cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2019)" : 139 Documents clear
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT WAJIB PAJAK DI DESA ATEP SATU KECAMATAN LANGOWAN SELATAN Lamaiga, Feibri R.; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran Pemerintah dalam pelayanan dan pengelolaan pajak sangatlah penting. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Karena itu setiap wajib pajak diharuskan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Untuk mewujudkan harapan pemerintah agar setiap wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dibutuhkan juga peran pemerintah dalam pelayanan penagihan pajak. Mekanisme pelayanan pajak telah diatur oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, tapi masih saja terdapat banyak kendala sehingga penagihan pajak tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam memotivasi masyarakat wajib pajak di Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Pemerintah Desa Atep Satu Kecamatan Langowan Selatan adalah salah satu bagian dari pemerintahan dalam pelayanan penagihan pajak sehingga penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Dalam Memotivasi Masyarakat Wajib Pajak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintah masih belum, maksimal sehingga masyarakat masih belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya membayar pajak. Sosialisasi mengenai pajak tidak sering dilakukan, sehingga kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak masih kurang. Pemerintah diharapkan dapat melaksanakan pelayanan penagihan pajak dengan baik, mulai dari sosialisasi tentang Tata Cara dan ketentuan Perpajakan hingga mekanisme pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat memehami tentang pentingnya membayar pajak dan tidak sulit untuk membayar pajak.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pelayanan Masyarakat, Wajib Pajak.
PERAN DINAS SOSIAL KOTA MANADO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS Baturangka, Theresia; Kaawoan, Johannis; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 42 bahwa setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun realitanya menunjukkan kondisi sebaliknya, pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial berperan sebagai salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Sosial Kota Manado dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum diberdayakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas
KEPEMIMPINAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA PUSIAN BARAT KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Kumendong, Devi Azwar; Pioh, Novie; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemimpinan pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa sepatutnya mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, dengan dilandasi dengan semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara maka kepemimpinan ini pula diharapkan mampu menghadirkan perangkat desa yang profesional,jujur dan adil dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep yang digunakan oleh kepala desa sebagai pemimpin di desa dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan dapat digunakan untuk memecahkan masalah penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Pusian barat sudah menjadi niat dan tekad dari kepala desa untuk mewujudkan kepentingan bersama.Kata Kunci : Kepemimpinan,Pemerintah Desa,Sumber Daya Manusia.
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA LIBA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Suatu Studi di Desa Liba Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa) Kumendong, Windy Lovelia; Kaawoan, Johannis; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses politik, dalam Negara demokrasi rakyat diharapkan dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, termasuk pemilihan kepala desa. Pada saat pemilihan kepala desa Liba tahun 2016, partisipasi politik masyarakat masih kurang. Secara umum kurangnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja kepala desa, hal ini disebabkan oleh sikap dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menganggap pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang besar bagi kehidupan mereka. Faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap keputusan masyarakat desa liba untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena demokrasi yang dilaksanakan selama ini tidak berbanding lurus dengan kemakmuran masyarakat, ketika kran demokrasi dibuka lebar-lebar ternyata tidak membawa dampak yang positif terhadap masyarakat yang terjadi adalah masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke TPS untuk memilih. Pemberian suara dalam Pilkades merupakan wujud partisipasi dalam politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilih memberikan suaranya namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seorang memutuskan berangkat ke TPS atau tidak. Data yang ada menunjukkan bahwa tingkah laku pemilih desa Liba dipengaruhi oleh faktor ideologis menjadi salah satu alasan. Secara khusus diketahui bahwa teknik pelaksanaan pemilihan membawa pengaruh yang besar terhadap keputusan masyarakat untuk tidak memilih, Nampak bahwa Panitia Pelaksana Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa (P4KD) kurang sigap dalam mengantisipasi keadaan yang terjadi di lapangan. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepada desa Liba dilakukan dengan berbagai cara, terutama P4KD sebagai penggemban tanggung jawab untuk dapat menyelenggarakan pilkades yang dapat melahirkan pemimpin yang sah dan medapatkan legitimasi dari masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Kepala Desa.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN INVESTASI (Studi kasus PT. Conch North Sulawesi Cement) Nesia, Aprilia; Pangemanan, Sofia; Sampe, Stefanus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sasaran investasi di Indonesia pada umumnya diarahkan pada beberapa sektor kehidupan misalnya Industri, Pertambangan, Teknologi. Oleh karena, dengan dukungan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia dalam berbagai sektor tersebut sehingga dapat menarik minat para investor asing untuk melakukan investasi. Salah satu yang menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi yang besar sehingga peluang investasi juga terbuka lebar.Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memfokuskan untuk Sektor Industri Pertambangan karena mampu mendatangkan banyak keuntungan dalam segi ekonomi dan sosial budaya sebab mampu menciptakan investasi, meningkatkan pendapatan masyarakat, kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melihat Penanaman Modal Asing (PMA) atau Foreign Direct Investement (FDI) lebih banyak mempunyai kelebihan.Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, alih keterampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.Konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002;244) yang mengatakan peran adalah peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status).Apabila hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,maka ia menjalankan sebuah peranan. Peranan menetukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang dibberikan oleh masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam peningkatan investasi asing di sektor pertambangan. sektor pertambaangan Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi dan peluang investasi, jelas ini akan mengembangkan daerah bukan hanya dari segi ekonomi,tetapi berbagai segi kehidupan termasuk sosial dan budaya masyarakat di era globalisasi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalamm rangka mendukung selesainya penelitian ini.Kata Kunci : Peran Pemerintah Derah , Meningkatkan, Investasi.
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KESELAMATAN BERLAYAR (Studi di kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas III kota manado) ., Wulandari; Kimbal, Marthen; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan sarana pengendalian yang dianggap paling efektif untuk menciptakan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai tujuan. Maka diperlukan pengawasan bagi maksud tersebut yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintah yang disebut dengan Kesyahbandaran yang dipimpin oleh seorang Syahbandar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (portstate control) adalah Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar, Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar dan Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran. Melihat pentingnya fungsi dan tugas Syahbandar disuatu pelabuhan untuk keselamatan pelayaran, maka tugas tersebut harus didukung pula dengan fasilitas penyelamatan mengingat untuk mecegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan. Dilihat dari Pengawasan Langsung dengan mengadakan laporan ditempat, observasi , dan inspeksi langsung kelapangan saat jam beroperasi dan ditambah Pengawasan Tidak langsung yang berbentuk laporan tertulis dan lisan sehingga kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kota manado dengan mudah dapat meningkatkan pengawasan untuk keselamatan pelayaran terutama keselamatan bagisetiap penumpang. Dalam metode penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitati, data yang diperoleh bersumber dari penelitian dilapangan selama kurang lebih 14 hari.Kata kunci :Pengawasan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,Keselamatan Berlayar
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KABUPATEN MINAHASA Rolos, Gibri; Kimbal, Marthen; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paradigma pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya dimuali sejak gerakan reformasi. Tuntutan akan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh instansi yang terkait dengan sebuah penyelenggaraan pelayanan publik. Tuntutan tersebut muncul seiring berkembangnya era reformasi pada tahun 1998 dan otonomi daerah setelah tumbangnya kekuasaan orde baru. Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.dalam meyelenggarakan pelayanan publik tidak terlepas badan hukum publik BPJS masih banyak dijumpai kekurangan sehingga, jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari harapan masyarakat. BPJS minahasa menerapkan fast track system dalam pembuatan kartu peserta. Penerapan ini dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya transformasi BPJS kualitas pelayanan pembuatan kartu peserta diharapkan mengalami perbaikan dan perkembangan sehingga semakin effektif dan efisien.Kata kunci: Kualitas, Pelayanan, Publik
KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon) Montolalu, Marcelino; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dijalankan Dinas Penanaman Modal Kota Tomohon dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Terpadu, 1 orang Seksi Pelayanan bagian front office, 2 orang masyarakat yang sedang mengurus IMB, 2 orang masyarakat yang sudah mengurus IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Parasuraman terdapat lima variabel yaitu: (1) Tangibles. Pada aspek ini sarana dan prasarana telah sesuai dengan harapan, tetapi untuk kenyamanan belum.(2) Reliability Pada aspek ini standar pelayanan sudah jelas dan dijalankan hanya saja untuk keahlian pegawai menggunakan alat bantu belum sepenuhnya. (3) Responsiviness. Aspek ini pegawai telah melayani dengan cepat, tepat dan mudah.(4) Assurance. Aspek ini jaminan biaya dan waktu telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal kepada masyarakat yang mengurus IMB. (5) Emphaty. Aspek ini pegawai melayani dengan sopan santun dan tidak membeda-bedakan, tetapi yang belum yaitu mendahulukan kepentingan pengguna layanan.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Terpadu, Izin Mendirikan Bangunan.
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN Mamangkey, Anderson; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Di Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berlaku sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2018. Pada tahun 2017 ada 8 Desa dan pada tahun 2018 ada 12 Desa dan 2 Kelurahan. Tahun 2017 berjumlah 387 unit dan pada tahun 2018 450 unit yang di salurkan. Di Kecamatan Amurang Timur terdapat 1 Desa dan 1 Kelurahan yang menerima bantuan BSPS. Pada tahun 2017 di Desa Maliku menerima dengan jumlah 52 unit dan pada tahun 2018 di Kelurahan Pondang menerima dengan jumlah 35 Unit. Bantuan BSPS yaitu dalam bentuk uang. Dari hasil pengamatan awal peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam pelaksanaan program pemerintah ini yaitu, adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya pengawasan dari Dinas yang terkait, juga kurangnya mengamati pelaksanaan program BSPS dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Di lain pihak kendala di lapangan seperti kurangnya Swadaya dari penerima bantuan, suplay bahan dari toko penyalur bahan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan, kurangnya kerja sama antar anggota dan kelompok, harga bahan bangunan yang tiba-tiba naik. Kemudian didapati di lapangan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mampu namun menerima program BSPS dikarenakan masih memeliki hubungan kekeluargaan dengan Pihak Fasilitator. Ada tiga unsur penting dan mutlak yang menunjang pelaksanaan yaitu, adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan, Unsur pelaksanaan yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.Kata Kunci : Pelaksanaan, Program BSPS.
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kantor UPTD Samsat Tondano Kabupaten Minahasa) Lontoh, Grandani; Kasenda, Ventje; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Etika merupakan landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan atau yang biasa disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, biasanya masyarakat akan merasa tidak puas, dan akan menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait etika pemerintah yang belum professional dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan pada samsat tondano harus ada keseimbangan antara pertumbuhan wajib pajak dengan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pada Samsat Tondano, termasuk system/prosedur pelayanan dan informasi bagi masyarakat/wajib pajak.Berangkat dari informasi yang dialami dan di dengar langsung dari masyarakat, maka melalui penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam etika ASN dalam memberikan pelayanan publik pada Samsat Tondano. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan public di kantor Samsat Tondano.Kata Kunci : Etika Pemerintahan,Pelayanan Publik

Page 13 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue