cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2015)" : 155 Documents clear
PERANAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI KELURAHAN TITIWUNGEN SELATAN KECAMATAN SARIO KOTA MANADO Masloman, Zulkifli
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak yang menentukan penyelenggaraan pemerintahan, mengingat pemerintah kelurahan adalah grada terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, oleh karena itu pemerintah kelurahan harus berperan mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah kelurahan Titiwungen Selatan dalam pelaksanaan tugas-tugas, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan mengunakan jenis data kualitatif, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparat kelurahan titiwungen selatan, yang peneliti anggap dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kelurahan yang dilakukan oleh aparat mendapat tanggapan yang cukup beragam dari masyarakat, karena hal ini menyangkut sikap mental dari aparat itu sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan, begitu juga dengan pelaksanaan pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kelurahan Titiwungen Selatan belum maksimal.     Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Kelurahan, Pelaksanaan Tugas.  
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (STUDI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Lumingkewas, Febrian R.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Demokrasi, yang salah satu pengejawantahannya melalui pemilihan umum para wakil – wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan melihat kinerja penyelenggara pemilu di dalam proses pemilu legislatif, sering didapati permasalahan, maka dari pada itu perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai tahapan pemilu legislatif tahun 2014 berdasarkan undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, agar supaya komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan. Berdasarkan hasil analisis data melalui interview/wawancara ternyata dalam kinerja komisi pemilihan umum belum melaksanakan tugasnya secara paripurna, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait yakni pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, TNI/POLRI, tokoh – tokoh masyarakat, dan pers. Untuk membantu kinerja komisi pemilihan umum menjadi lebih baik dan melaksanakan tugasnya secara paripurna. Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilu Legislatif.
Partisipasi Islam Tradisional dalam Mengawal Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Machmud, Rahmat
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah ataupun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat actual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencenderaan, lukisan, deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematik, faktual dan teliti. Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Partisipasi Islam Tradisional (NU) di Bolaang Mongondow belum menunjukkan hasil yang efektif, hal ini ditandai dengan lemahnya dukungan warga NU itu sendiri dalam memberikan dukungan kepada mesin politik NU yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, dimana hanya memperoleh dua kursi dari tigapuluh kursi yang diperebutkan di lembaga legislatif Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara kelembagaan NU bergerak sebagai kekuatan kemasyarakatan islami, sehingga domain politik NU lebih dititik beratkan pada Partai Kebangkitan Bangsa. Partisipasi Islam Tradisional (NU) dalam mengawal kebijakan reformasi birokrasi di Bolaang Mongondow terbatas pada mempersiapkan para kader NU agar nantinya disaat duduk dalam lembaga eksekutif, dapat mempertahankan Aqidah, nilai-nilai luhur islami, sehingga kualitas kader NU akan berbeda dengan kader lainnya. Kekuatan Islam Tradisional (NU) di Kabupaten Bolaang Mongondow belum mendapat perhatian lebih oleh penguasa daerah, sehingga belum dapat memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, terlebih kebijakan reformasi birokrasi yang dilakukan di kabupaten Bolaang Mongondow. Top Eksekutif Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak menempatkan Islam Tradisonal (NU) sebagai kekuatan kemasyarakatan yang besar di Bolaang Mongondow, sehingga saran pemikiran, gagasan, yang disampaikan oleh pengurus cabang NU Bolaang Mongondow bekum mendapat prioritas utama bagi penguasa. Kata Kunci : Partisipasi,Islam,Kebijakan,Birokrasi
PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KECAMATAN PULAU BATANG DUA KOTA TERNATE Lette, Stenly Angki
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Kecamatan diberikan kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kecamatan melalui pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Pulau Batang Dua, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif sehingga penulis dapat mengetahui secara terperinci bagaimana peningkatan sumberdaya manusia di kecamatan pulau batang dua. Dari hasil penelitian didapati Keadaan pegawai Kecamatan Pulau Batang Dua saat ini masih belum bekerja sesuai dengan bidang tugasnya hal itu di karenakan bahwa banyak pegawai yang belum mengenal bidang tugasnya masing masing dengan baik.     Keyword: Sumberdaya Manusia, Kecamatan
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TOTOUW, KEVEN
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Pelaksanaan fungsi legislasi dewan perawkilan rakyat papua, di provinsi papua belum berjalan dengan baik kerena sesungguhnya dimana Dewan perwakilan rakyat papua sebagai lembaga yang membawa aspirasi masyarakyat tetapi belum dapat mengartikulasikan apa yang sesunggunya menjadi kebutuhan masyararakat yang mendesak. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dewan perwakilan rakyat papua penulis temukan program legislasi daerah pada tahun 2013 sebanyak 29 program legislasi daerah namun  yang direalisasikan pada tahun 2013 menjadi peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah khusus sebanyak  24 peraturan daerah.  Pemerintah lebih mementingkan internalnya sendiri ketimbang kepentingan rakyat.
Peranan Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi qMasyarakat (Studi di Desa Lobu Kota Kec. Touluaan Kab. Minahasa Tenggara) Momuat, Milka Miranda Monalisa
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam undang- undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut T. Coser dan Anthony Rosenberg dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to International Politics” mendefinisikan peranan yakni sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi (T. Coser dan Rosenberg, 1976:232-255). Melihat tugas pemerintah serta mengacu pada teori, jelas bahwa peranan pemerintah desa adalah menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan bahwa peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengelolaan keuangan desa tidak transparan. Hal ini menjadi penghalang partisipasi masyarakat untuk berpartisi secara aktif. Dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa berperan sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor. Tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah desa kurang berhasil karena tidak konsisten dengan hasil perencanaan dan tidak ada transparansi dalam penggunaan keuangan desa. Kemudian, peranan pemerintah desa dalam pembinaan kemasyarakatan sangat minim. Terbukti dengan hasil penelitian bahwa program pembinaan untuk masyarakat hanya satu yaitu pembinaan kegiatan ketentraman dan ketertiban. Artinya bahwa peranan pemerintah desa tidak baik. Seperti halnya dengan peranan pemerintah dalam pembinaan masyarakat, peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat hanya ada dua program, hal ini jelas bahwa peranan pemerintah desa tidak baik karena program yang diprogramkan tergolong minim.
KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DI KELURAHAN BITUNG KECAMATAN AMURANG KAB. MINAHASA SELATAN SARIJOWAN, HILKIA FENDRI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di Perkotaan, perlu dibentuk Kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat guna menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Pemerintah telah membuat suatu Peraturan yang disebut dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan kinerja Birokrasi yakni Lurah sebagai katalisator, Lurah sebagai fasilitator, Lurah sebagai pemecah masalah, dan Lurah sebagai komunikator. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga dapat menggambarkan secara mendalam mengenai tujuan penelitian yang dimaksud. Dari hasil penelitian didapati Lurah Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang sebagai katalisator, fasilitator, pemecah masalah dan komunikator dapat dikatakan lurah menjalankan tugas tersebut dengan baik.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA TAHUN 2012 DIKELURAHAN BAHOUE KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI SULAWESI TENGAH KAHIKING, ANDRE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah di kelurahan bahoue. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat pasrtisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik. Terdapat rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada tahun 2012 di kelurahan bahoue kecamatan petasia kabupaten morowali? Adapun hasil dari penelitian ini adalah di dapatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada masih kurang dilihat dari data yang diperoleh dari KPPS dari ± 1492 calon pemilih dan hanya 832 orang yang ikut berpartisipasi di dalamnya, sedangkan yang tidak berpartisipasi sekitar 660 orang. Kata Kunci:.Partisipasi Politik, Pilkada
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (STUDI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN) Lumingkewas, Febrian R.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Demokrasi, yang salah satu pengejawantahannya melalui pemilihan umum para wakil – wakil rakyat di dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan melihat kinerja penyelenggara pemilu di dalam proses pemilu legislatif, sering didapati permasalahan, maka dari pada itu perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kinerja KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai tahapan pemilu legislatif tahun 2014 berdasarkan undang-undang no. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, agar supaya komisi pemilihan umum Kabupaten Minahasa Selatan dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai aturan. Berdasarkan hasil analisis data melalui interview/wawancara ternyata dalam kinerja komisi pemilihan umum belum melaksanakan tugasnya secara paripurna, sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait yakni pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, TNI/POLRI, tokoh – tokoh masyarakat, dan pers. Untuk membantu kinerja komisi pemilihan umum menjadi lebih baik dan melaksanakan tugasnya secara paripurna. Kata kunci : Komisi Pemilihan Umum, Pemilu Legislatif.
PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD AWALO, SUPRIANTO
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Professionalisme    yang  tinggi  yang  tujuannya  untuk  bekerjanya  suatuadministrasi dalam pemerintahan. Dimana aparatur pemerintah    bekerja berdasarkan pembagian kerja kepada peningkatan kinerja organisasi dimana aparatur  pemerintah  dapat  menjadi  bertanggung-jawab  dengan  adanya kewenangan   tersebut.   Adanya   keteraturan   cara  kerja   yang   terikat   kepada peraturan, bertujuan untuk menjamin tercapainya kesinambungan tugas Profesionalisme  Aparatur  Pemerintah  merupakan  faktor  yang  sangat  penting dalam meningkatkan prestasi kerja aparatur. Adanya prestasi kerja aparatur akan memperkecil kekuatiran yang berkaitan dengan lemahnya pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.Penelitian  ini  menggunakan  metode-penelitian  kualitatif.  penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dari ilmu sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan istilah yang digunakan”. Dan metode-penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif   berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati.Dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai, Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang paling penting, sebab dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka pekerjaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang dimaksud disini secara khusus adalah aparat-aparat pemerintah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah.Kata  Kunci:  Profesionalisme  Aparatur  pemeritahan,Badan  KepegawaianDaerah

Page 12 of 16 | Total Record : 155

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue