cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue " Vol 1, No 7 (2016)" : 56 Documents clear
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI (Suatu Studi Di Desa Tombatu III Selatan Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara) Kindangen, Richard
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26 mengatakan salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik. Disini dibutuhkan penyelenggara yang mampu untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Desa Tombatu III Selatan adalah salah satu desa yang diamantkan melaksanakan penyelenggaraan tertib administrasi yakni pelaksanaan tugas terutama dalam menyiapkan bahan dan informasi namun terlihat belum berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai sarana untuk menjawab setiaop pertanyaan yang timbul dari fenomena-fenomena dilapangan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Kinerja Pemerintah Desa Dalam penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan di Desa Tombatu III Selatan. Dari hasil penelitian masih perlu adanya beberapa perbaikan yang mendasar. Keywords : Kinerja, Administrasi, Pemerintah Desa
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK APARAT DESA TOMBATU DUA BARAT KECAMATAN TOMBATU UTARA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA SORONGAN, WELLY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, aparatur pemerintah  harus menempatkan diri sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain ketetapan metode pelayanan publik yang sesuai dengan kondis dan tahapan perkembangan masyarakat.  Dalam kenyataannya pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah tidak memberikan kepuasan .  Berbagai masalah yang ditemukan dilapangan   menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah belum menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat, anggapan ini timbul dikarenakan sistem pelayanan  yang  ada  kurang  efisien,  berbelit-belit,  serta lambat dan kurang  efektif. Penelitian ini menggunkan jenis atau metode penelitian kualitatif. bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak dalam simbol-simbol atau bilangan. Dari hasil penelitian Dalam indikator kesederhanaan dalam pelayanan serta kejelasan dan kepastian dapat disimpulkan kinerja pemerintah desa dapat dikatakan baik, hal ini terlihat dari kepuasan masyarakat karena sebagian masyarakat sudah paham akan proses pengurusan surat  keterangan tidak mampu.   Keywords : Kualitas, Pelayanan Publik, Surat Keterangan Tidak Mampu
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA TOUNDANOU SATU KECAMATAN TOLUAAN RUMENGAN, STEVE ROMMY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kita memahami bahwa pembangunan di butuhkan untuk memecahkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran dan lain sebagainya. Namun pemahaman demikian tidak boleh di biarkan begitu saja tanpa adanya kritik maupun kontrol terhadapnya karena pada prinsipnya kehadiran pembangunan yang di asumsikan semula sebagai satu-satunya carauntuk dapat memecahkan masalah yang sudah di sebutkan di atas dapat berbalik fakta seperti kesenjangan sosial, ekonomi,politik dan kebudayaan. Bertitik tolak dari permasalahan di atas di butuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari pemerintah dalam memainkan peranya serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Baik pemerintah pusat Daerah provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan sampai pemerintah Kelurahan/desa bila pembangunan tersebut lebih di arahkan ke wilayah kelurahan/desa.Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang topik: (Peran pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa toundanou satu kecamatan toluaan kabupaten minahasa tenggara). Penelitian ini bertujuan untuk memgetahui bagaimana peran pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Uuntuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti untuk pembangunan di desa toundanou satu kecamatan toluaan kabupaten minahasa tenggara. Konsep yang di pakai dalam menganalisa topik yang dipilih. Konsep peran, pemerintah, partisipasi masyarakat, pembangunan. Seperti yang di kemukakan oleh beberapa Ahli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kwalitatif berdasarkan presentase. Data yang di peroleh dari hasil penelitian ini di gambarkan dengan kalimat menurut kategorinya untuk di simpulkan, apabila ada data-data berupa angka-angka hasil perhitungan di proses berdasarkan: Di jumblahkan di bandingkan dengan jumblah yang di harapkan dan hasilnya di presentasekan. Arikonto suharsimi ( 1998:246 ). Peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan program pembangunan desa sudah cukup baik karna masyarakat mendukung setiap proses pembangunan yang berjalan. Karna pemerintah sebagai motifator atau exekutor pembangnan. Dalam menjalankan pemerintahan sangat perlu melibatkan masyarakat, di samping itu juga pemerintah harus terus melakukan hal-hal yang menurut masyarakat baik dan dapat menyerap aspirasi yang mereka sampaikan. Kata Kunci : Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan.
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DESA RATATOTOK I KECAMATAN RATATOTOK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA MANOPO, ADRIANUS
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat 1 dan 2 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif disesuaikan dengna judul dan permasalahan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di bidang pembangunan di Desa Ratatotok I Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari hasil penelitian Peran Pemerintah dalam pembangunan Infrastruktur desa khususnya pembangunan poskamling tidak maksimal.   Keywords : Peranan, BPD, Pengawasan
PRODUKTIVITAS HUKUM TUA DALAM PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DI DESA MOLOMPAR SATU KECAMATAN TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Pelealu, Allan Adrie
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menyebutkan kewenangan-kewenangan kepala Desa dalam hal pembinaan adalah pembinaan kehidupan masyarakat desa, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, serta membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. Hukum tua atau kepala desa sebagai pemimpin tertinggi dalam undang-undang di desa bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, terkadang hal seperti ini tidak dijalankan dengan baik oleh hukum tua itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif denga tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas Hukum Tua dalam pembinaan kemasyarakatan yang meliputi: motivasi kerja, disiplin kerja dan keterampilan kerja, dari hasil penelitian dapat disimpulkan Pembinaan Hukum Tua sesuai dengan hasil penelitian sudah baik.     Keywords : Produktivitas, Hukum Tua, Pembinaan
PERANAN BAGIAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Siwu, Chandra R.S.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen Pengelolaan keuangan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan.Hal itu dilakukan guna mereformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu unsur pelaksana kesekretariatan daerah yang berada di bawah Asisten Bidang Administrasi Umum dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dalam paragraph 4 pasal 54 ayat 1 disebutkan bahwa Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Pengelolaan Keuangan khususnya dalam proses Pencairan Dana, yang dinilai dari kemampuan dan kualitas sumber daya aparatur yang ada dilapangan.dari hasil penelitian didapati Peranan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam proses Pencairan Dana (Anggaran) belum sepenuhnya dapat dikatakan baik.   Keywords : Peranan, Bagian Keuangan, Setda
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TOMBATU TIGAKECAMATAN TOMBATU UTARA Mokosolang, Jemmy N.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk dapat tercapainya efisisensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait, bahkan perlu sebuah Team Work yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa kegiatan pembangunan masih belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga akibatnya adalah bahwa hasil pembangunan menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif.Mencermati pemahaman akan koordinasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator koordinasi dari Handayaningrat, bahwa ada indikator koordinasi yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Dari hasil penelitian ditemui Komunikasi antar pemerintah desa dan pemerintah kecamatan yang sering dilaksanakan, dimana alur informasi yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat langsung diterima oleh pemerintah desa namun yang menjadi kendala adalah sarana dan prasarana.   Keywords : Koordinasi, Desa, Kecamatan
KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA SILIAN KECAMATAN SILIAN RAYA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Tumigolung, Semuel H.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan semangat baru bagi masyarakat yang selama ini kadang kala menjadi penonton dalam pembangunan di daerah. Masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan. Walaupun dengan Undang-Undang Desa ini Kepala Desa mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengelola keuangan sendiri tetapi seorang Kepala Desa tidak boleh menjadi Raja Kecil, kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan  monopoli kebijakan Kepala Desa. Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana yang akan dilakukannya kelak. Penelitian ini berusaha menjawab tentang kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di desa silian kecamatan silian raya kabupaten Minahasa Tenggara, yang meliputi: kewenangan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.   Keywords: Kewenangan, Keuangan  
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWRATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi di Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu) Pelleng, Vieke V.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semenjak tahun 2001 pasca reformasi, di desa dibentuk sebuah lembaga yang sebenarnya tidaklah dapat dikatakan sebagai lembaga baru yaitu Badan Perwakilan Desa, hingga akhir tahun 2004 hingga saat ini lembaga ini berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan tugas dan fungsi yang hampir sama di masa sebelumnya.Desa yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Desa Tonsawang merupakan desa pemekaran yang letak wilayahnya dekat dengan pusat keramaian dan pusat pemerintahan di Kecamatan Tombatu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tonsawang Kecamatan Tombatu, melalui koordinasi internal dan koordinasi eksternal. Dari hasil penelitian didapati koordinasi antara pemerintah dan badan permusyawaratan desa perlu ditingkatkan lagi.     Keywords: Koordinasi, BPD, Pembangunan
Peranan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Pemberdayaan Petani Hortikultura di Kecamatan Modoinding Tarandung, Efdi Steven
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa hal yang dilakukan Dinas Pertanian dalam pemberdayaan Petani Hortikultura yakni : 1). Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, 2). Memperkuat  potensi  yang  dimiliki  oleh  rakyat  dengan  menerapkan langkah-langkah nyata, 3). Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Kemudian dapat dirumuskan peranan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Minahasa Selatan terhadap masyarakat petani adalah 1). Pemberdayaan petani dengan melaksanakan  program  pembinaan  dan  penyuluhan,  2).  Pengembangan kemitraan dan usaha agribisnis, 3). Penguatan modal dengan dana bantuan pinjaman  langsung  pada  masyarakat  untuk  modal  usahatani,  4).  Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, 5). Pengembangan Kelembagaan. Mengingat komoditas  tanaman  padi dan kacang hijau merupakan  komoditas  andalan  dan unggulan. Selain itu, lahan sawah merupakan sumber pendapatan dan penopang hidup  yang  sangat  diandalkan  sebagai  petani.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembinaan dan penyuluhan,  berjalan dengan baik. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pengawas penangkar benih, pemberi bantuan bibit unggul, pendorong kemajuan teknologi,  pendampingan  dalam  pengelolaan  lahan,  dan  pendampingan dalam kelembagaan petani. Namun pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah belum berhasil sepenuhnya, karena jika dilihat dari keadaan petani yang ada dilapangan saat ini, petani masih mengalami ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah, dan juga  petani  kentang belum  mampu menaikan kembali produktifitasnya hingga mengekspor hasil pertaniannya. Sehingga tujuan dari pemberdayaan   untuk membuat petani mandiri, dan berdaya saing belum dapat tercapai.

Page 4 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue