cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 8   9   10   11   12 
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2015)" : 155 Documents clear
IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KAMPUNG DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DIKAMPUNG FERHAROH DISTRIK AYAMARU BLEES, KRISPUS BRANDO
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan kampung merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan kampung adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pada masa reformasi  Pemerintahan kampung diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 .Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagi perubahan keduanya, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk  kampung seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5/1979. Menurut undang-undang ini,  kampung atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yg diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. kampung dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.     Key  Words:  Implementasi Kemasyarakatan
Partisipasi Masyarakat Dalam menunjang pelaksanaan Pembangunan Dalam Pembangunan Di Desa Tarohan Kec.Beo Selatan Potoboda, Anri Ch.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kenapa penelitian metode topik ini penting: Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting, oleh karna itu  keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan efek yg lebih signifikan dalam pelaksanaan serta memberikan kesempatan kewenangan yg lebih luas kepada masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode kulitatif deskriptif Konsep yang digunakan adalah: Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum(2011:51) Partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan evaluasi program dan Adisasmita (2006:44) partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyrakat, (1) peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanan ,(2) implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi kemauan dan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Menurut Koentjaraningrat (1983:149) mengemukakan sebagai berikut :masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat conteniu dan terikat oleh suatu rahasia identitas bersama. Soekanton (2005:437) pembangunan sebenarnya merupakan suatu peroses perubahan yang direcanakan dan dikehendaki. Temuannya: partisipasi masyarata Desa Tarohan Kec.Keo selatan  dalam pembagunan masih  kurang, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, samapai dengan evaluasi hasil pembangunan, kurangnya pertisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan membuat lambatnya proses pembangunan, serta masyarakat masih mengharapkan upah kerja dalam keikut sertaanya dan proses evaluasi yang sangat jarang dilaksanakan ketika program telah dilaksanakan. Kata kunci: partisipasi, pembagunan
Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan (Studi di Desa Koha Timur Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa) Sumampow, Sartika Rifka
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat merupakan bagian dari upaya mempercepat tingkat pembangunan yang ada di Desa Koha Timur lewat kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kesadaran ini yang membuat peningkatan pada partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan yang ada di Desa Koha Timur Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan di kantor Desa Koha Timur pada bulan Maret 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif. Dengan subjek penelitian yaitu Kepala desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala jaga dan Masyarakat. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya peran kepala desa maka tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Koha Timur semakin meningkat. Tetapi ada juga Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat : kurang kerja sama atau koordinasi antara kepala desa dan masyarakat, kepala desa yang kurang bersosialisasi dengan masyarakat dan masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan.   Kata kunci : Peran Kepala Desa, Partisipasi, Pembangunan  
Peranan pemerintah dalam pengembangan Objek wisata pantai lakban (Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Minahasa Tenggara) Manoppo, Regina Anastasia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan industri pariwisata mengalami kemajuan yang pesat dan mendapatkan perhatian khusus dari Badan Pembangunan Nasional . Industri ini telah menjadi fenomena global yang melibatkan jautaan manusia, baik dari kalangan masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah dengan pembiayaan yang relatif cukup tinggi. Salah satu objek wisata yang saat ini dalam tahap pengembangan di kabupaten minahasa tenggara adalah pantai lakban. Pantai lakban yang memiliki pemandangan pantai dan laut yang indah karena pemandangan yang masih alami dan asri, saat ini objek wisata pantai lakban sedang dalam pengembangan guna pembangunan objek wisata dalam memajukan perekonomian kabupaten dan masyarakat sekitar objek wisata pantai lakban. Tempat penelitian dilaksanakan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan Penelitian ini termaksud dalam jenis penelitian Deskriptif. Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk menggambarkan bagaimana peranan pemerintah dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kab. Minahsa Tenggara. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: Sub bagian umum dan kepegawaian, pegawai seksi objek dan daya tarik wisata, pegawai seksi akomodasi, masyarakat umum, penjaga pantai lakban masyarakat, Kepala Dinas. Berdasarkan hasil penelitian Kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara terbilang kurang berperan dalam pengembangan dan pembagunan objek-objek wisata yang ada di kabupaten minahasa tenggara. Diharapkan kepada pemerintah dan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten minahasa tenggara supaya bisa menambah objek wisata andalan yang bisa dikenal banyak orang selain objek wisata pantai lakban, supaya jangan terpaku hanya mengandalakan objek wisata pantai lakban saja. Kata kunci: Peranan, Pemerintah, Objek Wisata  
KINERJA KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DI DESA TUMPAAN BARU KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN MEGA, FRANSISKA M
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.Landasan pemikiran dalm pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, Otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan mayarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab lemahnya kinerja kepala desa tumpaan dalam hal daya tanggap dan tanggung jawab, akuntabilitas, serta efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi yang diemban kepala desa sebagai pemerintah desa yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Produktivitas Kepala Desa dalam pelayanan administrasi kependudukan  ditinjau dari dimensi Daya Tanggap dan Kepastian dinilai belum maksimal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ini masyarakat belum terlalu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa, pada dimensi Bukti Nyata, Kehandalan dan Empati, pelayanan yang diberikan belum cukup berkualitas karena masyarakat juga belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kata kunci: Kinerja, Pelayanan Administrasi.  
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA KAWERUAN KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA UGUY, CINDI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pemerintahan yang baik semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Perkembangan ini ditandai dengan dikembangkannya paradigma baru di bidang politik pemerintahan yang saat ini dikenal secara luas dengan istilah good governance. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien. Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka dari 10 prinsip good Governance ada 3 nilai administratif manajerial mendasar yaitu : Efektivitas, Efisiensi, dan Profesionalisme (Widodo 2005 ; 315) Siagian (2000 ; 140) mengatakan bahwa  “ Manusia merupakan unsur penting dalam setiap dan semua organisasi,  keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasaran serta kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang sifatnya eksternal maupun internal sangat ditentukan oleh kemampuan mengelolah sumber daya manusia”. Jadi, tidak berlebihan kata jika Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau sukses tidaknya pencapaian visi, misi, dan tujuan sebuah organisasi. Oleh karenanya,setiap aparatur pemerintah dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara profesional untuk menghasilkan sejumlah out put yang sesuai dengan tujuan organisasi dan keinginan masyarakat. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan seperti tujuan pelayanan publik yang pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin antara lain:   1)     Transparansi 2)     Akuntabilitas 3)     Kondisional. Dengan demikian aparat desa dalam pelaksanaan tugasnya,terutama yang berbuhungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.   Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam . oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengajukan skripsi tentang Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara.  
PELAKSANAAN AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (Studi Di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara) Manopo, Delviyanti Cristin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas  sebagai  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dirasakan masih lemah, hal ini salah satunya terlihat pada tingkat informasi yang diterima oleh masyarakat tentang berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Desa Warisa masih rendah. Hambatan atau kendala dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa yang sempurna juga menjdai faktor penyebab lemahnya akuntabilitas pemerintahan di Desa Warisa. Atasnya penelitian akan menggali lebih jauh mengenai prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, di Desa Warisa Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara. Pelaksanaan atau pengelolaan anggaran dan pembangunan telah menerapkan prinsip akuntabilitas, permasalahannya masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Kompetensi  sumber  daya  manusia  pengelola  merupakan  kendala  utama. Kata Kunci : Pelaksanaan, Akuntabilitas, Pemerintah Desa
EFEKTIFITAS FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA WORI (Studi Kasus di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara) GARA, FEISHA PARAMITHA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Desa yang dikeluarkan di Desa Wori terkadang juga tidak memperhatikan kebutuhan atau kondisi desa Wori dengan segala permasalahannya, namun ada juga beberapa peraturan desa yang sudah buat dengan baik. Ada banyak peraturan desa yan dihasilkan, salah satunya peraturan desa keamanan dan ketertipan, terkadang peraturannya sudah bagus, akan tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya, banyak warga yang melanggar, membuat keributan, mabuk. Oleh karena itu, kajian Penulis pada persoalan sebagai berikut: Proses pembentukan peraturan desa; Kualitas peraturan desa; Hambatan  dalam membentuk peraturan desa; Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa; Strategi  yang  dapat  dilakukan  dalam  membentuk  peraturan  desa  yang berkualitas. Dalam penelitian ini Penulis meninjau dari empat hal yang menjadi kendala pemerintah Desa Wori dalam mengimplementasikan fungsinya dalam pembuatan peraturan desa. Yakni sumber daya, dana, sarana-prasarana dan waktu. Sumber daya, sumber daya manusia pembuat kebijakan baik aparat desa dan BPD yang masih kurang. Dana, dimana anggaran yang digunakan untuk pembuatan peraturan desa belum dialokasikan sebagaimana yang diharapkan dan terbatasnya dana tersebut. Waktu, juga merupakan salah satu kendala dalam pemerintah desa dan BPD Wori dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu komitmen yang rendah terhadap waktu, sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Kata Kunci : Efektivitas, Pemerintah Desa, Peraturan Desa
KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TALAUD Papia, Fenly Marthin
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kualitas pelayanan penerbitan sertifikat hak milik tanah melalui pengakuan hak di kantor pertanahan Kabupaten Talaud . Tuuan penelitian adalah : untuk mengetahui kualitas pelayanan penerbitan sertifikat di kantor pertanahan Kabupaten Talaud pada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode  observasi dan wawancara. Hasil penelitian  berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan , pada umumnya mereka belum memperoleh  informasi yang sangat Jelas mengenai pelayanan surat sertifikat hak milik tanah dari para pegawai . belum ada papan informasi tentang syarat- syarat serta kelengkapan administrasi apa saja yang harus dibawah oleh pemohon serta tidak adanya penerbitan brosur untuk mempermudah pelanggan mencari informasi  yang diinginkan. Serta bagian informasi yang disediakan di lobi Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud tidak menyampaikan informasi yang akurat kepada pemohon sehingga informasi yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Talaud belum berfungsi secara maksimal. Kesimpulan : 1. Rata-rata kualitas berada pada tingkat yang baik. 2. Ruang tunggu Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud cukup nyaman, serta  penampilan pegawai Kantor Pertanahan Talaud sopan, rapih dan ramah dalam melayani pemohon. 3. Ketepatan proses penerbitan sertifikat hak milik tanah sesuai standar waktu yang ditetapkan yaitu 30 hari. Saran : 1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang proses permohonan. 2. Syarat kelengkapan administrasi Penerbit Sertifikat Hak Milik Tanah sebaiknya dibuat dalam sebuah brosur atau ditampilkan pada papan informasi. 3. Perluh mengadakan pelatihan kepada setiap pegawai. 4. Sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Talaud memasang website kusus untuk masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan mereka langsung.5. sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupten Talaud mencoba untuk mengadakan pelayanan penerbitan sertifikat hak milik tanah melalui produk seperti Via internet. Kata kunci : Kualitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah Dikantor Pertanahan Kabupaten Talaud.
PERANAN KEPALA DESA DALAM MENERAPKAN PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA BILALANG IV KECAMATAN BILALANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Mokoginta, Junadi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat Pemerintah Desa menyusun peraturan Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa. Pemerintah Desa yang dimaksud dalam undang-undang terdiri Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan menggunakan metode wawancara agar hasil yang didapatkan lebih nyata. Dari hasil penelitian didapati Kinerja kepala desa dinilai sudah memiliki kemampuan yang baik, dalam hal ini dapat dilihat dari jawaban informan yang menyatakan bahwa kepala desa sudah baik dengan kinerjanya, karena sudah dapat menjalankan kepemimpinanya ditengah – tengah masyarakat juga dalam menjalankan peraturan desa.       Keywords : Kepala Desa, Perdes  

Page 10 of 16 | Total Record : 155

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue