliki kewenangan untuk mecegah dan mengatasi problem disharmoni berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan di negara ini. Artikel ini menawarkan rumusan lembaga independen yang tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, artikel ini akan menguraikan problem disharmoni regulasi dan pentingnya penataan peraturan perundang-perundangan di Indonesia. Kedua, artikel ini menawarkan rumusan lembaga independen yang tepat, dengan kewenangan khusus, untuk mengatasi problem kusut terkait penataan regulasi. Kewenangan tersebut di antaranya meliputi judicial review terhadap berbagai regulasi, sekaligus kewenangan untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam penataan regulasi.
Kontribusi Penelitian Kemasyaratan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk Mewujudkan Putusan Hakim yang Berpihak pada Anak Waluyadi, Waluyadi; Kartina, Ratu Mawar
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.30697

Abstract

Tujuan penelituan ini adalah mendeskripsikan kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) bagi terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif/doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi pustaka untuk data sekunder dan wawancara untuk data primer. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, Penuntut Umum menuntut dan Bapas merekomendasikan anak dibina Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta hakim menyetujui usulan tersebut. Ini berarti anak di pidana penjara. Dengan demikian, maka kontribusi hasil penelitian kemasyarakatan untuk terwujudnya putusan hakim yang berpihak pada anak belum terpenuhi. Dalam pada itu, pada proses anak yang berkonflik dengan hukum juga belum ada individualisasi pidana. Hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya diversi, hanya oleh karena secara normatif tidak membolehkan untuk itu.
Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia Erika -; Dewa Gede Sudika Mangku
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.2856

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh melihat politik hukum Pancasila dipergunakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembangunan hukum Indonesia, pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai fundamental budaya bangsa yang luhur dalam Pancasila. Dalam kenyataannya, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menimbulkan ketidakpuasan di suatu wilayah tertentu atas diberlakukannya UU ini, dan sebagian wilayah menolak akan hadirnya UU ini dikarenakan tidak menghargai dan mengakomodasi nilai-nilai adat, budaya dan sosial kultural yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan politik hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah di dalam membentuk suatu undang undang dimana suatu peraturan tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya bukan malah sebaliknya. Pembangunan karakter produk hukum yang sarat akan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu karakteristik yang dapat ditonjolkan sebagai identitas pribadi yang mandiri, dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dengan asas musyawarah mufakat serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, prosedur hukum harus mencakup pembangunan hukum dalam wujud pembaharuan peraturan perundang-undangan, pembinaan aparatur negara, dan masyarakat serta hukum secara struktural, budaya, dan substansi maupun jaminan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM bagi setiap warga negara yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. The purpose of this study is to determine how far the political legal notice Pancasila used to establish a statutory regulations in Indonesia. Development of Indonesian law, essentially inseparable from the fundamental cultural values in the Pancasila. In fact, the enactment of Law No. 44 Year 2008 on Pornography, cause discontent in a certain region of the enactment of this Act, and some areas refused due to the presence of this Act do not appreciate and accommodate traditional values, cultural and social culture that has existed before Indonesia’s independence. Of course this became a legal political issues that must be resolved by the government in the form of a law in which the rule can provide security and comfort for its citizens rather than vice versa. Development of legislation that are full of character values national identity is based on Pancasila is one of the characteristics that can be highlighted as an independent personal identity, with faith in the Creator, appreciate the values of humanity, unity, democracy, consensus agreement with the principles and values social justice for all Indonesian people. Thus, the legal procedures should include the development of law in the form of reform legislation, development of the state apparatus, and the legal community as well as structural, cultural, and substance and guarantees respect for human rights and respect for every citizen as outlined in the form of the constitution.
Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2361

Abstract

Dibutuhkan solusi baru yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pada praperadilan dalam KUHAP dan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Hakim Komisaris dicetus di dalam RUU KUHAP menggantikan praperadilan. Hakim komisaris, yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain. konsep Hakim Komisaris ini adalah untuk menggantikan praperadilan, dengan wewenang yang lebih luas dan bertujuan untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam praperadilan. Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Komisaris sebagai solusi praperadilan dalam penegakan HAM di Indonesia merupakan pemecahan masalah mengenai praperadilan dan konsep Hakim Komisaris. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris yang merupakan bagian khusus dari PN, sebagai salah satu tahap yang harus dilalui sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, semua berkas perkara harus melalui pemeriksaan pendahuluan guna untuk menjalankan wewenang Hakim Komisaris, sehingga perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka bisa terwujud. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan terdapat beberapa hal penting seperti struktur organisasi PN, kewenangan, pemanggilan pihak-pihak, tata cara pemeriksaan pendahuluan, dan ketetapan Hakim Komisaris. Dari hal-hal tersebut tercermin kelebihan yang tidak dimiliki oleh praperadilan menurut KUHAP dan konsep Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP sehingga kelemahan-kelemahan yang ada bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pemeriksaan pendahuluan. The new solution needed to fix the weaknesses in the concept of pre-trial Judge in the Criminal Code and Criminal Procedure Code Commissioner in the bill. Commissioner Judge pioneered in the bill replaces the pre-trial Criminal Procedure. Judge commissioner, is an official who is authorized to assess the course of the investigation and prosecution, and other authorities. Commissioner Judge concept is to replace the pre-trial, with wider powers and aims to correct the deficiencies contained in the pretrial hearing. Preliminary examination by the Commissioner as a solution to a pretrial judge in upholding human rights in Indonesia is about problem solving and the concept of pre-trial Judge Commissioners. Preliminary examination is an examination conducted by the Commissioners Court is a special part of the PN, as one of the steps that must be passed before the dossier handed over to the court for examination of the principal case. Therefore, all case files must go through a preliminary examination in order to exercise authority of Commissioners Court, so the protection of the rights of suspects can be realized. At the preliminary examination stage there are some important things like PN organizational structure, authority, summoning the parties, the preliminary examination procedure, and provisions Judge Commissioners. Of these things are reflected advantages not possessed by the pretrial judge under the Criminal Procedure Code and the concept of the bill the Commissioner under the Criminal Procedure Code so that any weaknesses can be covered with the advantages contained in the preliminary examination.
Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending selama Pandemi COVID-19 di Indonesia Hari Sutra Disemadi
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.26860

Abstract

Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin menurun akibat berkurangnya pendapatan hingga pemutusan kerja oleh perusahaan dimasa pandemi COVID-19 dijadikan sebagai peluang bagi penyelenggara fintech p2p lending yang tidak bertanggung jawab, khususnya fintech p2p lending ilegal. Fintech p2p lending ilegal melakukan “predatory lending” atau praktik pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi borrower selaku konsumen. Permasalahan tersebut akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conseptual approach. Penelitian ini menunjukan hadirnya “predatory lending” yang dilakukan oleh fintech p2p lending karena kurangnya literasi keuangan dan pemutusan kerja dimasa pandemi COVID-19. Perlu peran semua kalangan dalam meningkatkan kesadaran hukum, meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam memilih fintech p2p lending. Diharapkan seluruh penyelenggara fintech p2p lending dapat merealiasikan amanat pemberian perlindungan hukum kepada konsumennya berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, kewajiban menerapkan tiga prinsip dasar penyelenggaraan fintech p2p lending sesuai “Pedoman Perilaku” yang disusun oleh AFPI, dan OJK sebagai regulator serta pengawas fintech p2p lending dapat memberikan rasa aman bagi konsumen dengan memastikan pelaku bisnis fintech p2p lending memberikan transparansi produk dan metode penawaran; pencegahan pinjaman berlebih; dan penerapan prinsip itikad baik. Kemudian, OJK perlu membangun sistem pengawasan dan penegakan aturan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di Tengah Pusaran Globalisasi
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.9892

Abstract

Ideologi negara pada hakikatnya merupakan ikatan pemersatu suatu bangsa. Globalisasi membawa pengaruh terhadap cara pandang manusia tentang diri dan lingkungannya. Pengaruh negatif akibat globalisasi terhadap pandangan hidup harus diwaspadai karena dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila merupakan kebutuhan yang mendesak agar tidak terjadi ekses yang merugikan kehidupan bangsa dan negara sebagai negara hukum yang demokratis. Isu bangkitnya komunisme yang muncul ke ruang publik harus diletakkan dalam bingkai negara hukum. Paper ini akan membahas tentang kesiapan perangkat hukum; sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum dalam membendung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Proses hukum yang adil dengan menjunjung tinggi kebebasan mengemukakan pendapat (demokratisasi), asas presumption of innocence, impartialitas lembaga peradilan merupakan keniscayaan agar setiap orang yang dituduh terindikasi menyebarkan atau menganut faham komunisme tidak distigmatisasi secara politik, akan tetapi diusut berdasarkan hukum yang berlaku.State ideology is essentially a unifying bond of a nation. Globalization had an impact on people’s thinking about himself and his environment. The negative effect of globalization on the philosophy of life (way of life) should watch out because it could threaten the integrity of the Nation. The criminalization of acts contrary to Pancasila is an urgent need to avoid excesses that harm the nation and the country as a democratic constitutional state. The issue of the rise of communism which has several times exhaled, must be placed within the framework of state law. This paper will discuss about the readiness of legal instruments; facilities and infrastructure law and the culture of law to stem the ideology contrary to Pancasila. A fair legal process (due process of law) by upholding the freedom of expression (democratization), the principle of presumption of innocence, impartiality of the judiciary is indispensable that every person accused indicated deploy or embrace the ideology of communism is not stigmatized politically, but investigated by applicable law.
Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2319

Abstract

Tulisan ini merupakan kajian tentang politik hukum kebebasan beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang multi-etnik tentu saja kajian seputar politik hukum kebebasan beragama di Indonesia menjadi penting. Kajian dengan menggunakan metode perbandingan dan sejarah hukum ini menggambarkan dan menganalisis sikap dasar negara terhadap kebebasan beragama, perkembangan politik hukum hak asasi manusia, dan substansi pengakuan kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia. Perkembangan politik hukum kebebasan beragama di Indonesia berjalan tidak linear, namun penuh dinamika sebagaimana pengalaman historis relasi antara negara dan agama yang terjadi selama ini. Relasi antara negara dengan Nahdlatul Ulama (NU) dijadikan model kajian bagaimana dinamika relasi antara negara dan agama terjadi di Indonesia. Kajian ini menemukan bahwa perkembangan politik hukum kebebasan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pandangan (persepsi/pemahaman) negara dan masyarakat, dan antar warga masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan bahwa untuk meredam konflik yang potensial melanggar kebebasan beragama di Indonesia, strategi yang tidak dapat dielakkan adalah membangun kesepahaman antara para pihak dalam negara dan masyarakat.This article is a study on legal-policy of religious freedom in Indonesia. As a multi-ethnic nation of course becomes important to the study surrounding the legal-policy of religious freedom in Indonesia. The study using comparative and history of law methods is to describe and analyze the state’s attitude toward religious freedom, the legal-policy development of human rights, and the substance of the constitutional recognition of religious freedom in Indonesia. Legal-policy development on religious freedom in Indonesia is running not linear, but dynamics as the historical experiences of relations between state and religion that occurred during this time. Relation between the state and Nahdlatul Ulama (NU) used as a model of study how the dynamics relations between state and religion in Indonesia. This study finds that the legal-policy development of religious freedom in Indonesia is inseparable from view (perception/understanding) between the state and society, and between citizens. Therefore, this study recommends that in order to reduce potential conflicts violate religious freedom in Indonesia, the inevitable strategy is to build understanding between the parties in the state and society.
Local Autonomy and Federalism: How Indonesia Deal with Democracy in the Global Governance? Rodiyah Rodiyah; Ridwan Arifin; Steven Steven
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.23268

Abstract

Most countries in the world choose the form of Federal state or Unity within organizing a government. The selection of this form of state based on political, s­ocial will include the culture and history of a country. Each form of this country has advantages and disadvantages. The Unitary State emphasizes the administration of government in the government centers and regions in the province do not have extensive autonomy in managing their regions. Unlike the Federal State, where the position of the Federal State and the State are equal. The concept of federalism has been applied in many countries. The state is given the widest possible autonomy to take care of their area. Regional autonomy aims to improve community service, develop democratic life, and encourage the community empowerment to foster creativity. Regional autonomy also has a positive impact and a negative impact on the region. This paper intends to analyze the concept of federalism and regional autonomy with practical analysis in Indonesia.
Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4192

Abstract

Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan bermacam-macam. Salah satunya adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Rumah Detensi Imigrasi Semarang sendiri dalam pemenuhan HAM bagi para pencari suaka dilakukan dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terstuktur yaitu pelayanan cek kesehatan, memberikan kebutuhan makanan dan memberikan akses pendidikan bagi para pencari suaka. Faktor Pendukungnya adalah Rumah Detensi Imigrasi Semarang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan pemenuhan HAM pencari suaka dan antusias dari para pencari suaka yang selalu ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang diberikan. Adapun faktor penghambatnya yaitu tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang penyimpanan obat-obatan, dan faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta selera menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana.Mobility of foreigners in Indonesia are many and diverse. One is the asylum seekers who enter Indonesia without immigration documents. In the handling of immigration violations and to accommodate asylum seekers immigration detention center will be established in order to provide fulfillment of human rights for them. This study aims to identify and analyze the immigration detention center in Semarang in the fulfillment of human rights for asylum seekers and to determine and analyze the supporting factors and obstacles encountered. This research uses Juridical Sociological and analyzed using qualitative approach. Data were obtained through interviews and documentation. While the data processing through data collection, presentation of data, data analysis, and conclusions. Semarang immigration detention center in the fulfillment of human rights for asylum seekers is done by providing programs that are implemented in a structured namely health check services, provide food needs and provide access to education for asylum seekers. Supporters factor is immigration detention center in Semarang in cooperation with the relevant parties, namely PKBI and the Hospital to provide fulfillment of human rights of asylum seekers and the enthusiasm of the asylum seekers who have always participated in the programs and activities provided. The inhibiting factor is the lack of medical personnel 24 hours standby, unavailability of medicines storage sheds, and factor the language used in communications and taste the food menu is different every deteni there.
Perlindungan Hak Buruh Migran Oleh Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subyek Hukum Internasional
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2684

Abstract

Perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri berkoneksitas terhadap kajian tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri sangat dipengaruhi pada terkondisikannya keseimbangan antara dua hak fundamental yang dimiliki oleh negara. Di satu pihak negara memiliki hak untuk menjalankan yurisdiksi di dalam wilayahnya sendiri, bebas dari pengawasan oleh negara-negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh migran oleh negara dalam kedudukannya sebagai subyek hukum internasional dan implikasinya terhadap peran negara dalam pembentukan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap hak buruh migran yang dalam hal ini individu sekaligus bagaimana implementasi hukum internasional ditegakkan.AbstractThe treatment of foreigners in a country associated with the study of the state’s responsibility in protecting its citizens abroad. It is highly influenced in equilibrium between two fundamental rights which are owned by a country. State has the right to exercise jurisdiction within its own territory, free from supervision by other states. This research is intended to analyze the Legal Protection of the Rights of Migrant Workers by the State in its Capacity as Subject of International Law and on how the state’s role in the formation of international law governing the protection of the rights of migrant workers, who are in this case individual, as well as how the implementation of international law be enforced.

Page 36 of 62 | Total Record : 620

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2014) Vol 9, No 1 (2014): January Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue