Articles
620 Documents
<![CDATA[Fungsi dan Kewenangan Praperadilan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 6, No 1 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v6i1.2323
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi praperadilan dalam memandang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan; dampak hukum bagi tersangka setelah adanya gugatan praperadilan; dan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya surat penghentian penyidikan setelah adanya puutusan praperadilan. Hasil penelitian tentang fungsi praperadilan dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan ini sebagai alat kontrol bagi penyidik dalam melakukan penyidikan agar hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan terjamin dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut, adapun mengenai dampak hukum praperadilan bagi tersangka adalah mendapatkan hak kebebasan bergerak yang dimiliki sepenuhnya oleh tersangka setelah adanya putusan hakim yang menetapkan penangkapan dan penahanan pada tingkat pemeriksaan dinyatakan tidak sah dan bila dalam putusanya penghentian penyidikan dinyatakan sah maka akan berdampak pada kasus tersebut dihentikan, dan dampak lain yang dapat dirasakan bagi tersangka yaitu terpenuhinya hak-hak tersangka dan terlindunginya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara. Selain itu, terkait dengan akibat hukum bagi tersangka dengan dicabutnya penghentian penyidikan adalah dilanjutkanya kembali proses penyidikan perkara pidana tersangka sampai adanya Putusan dari Pengadilan.This study is aimed at analyze the function of looking at the pretrial hearing whether or not valid arrest, detention, and termination of the investigation; the legal impact of the suspect after the pretrial lawsuit; the legal consequences for the suspect to the revocation of the termination letter pretrial investigation after the verdict. The results of pre-trial functions in terms of whether or not valid arrest, detention, and the termination of this investigation as a control tool for investigators in conducting investigations for alleged human rights guaranteed in the level of investigation and the law is not violated by the officer, while on the legal impact of pretrial defendants are get right to freedom of movement which is wholly owned by the suspect after the court decision that sets the arrest and detention on the inspection declared invalid and if the investigation declared illegal the termination putusanya it will have an impact on the case terminated, and other impacts that can be felt for a suspect that is the fulfillment the rights of suspects and protection of human rights possessed by every citizen. In addition, related to the legal consequences for the suspect to the lifting of suspension of investigation is the process of investigation dilanjutkanya suspected criminal cases to the decision of the Court.]]>
<![CDATA[Are BUMN/State-Owned Enterprises (SOES) Hybrid Organizations? ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.24193
<![CDATA[The organization is now well developed. The organization does not only consist of public and private organizations, but also mixed organizations (hybrid organizations). And it’s influence to the organizations of State-Owned Enterprises (SOEs) as stated in the legal considerations of Constitutional Court (MK) Decision Nr. 48 and 62 / PUU-XI /2013 that exclaims that SOEs are private legal entities that carry out public duties. Referring to this matter, (a) elements of hybridity in SOEs, (b) benefits and risks in the form of hybrid SOE organizations, (c) the concept of hybridity in increasing the achievements of SOE objectives. By using an analytical approach and legislation results that based on the characteristics of BUMNs are categorized as hybrid organizations. As a hybrid organization has benefits and risks as a result of the influence of the public and private elements. The greatness of the benefits and risks of hybrid organizations is inversely proportional to the size comparison of public and private elements. The hybrid concept at Perum (Public Company) which aims for public benefit is a balanced public element with a private element. Whereas for Persero (State Company) that has commercial aims, the private element must be more dominant to create flexibility that drives the development of the Company. It is recommended that the concept of hybridity in SOEs must be adapted to the form of the company and the objectives of the company.]]>
<![CDATA[Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4196
<![CDATA[Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya diruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menata PKL tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah model zonanisasi penataan PKL dikota, bedampak positif terhadap kejesahteraan PKL. dan apa saja hambatan yang dihadapi pemkot kota bandung dalam model zonanisasi penataan PKL di kota Bandung. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah model zonanisasi dalam penataan PKL sangat berdampak positif terhadap kesejahteraan PKL. Kemudian ada 2 faktor hambatan yang dihadapi oleh pemkot bandung khususnya Satpol PP dalam penataan PKL yaitu faktor internal dan faktor eksternal Pemkot Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan keseluruh PKL yang ada di kota bandung. Kemudian perlunya pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan terus memberikan sosialisai kepada seluruh PKL yang ada di kota Bandung tentang perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL.The rise of street vendors who crowded city environments with hold merchandise diruas roads and other public spaces are found to be in accordance with the city planning system. Thus the state of Bandung City Government urged to organize the street vendors to establish a Regional Regulation No. 4 of 2011 Bandung About Management and Development street vendors. Issues examined in this study is whether the model zonanisasi arrangement of street vendors in the city, bedampak positively to kejesahteraan PKL. and what are the barriers faced by local government in the city of Bandung zonanisasi structuring models of street vendors in the city. Results and discussion of this study is a model in structuring PKL zonanisasi very positive impact on the welfare of street vendors. Then there are two factors barriers faced by local government, especially municipal police duo in the arrangement of street vendors ie internal factors and external factors Bandung municipal government should be able to increase the re-arrangement of existing street vendors throughout the city of Bandung. Then the need for local government to provide facilities and infrastructure more adequate and continues to provide socialization to all street vendors in the city of Bandung on regulation No. 4 of 2011 on the structuring and formation of street vendors.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pendaftaran Pesawat Udara ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i2.2688
<![CDATA[Alasan utama yang menjadi pertimbangan pesawat udara didaftarkan pada suatu Negara adalah untuk menghindarkan kemungkinan pihak ketiga yang tidak berhak mengakui kepemilikan pesawat udara tersebut. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini menyangkut aspek hukum pendaftaran pesawat udara. Metode dalam dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran pesawat udara berdasarkan Konvensi Chicago, 1944, merupakan fakta hukum sesungguhnya pesawat udara diakui memiliki nasionalitas dimana pesawat udara tersebut di daftarkan. Hal ini sejalan dengan pemberian nasionalitas kapal laut sesuai UNCLOS bisa dianologikan dalam pemberian nasionalitas pesawat udara. Negara pendaftar memiliki tanggungjawab penuh atas pendaftar pesawat udara yang diajukan maskapai penerbangan yang bersangkutan. The main reason that into consideration aircraft registered in a State is to avoid the possibility of a third party that is not entitled to be admitted ownership of the aircraft. Issues raised in this study concerns the legal aspects of aircraft registration. Method in this research is to approach the normative law. The results manifest that the registration of aircraft under the Chicago Convention, 1944, is a legal fact the real aircraft has recognized nationality in which the aircraft is registered. This is in line with the provision of appropriate nationality of ships could UNCLOS same as in granting nationality aircraft. State registries have full responsibility for the proposed registrant aircraft airline concerned.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 2 (2018): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v13i2.15784
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum perlindungan pekerja migran perempuan berbasis teori hukum feminis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Politik hukum perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, dapat ditelusuri berdasarkan beberapa regulasi terkait, mulai dari tatanan ideal, konstitusional, legislasi dan implementasi. Undang-undang perlindungan pekerja migran dianggap belum mampu melindungi pekerja migran perempuan Indonesia, tidak ada peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran perempuan dan belum konsisten untuk mengimplementasi berbagai konvensi yang telah diratifikasi terkait perlindungan pekerja migran terutama perempuan, sehingga perlu ditetapkan peraturan khusus terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dalam rangka mewujudkan instrumen hukum perlindungan pekerja migran yang responsif terhadap kebutuhan pekerja migran perempuan Indonesia. Teori hukum feminis mendesak, pemerintah untuk menciptakan regulasi, terutama terkait perlindungan pekerja migran perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang istimewa. This research aims to analyze how is the politics of law of the protection of female migrant workers is based on the feminist legal theory in Indonesia. This research uses a normative juridical approach. The results of the study indicate that the politcs of law of the protection of female migrant workers can be traced based on several related regulations, ranging from ideal, constitutional, legislative and implementation arrangements. The law on the protection of migrant workers is deemed unable to protect Indonesian female migrant workers, there are no specific regulations relating to the protection of female migrant workers and has not been consistent in implementing ratified conventions related to the protection of migrant workers, especially women, so special regulations need to be stipulated regarding migrant workers protection Indonesia in order to realize a legal instrument for the protection of migrant workers who is responsive to the needs of Indonesian women migrant workers. Feminist legal theory urges the government to create regulations, especially related to the protection of female migrant workers who place women in a special position.]]>
<![CDATA[Praktek Perlindungan Karya Cipta Motif Batik Kebumen sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 8, No 1 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v8i1.2356
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan dan perlindungan Kebumen batik sebagai karya intelektual tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan Motif Batik Kebumen berdasarkan UU Hak Cipta dibagi menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing-masing diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Praktek, perlindungan kelembagaan dari pemerintah sudah tidak ada, sehingga pengrajin membuat perlindungan alternatif seperti penciptaan motif bersama-sama, pembubuhan tanda atau nama sebagai merek, atau bahkan bentuk perlindungan individu dengan memberikan nilai lebih untuk membeli off batik. Â This study investigated the existence and protection of Kebumen batik as traditional intellectual work. This study uses empirical juridical approach with descriptive analytic. The research materials used primary and secondary data Results showed, protection Kebumen batik motifs based on Copyright law is divided into traditional motifs and contemporary motifs. Respectively provided for in Article 10 paragraph (2) Copyright Act. In Practice, institutional protection from the government is no exist, so craftsmen make an alternative protection such as the creation of motifs together, affixing the mark or the name of as a brand, or even a form of individual protection by providing more value to buy off a batik.]]>
<![CDATA[Asymmetrical Arbitration Clauses: A Comparative Study of International and Indonesian Arbitration Law ]]>
<![CDATA[Jovanka Lingkanaya]]>;
<![CDATA[Huala Adolf]]>;
<![CDATA[Prita Amalia]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v16i1.29522
<![CDATA[This article presents a study of the validity of asymmetrical arbitration clauses, a clause that combines arbitration and a choice of court option, in international commercial contracts. These clauses designate a method of dispute settlement that gives a more favorable position for one of the parties to a contract, hence, creating a debate on its validity on an international level. Despite the convenience the trend has brought in business, this form of arbitration clause has been called into doubt by courts in numerous jurisdictions. Unfortunately, Indonesia itself has yet to have a firm legal standing on this matter as asymmetrical arbitration clauses are not explicitly regulated by the Indonesian arbitration law. This research is conducted by exploring the relation between theories and practices concerning asymmetrical arbitration clauses through analyzing case law and provisions of international arbitration law and the Indonesian arbitration law, and are also analyzed through principles of international and Indonesian contract law. This article aims to provide an analysis regarding the legal effects of having asymmetrical arbitration clauses in commercial contracts and commercial arbitration. Lastly, this study offers a method of interpretation towards such clauses that favors their validity under both international arbitration law and Indonesian arbitration law.]]>
<![CDATA[Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 2 (2016): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i2.7833
<![CDATA[Hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, secara normatif diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mulai tahun 1966 sampai dengan tahun 2011. Hal ini mengukuhkan bangunan hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai Grundnorm ditempatkan sebagai norma yang memiliki realitas ideal yang diidentikkan dengan keadilan. Berbeda dengan Staatsfundamentalnorm, yang menempatkan Pancasila sebagai ideologi untuk melegitimasi atau membatalkan suatu produk hukum. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang ketika bersinggungan dengan persoalan politik, maka harus menempatkan Pancasila sebagai ideologi untuk membuat hukum yang dianggap adil. Paper ini akan menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm membawa persaingan antara politik dan hukum, sehingga menjadi bias keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dengan politik dalam pembentukan undang-undang; dan apakah pola persaingan itu menempatkan Pancasila dalam realitas ideal sekaligus ideologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, karena bukan hanya berorientasi pada norma, melainkan juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam pembentukan undang-undang.The hierarchy of Indonesian laws, normatively regulated in a legislation from 1966 to 2011. This confirms the building of positive law in Indonesia. Pancasila as a Grundnorm is placed as a norm that has an ideal reality that is identified with justice. In contrast to Staatsfundamentalnorm, which places Pancasila as an ideology to legitimize or cancel a legal product. Therefore, the legislator when it comes to political issues, then must place Pancasila as an ideology to make law that is considered fair. This paper will analyze whether Pancasila as a Grundnorm or a Staatsfundamentalnorm brings competition between politics and law, so that it becomes a bias of justice; How the pattern of competition between law and politics in the formation of laws; And whether the pattern of competition puts Pancasila in both ideal and ideological reality. The research method used is doctrinal legal research, because not only oriented to the norm, but also on principles and doctrines to analyze the pattern of competition between politics and law in the formation of laws.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussenkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2302
<![CDATA[Ada tiga macam bentuk intervensi yaitu voeging yang ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata atas inisiatif sendiri untuk membela salah satu pihak baik pihak penggugat atau tergugat, tussenkomst yang menerangkan ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata atas inisiatif sendiri akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri, vrijwaring yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk menanggungnya. Terdapatnya berbagai macam bentuk intervensi dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang intervensi, peneliti bermaksud mengkaji tentang intervensi terutama intervensi tussenkomst. Prosedur mengajukan gugatan intervensi tussenkomst, gugatan langsung ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok, setelah gugatannya dikabulkan pihak ketiga langsung mendaftarkan gugatannya di bagian kepaniteraan perdata dengan membayar biaya perkara dan menyerahkan surat gugatannya. Kemudian hal-hal yang melatarbelakangi pihak ketiga melakukan intervensi tussenkomst karena hak-hak pihak ketiga dijadikan obyek sengketa antara pihak penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara yang terdapat pihak intervensi adalah Hakim dalam pertimbangan mengambil keputusan tidak selalu sama karena setiap Hakim mempunyai pendapat berbeda-beda dalam melihat sebuah kasus hukumThere are 3 (three) different forms of intervention that is voeging a third party participation in the examination of civil disputes on their own initiative to defend either one of the parties plaintiff or defendant, who testified tussenkomst third-party participation in the examination of civil disputes on their own initiative will but do not take sides either one of the parties plaintiff or defendant, but to defend its own interests, namely vrijwaring third party participation in the examination of civil disputes as drawn by one party to bear it. With the presence of various forms of intervention and is still a lack of public knowledge about the intervention, the researchers intend to study about interventions especially interventions tussenkomst. Tussenkomst interventional procedures filed, claims directed to the Chief Justice to examine the subject matter, after a third-party complaint is granted directly to register his complaint in the civil secretariat to pay the court fee and submit a letter of complaint. Then the things behind the third-party intervention tussenkomst as third party rights become the subject of dispute between the plaintiff and defendant in the District Court. Consideration while examining judge in the case that there is a judge in the consideration of intervention decisions are not always the same because each judge has a different opinion in view of a legal case]]>
<![CDATA[Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 15, No 1 (2020): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v15i1.18744
<![CDATA[Tindak pidana korupsi banyak terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik, diantaranya kepala daerah Upaya pemberantasan korupsi banyak dilakukan dengan preventif dan represif. Salah satu upaya preventif yang dilakukan adalah dengan memberikan larangan mantan terpidana mencalonkan diri dalam kontes pemilihan umum yang tujuannya untuk mencari pemimpin yang berkualitas. Namun pasca putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 mennggambarkan penurunan atau pelemahan pencegahan korupsi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk menemkan dasar akademis pentingnya pencegahan korupsi melalui pembatasan sesorang mencalonkan diri dalam jabatan publik. Diperoleh kesimpulan dari penelitian ini yaitu Putusan MK tersebut membuka peluang bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri. Sehingga sanksi pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi yang menjalani sanksi penjara di bawah lima tahun perlu diprioritaskan untuk dijatuhkan. Sinergitas antara dua mekanisme tersebut, diperlukan guna mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik dan bersih, yang berkeadilan sosial. Corruption crimes occurred due to the misuse of power carried out by public officials, among them the regional head of anti-corruption efforts are carried out with preventive and repressive. One of the preventive efforts undertaken is to provide a former criminal ban to run for a general election contest whose goal is to find a qualified leader. However, after the decision of MK No. 71/PUU-XIV/2016, he described the decline or weakening of corruption prevention in Indonesia. This writing aims to accompany the academic basis of the importance of the prevention of corruption through the restriction of a person running in public office. Derived by the conclusion of this research, the COURT award opens an opportunity for former convicted corruption to run. Thus, the sanction of political Rights for criminal corruption under five years of imprisonment must be prioritized to be dropped. Synergity between the two mechanisms, necessary to realize the ideals of good and clean government, the social justice.]]>
