cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 118 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2017)" : 118 Documents clear
REKRUTMEN POLITIK PARTAI DEMOKRAT DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KOTA MANADO TAHUN 2014 Gustiani, Intan Dwi; Mamentu, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKeterwakilan perempuan merupakan aspek dominan dalam politik, untuk menyalurkan aspirasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Besarnya peran anggota legislatif perempuan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin hak politik perempuan. Pemilu legislatif yang di laksanakan pada tahun 2014 merupakan ajang dalam mengisi jabatan politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD masa bakti 2014-2019. Hasil pemilihan Umum ini, menjadi barometer bagi masyarakat untuk mengukur kualitas dari partai dalam pendistribusian keterwakilan perempuan. Dari hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kota Manado tingkat keterwakilan perempuan anggota legislatif belum signifikan, sesuai dengan fakta dan data di lapangan jumlah pemilih tetap laki-laki sejumlah 171.209 dan perempuan 174.443 dengan total DPT sejumlah 345.652, dan keterwakilan perempuan yang menduduki kursi perwakilan politik sebanyak 9 kursi yang meliputi partai Golkar 2 kursi, partai PDIP 1 kursi, partai Gerindra 2 kursi, partai Pan 1 kursi, partai PKPB 1 kursi, partai Barnas 1 kursi, dan partai PDK 1 kursi. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan karena dominai kepentingan partai politik, hal ini juga berlaku dalam tubuh partai demokrat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsit kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang oermasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik dari rush dan athoff yakni Indikator Rekrutmen : Penyediaan, Kriteria Kontrol. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Demokrat, Perempuan
KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makagansa, Tommy; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan fungsi anggaran, dengan mengkaji dari bagian disiplin dan inisiatif DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe khusus untuk indikator disiplin didapati hasil belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa hal yang menyebabkan diataranya adalah: faktor geografi dimana Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah kepulauan yang transportasi antar pulau hanya dapat dilakukan lewat jalur laut, tidak setiap jam kapal tersedia untuk menghbungkan antar pulau, dan faktor pribadi dari anggota DPRD itu sendiri, didasarkan atas kesadaran dan pemahaman akan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator inisiatif kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe belum menunjukkan penigkatan, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya produk peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari DPRD, begitu pula dengan draft APBD Perubahan yang kesemuanya merupakan usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah (eksekutif), penyebab lemahnya inisiatif DPRD adalah kapasitas dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe itu sendiri yang masih perlu ditingkatkanKata Kunci: Kinerja, DPRD, Fungsi Anggaran
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DI KECAMATAN KAWANGKOAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Polla, Ava Irene; Pangemanan, Sofia; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Kawangkoan Utara Pasca Pemekaran Kecamatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi lapangan serta melalui kajian dokumen. Dalam penelitian ini, informannya berjumlah 9 orang, yakni Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Aparat di Kecamatan Kawangkoan Utara dalam melayani masyarakat secara keseluruhan belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak tetapnya kantor kecamatan sejak dimekarkan, hal ini menyebabkan arsip-arsip harus ditata kembali, selain itu hal ini membuat aparat tidak nyaman bekerja karena suasana kantor yang tidak representatif. (2) Kuantitas pelayanan yang diberikan aparat kecamatan dapat dikatakan rendah, hal ini disebabkan sifat apatis dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah mengenai pemekaran kecamatan beberapa tahun lalu. Efek tersebut masih bisa dirasakan sampai sekarang. (3) Efektivitas kerja aparat pemerintah Kecamatan Kawangkoan Utara juga masih belum sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana seperti prasarana kantor yang belum representatif serta dukungan anggaran yang terkadang terlambat, sehingga untuk membeli tinta dan kertas harus menunggu anggaran. (4) Komitmen Kerja, merupakan satu-satunya aspek yang dapat dikatakan baik, meskipun dukungan masyarakat belum maksimal dan dukungan dana yang tidak stabil, namun sikap komitmen dan semangat kerja aparat kecamatan cukup tinggi.Kata kunci: Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan Publik
EFEKTIVITAS PEMEKARAN DESA DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modoinding) Ticoalu, Debora Ireine; Kaawoan, Johannis E; Lapian, Marlien Tineke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah/desa di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena salah satu tujuan pemekaran wilayah/desa adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Setelah dilakukannya pemekaran desa, yang perlu dipersoalkan adalah bagaimanakah pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik, dari perubahan tersebut dampak yang dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran desa Pinasungkulan Utara kecamatan modoinding yang dilakukan pada tahun 2011 yang ditinjau dari segi pemahaman program, tepat Sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.Tipe penelitian ini deskriptif kualitatif denganTeknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian membuktikan bahwa evektifitas pemekaran desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik didesa Pinasungkulan Utara sudah efektif dan membawah dampak yang baik bagi masyarakat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu pemahaman program, tepat Sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata dalam proses pelayanan publik.Kata Kunci : Efektivitas, Pemekaran Wilayah/Daerah, Desa, Pelayanan Publik.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MAMUYA KECAMATAN GALELA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Bringan, Dafit; Pati, Agustinus; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. Metode yang digunakan adalah deskripstif kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui masalah penelitian, informan yang ditentukan adalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat di lihat dari Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala desa melalui nilai-nilai kreatif lokal dan modal social yang suda dianut oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbukan kembali semangat gotong royong, sedangkan kepala desa mengunakan konsep kesadaran dan kemauan dari masyarakat sendiri. kegiatan sehari-hari dilakukan dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersikan desa dan melakukan pembagunan desa dan pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kapala desa lebih bersifat pada pengelolah keuangan desa dengan sefisien mungkin. Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dengan mengelolah potensi yang di miliki oleh desa mamuya selain mengembankan potensi tambag pasir, tambag batu dan pertanian, dalam mengembankan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa.Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN LANGOWAN UTARA KABUPATEN MINAHASA Rompas, Jufri Frani; Pati, Agustinus B; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, hal ini dikarenakan desabersentuhan langsung dengan masyarkat, kenyataan itu menjadi dasar pemerintah sekarang ini untukmembangun Indonesia dari desa, hal itu ditunjang dengan pemberian dana yang melimpah, namunpada kenyataannya kesiapan masing-masing desa berbeda-beda. Dalam penelitian ini masalahsumberdaya manusia, aspek kepentingan mendominasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalissi tentangpengelolaan keuangan desa di 3 Desa di Kecamatan Langowan Utara yaitu Desa Walantakan, DesaTaraitak dan Desa Tempang III. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kepentingankepentinganyang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, bukan hanya elemen masyarkat, namunjuga berasal dari elemen pemerintah yang lebih diatas serta pengusaha.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Keuangan Desa
IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI PEMERINTAHAN PADA KANTOR DISTRIK ALAMA KABUPATEN MIMIKA Mulugol, Eneas; Rondonuwu, Arpi R.; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakImplementasi Fungsi Koordinasi Pemerintahan Pada Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Pembimbing : (I) Drs.Arpi .R.Rondonuwu,Msi (II) Drs.V.Kasenda,MSi .Permasalahan yang terlihat dalam pelaksanaan pemerintahan di Distrik Alama adalah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih kurang baik, hal ini akan berpengaruh secara negatif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi, sehingga menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.Tujuan penelitian ; Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama Kabupaten Mimika. Pada dasarnya koordinasi adalah merupakan usaha dari seorang pemimpin suatu organisasi untuk menempatkan secara teratur bagian-bagian atau unit-unit kerja yang ada dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Imam Buchari (1970 : 68) mengemukakan tujuan koordinasi sebagai berikut : untuk mencegah konflik, untuk mencegah persaingan, mencegah double ours dan pemborosan, mencegah kekosongan ruang atau waktu, mencegah perbedaan-perbedaan pendekatan dan pelaksanaan.Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, analisis data dilakukan dengan menggambarkan secara deskriftif kualitatif tentang pelaksanaan fungsi koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama. Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Distrik. Kepala Distrik memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik terutama dalam pelayanan masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama 5 orang informan menyatakan sangat baik; 3 orang menyatakan cukup baik dan 2 orang informan menyatakan kurang baik pelaksanaan koordinasi pemerintahan di Kantor Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan Distrik Alama.Distrik Alama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik masih perlu terus ditingkatkan pelaksanaan koordinasi pemerintahan terutama oleh Kepala Distrik dan para perangkat distrik, hal ini akan berpengaruh secara positif terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi sehingga tidak menghambat usaha pencapaian tujuan. Kepala Distrik diharapkan dapat mengkoordinir bawahan dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah Distrik dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah distrik Alama.Kata Kunci : Implementasi, Koordinasi, Pemerintahan
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) Sembel, Tesyalom; Gosal, Ronny; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakDesa di Indonesia diindektikan dengan pusatnya kearifan lokal yaitu sumber dari budaya dan adat istiadat yang terjaga, dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya, demikian pula dengan Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur, dimana kearifan local dalam bentuk partisipasi masyarakat, dimana partisipasi tersebut sudah mengalami kemunduran, oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif, dimana informan penelitian adalah kepala desa dan perangkatnya, badan permusyawaratan desa, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta sebagian masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sinsingon Barat dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih dibilang rendah, hal ini ditunjukan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaiakan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan.Kata Kunci: Partisipasi, Pembangunan
STRATEGI DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMINIMALISIR ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA BITUNG Benjamin, Morin; Pati, Agustinus; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMasih tingginya angka putus sekolah di Kota Bitung menjadi suatu indicator masih lemahnya kinerja Dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan melalui strategi yang diterapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian sebanyak 11 (sebelas) informan yaitu 1 orang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung, 4 orang UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan, 3 orang Kepala Sekolah tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA, dan 3 orang masyarakat khususnya orang tua anak putus sekolah. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu Teknik Observasi, Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi, dan Studi Pustaka, Teknik Analisa Data yang dipakai yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil pengamatan, pengumpulan data dan proses wawancara yang penelti lakukan, maka penelitian mengenai strategi Dinas Pendidikan dalam menekan angka anak putus sekolah di Kota Bitung yaitu strategi sudah cukup baik dalam menekan angka anak putus sekolah, antara lain : Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menekan angka Anak Putus Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat sesuai visi dan misi pembangunan Kota Bitung, Pemberian bantuan dana, Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, Program BSM (Bantuan Siswa Miskin), Program PIP (Program Indonesia Pintar), Program MaMa CEPAT (Cerdas Peduli Anak Tidak Sekolah), dan Sosialisasi kepada masyarakat.Kata kunci : Strategi, Dinas Pendidikan, Anak Putus Sekolah.
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( SUATU STUDI DI DESA WAYAFLI KECAMATAN MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR) Kapita, Fandayani; Kaawoan, Johannis Eduard; Lengkong, Johny Peter
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desanya, proses pemberdayaan dapat dilakukan banyak hal dan sumber pendanaannya telah diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala desa Wayafli dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Peran Kepala Desa Wayafl dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah baik terlihat dari beberapa program pemberdayaan yang ada di desa yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.Kata Kunci : Peranan,Kepala Desa, Pemberdayaan

Page 5 of 12 | Total Record : 118

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue