cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 75 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2017)" : 75 Documents clear
PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA KALI OKI KECAMATAN TOMBATU Pondaag, Alfira; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan dilakukan dalam upaya menjamin agar semua kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah pengawasan masyarakat yang sangat berperan menentukan keberhasilan program kerja pemerintahan desa sebagai satuan organisasi pemerintahan terkecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu. Teknik analisa data yang digunakan ada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pengawasan oleh masyarakat di Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu belum maksimal seperti yang diharapkan, terlihat masyarakat memiliki perasaan sungkan untuk memberikan masukkan kepada pemerintah mengenai program yang sementara dijalankan, meskipun begitu masyarakat mengetahui mengenai program-program pemerintah khususnya dalam pembangunan terlihat dari hasil wawancara serta masyarakat juga terlibat dalam perencanaan program kerja, lain halnya dengan perencanaan program kerja pemerintah, dari hasil penelitian sudah termasuk baik karena pemerintah telah mengikuti mekanisme yang berlaku oleh kementerian terkait, namun dari pengamatan penulis, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan, hal ini terlihat tidak adanya papan proyek ataupun papan informasi mengenai program yang sedang dijalankan.Kata Kunci: Pengawasan Masyarakat, Pelaksanaan, Program Kerja.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBUATAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tamunu, Prichilia; Sambiran, Sarah; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKapasitas kemampuan pemerintah desa khususnya di bidang administrasi dan tata kelolah aparat pemerintah desa masih masih banyak ditemui adanya kelemahan, khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan sehingga proses penyusunan laporan keuangan desa harus merupakan tanggung jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten, dengan demikian seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai kedesa khususnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu peerangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pembuatan administrasi keuangan di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya kualitas dari pemerintah desa dalam hal ini SDM yang di miliki oleh perangkat desa dalam pembuatan administrasi keuangan desa yang ada di desa ponompiaan, pembuatan administrasi keuangan desa sering mengalami masalah dan setiap perencanaan program kerja tidak terealisasi dengan baik, sehingga apa yang sudah di programkan tidak terlaksana sesuaidengan RPJM Desa yang sudah ada.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Desa, Administrasi Keuangan.
PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN POSO STUDI DI KECAMATAN PAMONA SELATAN Rantelore, Marwan Rinaldy; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 Di Kabupaten Poso Studi Di Kecamatan Pamona Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara di lokasi penelitian dan pengkajian dokumen pendukung. Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah adalah dengan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung, Seperti yang telah dilakukan di kecamatan Pamona Selatan kabupaten Poso tahun 2015. Banyak hal menarik yang dapat ditemui pada pemilihan kepala daerah kabupaten Poso tahun 2015, salah satunya tentang perilaku pemilih. perilaku pemilih berbicara tentang keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, mulai dari menentukan apakah akan ikut memilih atau tidak memilih sampai pada proses menentukan siapa yang akan dipilih dalam pemilihan umum tersebut. Memilih berdasarkan ketertarikan terhadap partai politik tertentu paling dominan dilakukan oleh pemilih yang ada di kecamatan Pamona Selatan, Pemilih jenis ini menjadikan nilai ideologis partai dan ikatan emosional dengan partai sebagai dasar untuk menentukan kepada partai mana atau kandidat mana mereka menjatuhkan pilihan. Selain karena identifikasi partai, orientasi terhadap track record kandidat juga mempengaruhi perilaku pemilih yang ada di Pamona Selatan. pemilih jenis ini tergolong pada retrospective voters mereka adalah pemilih yang menentukan pilihan didasarkan pada evaluasi terhadap apa yang dilakukan sebelumnya oleh para kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menentukan pilihan saat mengikuti pemilihan umum juga dipengaruhi oleh faktor kesamaan suku, pemilih cenderung merasa bangga saat ada calon yang memiliki kesamaan dengannya apalagi dalam hal suku. Selain itu Ikatan kekeluargaan juga memberikan pengaruh kepada pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi melalui media dan ditambah dengan tingkat pendidikan yang semakin baik maka pemilih yang ada di kecamatan Pamona Selatan juga mulai rasional dalam menentukan pilihan politik.Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pemilihan Umum Kepala Daerah.
PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENANGGULANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA Mariono, Bayu Prasetyo; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengangguran bukan hanya menjadi masalah sebuah daerah, kota maupun negara, tetapi pengangguran sudah merupakan masalah global terlebih di negara-negara berkembang, semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan pengguna tenaga kerja baik itu pemerintahan, maupun swasta. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa penanggulangan pengangguran oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Tenaga Kerja sudah baik berdasarkan penelitian di Dinas Tenaga Kerja maupun kepada masyarakat, walaupun dilihat dari data BPS bahwa tingkat pertumbuhan pengangguran di Kabupaten Minahasa setiap tahun mengalami peningkatan dimana tahun 2014 sebanyak 13.584 dan tahun 2015 sebanyak 14.513. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Dinas Tenaga Kerja karena pada dasarnya peningkatan pengangguran ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa.Kata Kunci: Peran Dinas Tenaga Kerja, Angka Pengangguran.
PELAKSANAAN KEBIJAKAN BORDER CROSSING AGREEMENT (BCA) OLEH KANTOR IMIGRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Mamuaja, Bertha Rerey; Mamentu, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada tahun 1956 terbentuk Border crossing Agreement (BCA) antara Indonesia dan Filipina, dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina, yaitu pulau Marore dan Miangas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kampung Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor kelas II Tahuna, Camat Kepulauan Marore, An. Kakanim Pos Imigrasi Marore, Komandan Posal Marore, Kepala Pos Philipina, Kepala Bea dan Cukai, dan 3 orang masyarakat Kampung Marore. Pada aspek organisasi, sistem organisasi petugas pelaksana kebijakan BCA Marore masih tergolong kurang baik, hal ini terlihat dengan hanya 1 orang pegawai imigrasi Marore yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, serta sarana dan prasaran perkantoran kantor imigrasi Marore yang kurang memadai, dan hanya terdapat 7 orang pegawai imigrasi Tahuna yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, walaupun sarana dan prasarana perkantoran kantor imigrasi Tahuna tergolong cukup memadai. Pada aspek interpretasi, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk menerapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pada aspek penerapan, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk mencapai tujuan kebijakan BCA, walaupun dengan disiplin petugas pelaksana BCA yang tergolong kurang baik.Kata kunci: Border Crossing Agreement, Implementasi kebijakan, Pulau Marore
KINERJA PANWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua) Wenda, Olenus; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang aparatur pemerintahan maupun non pemerintahan dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, bidang pengawas pemilu khususnya di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan teristruktur yang mengukur, menilai dan menpergaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karjawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif dimasa yang akan datang. Mencermati perubahan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik koridor prinsip-prinsip good governance, maka lembaga penyelengara pemilu harus mampu berapdatasi dengan perubahan dimaksud. Pada aspek kelembagaan, perlu dikaji kembali guna mewujudkan kelembagaan yang efektif efisien, termasuk juga perlu dicermati lagi keberadaan lembaga penyelengara pemilu di kabupaten/kota dan tingkat distrik sifatnya permanen, mengigat sistem pemilu legislatif kita mengunakan sistem proporsional bukan system distrik, Disampin itu kedepan ada kemungkinan besar pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak. Lembaga penyelengara pemilu di tingkat kabupaten/provinsi perlu ditinjau kembali terkait besaran kelembagaan berikut. Bagi lembaga penyelengara pemilu, perlu memastikan bahwa rekrutmen pengawas pemilu akan diisi oleh sarjana-sarjana yang memahami soal kepemiluan, disamping itu, tentu memenuhi kualifikasi disiplin ilmu tertentu sebagaimana kebutuhan dalam lembaga penyelengara pemilu melayani secara adil seluruh peserta pemilu dan warga Negara yang sudah memiliki hak memilih dan dipilih. Selanjutnya, pada asfek tata laksana, perlu dipastikan terwujud mekanisme, system, prosedur, dan tata kerja yang tertib, efektif, dan efisien, baik sifatnya internal maupun eksternal.Kata Kunci: Kinerja, Panwaslu, Pemilu Legislatif
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DI KECAMATAN MANGANITU SELATAN Usman, Juaden Ever; Kimbal, Marthen; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelayanan kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk di amati karena hal ini menyangkut hak hidup orang banyak dan terlebih pula kesehatan merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh maqsyarakat karena dengan kondisi tubuh yang sehat memungkinkan setiap orang hidup dengan produktif secara sosial dan ekonomis. Namun untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat yaitu memuaskan, masih merupakan masalah yang belum dapat di selesaikan sampai dengan saat ini, di karenakan sumber daya manusia sebagai pelayan publik masih belum berkompeten di bidangnya dalam hal ini belum ahli, dan fasilitas peralatan medis sebagai faktor penunjang pelayanan kesehatan masih sangat minim sehingga belum dapat mencapai tujuan yang di cita-citakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menjawab secara paripurna mengenai masalah yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan atau aturan dari Dinas Kesehatan dalam hal peningkatan sarana dan prasana Puskesmas Lapango belum ada, sehingga puskesmas ini masih mengalami ketertingalan dalam sarana dan prasarana sehingga berimbas pada pelayanan kesehatan di Puskesmas Lapango. Manajemen yang ada di Puskesmas Lapango menjadi bagian tolak ukur terpenting dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, bahwa ada tiga hal penting dalam manajemen di Puskesmas Lapango yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggung jawaban. Dalam ketiga hal penting tersebut merupakan tahapan proses dalam melakukan atau mengimplementasikan posedur pelayanan bagiKata Kunci: Kebijakan, Dinas Kesehatan, Sarana dan Prasarana.
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Tombatu Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara) Tobing, Melvin; Kaawoan, Johannis; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKepala Desa sebagai salah satu unsur aparatur negara dalam memimpin lembaga pemerintahan negara atau birokrasi di tingkat desa mempunyai andil penting dalam kemajuan suatu desa, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang dibutuhkan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya kedisiplinan kerja aparat desa yang diserahi tugas dibidang administrasi yang menduduki posisi strategis sebagai organ pemerintah desa yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan disiplin kerja perangkat desa. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kepemimpinan Kepala Desa Tombatu dalam meningkatkan disiplin kerja masih belum optimal, karena pelaksanaan kepemimpinan kepala desa khususnya dalam pembinaan disiplin berupa bimbingan belum dilakukan secara berkelanjutan, hal itu terlihat dari masih adanya ketaatan aparat desa dalam melaksanakan peraturan kerja seperti pelanggaran terhadap jam kerja dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan seperti peringatan ringan sementara pelanggaran yang dilakukan cukup berat seperti meninggalkan tugas dinas tanpa izin kepada atasan, sementara itu disiplin kerja perangkat Desa Tombatu dalam melaksanakan tugas terlihat belum optimal, karena seluruh perangkat desa belum melaksanakan perintah dari atasan dalam hal pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh pengabdian dan kesadaran akan tanggung jawab dalam penyelesaian tugas yang tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Disiplin Kerja, Perangkat Desa.
KENDALA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 Tandayu, Raldi; Kimbal, Marthen; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengawasan penyelenggara pemilihan umum yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baik ditingkat pusat maupun daerah provinsi memiliki peran yang penting dalam setiap pergelaran pemilihan umum dengan pengawasan yang baik maka kualitas pemilihan umum akan berjalan dengan baik. Dalam setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tidak terlepas dari Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan para kontestan demi memperoleh kemenangan. Dari pelanggaran tersebut terdapat jenis pelanggaran yang bersifat administrative, pidana, dan kode etik yang sulit di tindaklanjuti. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal diatas hanya saja peneliti membatasi penelitian hanya pada Fungsi Pengawasan terkait Evaluasi dan dan Korektif sehingga penelitian ini berjudul Kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini berusaha memperoleh gambaran terkait Pelanggaran Pemilihan Umum dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang akurat dan relevan terkait masalah yang diteliti. Melalui penelitian ini diharapkan akan membantu penyelenggara pemilihan umum terutama dalam hal pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara.Kata kunci : Pengawasan, Bawaslu, Pemilu.
PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO Pusut, Risky; Kimbal, Marthen; Mamentu, Michael
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan adalah upayah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pada era pemerintahan Indonesia saat ini salah satu skala prioritas adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut bagian dari ketahanan ekonomi nasional Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan. Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa yang dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahan di Desa Pasir Putih dapat dilihat dengan dibangunnya 10 los pasar Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pembuatan jalan tani. Pembangunan yang telah dilakukan pemerintah desa tersebut menunjukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesjahteraan. Masyarakat desa yang memiliki penghasilan melalui pertanian misalnya dalam hal ini diberikan akses jalan tani dengan tujuan meningkatkan mobilitas para petani agar hasil pertanian meningkat dan ekonomi pun terbangun dengan baik.Kata Kunci: Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.

Page 1 of 8 | Total Record : 75

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue