cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2019)" : 25 Documents clear
PERANAN PEMERINTAH DESA MENDORONG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Suatu Studi Pembangunan Jalan di Desa Sawang Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud) Kumayas, Neni; Tumambo, Maria; Sambiran, Sarah
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menggerakkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan desa di Desa Sawang Kecamatan Melonguane Kabupaten Talaud, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahap alternatif program dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, karena tanpa adanya sosialisasi, maka kendati terdapat minat masyarakat dalam berpartisipasi akan tetap menyurutkan hal tersebut, dengan adanya sosialisasi yang baik, maka informasi yang didapatkan dari sosialisasi akan dapat menjadi pemicu terhadap timbulnya partisipasi, semangat gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Sawang masih baik dan masyarakat desa sawang mendukung pemerintahan kepala desa yang sekarang dengan membantu setiap program pembangunan yang ada di desa.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Desa, Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.
STRATEGI PEMENANGAN PARTAI PENGUSUNG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA DALAM PEMILIHAN LANGSUNG TAHUN 2017 Fatie, Marinus; Tulung, Trilke; Lambey, Trintje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung pada era reformasi mengindikasikan adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Kadar demokrasi suatu negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam memilih pejabat negara. Semakin banyak pejabat negara baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, semakin tinggi kadar demokrasi dari negara tersebut, paling tidak, dalam tataran prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dimainkan oleh partai pengusung untuk memenangkan pasangan Mathius Awaitouw dan Giri Wijayantoro pada saat pemilihan Bupati dan wakil bupati di kabupaten Jayapura pada tahun 2017, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa strategi yang dimainkan oleh partai pengusung untuk memenangkan pasangan Mathius Awaitou dan Giri Wijayantoro pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017, diantaranya Melakukan pencitraan terhadap pasangan calon yang di usung, membentuk tim sukses dengan melibatkan orang asli Papua dan orang non Papua, dan melakukan konsolidasi partai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga ketingkat kampung.Kata Kunci : Strategi, Pemenangan, Partai, Pemilihan Langsung
EFEKTIVITAS KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN PT. CONCH NORTH SULAWESI CEMENT (CNSC) DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Lumintang, Mega; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow merupakan kabupaten yang kaya dengan sumber saya alam. Beberapa endapan bahan galian bisa ditemukan di daerah ini seperti emas, tembaga, gamping, pasir besi, mangan, andesit. Untuk mengelolah kekayaan alam di daerah kabupaten Bolaang Mongondow ini, maka pemerintah setempat dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor luar untuk berinvestasi di Bolaang Mongondow. Kekayaan alam Bolaang Mongondow salah satunya yakni Batu Gamping atau batu kapur, yang kemudian diolah menjadi semen menjadi salah satu daya tarik bagi investor luar untuk datang berinvestasi dengan kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan PT. Conch North Sulawesi Cement (CNSC) dan efektivitas yang terjadi dalam MoU tersebut, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian Kerjasama/MoU antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan PT. Conch sudah berjalan baik dan efektif karena delapan butir perjanjian dalam kerjasama telah dilakukan oleh pihak perusahaan, Hubungan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan PT. Conch tidak berjalan dengan baik karena kurangnya kemauan untuk membangun komunikasi yang baik sehingga menimbulkan berbagai konflik antara kedua pihak. Masalah yang dihadapi pada dasarnya hanya mengenai pengaturan hari kerja perusahaan yang tidak sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia, yaitu untuk menghormati mereka yang beragama Islam pada hari Jumat, dan mereka yang beraga Kristen pada hari Minggu, namun dari perusahaan sudah mulai membiasakan diri dengan semua sistem kerja yang berlaku.Kata Kunci : Efektivitas, Kerjasama, Pengelolaan SDA, Masyarakat, PT. CNSC.
ANALISIS PROMOSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KOTA BITUNG (Studi di Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Bitung) Gerung, Winda Monica; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 72, menyatakan bahwa promosi Aparatur Sipil Negara dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses promosi jabatan Aparatur Sipil Negara oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kota Bitung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi jabatan yang dilakukan berdasarkan senioritas, kualifikasi pendidikan, prestasi kerja, dan tingkat loyalitas sudah dilakukan sesuai aturan, akan tetapi ada kendala-kendala yang mengganjal terhadap pelaksanaan promosi jabatan oleh karena faktor hubungan kedekatan, keluarga, golongan, suku, agama, ras, kesenangan, dan faktor-faktor lainnya. Prosedur Promosi jabatan, secara umum dapat disimpulkan berjalan dengan baik. Dimana dapat dilihat bahwa transparansi prosedur dan juga waktu pelaksanaa promosi jabatan diketahui oleh Aparatur Sipil Negara, meskipun terkadang juga tidak diketahui oleh sebagian Aparatur Sipil Negara hal ini juga disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau pemberitahuan secara resmi sehingga kenyataan yang ada, promosi jabatan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Hal ini tentu tidak sehat dalam pelaksanaan promosi jabatan yang pada akhirnya tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan promosi jabatan belum sepenunhya optimalKata Kunci : Promosi Jabatan, Aparatur Sipil Negara.
EVALUASI KEBIJAKAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) KE-99 DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANOLAMBOT KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Marunduh, Patrick Nazaret; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

TNI adalah Tentara Rakyat, demikian juga TNI-AD yang menjadi salah satu komponen TNI adalah Tentara Rakyat. Untuk itu TNI-AD harus selalu berada bersama rakyat, memperhatikan dan melindungi rakyat, berjuang bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui Evaluasi kebijakan TNI Manunggal Membangun Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program TMMD ke-99 pada tahun 2017 di Kodim 1302 Minahasa yang dilaksanakan di desa Ranolambot secara keseluruhan berjalan secara efektif dimana dari laporan kegiatan dari target perencanaan dan hasil telah sesuai. Keberhasilan ini diawali dengan keseriusan TNI dalam melaksanakan program. Dari segi efesiensi anggaran, pelaksanaan program TMMD telah menyerap anggaran 100%, dari segi pelayanan public sangat baik, didukung pula dengan anggaran yang cukup dari pihak TNI dalam penyelenggaraan program kegiatan.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, TNI Manunggal Membangun Desa, Pembangunan.
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA PANTAI KASARAENG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Lakaoni, Juanly Yohanes; Kimbal, Marthen; Undap, Gustaf
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat bernilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi suatu tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri, disamping bernilai ekonomi yang tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap bangsa sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu bangsa. Namun pengembangan kawasan obyek wisata belum dilakukan pada kawasan obyek wisata Pantai Kasaraeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran dan pengembangan pariwisata pantai kasaraeng yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauaan Sangihe yang terdiri dari beberapa aspek, yakni Aspek Atraksi, Aspek Aksesbilitas, dan Aspek Fasilitas yang akan menghasilkan suatu pengembnagan daya tarik wisata dari beberapa wisatawan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tulisan serta hasil penelitian mengenai Peran dan Pengembangan Potensi Pariwisata Pantai Kasaraeng yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Pengembangan sebagai Rencana. Adapun beberapa implementasi strategi pengembangan yang teridentifikasi yang dilakukan yakni, (1) Pengembangan yang dilakukan harus terfokus pada satu titik, (2) Keterlibatan semua elemen-elemen yang terkait, (3) Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap obyek yang akan dikembangkan, (4) Melakukan pelatihan-pelatihan baik pemandu wisata, pelaku wisata, dan pengelola wisata, (5) koordinasi yang terus dilakukan kepada pemerintah dan warga sekitar kawasan obyek wisata.Kata Kunci : Peran, Pengembangan Pariwisata, Pantai Kasaraeng.
IMPLEMENTASI PROGRAM MANADO CERDAS DI KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO (Studi tentang Program QLUE Manado) Rompas, Arnolfo; Pangemanan, Sofia; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi dan teknologi pada awalnya diadopsi oleh pihak swasta dalam memberikan pelayanan bagi pelanggannya. Dengan mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dalam rangka meningkatkan keefektivan dan keefisiensian pelayanan publik. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. E-Government sudah banyak diterapkan pada lingkungan pemerintah pusat maupun daerah yang sudah mempunyai fasilitas dan SDM yang memadai ..Penelitian ini bertujuan untuk memberikan arahan serta petunjuk dalam meneliti mengenai implementasi kebijakan program manado cerdas melalui aplikasi qlue di Kecamatan Tuminting. Jenis penelitian yang digunakn adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan program Qlue berpengaruh positif bagi kualitas pelayan publik di masyarakat kota manado,masyarakat yang pada umumnya hanya bisa melapor permasalahan kota di SKPD yang terkait, menjadi lebih mudah dengan melaporkannya menggunakan program ini.faktor kerja sama antar internal pemerintah juga penting dalam penerapan program ini terlebih khusus antar pemerintah kota maupun kecamatan,saat ini walaupun program belum sepenuhnya dapat dirasakan di sebagian tempat di kota manado. pemerintah masih mengupayakan agar program ini dapat berjalan di tiap tiap kecamatan kota manado dengan menambahkan infrastruktur yang menunjang dalam optimalisasi program tersebut.Kata Kunci : Implementasi,Program QLUE.
PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2016 (Studi Di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) Sangkoy, Rifaldy; Lapian, Marlien; Gosal, Ronny
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku politik dan partisipasi politik pemilih merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, perilaku politik pemilih merupakan aspek penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan suatu pemilihan umum. Hal yang ingin ditekankan ialah bagaimana perilaku politik khususnya pemilih pemula dalam pelaksanaan kampanye, keikutsertaan dalam kepartaian dan juga proses voting ataupun pemberian suara dalam pemilihan umum baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Dalam pertarungan perebutan suara ini partai politik tak ubahnya seperti memasarkan sebuah produk barang atau jasa kepada target pasarnya. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui perilaku pemilih politik pemilih di di Desa Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan sehingga dapat mempengaruhi perilaku politik pemilih tersebut pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 melalui 3 pendekatan yakni Pendekatan Sosiologi, Pendekatan Psikologis dan Pendekatan Rasional, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan psikologis menjadi pendekatan yang cukup efektif untuk memenangkan suara masyarakat dimana kedekatan seseorang dengan kandidat menjadi bahan kampanye bagi pasangan calon, melihat figure dari kandidat kepala daerah selain itu, hubungan psikologis dengan suatu organisasi atau partai mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memberikan hak suara, selanjutnya pendekatan rasional, merupakan salah satu pendekatan yang menjadi kunci kemenangan kebanyakan pasangan calon bupati dan wakil bupati, dimana cenderung masyarakat modern ini lebih pragmatis dan lebih mengutamakan keuntungan dengan mendapatkan uang, sembako. Di kabupaten Minahasa Selatan Pendekatan money politik pada pemilihan bupati tahun 2016 tidak terlalu efektif meskipun cukup berpengaruh.Kata Kunci : Perilaku, Pemilih Pemula, Pemilihan Umum Kepala Daerah.
STRATEGI POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DI KOTA MANADO DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA DI KOTA MANADO TAHUN 2015 Badu, Afifyanto; Lapian, Marlien; Tulung, Trilke
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Demokrasi merupakan sebuah pembebasan atas kekuasaan absolut monopoli dari satu ataupun segelintir (elit) manusia. Secara harfiah demokrasi terangkai atas dua kata Demos dan Kratein. Secara prosedural, salah satu praktek demokrasi di tingkat lokal di Indonesia adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Di Indonesia sendiri, pemilukada secara langsung. Setelah mengalami serangkaian proses dan perubahan akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini mengambil studi kasus pada pemilukada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado tahun 2015. Sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, Kota Manado juga telah menyelenggarakan proses serta tahapan pemilukada. Sebagai lembaga penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara menetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015 dan diikuti oleh 3 pasangan kandidat Gubernur dan wakil Gubernur dan di Menangkan PDIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat mendalami dasar penelitian yang ada. Dari hasil penelitian didapati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah bekerja dengan baik dengan menggunakan modal yang tersedia dengan menggunakan pendekatan terhadap masyarakat menengah kebawah, dengan program pemberdayaan masyarakat.Kata Kunci : Strategi Politik, PDIP, Pilkada.
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Kaaro, Stefan Brian; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi pemerintah daerah terdepan dalam pemberdayaan,merupakan bagian yang tak terpisakan dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dan kelurahan. Seiring dengan berkembangnya otonomi daerah yang memberikan keleluasan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur rumah tangganya masing–masing, maka tanggung jawab kesejahteraan masyarakat terletak pada pemerintah dan masyarakat di daerah.sejalan dengan itu, pemerintah dan masyarakat di daerah diminta lebeih berinovasi dan berkreasi dalam mewujudkan pembangunan di daerah masing–masing. Berdasarkan peran tersebut,Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi pemberdayaan melaksanakan tugas-tugas berdasarkan program pemberdayaan yang di yakini lebih mendekatkan masyarakat pada sebuah paradigma baru pemberdayaan yang menekankan pada pentingnya kesadaran dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan.adapun program-program pemberdayaan meliputi aspek pemerintahan/kelembagaan masyarakat desa,sosial budaya sumber daya alam dan teknologi serta usaha ekonomi masyarakat.Kata Kunci : Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa.

Page 2 of 3 | Total Record : 25