cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 4   5   6   7   8 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2019)" : 139 Documents clear
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN MINAHASA (SUATU STUDI DI DINAS KOPERASI DAN UKM) Ondang, Christofer; Singkoh, Frans; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi. Pemerintah Daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak tehadap UMKM sehingga pelaku UMKM terhambat pada pemasaran produk serta hambatan finansial masih membatasi penentuan keputusan tingkat lokal sehingga Pemerintah Daerah belum bisa memberikan bantuan modal serta alat-alat yang dapat di gunakan oleh para pelaku-pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM mencari modal dan alat sendiri agar dapat bertahan. Selain itu permasalahan juga datang dari UMKM berkaitan dengan pengelolaan yang kurang professional, hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan SDM yang terampil yang dimiliki UMKM sehingga pemerintah yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam pembuatan kebijakan seharusnya bekerjasama dengan pihak swasta memberikan pelatihan kepada UMKM agar bisa bertahan, juga agar usaha mereka dapat berkembang di kemudian harinya. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koprasi dan UKM Kabupaten Minahasa terhadap kemandirian UMKM di Minahasa. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Permberdayaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah
KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SANGIHE Pilat, Junarto; Mantiri, Michael; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Publik adalah bentuk pelayanan yang mendapatkan perhatian oleh pemerintah terutama yang berhubungan dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kegiatan dan aktivitasnya dengan aparatur pemerintah tentu akan membutuhkan pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian pelayanan publik ini dilakukan oleh instansi pemerintah lewat aparaturnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna. Fokus dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Komunikasi Organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sangihe. Dengan menggunakan teori mengenai tujuan utama dari komunikasi organisasi Brent D. Ruben (Alo Liliweri 2004:64), yaitu : Sebagai Tindakan Organisasi, Membagi Informasi Menampilkan, Perasaan dan Emosi Dalam sebuah organisasi, komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena komunikasi merupakan penggerak organisasi dimana tujuan organisasi mustahil atau sulit dicapai tanpa adanya komunikasi. Organisasi terbentuk karena adanya kesamaan tujuan yang dimiliki tiap anggota. Orang yang tertarik untuk bergabung dalam suatu organisasi memiliki alasan yang beragam. Ada yang karena alasan profit, tuntutan profesi, penyebaran ideologi maupun pemenuhan kebutuhan sosial. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai sarana dimana manajemen mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Budaya organisasi terbentuk melalui interaksi antar anggota. Bahkan bisa dikatakan, ibarat organisasi adalah tubuh makhluk hidup maka komunikasi adalah darah yang mengalir dalam tubuh organisasi tersebut.Kata Kunci: Komunikasi, Organisasi, Pelayanan Publik
KOORDINASI CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Kecamatan Malalayang Kota Manado) Tampake, Regynald Prasatya; Gosal, Ronny; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenagan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas sebagai pengkoordiner, penggerak dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yakni mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ada di seluruh kecamatan termasuk dalamnya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Pemerintaha Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mencakup Partisipasi, Pembinaan dan Evaluasi di Kecamatan Malalayang ditinjau dari tugas dari fungsi yang diamantkan dalam peraturan pemerintah tentang kecamatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat memecahkan masalah penelitian, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat mengikuti beberapa aspek salah satunya adalah aspek partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Dari hasil penelitian, peneliti menyimpulkan penyelenggaraan musrenbang di Kecamatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.Kata Kunci : Koordinasi, Camat, Pemberdayaan Masyarakat.
PELESTARIAN BUDAYA MAPALUS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI BIDANG KEMASYARAKATAN (Studi di Desa Kanonang Dua Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa) Pantow, Rafel F. F.; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyrakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian, dan makanan. Pembangunan sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat. Hal ini juga di dukung kekayaan alam dan kearifan lokal. Di Kabupaten Minahasa khususnya di desa Kanonang Dua, pemerintah memiliki ciri khas dalam penyelenggaran pemerintahan yang masih dipegang teguh, yaitu budaya mapalus. Budaya mapalus ini memfokuskan kepada kegiatan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat yang secara langsung sangat menjunjung tinggi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Model ini sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan berbasis masyarakat serta menciptakan pembangunan partisipatif serta memperkuat hubungan sosial antar masyarakat. Di kalangan masyarakat desa Kanonang Dua sudah lama tertanam rasa kebersamaan, senasib dan sepenanggungan yang diwujudkan melalui budaya mapalus. Pelestarian Budaya Mapalus dalam kehidupan masyarakat desa kanonang dua yang sejahtera adalah saling membantu satu dengan yang lain dalam baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun antara masyrakat dengan masyarakat guna memperkuat jati diri orang kanonang. Dengan program pelestarian budaya mapalus ini pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat sesuai kebutahan yang ada di masyarakat. Pemerintah hendak memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa Kanonang Dua dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah dalam fungsi pemberdayaan masyarakat berusaha memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan dan kesadaran masyarakat Desa Kanonang Dua. Proses pembangunan di Desa Kanonang Dua juga berjalan dengan baik dengan adanya upaya pelestarian budaya mapalus yang secara tidak langsung mempercepat pembangunan yang ada di desa.Kata Kunci : Budaya, Masyarakat, Pemerintah.
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT Rieuwpassa, Leonard; Mantiri, Michael; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah saatnya negara/ pemerintah membangun sistem aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat juga dapat menjalankan perannya sebagai unsur perekat persatuan dan bangsa. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku oleh sebab itu konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependuddkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh (Hasibuan 2012:193) yang mengatakan kesadaran dan kesedian seseorang menaati peraturan dan norma-norma social yang berlaku.penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menunjang selesainya penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dilihat bahwa tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat masih rendah hal ini di tandai dengan kurangnya kesadaran dan kesediaan pegawai untuk memberikan pelayanan secara maksimal.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan
PERENCANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KUMA KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tampila, Gita; Kaawoan, Johannis; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa kuma, dana desa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meninjau dan menganalisis sampai sejauh mana perencanaan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa kuma kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan talaud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pembangunan fisik di desa kuma yang didanai oleh dana desa terkesan perencanaannya sudah cukup baik akan tetapi dalam pengambilan keputusan tentang apa yang akan dikerjakan dalam pembangunan perencanaannya masih kurang matang dan waktu pelaksanan pembangunan jalan desa tidak tepat karena yang di tentukan oleh pemerintah sedianya dikerjakan selama lima hari namun yang terjadi waktu yang ditentukan itu tidak tepat karena pekerjaan pembangunan jalan desa menjadi tujuh hari.Kata Kunci: Perencanaan, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Desa
IMPLEMENTASI PROGRAM CERDAS COMMAND CENTER DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SMART CITY (STUDI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MANADO) Albari, Adam H.; Gosal, Ronny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Command Center adalah langkah awal mewujudkan Smart City. Di mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan tupoksinya memberi pelayanan kepada masyarakat berbasis pada digitalisasi. Command Center merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Electronic Government. Di Indonesia Kota pertama yang menerapkan Command Center adalah Kota Bandung, melihat penyumbang netizen terbanyak media sosial di Indonesia adalah Kota Bandung maka Wali Kota Bandung sendiri memanfaatkan hal ini sehingga muncullah ide gagasan dari Wali Kota untuk menerapkan pemerintahan yang berbasis elektronik lewat Electronic Government pada Program Command Center. Cerdas Command Center adalah salah satu program yang mendapat banyak keuntungan, yaitu masyarakat bisa dipermudah dalam mengakses berbagai informasi yang dilampirkan oleh Pemerintah Kota lewat website resmi Kota Manado. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke kantor atau dinas - dinas serta instansi untuk mengetahui segala informasi terkait pelayanan namun masyarakat bisa langsung mengakses lewat website resmi Kota Manado. Cerdas Command Center merupakan Program Pemerintah berbasis elektronik. Cerdas Command Center adalah fasilitas pemerintah untuk digunakan seperti rapat dan mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasikan, memonitor semua tindakan sebagai respons pemerintah terhadap masyarakat. Cerdas Command Center mengelola berbagai aplikasi untuk memonitor kota yaitu di antaranya : harga pangan, masalah kebersihan, kemacetan, keamanan, perkiraan cuaca, gempa bumi, jalan rusak, dan sebagainya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mewujudkan Smart City melalui implementasi program Cerdas Command Center di dinas komunikasi dan informatika Kota Manado .Kata Kunci : Cerdas Command Center, Electronic Government.
MERIT SISTEM DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Badan Kepegawaian Daerah) Tamarengki, Alan Arnaldo; Liando, Daud; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud (studi di Badan Kepegawaian Daerah).Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai informan lima orang pegawai ASN sebagai informan pendukung. Penelitian ini menunjukkan Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud (studi di Badan Kepegawaian Daerah) dinilai berdasarkan Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja, Penghasilan, Karir, dan Pelatihan. Berdasarkan (1) kebijakan penilaian prestasi kerja, bahwa seorang pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik biasnya pegawai tersebut akan mendapatkan penghargaan dan promosi jabatan namun harus memperhatikan unsur-unsur kepangkatan (2) Penghasilan atau kompensasi merupakan imbalan jasa berupa uang yang diberikan kepada para pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka. (3) Karir, keseluruhan jabatan yang dapat diduduki oleh seseorang selama kehidupan kerjanya. (4) pelatihan, suatu proses dalam mengubah perilaku karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tuuan organisasional.Kata kunci : Merit Sistem, Kinerja, Aparatur Sipil Negara.
PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO Silap, Christi; Kasenda, Ventje; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan
OPTIMALISASI DINAS PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG Sondakh, Revaldo W.; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya maka diperlukan dana yang cukup. Dana tersebut diusahakan oleh pemerintah daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kepentingan rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain Otonomi bersifat Auto Money. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi faktor-faktor yang mendukung optimalisasi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung melalui Potensi penerimaan Retribusi Pasar, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa optimalisasi Dinas Perdagangan Kota Bitung, berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan hasil penelitian, kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar untuk pendapatan asli daerah di Kota Bitung, tergolong belum tercapai dikarenakan target yang ditentukan belum memenuhi karena faktor-faktor yang sudah dijelasakan tadi. Di Kota Bitung terdapat 11 pasar yang tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016     Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bitung, Penagihan Retribusi pasar ditangani oleh Dinas Perdagangan. Pungutan retribusi berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna layanan publik.Kata Kunci : Optimalisasi, Dinas Perdagangan, Pendapatan Asli Daerah.

Page 6 of 14 | Total Record : 139

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue