cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2019)" : 139 Documents clear
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN POSO (Suatu Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Poso) Mba’u, Adrian Sakti; Pangemanan, Sofia; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Poso memiliki potensi wisata cukup berlimpah dan bervariasi. Obyek wisata di Kabupaten Poso dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam serta wisata budaya dan sejarah. Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang strategis untuk dikembangkan di Kabupaten Poso dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja. Masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Poso sejak lama mengandalkan pemenuhan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian dan pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Poso, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah penelitian, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, dapat dilihat dari struktur orgnisasi dinas, dari struktur tersebut terlihat tugas pokoknya yang juga dituangkan dalam peraturan daerah. Selain pengorganisasian di dalam tubuh dinas, pengorganisasian juga dilakukan dengan masyarakat khususnya pengelola pariwisata demikian juga dengan aspek penggerakkan yang merupakan tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja sama dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, dalam penelitian ini penggerakkan dilakukan oleh pimpinan dinas yakni kepala dinas dan kepala-kepala bidang, melalui rapat-rapat, apel, selain itu untuk menggerakkan semua pegawai dibuat juga grup-grup di WA dan FB agar informasi mudah disampaikan.Kata Kunci : Manajemen, Pengembangan, Pariwisata.
PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MOKUPA KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA Paslima, Marciano Franklin; Kaunang, Markus; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu program kerja pemerintah yang setiap tahun dilakukan adalah dalam hal meningkatkan pemerimaan negara pada sektor pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat baik secara individu ataupun kooperasi sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku setiap tahun. Namun dalam kenyataan dilapangan tidak sedikit juga wajib pajak yang nanti dilakukan penagihan di rumah dengan berkali – kali baru dapat dan bersedia membayar pajak bumi dan bangunan.Situasi yang dikemukakan diatas juga terjadi di lokasi penelitian yaitu di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa menalankan perannya telah berupaya untuk mengingatkan setiap wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Kendala besar yang dihadapi oleh Pemerinta Desa Mokupa bahwa tidak semua wajib pajak yang memiliki objek pajak di wilayah Desa Mokupa berdomisili di dalam desa. Demikian pula halnya di wilayah Desa Mokupa bukan hanya wajib pajak perorangan akan tetapi juga terdapat wajib pajak korporasi atau perusahan yang menjalankan usahanya di wilayah Desa Mokupa.Akan tetapi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, Pemerintah Desa Mokupa telah berupaya menjalankan tangungjawab kerjanya dalam mengedarkan surat wajib pajak / biliet pajak kepada setiap wajib pajak, selalu mengingatkan wajib pajak baik dalam forum rapat, pengumuman maupun dengan menggunakan spanduk yang dari pemerinta kabupaten yang dipasang di kantor desa. Hal yang diharapkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bahwa masyarakat selaku wajib pajak menyadari akan tanggungjawabnya untuk secara langsung melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan, Pemerintah Desa.
KEBUTUHAN DAN DISTRIBUSI APARATUR SIPIL NEGARA PRESPEKTIF PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN MOTTO KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG Tuwonaung, Andrew; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan sebagai sebuah organisasi pemerintah Kota yang paling dekat danberhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan suatu kota, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dalam UU Nomor 73 Tahun 2005 Kelurahan Merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota. Untuk mewujudkan pelayanan publik pada ujung tombak pemerintah tersebut, dibutuhkan Pegawai yang memadai dan kompetibel dari sisi jumlah dan kualitas kerja. Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PegawaiNegeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaran tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu ASN menjadi salah satu unsur paling vital dalam instansi pemerintahan, sehingga managemen pegawai ASN atau management kepegawaian merupakan salah satu instrument penting bagi organisasi public dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar dalam memberi tanggung jawab besar birokrasi dalam pelayanan kepada masyarakat harus di dukung oleh pegawai asn yang professional dan kompoten.alasan dalam hal ini adalah pegawai asn tersebut, memenuhi efisiensi dan efektifitas yang terjadi di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Sebagai pegawai ASN, sumber daya ini bertugas merancang danmemproduksi jasa publik. Kata kunci: Kebutuhan, Distribusi, Pelayanan Publik, Kebutuhan Aparatur SipilNegara.
PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA SALIBABU KECAMATAN SALIBABU Paru, Selni; Kaunang, Markus; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaian kearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yang merugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihat sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksana pembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatu tujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah. hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat ini masih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintah desa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalam mengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendiri menjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupun tenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orang yang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidak terlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, PembangunanSumampouw3AbstrakPeran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk mengarahkan pencapaiankearah tujuan pembangunan dan mengurangi ketidak efisiennya serta konflik yangmerugikan, peran yang dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan melihatsumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaanpembangunan tergantung pada kemampuan aparat penanggung jawab pelaksanapembangunan, untuk menyusun berbagai sumber daya yang ada dalam mencapai suatutujuan. Tingkat efektivitas pelaksana pembangunan hendaknya mendapat perhatianyang lebih dari segenap unsur operasional penyelenggara pembangunan. Tujuanpenelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh kepala desa dalampelaksanaan pembangunan di Desa Salibabu, yang dikaji dari aspek-aspek ilmiah.hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan kepala desa dalam pelaksanaanpembangunan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat sampai saat inimasih kurang baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa pemerintahdesa hanya kadang-kadang melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong dalammengerjakan pembangunan infrastruktur desa, sedangkan dari masyarakat sendirimenjawab tidak keberatan seandainya diminta untuk membantu secara fisik maupuntenaga dalam pembangunan infrastruktur desa tersebut, hal ini terjadi karena setiappembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa selalu diborongkan kepada orangyang bahkan diluar dari masyarakat desa tersebut sehingga masyarakat menjadi tidakterlibat di dalam pembangunan yang sebenarnya untuk kepentingan mereka sendiri.Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan
KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI ANAK TERLANTAR DI KOTA MANADO Sajow, Angelina; Sambiran, Sarah; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tercapainya kinerja yang maksimal tidak akan terlepas dari peran pemimpin birokrasi dalam memotivasi bawahannya dalam melaksanaakan pekerjaan efisien dan efektif. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Dengan adanya Undang-Undang tentang anak terlantar, maka pemerintah telah memberikan kebijakan yang berupa program untuk kesejahteraan anak-anak yang merasa belum mempunyai hak yang sama pada anak yang lain. Dinas sosial kota manado yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial khususnya untuk anak terlantar tentunya dalam melaksanakan kegiatan dan program akan sangat membantu jika di dukung dengan kelengkapan data dan fasilitas atau prasarana yang ada di kantor. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini di antaranya adalah : 1) Produktivitas yang ditunjukan oleh Dinas Sosial sudah baik, tetapi masih ada saja anak-anak terlantar yang masih berkeliaran di tempat umum,2) kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Dinas kepada masyarakat sudah baik, namun harus lebih ditingkatkan lagi agar supaya bisa lebih baik lagi., 3) dalam hal pemberian bantuan sosial tidak sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Dinas Sosial atau bisa dikatakan tidak tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani anak terlantar di kota manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Kinerja, Pemerintah, Anak Terlantar
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA TERHADAP PT.KIRANA SINAR GEMILANG DI KECAMATAN LEMBORAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Tagoe, Yolanda; Nayoan, Herman; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap PT. Kirana Sinar Gemilang di Kecamatan Lemboraya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu diperhatikan dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap perusahaan PT Kirana Sinar Gemilang mengenai tanah-tanah yang berkaitan dengan tanah masyarakat, pembagian hasil plasma, penyerobotan lahan dan penyerobotan lahan. Metode yang digunakan adalah metode deskrptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini informannya berjumlah 1 orang kepala perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Morowali Utara, 1 orang sekretaris divisi perusahaan PT. Kirana sinar Gemilang, 1 orang kepala desa lawangke, 1 orang buruh plasma, 2 orang masyarakat. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, studi dokumen, analisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan dari teori Faried Ali terdapat tiga lokus yaitu: lokus pengaturan, lokus implementasi dan lokus evaluasi, kebijakan yang dilakukan belum efektif dalam penerapannya karena belum sesuai dengan pengaturan karena masih terdapat kepentingan kelompok lain yang di utamakan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang seharusnya mencakup tiga aspek yaitu negara, perusahaan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Hak Guna Usaha
PENGAWASAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBNGUNAN DI DESA WENAM DISTRIK PIRIME KABUPATEN LANNY JAYA Wanembo, Tundeki; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bermaksud untuk mengetahui pengawasan kepala kampung dalam pembangunan di kampung wenam distrik pirime kabupaten lanny jaya dilihat. Dari Tugas Pokok Fungsi Pengawasan Kepala Kampung Menurutdari mengemukakan bahwa pengawasan dapat dianggkap sebagai aktifitas untuk menemukan menkoreksi, penyimpangan- penyimpagan peting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pelaksanakan pembangunan menurut pembangunan mempunyai tiga sifat penting yaitu:1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus- menerus 2. Usaha untuk menaikan pendapatan per kapita itu harus terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang sehingga setiap pembangunan sarana fisik harus lebih di perhatikan dalam hal seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan, namun perlu juga kerjasama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemeritah kabupaten kepada kepala kampungapa yang di harapkan dalam pelaksanaan program pembangunan hal yang mengadapi di lapangan.Kata Kunci: Pengawasan Kepala Kampung, Dalam Pembangunan
EFEKTIVITAS METODE KAMPANYE DEBAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 Rawis, Junior A. K.; Liando, Daud; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Debat merupakan bagian yang sangat penting dalam pesta demokrasi. Di ajang inilah, setiap paslon mempromosikan visi-misinya. Selain sebagai sarana untuk menguji seberapa jauh pasangan calon menguasai permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang akan dipimpinya, juga bisa dijadikan pasangan calon sebagai wahana untuk meyakinkan publik dan menaikkan tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini fokus pada efektivitas metode kampanye debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas Bernard dalam Prawirosentono. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah Mengapa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektiv ?. Hasil analisis menunjukan bahwa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektiv yang disebabkan oleh faktor penentuan tempat yang tidak strategis, pembatasan kuota pendukung dan juga media penyiaran yang tidak memadai.Kata Kunci : Efektivitas, Metode Kampanye Debat, Pemilihan Umum Kepala Daerah.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAMPUNG MANUMPITAENG Takaredase, Julianty Thesa; Kaawoan, Johannis E.; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Untuk itu dalam mengatasi masalah kemiskinan pemerintah melalui Departemen Sosial (Depsos) pada tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan yang kemudian disingkat (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu, hasil temuan ini dapat digunakan dalam bidang pelayanan khususnya dalam Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan Program Keluarga Harapan di Kampung Manumpitaeng sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari berkurangnya beban pengeluaran, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat.Kata Kunci : Program Keluarga Harapan, Pengentasan Kemiskinan

Page 14 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue