cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 54   55   56   57   58 
Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Fenny Sumardiani
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3579

Abstract

Permasalahan yang dihadapi Tenaga Kerja Indonesia baik pada fase pra penempatan, selama masa penempatan sampai dengan pasca penempatan dari waktu ke waktu perlu diperbaiki karena memang sangat luas dan membutuhkan koordinasi banyak pihak baik Pemerintah, PPTKIS, maupun organisasi yang membantu menyuarakan hak Tenaga Kerja Indonesia yang biasa disebut dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri. Koordinasi yang dimaksudkan terutama adalah dalam melindungi hak Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di Kabupaten Kendal serta kendala yang dihadapi Serikat Buruh Migran dalam memperjuangkan hak-hak TKI yang bermasalah di Kabupaten Kendal serta serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam menagani masalah TKI dengan memberikan pendampingan kepada tenaga kerja indonesia dan keluarganya yang mengalami masalah pada saat bertugas maupun purna tugas; memberikan pendidikan kritis; memberikan pemberdayaan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan bagi para anggota dan keluarganya; memberikan pelatihan bagi para tenaga kerja indonesia yang sudah kembali ke indonesia.  The problem faced by Indonesian Manpower both the phase pre placement, during placement until after placement from time to time need to be fixed because it is very broad and requires coordination of many parties, both Governments, PPTKIS, as well as organizations that help expressing the rights of Indonesian Workers usual called the Indonesian Migrant Workers Union and Labour Indonesia itself. Coordination is intended primarily to protect the rights of Indonesian Workers are problematic. This study aims to analyze the role of Indonesian Migrant Workers Union in protecting the rights of Indonesian manpower problems in Kendal and constraints faced Migrant Workers Union in fighting for the rights workers who have problems in Kendal as well and what efforts are being made to overcome these obstacles. The method used in this study is a socio-juridical approach to qualitative data analysis method. These results indicate that the role of the Indonesian Migrant Workers Union in menagani TKI problem with providing assistance to Indonesian workers and their families who are having problems in the line of duty or full duty; provide critical education; provide economic empowerment in improving the welfare of members and their families; provide training for Indonesian workers who had returned to Indonesia.
Evolution of Malaysian Cyber Laws and Mechanism for Secured Online Transactions
Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2679

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang kerangka hukum pengaturan hukum siber dan mekanisme pengamanan transaksi online di Malaysia. Pendekatan analisis adalah perundang-undangan mengenai konsep perlindungan dan proteksi transaksi online. Secara komprehensif pembahasan dilakukan dengan melihat secara historis perjalanan hukum siber di Malaysia sampai pada perkembangan mutakhir. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kemajuan sistem hukum siber Malaysia diarahkan untuk mendukung Visi global 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai salah satu kekuatan dunia dalam kemajuan teknologi informasi, sehingga berbagai produk hukum dibidang teknologi informasi diarahkan menuju tercapainya visi tersebut.
Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.9950

Abstract

Penelitian ini mengnalisis pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang yang tergantung hasil verifikasi lapangan pajak BPHTB dan mengetahui dasar hukum verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan ditentukan oleh hasil verifikasi lapangan PPh BPHTB tetap pada besaran yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 34 Tahun 2016 yaitu hanya sebesar 2,5% tanpa harus dihitung kemudian dengan hasil verifikasi lapangan seperti yang terjadi di Kota Malang. Dasar hukum dalam melakukan verifikasi lapangan dalam menentukan besaran tarif pemungutan pajak penghasilan (pph) atas transaksi jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan di Kota Malang tidak ada sama sekali, baik di dalam Perda maupun Perwal sehingga kegiatan verifikasi lapangan yang selama ini dijadikan dasar untuk menentukan besaran PPh BPHTB tidak memiliki kepastian hukumThis study analyzes the collection of Income Tax (PPh) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights in Malang which depend on the verification result of BPHTB tax field and to know the legal basis of field verification in determining the tariff rate of Income Tax (PPh) on sale and purchase transactions rights to land and / or buildings in Malang. The research method used is empirical juridical with sociological juridical approach. The results of this study indicate that the tariff of income tax (pph) on the sale and purchase transactions of land and / or building rights is determined by the verification result of the field of fixed income tax on the amount specified in Government Regulation Number 34 Year 2016 which is only 2.5% must be calculated later with the results of field verification as happened in Malang. The legal basis for conducting field verification in determining the amount of income tax collection tariff (PPh) on the sale and purchase transaction of land and / or building in Malang is not present at all, either in Perda or Perwal so that field verification activity which has been used as the basis to determine the amount of PPh BPHTB does not have legal certainty.
Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2337

Abstract

Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Oleh karena itu batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik Kraton Surakarta merupakan kekayaan budaya Indonesia warisan bangsa. Atas dasar itu, batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi dalam implementasinya UU ini belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional khususnya Batik Kraton Surakarta, hal ini dikarenakan UUHC masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi folklore. Perlindungan HKI sui generis diharapkan dapat melindungi folklore, kemungkinan dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada guna menyesuaikan rezim HKI Hak Cipta. Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas karya cipta seni batik tradisional yang termasuk folklore. Batik is a craft that has high artistic value and has become part of the culture of Indonesia (particularly Java) since long. Therefore, traditional batik including batik motifs Kraton Surakarta Indonesia is a rich cultural heritage. On that basis, batik needs to be preserved, protected and supported its development. As a traditional culture that has lasted for generations, then the Copyright for the art of batik will be held by the state as provided in Article 10 paragraph 2 of Law no. 19 of 2002 on Copyright. However, the implementation of this Act have not been able to accommodate the protection of the Copyright for traditional batik Batik Kraton Surakarta in particular, this is because UUHC still has some drawbacks when applied with a consequent want to protect folklore. Sui generis IPR protection is expected to protect folklore, possibly by amending legislation in order to adapt the existing IPR regime Copyrights. In addition it is also necessary in the implementation of other legal instruments of a technical nature. The law is meant to be a Local Government Regulations governing the protection of copyright works of art including traditional batik Folklore.
Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia Nurfahmi Islami Kaffah; Heru Susetyo
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.24162

Abstract

This research is a juridical and empirical study about the implementation of sharia compliance based on Law no. 23 the year 2011 on the Management of Zakat. BAZNAS, as the zakat management authority under the government, must implement good governance based on Islamic Sharia principles, trustworthiness, benefit, justice, legal certainty, integrated and accountability as a mandate from the zakat regulation. Sharia compliance is the main aspect in the management of zakat which consists the rules and the principles of sharia are essentially listed in the Qur’an, Hadith and developed in zakat fiqh related to principles of collecting and management of zakat, such as subject dan object of zakat, nisab and haul and the utilization and empowerment of zakat property. This study discusses the regulatory aspects of sharia compliance in the management of zakat, sharia principle in the operation of zakat, the stakeholders, indicators, reporting and auditing systems, and the benefits of implementing sharia compliance in zakat management. The research field was conducted in six ProvinceS in Indonesia (Aceh, West Nusa Tenggara, East Kalimantan Province, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, Gorontalo). The implementation of sharia compliance in zakat institutions began to be effective in 2018 after the Decree of the Ministry of Religious Affairs Number 733 in 2018 concerning sharia audit guidelines for zakat management reports. The implementation of sharia compliance has a positive correlation with the implementation of good governance in the management of zakat institutions because it is associated with increased accountability and responsibility of zakat institutions. Sharia compliance is a strategic issue in achieving best practices in the management of zakat institutions, especially in ensuring legal certainty and trust in the community to optimize the empowerment of zakat in Indonesia.
Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Muhammad Azil Maskur
Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.4068

Abstract

Persoalan hukum yang semakin hari menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan merupakan cerminan penegakan hukum yang jauh dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum yang seharusnya dimaknai sebagai jalan memperleh keadilan, kenyataannya hanya mengutamakan kepastian. Gerbang terakhir putusan hukum ada pada hakim sebagai pemegang otoritas terakhir keadilan dalam sistem peradilan pidana indonesia, di tangan hakimlah hukum dapat dikatakan adil dan tidak adil. Besarnya tanggungjawab hakim tidak diimbangi dengan sumber daya hakim itu sendiri, sehingga putusan seringkali tidak adil versi masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Keadilan yang diharapkan masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi sebenarnya akan terjawab jika hakim tidak hanya melulu menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) akan tetapi juga menggali hukum dalam masyarakat (living law).Permasalahan yang diangkat dalam artikel ilmiah hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana landasan yuridis-filosofis tentang penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam pengambilan keputusan?; dan (2) bagaimana penggalian hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam memutus perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang?Pengalian hukum yang hidup di masyarakat identik dengan istilah konservasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor Semarang selalu melakukan upaya konservasi hukum yang hidup dalam setiap mengambil keputusan. Akan tetapi dikarenakan hakim juga harus tunduk pada asas legalitas maka penggalian tersebut hanya digunakan sebagai hal yang meringankan bagi terdakwa. Hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan pidana dalam rentang waktu yang ditentukan undang-undang, rentang waktu inilah yang dipakai oleh hakim dalam memasukkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai hal yang meringankan. Hakim tidak dapat membebaskan terdakwa walaupun dimungkinkan secara nurani hakim tahu bahwa terdaka tidak bersalah secara materiil, akan tetapi dikarenakan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka hakim tetap menjatuhkan putusan pidana
Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu Dewi Kania Sugiharti; Ajie Ramdan
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 1 (2019): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i1.16729

Abstract

Artikel ini membahas masalah pengelolaan keuangan desa terpadu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk menghindari terjadinya korupsi. Hal tersebut penting untuk memahami permasalahan pengelolaan keuangan desa yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan yakni  metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif dengan mengambil contoh kasus korupsi pengelolaan dana desa di Simalungun, Mojokerto, Magetan, dan Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan desa adalah termasuk keuangan negara. Pasal 93 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban harus dilakukan dalam mengelola keuangan desa terpadu. Pengelolaan keuangan desa terpadu menurut Kerugian keuangan negara yang terjadi di empat desa tersebut merupakan kesalahan pengelolaan keuangan negara. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif harus diterapkan oleh pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Risiko keuangan desa yang diprediksikan oleh BPKP berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara. Prediksi tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan memperketat sistem pengawasan kepada kepala desa serta perangkatnya dalam mengelola keuangan desa, kerja sama beberapa kementerian diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara.This article discusses the problem of integrated village financial management that must be carried out by the village government to avoid corruption. This is important to understand the problems of village financial management that occur. The research method used is a juridical-normative research method by taking examples of corruption cases of village fund management in Simalungun, Mojokerto, Magetan and Ciamis. The results of the study show that village finance is part of state finance. Because regional finance is a part of state finance. Integrated village financial management based on Article 93 paragraph (1) of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations Law Number 6 Year 2014 concerning Villages includes Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability. The state financial losses that occurred in the four villages constituted a mistake in managing state finances. The principle of village financial management, namely transparency, accountability and participatory must be applied by the village government in managing village finance to prevent the loss of state finances. Village financial risks predicted by the BPKP have the potential to result in state financial losses. The prediction should be followed up by tightening the supervision system to the village head and its instruments in managing village finance, coordination between the finance ministries, the interior ministry and village ministries transmigration needs to be done to prevent the loss of state finances.
Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah Ibnu Darmawan
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i1.3001

Abstract

Kebutuhan perlindungan hukum terhadap perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) urgensi peraturan daerah terhadap perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah; 2) bentuk-bentuk perlindungan sosial terhadap penduduk lanjut usia yang perlu di akomodasi di dalam peraturan daerah; dan 3) bentuk instansi yang relevan menjalankan dan mengelola kesejahteraan penduduk lanjut usia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis; pendekatan penelitian kualitatif; sumber data : data primer, data sekunder dan data tersier; teknik pengumpulan data : wawancara, serta studi pustaka; analisis data kualitatif; dan validitas data : teknik triangulasi. Simpulan penulis, bahwa secara filosofis, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Secara sosiologis, lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Secara yuridis, berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang  Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1, pengertian lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Saran dari peneliti, 1) perlu adanya pemenuhan kebutuhan payung hukum guna penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah; 2) pemenuhan aspek kebutuhan lanjut usia yang sesuai dengan kondisi penduduk lanjut usia di Jawa Tengah; dan 3) penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia oleh satuan kerja pemerintah Daerah (SKPD) di Provinsi Jawa Tengah dengan pengkoordinasian dari Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Jawa Tengah. The need for legal protection of social protection for elderly welfare in drafting local regulations on the administration of the welfare of the elderly in Central Java, as an effort to improve social welfare, so it can carry out its social function properly. The purpose of this study is to describe: 1) the urgency of local regulations on social protection for the elderly in Central Java; 2) forms of social protection for the elderly who need accommodation in the local regulations; and 3) the form of the relevant institutions to run and manage the well-being of the elderly. This research uses a sociological juridical research; qualitative research approach; Data sources: primary data, secondary data and the data tertiary; techniques of data collection: interviews, as well as library research; qualitative data analysis; and validity of the data: the technique of triangulation. Conclusion the authors, that the philosophical, social welfare is a condition that must be realized for all citizens in the fulfillment of material needs, spiritual and social order to carry out its social function properly. Sociologically, the elderly are part of a community that can not be separated in our lives. Legally, under Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare Section 1, the definition of elderly is a person who has attained the age of 60 years and above.   Suggestion from researchers, 1) the need for legal protection in order to meet the needs of elderly welfare implementation in Central Java; 2) the fulfillment of the needs of elderly aspects in accordance with the conditions of the elderly population in Central Java; and 3) the implementation of the welfare of the elderly by the local government unit (on education) in the province of Central Java with coordination of the Regional Commission Elderly Central Java Province.
Pengaturan Mogok Kerja dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2328

Abstract

Tindakan mogok kerja merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) yang dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menekan pengusaha agar mau memperbaiki dan atau meningkatkan sistem pengupahan dan atau kondisi-kondisi kerja. Walaupun mogok kerja diakui sebagai hak asasi pekerja berdasar Konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949, negara mempunyai kepentingan untuk mengatur dan membatasi mogok kerja. Pada perspektif Indonesia dan Malaysia, mogok kerja diakui sebagai hak asasi pekerja berdasarkan alasan bahwa hak pekerja untuk mogok adalah penting sebagai sarana penyeimbang dalam hubungan industrial. Namun demikian, ada perbedaan dalam kontrol dan pembatasan mogok kerja yang dilakukan oleh negara melalui pengaturan hukum. Pada perspektif Indonesia, kontrol dan pembatasan mogok kerja tidak diberikan secara ketat karena alasan demokrasi dan hak asasi manusia. Ini berbeda dengan perspektif Malaysia bahwa kontrol dan pembatasan diberikan secara ketat dengan alasan prioritas kepentingan ekonomi nasional.Strike is a last resort (ultimum remedium) conducted by the collective of workers to pressure employers in order to improve or enhance the system of remuneration and working conditions. Although the strike action has been recognized as the fundamental rights of workers according to ILO Convention Number 87 of 1948 and ILO Convention No 98 of 1949, state has an interest to regulate and restrict the strike action. On Indonesia and Malaysia perspectives, the strike is recognized as the  workers’ rights based on the reason that workers’ rights to strike is important to provide balance in industrial relations. Nevertheless, there is something different on the control and limitation by the state through legal regulation of workers’ right to strike. On Indonesia perspective, the control and limitation is not given strictly due to the reasons of democracy and human rights in accordance with what has been specified in the Constitution of 1945. That is different from Malaysia perspective that the control and limitation is given strictly due to the reason of national economic interest as a priority.
Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.24689

Abstract

Memahami kembali konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai upaya sistem peradilan pidana dalam menggapai keadilan adalah penting. Hal ini disebabkan sistem peradilan pidana konvensional sebagian besar berfokus pada penerapan hukum, menilai kesalahan dan memberikan hukuman. Sebaliknya, keadilan restoratif adalah pendekatan terhadap kejahatan yang berfokus pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan  melibatkan mereka yang telah terkena dampak. Memahami kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang membutuhkan kecaman publik, tetapi juga sebagai cedera pada orang-orang yang terlibat dan hubungan yang membutuhkan penyembuhan. Mereka jangan dibiarkan dengan berbagai kebutuhan fisik, emosional, psikologis, spiritual dan material nya, dan apa yang disebut 'kebutuhan keadilan' ini harus diatasi jika mereka ingin merasa bahwa keadilan telah diupayakan.. Penelitian ini bertujuan untuk  memahami kembali konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai upaya sistem peradilan pidana dalam menggapai keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, sejarah serta peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keadilan restoratifyang mengacu pada cara menanggapi kejahatan, atau jenis kesalahan lainnya, ketidakadilan atau konflik, yang berfokus terutama pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang salah dan memulihkan sejauh mungkin, kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ini mencerminkan teori keadilan yang lebih relasional karena menekankan pemulihan rasa hormat, kesetaraan, dan martabat terhadap hubungan yang dipengaruhi oleh kesalahan.Understanding the concept of restorative justice as an effort of the criminal justice system in achieving justice is important. This is due to the fact that the conventional criminal justice system focuses mostly on the application of the law, evaluating errors and providing penalties. In contrast, restorative justice is an approach to crime that focuses on efforts to repair the damage done by involving those who have been affected. Understanding crime is not only a violation of the law that requires public condemnation, but also as an injury to the people involved and relationships that need healing. They should not be left with various physical, emotional, psychological, spiritual and material needs, and so-called 'justice needs' must be addressed if they want to feel that justice has been pursued. This research aims to re-understand the concept of restorative justice or restorative justice as an effort of the criminal justice system in achieving justice. This research is a legal study using a conceptual, historical and statutory approach. From this research it can be seen that restorative justice refers to how to respond to crime, or other types of mistakes, injustices or conflicts, which focus primarily on repairing the damage caused by wrong actions and restoring as far as possible, the welfare of all parties involved. This reflects a more relational theory of justice because it emphasizes restoring respect, equality, and dignity for relationships that are affected by mistakes. 

Page 56 of 62 | Total Record : 620

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue