cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Pandecta
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Terbit dua kali setahun bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : -
Articles 620 Documents
 52   53   54   55   56 
Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 2 (2019): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i2.17596

Abstract

Konsep keseimbangan menjadi ide pembaharuan dalam hukum pidana saat ini. KUHP yang berlaku selama ini masih belum mampu memberikan keadilan dikarenakan masih berorientasi pada nilai-nilai hukum kolonial, belum bersumber pada Pancasila. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan tipe penelitian doktrinal dengan pendekatan perundangan serta pendekatan konsep. Pada akhirnya, dalam memaknai hukum yang berkeadilan harus memiliki konsep keseimbangan yang diharapkan mampu menjadi solusi. Asas keseimbangan dalam tujuan pemidanaan adalah untuk membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, disamping itu juga bertujuan untuk mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.The concept of balance is a renewal idea in the current criminal law. The Criminal Code that has been in force so far has not been able to provide justice because it is still oriented to the values of colonial law, not yet based on Pancasila. This research is legal research using the type of doctrinal research with the legislative approach and the conceptual approach. In the end, in interpreting the law with justice, it must have a concept of balance that expected to be a solution. The principle of balance in the goal of punishment is to foster the perpetrators and free the guilty while also aiming to prevent criminal offenses by enforcing the law, resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of peace in society.
Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Rembang Perspektif Undang-Undang Cagar Budaya Deky Akbar
Pandecta Research Law Journal Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v9i2.3444

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur bahwa semua Cagar Budaya di Indonesia harus dilindungi dan Pemerintah harus melestarikan Cagar Budaya tersebut. Namun dalam kenyataannya di Situs Plawangan Kabupaten Rembang banyak benda-benda Cagar Budaya Situs Plawangan yang mengalami kerusakan dan benda-benda tersebut terabaikan, bahkan mengalami kehilangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Kabupaten Rembang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan menganalisis model yang relevan dalam Pelestarian Situs Cagar Budaya Plawangan Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif pelestarian cagar budaya Plawangan dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sementara secara sosiologis pelestarian situs cagar budaya disebabkan karena masyarakat tidak peduli dengan Situs Plawangan, sehingga banyak terjadi kerusakan di Situs Plawangan. Kemudian model pelestarian Situs Plawangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang tidak optimal. Oleh sebab itu, maka masyarakat harus didorong kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Situs Plawangan. Act No. 11 Year 2010 on Heritage, provides that all Heritage in Indonesia must be protected. But in reality in Plawangan Site Rembang many objects Heritage Site Plawangan damaged and neglected these objects, and even experience loss. This study aims to analyze the preservation of the heritage policy Plawangan Rembang viewed from the perspective of Law No. 11 Year 2010 on Heritage and analyze the relevant models in Preservation of Cultural Heritage Sites Plawangan Rembang. This study uses socio-juridical research. The results showed normatively, cultural heritage preservation Plawangan done in order to carry out the mandate of Act No. 11 Year 2010 on Heritage. While sociological preservation of cultural heritage sites because people do not care about the site Plawangan, so much damage in Plawangan. Later models of preservation site Plawangan conducted by the Department of Culture, Tourism, Youth, and Sports Rembang not optimal. Therefore, the public should be encouraged their awareness to conserv Plawangan site.
Implementasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)
Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 2 (2011)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v6i2.2332

Abstract

Kehadiran investasi asing di suatu negara, khususnya investasi asing langsung, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang juga bergantung dengan kerjasama dari negara lain, menyadari bahwa untuk melakukan perbaikan stabilitas ekonomi diperlukan peningkatan daya saing negara dalam menarik investor asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diundangkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pemberlakuan undang-undang penanaman modal ini bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan investor (terkait dengan FDI) untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia. Mungkinkah undang-undang ini mampu mengakomodir kepentingan investor dan pemerintah?;Dan seberapa efektifkah undang-undang mampu meminimalisir hambatan investasi di Indonesia?.The appearance of foreign investment through a country, especially foreign direct investment, is expected to contribute positive impact for the development and economic growth. Indonesia, as a developing country, sustained by other countries co-operation, realizes that the improvement of economic’s strength requiring the escalation of competition to attract foreign investors. Act Number 25 of 2007 regarding Financial Investment entry into forces and replaces Act Number 1 of 1967 concerning Foreign Financial Investment and Act Number 6 of 1968 concerning Domestic Financial Investment. The main objective of this act meliorates and surges the investor’s trust (especially related to Foreign Direct Investement) in order to invest their equity in Indonesia. Is it possible for this act accommodating the investor and the government interests? And how about the effectivity of this financial investment act to minimalize the barriers of investment in Indonesia?.
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstagdigheden) dalam Kesepakatan Perjanjian Kredit Etty Mulyati
Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 2 (2020): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v15i2.19527

Abstract

Perjanjian kredit perbankan dalam praktik dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sebagai pihak yang dominan, sedangkan pihak debitur hanya dapat menyetujuinya dan dengan terpaksa menerima semua persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak bank. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian baku, dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan dan pihak yang kedudukannya lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan keadaan dalam kesepakatan perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyalahgunaan keadaan tidak hanya berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Debitur yang sangat membutuhkan dana, sebagai pihak yang berada dalam keadaan darurat dapat dengan terpaksa menyetujui isi perjanjian kredit walaupun persyaratannya sangat memberatkan, sementara pihak bank secara ekonomi dan psikologis mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Di Indonesia penyalahgunaan keadaan belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Diperlukan adanya perubahan dan pengembangan KUHPerdata terkait penyalahgunaan keadaan agar terjadi keseimbangan antara penerapan asas kebebasan berkontrak dan penerapan asas kepatutan, keadilan dan keseimbangan.
Kebutuhan Program Continuing Legal Education bagi Mahasiswa Fakultas Hukum
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4955

Abstract

Kompetisi di pasar kerja saat ini menuntut mutu lulusan yang tidak saja memiliki kemampuan akademik yang kuat, melainkan juga alumni yang memiliki nilai tambah khususnya keterampilan di bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam kaitan ini, alumni Fakultas Hukum sejatinya adalah dipersiapkan untuk menjadi professional di bidang hukum, yakni menjadi praktisi hukum yang memiliki kemampuan teoretik yang baik serta keterampilan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun sayangnya, model pendidikan hukum yang ada selama ini masih terasa kurang berimbang dikarenakan masih dominan mengajarkan teori-teori hukum saja kepada mahasiswa, sehingga penguatan keterampilan hukum mahasiswa perlu dijembatani dengan penambahan program pendidikan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan pentingnya program pendidikan hukum lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES; jenis-jenis program pendidikan lanjutan apa saja yang dibutuhkan, serta faktor-faktor pendukung apa saja yang diperlukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dan juga eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pendidikan lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dikarenakan porsi teori dalam proses perkuliahan masih sangat dominan. Oleh sebab itu jenis-jenis kebutuhan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan mahasiswa adalah pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan mahaiswa, training kontrak-kontrak hukum dan legal drafting. Untuk mencapai kesuksesan dalam program pendidikan lanjutan tersebut dibutuhkan proporsi tenaga pengajar dari unsur praktisi yang lebih banyak serta revitalisasi fungsi dan peran laboratorium hukum.Competition in today’s job market demands quality graduates who not only have strong academic skills, but also graduates who have skills in particular added value in the field of science studies. In this regard, the alumni of the Faculty of Law actually are prepared to become professionals in the field of law, such as a legal practitioner who has the theoretical capability as well as legal skills that fit the needs of the working world. Unfortunately, the existing legal education model for this is still noticeably less balanced due to the still dominant legal theories taught only to students, thus strengthening legal skills students need to be bridged by the addition of further education programs. This study aimed to analyze the reasons interests of advanced legal education program for students of the Faculty of Law UNNES; the types of continuing education program of what is needed, as well as factors supporting whatever is needed. This research is an explanatory research and exploratory. Results of this study showed that advanced education program for law students UNNES due to the portion of theory in the lecture are still very dominant. Therefore, the types of continuing education requirements that students need is apprenticeship in accordance with the needs mahaiswa, training contracts and legal drafting laws. To achieve success in the continuing education program required proportion of teachers of the elements that more practitioners and revitalize the functions and role of the legal laboratory.
Pengaruh dari Kedaulatan Negara Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme Budi Hermawan Bangun
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 1 (2019): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i1.17777

