cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue " Vol 1, No 7 (2016)" : 56 Documents clear
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA (Studi Di Desa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan) Wungow, Chenny Engglyn
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Lolombulan Makasili yang menjadi fokus penelitian ini, memiliki ragam potensidesamulaidaripertanian,peternakan, pertanian,perkebunan  industri rumah tangga, dan lainnya.Pengelolaanpembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai peraturan yang ada mesti membuat Peraturan Desa.Setiap  desapastimembuatPeraturanDesa,namun tidaksemuadesadapat membuat PeraturanDesa.Apa yang terjadidiDesa Lolombulan Makasili Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan, terkadang keputusan atau kebijakan dalam peraturan desa tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sebagian masyarakat merasa tidak adil dan proses pembuatan kebijakan sering tidak melibatkan semua unsur warga, dimana peraturan desa merupakan satu mata rantai dalam sistem atau proses pembangunan desa. Untuk menghasilkan Peraturan Desa, dilakukan proses musyawarah desa, persoalannya musyawarah tingkatan desa sering menjadi formalitas belaka, keputusan sudah diambil sepihak oleh pemerintah desa. Proses pembuatan pembuatan peraturan desa menjadi tidak partisipatif sebagaimana prinsip pembaangunan masyarakat desa, sehingga hasil dari peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Beberapa informan dari kalangan Tokoh Masyarakat memaparkan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ini diharapkan tidak hanya sekedar formalitas, namun lebih dari pada itu juga mempertimbangkan substansi kegiatan tersebut karena Musrenbang merupakan ajang dan tempat untuk membahas berbagai macam persoalan terkait dengan pembangunan di daerah. Karenanya, segala yang disepakati pada kegiatan tersebut mestinya dapat direalisasikan sebagai acuan pembangunan daerah ini ke depan.Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.Bahwa perencanaan sebagai awal dari pembangunan yang harus melibatkan semua elemen masyarakat.  
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa) WALUKOW, CHRISTIN
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) di Indonesia dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era reformasi ini semakin menguat dibandingkan era orde baru. Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa Kauneran, mendorong penulis untuk meneliti kinerja BPD itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa Kauneran Kecamatan SonderKabupaten Minahasa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Badan Permusyawaratan desa Kauneran telah melaksanaan fungsi pengawasan dengan baik yakni menyalurkan aspirasi masyarakat namun tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam meninjadklanjuti keluhan masyarakat. Keywords : BPD, Pengawasan, Pemerintah Desa
PERAN LURAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (Suatu Studi di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung ) Oley, Verol
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah kemiskian pada masyarakat merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat. Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hiduonya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat diantaranya : kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan yang bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sampai saat ini keterlibatan tentang aparatur pemerintah masih dianggap penting dan menentukan, karena aparatur pemerintah juga dianggap merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu peran aparatur pemerintah yang dianggap menentukan adalah peran lurah itu sendiri. Sebab lurah merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam arti peneliti memrlukan informan untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung membuktikan bahwa peran lurah dalam penanggulangan kemiskinan belum dapat dilaksanakan secara intensif terutama dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) belum dapat berjalan secara simultan dimana antara satu instansi dengan instansi lainnya yang terkait belum dapat terkoordinasi dengan baik, termasuk dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui proses sosialisasi, serta rektrutmen keanggotaan BKM.       Kata Kunci : Peran, Lurah, Kemiskinan
PROFESIONALISME KERJA APARAT KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Bacan Timur) Totononu, Ignatius
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme merupakan cerminan keterampilan dan keahlian aparatur yang dapatberjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pengetahuanatas dasar latar belakang pendidikan dengan beban kerja yang menjaditanggung jawabnya dan juga sebagai cerminan potensi diri yang dimiliki aparatur, baik dari aspek kemampuan maupun aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, inovasi, produktivitas dan kreatifitas. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh aparatur pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalitas, etos kerja tinggi, keunggulan kompetitif dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang bebas dari nuansa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).  Agar birokrasi dapat memberikan pelayanan yang baik, maka diantara sepuluh prinsip good gevernance ada 3 (tiga) nilai administratif – manajerial mendasar yakni : efektifitas, efesiensi dan profesionalisme (Widodo, 2005 ; 315). Dari hal yang sudah dijelaskan oleh informan diatas maka dapat disimpulkan kinerja pegawai yang masih perlu ditingkatkan lagi dalam hal peningkatan Sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan ketegasan aturan serta peranan seorang pimpinan dalam hal meningkatkan kinerja pegawai/stafnya dengan cara memberikan pelatihan dan pengawasan kepada staf. Kata Kunci: Profesionalisme Kerja, Memberikan Pelayanan
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR CAMAT TAMAKO KABUPATEN SANGIHE Kawasa, Nabia Rabia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa kinerja aparatur di kantor kecamatan Tamako dalam pelayanan public sangat lemah, pelayanan yang lambat dan berbelit-belit. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat di kecamatan ketika harus berurusan dengan kantor kecamatan. Sehingga penelitian ini mengambil topik Kinerja Staf dalam Peningkatan Pelayanan Administrasi, di kantor kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil peneltian ini mendapatkan beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses pelaksanaan pelayanan umum di Kantor Kecamatan Tamako yaitu masih kurangnya fasilitas pendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat, Masih ada aparat petugas pelayanan yang kurang menguasai teknis tugas pokoknya.  
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TOMBATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Mantiri, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 7 (2016)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan otonomi desa diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik; namun dalam kenyataan masih banyak pemerintah desa yang belum dapat mewujudkan kinerja pelayanan publik sesuai yang diharapkan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam pelayanan publik di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik dilihat dari empat aspek yaitu efektivitas, efisiensi, responsivitas dan kualitas pelayanan.Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari tingkat kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik secara berhasil; tingkat efisiensi pelayanan publik masih dikategorikan sedang dan rendah dilihat dari kemampuan melaksanakan pelayanan publik secara cepat (waktu), tepat (biaya), dan mudah (prosedur dan mekanisme pelayanan); Tingkat responsivitas pelayanan publik masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari tingkat keselarasan program dan kegiatan pelayanan yang ditetapkan/dilaksanakan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat; Tingkat kualitas pelayanan masih terkategori sedang dan rendah dilihat dari kemampuan dalam menyenggaarakan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat dari segi prosedur dan mekanisme pelayanan, persyaratan teknis dan administratif pelayanan, transparansi biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.Kata Kunci : Kinerja, Aparatur Pemerintah Desa, Pelayanan Publik.

Page 6 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue