Articles
620 Documents
<![CDATA[The Model of Law Education to Achieve Progressive Law Enforcement ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12532
<![CDATA[Pendidikan hukum di indonesia cenderung menghasilkan lulusan yang berpikiran positivistik—yang mendorong para penegak hukum berpikir dan bertindak dengan cara legalitas hukum. Selain itu, hakim akan menjadi corong dari peraturan perung-undangan, sehingga mereka tidak bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis aturan hukum terkait dengan pendidikan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum terkait dengan pendidikan hukum di masyarakat masih bernuansa positivisme yang berkesan represif dan tidak responsif. Kondisi ini berpengaruh terhadap corak penegakan hukum yang bersifat legal positivistik. Secara ideal ke depan pendidikan hukum mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan prinsip-prinsip keadilan, sehingga penegak hukum yang dihasilkan dari pendidikan hukum menjadi berorientasi kepada keadilan subtantif.The legal education in Indonesia tends to produce graduates who believe in legal positivism that encourages law enforcers to think and act in any legal formalistic way. In addition it places judges as the mouthpiece of the law who cannot express to make decisions that satisfy a sense of social justice and substantive justice. This article is based on the socio-juridical approach by underlying the analysis of the law and regulations which are related to the application of legal education in the community. The legal education is oriented to legal positivism that results in law enforcement with the understanding of law based on the abstract values, not on the values that live and thrive in society, so that the understanding of the law in a legal sense is more repressive, and not responsive. Law is understood as infunctional and unpragmatic thing, therefore understanding of law is the law that merely protects the elite group of citizens, in such a way that equality before the law and the rule of law don’t work. Legal education in the future should be based on the sociological aspects of prioritizing the principles of social justice and the benefits for the community, instead of legal certainty only. Legal education will produce a responsive law enforcement that put substantive fairness and social justice as a legal purpose.]]>
<![CDATA[Perspektif Hukum dan HAM terhadap Eksistensi Aliran Keagamaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2320
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi aliran keagamaan di Indonesia yang difatwa sesat oleh MUI, ditinjau dari perspektif Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yakni primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melaui wawancara dengan sejumlah informan dari MUI, Ahmadiyah, dan Ahli-ahli agama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aliran-aliran keagamaan yang difatwa sesat oleh MUI tersebut, dalam perspektif MUI tidak dianggap sebagai kelompok agama yang resmi diakui oleh negara maupun menurut ajaran agama Islam yang sudah establish. Hal ini didasarkan pada ketentuan al-Qur’an dan Hadist, serta ketentuan hukum positif Indonesia. Kontroversi terhadap fatwa MUI ini dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perbedaan antara pandangan MUI dengan para aktivis HAM dalam memaknai kebebasan beragama. MUI mendasarkan pandangannya pada norma-norma agama dan hukum positif, sementara para aktivis HAM mendasarkan pada norma-norma HAM Universal.This research attempt to analyze the existence of the religious sectes in Indonesia from perspective of the international human rights law. This research use the primary and secondary data. The primary data was collected through interview with the some informant such as MUI, Ahmadiyah, and Human rights activist. The result of this research show, that the existence of the religious sectes in Indonesian law system are normatively not be considered as a religious group. They are perceived by MUI as the religious deviate. In the normative paradigm MUI use it argument through some Al-Qur’an verses and also hadist in determining weather one religion group learned saying deviate or not. And the MUI positive paradigm is using its argument through some criminal law articel in determining one religion group deviate or not. Some factors which is made the fatwa controversion are there two causes. First, because of different perspective between MUI with democracy and human rights activist in viewing the case. MUI views that the case as religion shame, but the democracy and human rights views as a a religious liberty. And second is that MUI’s opinion of Indonesia system is religion state according to the first article of Pancasila. But according to the domocracy and human rights views that Indonesia system is a democracy state not a religion state. According to the human right law perspective, the fatwa is contradiction with the covenan of ICCPR. Because the covenan is guarantee the religion liberty.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.23647
<![CDATA[Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berlaku pada tahun 2014, namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja dan pekerja yang kurang paham dengan program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan penerapannya masih belum dikategorikan optimal. Hal yang menarik dianalisis adalah Pertama, bentuk perlindungan pekerja dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kedua, persoalan dalam penerapannya. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis serta dianalisis secara normatif kualitatif. Dalam tulisan ini diketahui terdapat perubahan dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ke BPJS kesehatan yang berimplikasi penerapan jaminan dan pelayanan kesehatan bagi pekerja. BPJS membuat prosedur yang dapat meningkatkan keterjangkauan peserta pekerja terhadap pelayanan kesehatan secara berjenjang dari fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) tingkat pertama ke tingkat lanjut. Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa persoalan hukum dalam penerapan program JKN meliputi persoalan dari aspek kepesertaan, penggunaan kartu kesehatan dan jaminan pelayanan kesehatan. Social Security Administrative Bodies (referred as BPJS) established in 2014, but until now there are still many employers and workers who are not aware of the programs held by BPJS Kesehatan, moreover the implementation was still not optimal. The problems studied were first, the form of worker protection in the National Health Insurance program and second, legal issues in its implementation. This manuscript used Normative Juridical research with statute approach, analytical approach and qualitative analysis method. In this manuscript, it known that there is a change from the Workers’ Social Security program to BPJS Kesehatan which has implications for the implementation of health insurance and services for workers. After the enactment of the BPJS Law, there are protection scheme for health insurance for both formal and informal workers. In addition, the BPJS provides a mechanism that can increase the affordability of workers to tiered health services from the first level to the advanced level. Meanwhile, there are several obstacles in the implementation of the Social Security program which include constraints on the aspects of participation, use of health cards and health service guarantees.]]>
<![CDATA[World Trade Organization, Negara Berkembang dan Special and Diferrential Treatment ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4193
<![CDATA[Perdagangan bebas menjadi isu yang semakin menguat dalam pergaulan global saat ini. Berbagai perjanjian baik multilateral, regional dan bilateral yang mengatur mengenai penekanan hambatan perdagangan semakin banyak. WTO sebagai peraturan induk dan merupakan sumber hukum utama dari perdagangan bebas telah berjalan selama lebih dari satu dekade. Sejak pembentukan WTO terbukti bahwa partisipas masyarakat internasional dalam perdagangan global semakin meningkat. Namun, beberapa kritik muncul terutama dari negara berkembang yang merasa belum mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas. Isu ini kemudian muncul dalam negosiasi WTO yang menghasilkan konsep Special and Differential Treatment (SDT) yang diadopsi dalam ketentuan-ketentuan WTO. Penelitian ini mengangkat tema besar mengenai ketentuan-ketentuan dan kerjasama WTO yang mencerminkan perdagangan bebas dan kaitannya dengan negara berkembang. Beberapa hal yang disorot adalah bagaimana pengaturan dalam WTO terkait perlakuan berbeda (Special and Differentiated Treatment) yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Selain itu penelitian ini difokuskan juga untuk menganalisis diferensiasi antara negara-negara berkembang dalam WTO. Kemudian, analisis difokuskan terhadap peran dan dampak Doha Development dan Bali Round terkait negara berkembang terutama di sektor agrikultur dan dampak adanya diferensiasi dari negara berkembang.Free trade is an issue that has gained strength in today’s global society. Various multilateral treaties, regional and bilateral governing the suppression of trade barriers more. WTO as a central rule and is the main legal source of free trade has been running for more than a decade. Since the establishment of the WTO proved that the participation and the international community in global trade is increasing. However, some criticism arose primarily from developing countries that have not benefited from free trade. This issue arises in WTO negotiations that resulted in the concept of Special and Differential Treatment (SDT), which was adopted in the WTO provisions. This study raised the major themes of the provisions of the WTO and cooperation that reflects the free trade and its relation to developing countries. Some of the things highlighted was how the settings related to differential treatment in the WTO granted to developing countries. In addition, research is focused also to analyze the differentiation between developing countries in the WTO. Then, the analysis focused on the role and impact of the Doha Development Round and Bali related to developing countries, particularly in the agricultural sector and the impact of the differentiation of developing countries.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2685
<![CDATA[Potensi yang dimiliki masyarakat (pelaku usaha kecil) apabila diberdayakan semaksimal mungkin melalui pemberian kredit usaha dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 12 ayat (1)  berbunyi ‘Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum’. BTPN MUR Cabang Karangayu Semarang  turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kredit usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui dan menganalisa upaya preventif timbulnya kredit macet dalam pemberian kredit usaha.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan pemberian kredit kepada debitur yaitu dengan mempertimbangkan  “the five of credit analysis†calon debitur. Proses analisa mendalam sesuai dengan UU Perbankan No 10 tahun 1998 Pasal 8 yang berbunyi ‘Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.â€.  Selain itu juga dilakukan upaya pendampingan melalui kegiatan pelatihan  berkala seputar pengelolaan modal dan usaha serta monitoring ke tempat usaha.  Tujuan dari pendampingan agar debitur menggunakan dana kredit secara maksimal, penuh tanggung jawab sehingga dalam proses pngembalian angsuran di tiap bulan selalu lancar. Potential of community (small business agent) when empowered as much as possible through the business lending can improve people’s lives. The regulation no 10 of 1998 Article 12 paragraph (1) said that ’To support the implementation of the improve lives’ program to many people through empowerment of economic enterprises, small and medium enterprises, Government work with Bank Indonesia can cooperate with the Public Banks. MUR of BTPN’s Karangayu branch of Semarang played a role in community empowerment through the business lending. This study aims to analyze the analysis of business lending to debtor. This study uses an empirical approach of empirical juridical. The analysis results’ conclusions in business lending to debtor is consider â€the five of credit analysis†of debtor. In-depth analysis of the process in accordance with the Banking Regulation No. 10 of 1998 Paragraph 8 said that,†In providing credit or financing based on Islamic principles, public banks shall have a belief based on in-depth analysis or conviction and the ability and responsibility of debtor to repay the debt or return the financing referred to appropriate with the agreement.]]>
<![CDATA[Kebijakan Travel Warning dan Pembatasan Hak Berwisata ]]>
<![CDATA[I Made Budi Arsika]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Surya Dharma Jaya]]>;
<![CDATA[Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.15115
<![CDATA[Penerbitan travel warning oleh suatu negara secara faktual berdampak pada tingkat kunjungan wisata ke negara yang dituju. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai praktik negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menerapkan kebijakan travel warning. Selain itu, juga secara spesifik akan membahas korelasi antara kebijakan travel warning dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang utamanya menganalisis peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik negara-negara dalam dalam penerbitan kebijakan travel warning menunjukkan variasi yang relatif beragam, terutama berkaitan dengan identifikasi risiko dan lembaga yang berwenang untuk menyampaikan imbauan perjalanan. Berkaitan dengan eksistensi hak berwisata (right to tourism) dalam kerangka HAM, kebijakan travel warning merupakan implementasi dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya ketika mereka berada di luar negeri sekaligus merefleksikan tindakan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar warga negaranya. Adapun pembatasan hak berwisata oleh negara sesungguhnya dilakukan dalam rangka menjamin terpenuhinya jenis HAM lain yang jauh lebih mendasar dibandingkan dengan pemenuhan hak berwisata yang justru masih dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga dan eksistensinya masih diperdebatkan.The publication of travel warning by a country factually impacts the level of tourist visit to the destination country. This study aims to analyze the practice of countries, including Indonesia, in applying travel warning policy. In addition, also specifically will discuss the correlation between travel warning policy with the existence of rights of travel (right to tourism) within the framework of human rights (HAM). This type of research is juridical-normative which primarily analyzes Indonesian national legislation and relevant international instruments. The results of this study indicate that the practice of countries in the issuance of travel warning policy shows a relatively diverse variety, mainly related to the identification of risks and institutions authorized to deliver travel appeals. In relation to the existence of the right of tourism within the human rights framework, the travel warning policy is the implementation of the state’s obligation to protect its citizens while abroad while reflecting the state’s actions to ensure the fulfillment of the fundamental rights of its citizens. The limitation of travel rights by the state is actually done in order to guarantee the fulfillment of other types of human rights that are far more fundamental than the fulfillment of travel rights that are still categorized as third-generation human rights and its existence is still disputed.]]>
<![CDATA[Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2353
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang selama ini banyak memicu ketidakharmonisan hubungan suami istri adalah karena tidak mendapatkan anak. Permasalahan ini pula yang mendorong suami untuk melakukan Poligami. Pada prinsipnya, poligami diperbolehkan dan tidak dilarang, tetapi harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Peraturan Poligami ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami; dan apa saja yang mempengaruhi PNS untuk melakukan poligami tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan IIIA melakukan poligami. Pada dasarnya Poligami tidak dilarang karena Pelaku (Guru) sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, terbukti dengan dikeluarkannya surat izin Poligami dari Bupati Nomor: 474.2/774/XIII/2008. Faktor-faktor dikabulkannya izin poligami karena selama 12 Tahun pernikahannya tidak mempunyai anak dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan si Istri tidak dapat melahirkan keturunan karena mandul. Tahapan permintaan izin yang harus dilakukan oleh PNS yang berpoligami adalah: mendapat Istri, Bupati melalui BKD, Pengadilan Agama, dan KUA. Diharapkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 1990 dan Masyarakat diharapkan turut memberikan dorongan supaya Pegawi Negeri Sipil tidak melakukan penyimpangan dari peraturan. Â One issue that has sparked a lot of disharmony marital relationship is because they do not have children. This problem also encourages the husband to perform Polygamy. In principle, polygamy is allowed and not prohibited, but must meet the requirements that have been defined. Polygamy regulations in Act No. 1 Year 1974 and Government Regulation No. 45 Year 1990. This study aims to analyze how the Civil Service in polygamous, and what are the factors that influences the civil servants who commit polygamy. The results showed that one of the Civil Servants (Master) class IIIA polygamous. Basically Polygamy is not prohibited by actors (teachers) already meet the requirements that have been defined in the Act and Regulations, as evidenced by the issuance of permits polygamy of Regents Number: 474.2/774/XIII/2008. Factors granting permission for polygamy as a 12-year marriage had no children and is evidenced by a medical certificate stating the wife is due to give birth to offspring sterile. Stages permit request must be made by civil servants who practice polygamy are: Wife gets, the Regent through BKD, the Religious, and KUA. Civil Servants are expected to be doing Polygamy does not deviate from the rules, the Law no. 1 of 1974 and Law no. 45, 1990 and are expected to give a boost community that Civil Affairs Pegawi not deviating from the rules.]]>
<![CDATA[Person-Centered Maternity Care sebagai Pelayanan yang Bermutu dalam Perspektif Hukum Kesehatan ]]>
<![CDATA[Prita Muliarini]]>;
<![CDATA[Fifik Wiryani]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.27446
<![CDATA[Person-Centered Maternity Care (PCMC) bertujuan untuk memberikan perawatan yang aman, efektif, berpusat pada wanita, tepat waktu, efisien, dan adil. Penelitian ini berfokus pada membahas kerangka hukum PCMC dalam peraturan perundangan di Indonesia guna meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum terkait PCMC, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa peraturan perundangan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia. PCMC sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia karena sesuai dengan amanah undang-undang bahwa upaya pelayanan kesehatan maternal harus berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non-diskriminatif.]]>
<![CDATA[Problematika Kebijakan Syariat Islam di Aceh Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7859
<![CDATA[Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Kabupaten Aceh Barat. PERBUP ini adalah menjadi pokok permasalahan yang utama dalam penelitian ini. Penerapan peraturan tersebut menjadi kontradiksi di kehidupan masyarakat dalam memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Permasalahan lain dalam qanun syariat islam yang diterapkan di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Barat adalah belum diberlakukannya aturan kepada Warga Negara Asing yang melanggar norma-norma syariat islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan sosial yang dialami masyarakat terkait pelaksanaan peraturan Syariat Islam di masyarakat Aceh Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial penerapan Syariat Islam di Kabupaten di Aceh Barat pasca pemberlakukan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 belum berjalan secara maksimal karena terjadi peningkatan kasus-kasus yang signifikan dari tahun 2011-2015. Pelanggaran-pelanggaran terhadap penerapan syariat Islam tersebut diantaranya disebabkan oleh kelemahan sosialisasi ke masyarakat dalam penerapan kebijakan dan kurangnya anggaran operasional, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Selain itu ada juga intervensi kelompok aktivis Hak Asasi Manusia yang meyakini bahwa hukum syariat Islam yang diterapkan di Aceh adalah melanggar HAM.Regent Regulation No. 5 of 2010 on the Regulation of Enforcement of Islamic Sharia in the use of Islamic dress in the District of West Aceh. This is a key issue in this research. The implementation of the regulation becomes a contradiction in the life of the community in understanding and complying with the policy. Another problem in qanun syariat Islam that is applied in Aceh Province and especially West Aceh regency is not yet enforced rules to foreign citizen who violate norms of Islamic sharia. This study aims to identify and analyze social problems experienced by the community related to the implementation of Islamic Sharia rules in the people of West Aceh. This research approach uses qualitative. The results of this study indicate that the social problem of the implementation of Islamic Sharia in the District in West Aceh after the enactment of Regulation No. 5 of 2010 has not been running maximally due to the increase of significant cases from 2011-2015. Violations against the implementation of Islamic Sharia are caused by the weakness of socialization to the community in the implementation of the policy and the lack of operational budget, so the implementation of the policy is not going well. In addition there are also intervention groups of human rights activists who believe that Islamic sharia law applied in Aceh is a violation of human rights.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Sistem Elektronic Data Interchange (EDI) di Pelabuhan Tanjung Emas sebagai Alternatif Prosedur Kepabeanan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2297
<![CDATA[Tujuan dari penelitian  adalah untuk mendapatkan gambaran dan data tentang  pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, serta menemukan hukum  dalam pelaksanaan sistem EDI yang dapat dipakai sebagai alat bukti bila terjadi sengketa di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan subyek penelitian Elektronik Data Interchange (EDI) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik puposive random sampling, dengan wawancara maupun pengamatan dalam pengambilan datanya dengan memanfaatkan studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teori. Hubungan hukum dengan pengangkut dalam praktek jual beli dapat dilakukan dengan baik oleh pembeli maupun penjua dengan menggunakan Bill of Loading B/ L. B/L yang dilakukan ternyata memiliki banyak kekurangan. Salah satu kekurangan penggunaan B/L adalah dapat disalah gunakan oleh pihak lain dan proses transfernya lambat sehingga adakalanya barang datang lebih dahulu daripada B/L. Penerapan system electronic bill of loading ( EDI ) dapat mengantisipasi kekurangan dari B/LAThe purpose of this study is to gain insight and data on the implementation of EDI systems in the Port of Tanjung Golden Semarang, and discovered the law in the implementation of EDI systems that can be used as evidence in the event of a dispute in court. From the approach used in this study is an empirical method of juridical, with study subjects Electronic Data Interchange (EDI) in Port of Tanjung Golden Semarang. Samples were taken by using a random sampling technique puposive, with interviews and observations in the data retrieval using library research in order to obtain the theoretical basis. Legal relationship with the carrier in the practice of buying and selling can be done by both buyer and penjua using the Bill of Loading B / L. B / L is made it has many shortcomings. One drawback to the use of B / L is that it can be misused by other parties and the transfer process is slow, so sometimes it arrives earlier than the B / L. The application of electronic bill of loading system (EDI) can be anticipated shortage of B / L.]]>