Abstract

This paper focuses on the sovereignty of the state and its influence on the implementation of ASEAN cooperation mechanisms in combating terrorism.State sovereignty tends to obstruct the counter-terrorism effort. The difficulty of gaining consensus has temporarily encouraged member countries to enable bilateral or trilateral framework options, which are less productive of regional insight development efforts. The consensus mechanism causes in any degree the handling of terrorism issues in ASEAN will only be possible if the parties agree. This is what then makes the implementation of the agreement in ASEAN to be slow and even not run.
Budaya Hukum Cyberporn di Kota Semarang
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2385

Abstract

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat membawa dampak yang positif dan negatif. Salah satu contoh perkembangan internet. Salah satunya perkembangan Cyberspace yang menawarkan manusia untuk “hidup” dalam dunia alternatif dengan berbagai sisi realitas baru yang penuh harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan seperti teleshoping, teleconference, teledildonic, virtual café, virtual architecture, virtual museum, cyberporn, cyberparty dan cyberorgasm. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis budaya hukum cyberporn di Kota Semarang dan bagaimana penegakan kebijakan kriminal terhadap cyberporn yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal atau  yuridis sosiologis (non doctrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dari sisi pengguna (user) juga terdapat data yang menggambarkan bahwa, di Kota Semarang, hampir semua pengguna dan pengakses internet pernah membuka situs porno, bahkan ada yang pernah  melakukan transaksi cyberprostitution. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa user, membuka situs porno adalah hal yang biasa dilakukan sejak pertama kali mengenal dan menggunakan fasilitas internet. Tidak hanya melalui warnet, tetapi juga seringkali dilakukan di tempat-tempat yang memiliki sarana hotspot. Bahkan, di antara mereka melakukan download dan menyimpannya di dalam file laptop/computer atau di flashdisk. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang meliputi adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial dan keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Rapid technological developments in such a positive impact and negative. One example of the development of the Internet. One is the development of Cyberspace that offers people to ”live” in the world of alternative with the new reality of hope, joy, ease and wanderings as teleshoping, teleconference, teledildonic, virtual café, virtual architecture, virtual museum, cyberporn, cyberparty and cyberorgasm. This research is intended to analyze the legal culture cyberporn in Semarang and how the criminal enforcement against cyberporn as stipulated in the Law. 11 Year 2008 on Electronic Transaction Information in the city of Semarang. The approach used in this study is a socio-legal or juridical sociological (non-doctrinal). The results showed that of the user (users) also contained data that illustrates that, in the city of Semarang, almost all users accessed the internet and never open a porn site, and some have never done cyberprostitution transaction. Based on the results of interviews with some of the user, open a porn site is a common practice since the first time to recognize and use the internet facility. Not only through the cafe, but also often done in places that have the means hotspot. Even among those to download and save it in a file laptop / computer or in flash. Crime prevention efforts need to be taken with a policy approach that includes the integration of (integralitas) between the criminal and the political social and political integration of our efforts to combat crime by penal and non-penal.
Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11677

Abstract

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah, aplikasinya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Jika eksistensi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat.Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arrange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local government, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government can not be separated from the central government.
Non Zero Sum Game Formalisasi Syari`ah dalam Bingkai Konstitusionalisme
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i1.2365

Abstract

Penelitian ini concern untuk mendeskripsikan konseptualisasi interpretasi syariat agar ditemukan pendefinisian yang jelas, sehingga tidak trade off dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyoroti relevansi konstitusionalisme dengan syariat Islam dan menjelaskan tabiat formalisasi syariat di Indonesia dalam bingkai konstitusionalisme. Sumber data primer maupun sekunder adalah bahan pustaka dengan teknik dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan interpretasi rasional yang adequate. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesinambungan Syari‘at Islam harus tetap dipertahankan dalam kerangka konstitusional di Indonesia. Keterikatan ummat dengan syari‘at Islam merupakan bagian dari hukum nasional Indonesia. Dalam hal tertertu, keterikatan tersebut perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bingkai konstitusionalisme. The article below tries to trace the problem of syariah formalization and constitutionalism in Indonesia.This study describes the conceptualization and concern for the interpretation of the Shari’a in order to find a clear definition, so it does not trade off with the principles of human rights. Normative juridical approach is used to highlight the relevance of constitutionalism in Islamic law and explain the nature of the formalization of sharia in Indonesia within the framework of constitutionalism. Primary and secondary data sources are the technical documentation library materials. In qualitative research, this technique serves as the primary data collection tool, because of hypothesis verification is done through a logical and rational opinions, theories or laws are accepted as true, either reject or support this hypothesis. Data analysis is descriptive-analytical with an adequate rational interpretation. The results showed that the continuity of Islamic Sharia must be maintained within the constitutional framework in Indonesia. Community engagement with the Islamic shariah is part of Indonesia’s national law. In certain cases, the attachment needs to be regulated by legislation in the frame of constitutionalism.
Sociological Approach to Eradication Corruption In Indonesia (Alternative to Imprisonment)
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12536

Abstract

Hukuman penjara bagi kejahatan korupsi dalam konteks penegakan hukum kurang cukup memberikan pengaruh terhadap pelakunya. Pemberantasan korupsi sendri tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan hukum, tetapi membutuhkan juga pendekatan sosial budaya, sehingga bisa dilakukan dengan lebih efektif. Sanksi pencabutan hak politik merupakan alternatif sanksi yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara. Dalam konteks ini, pendekatan sosial lebih efektif digunakan untuk memberantas korupsi.Punishment of corruption not quite put in the context of law enforcement, leading to sanctions of imprisonment. Eradication of corruption by itself no longer able to do with legal approach only, but also must use a socio-cultural approach so that corruption can be tackled effectively. Sanctioning the disenfranchisement of political rights for a time after undergoing convict prison, is a powerful tool and a non penal nature to combat corruption. Revocation of political rights to complete the imprisonment is one way to be taken by the courts to deter criminals and prevent others from doing so. The sosiological approach is one of effective method use to combat the corruption in Indonesia.

Page 54 of 62 | Total Record : 620

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2010 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2023): December Vol 18, No 1 (2023): June Vol 17, No 2 (2022): December Vol 17, No 1 (2022): June Vol 16, No 2 (2021): December Vol 16, No 1 (2021): June Vol 15, No 2 (2020): December Vol 15, No 1 (2020): June Vol 14, No 2 (2019): December Vol 14, No 1 (2019): June Vol 13, No 2 (2018): December Vol 13, No 1 (2018): June Vol 12, No 2 (2017): December Vol 12, No 1 (2017): June Vol 11, No 2 (2016): December Vol 11, No 2 (2016): Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 Vol 10, No 2 (2015): December Vol 10, No 1 (2015): June Vol 9, No 2 (2014): Pandecta December 2014 Vol 9, No 1 (2014): Pandecta January 2014 Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 2 (2014): December Vol 9, No 1 (2014): January Vol 9, No 1 (2014) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 8, No 1 (2013) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 7, No 1 (2012) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 6, No 1 (2011) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 2 (2010) More Issue