cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 4 (2019)" : 6 Documents clear
PEMBERDAYAAN KEPALA JAGA DAN BPD MELALUI BOTTOM UP PLANNING DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SAWANGAN KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA Lambey, Trintje; Rachman, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui kegiatan ini membentuk kesadaran dan keahlian aparat pemerintah desa dalam mengantisipasi permasalahan yang dapat muncul dalam perwujudan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan akan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sumber daya aparat pemerintah desa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi  yaitu : Pemahaman Aparatur pemerintah dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa, terbentuknya kelompok aparat dan BPD yang  pemahaman yang baik dari para Kepala Jaga/Dusun dan BPD dalam  penyusunan perencanaan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya melalui bottom up planning di Desa Sawangan . Luaran pelaksanan PKM berupa :Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN, memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untuk  terus ditingkatkan peranan dari aparat pemerintah desa dalam hal ini para Kepala Jaga dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang berkaitan dengan bottom up planning dalam pembangunan desa di Desa Sawangan menjadi lebih baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di desa mitra.Kata kunci : Pemberdayaan Kepala Jaga dan BPD
OTONOMI DESA DALAM PROSES PENGGALIAN POTENSI DESA, STUDI DI DESA KANONANG KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Kumayas, Neni; Tumiwa, Julian; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya penggalian potensi yang maksimal maka secara langsung suatu desa akan berkembang secara mandiri. Namun kenyataannya sampai saat ini upaya pemerintah desa dalam menggali potensi desa belum efektif.  Hal inilah yang menjadi alasan penulis/peneliti untuk mengangkat permasalahan penelitian ini dengan  menitikberatkan pada :  “ Otonomi Desa dalam proses penggalian Potensi Desa, Studi di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Adapun potensi desa Kanonang yang digali sendiri oleh masyarakat adalah ; Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang. Modal Kearifan Lokal. Profesi Fotografer. Bukit Kasih. Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Budaya mapalus/ Gotong-royong. Potensi-potensi yang tinggi ini baik dari alam maupun budaya, Telah menjadikan desa kanonang sebagai desa yang banyak menghasilkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang baik politik, akademisi, guru, dan lain sebagainya yang telah tersebar dimana-mana. Salah satu desa yakni Kanonang Dua menjadi desa terbaik nasional. Upaya menggali potensi desa di Kanonang menjadi sangat penting, untuk tetap membuat desa ini bisa eksis dan tetap unggul dalam pembangunan. Peran pemerintah desa untuk mengakomodir partisipasi warga, terus menggali dan mengembangkan potensi desa.Kata Kunci : Otonomi Desa, Penggalian, Potensi Desa.
PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAHAN DESA SAWANGAN DAN DESA KAMANGTA KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Sambiran, Sarah; Pati, Agustinus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mitra dalam pelaksanaan Program Kemitraan  Masyarakat yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sawangan yang mempunyai 6 jaga, serta Desa Kamangta Kecamatan Tombulu yang mempunyai 8 jaga. Permasalahan mitra di Desa Sawangan belum lama menyelenggarakan proses penyelenggaraan pemilihan Hukum Tua. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah penyelenggaraan pemilihan hukum tua di desa Sawangan Kecamatan Tombulu menunjukkan kurangnya efektivnya aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh masih realatif baru hukum tua dan perangkat pemerintah desa yang dipilih dan dingkat dalam menempati posisi dalam struktur pemerintahan desa. Sedangkan Desa Kamangta dalam pelaksanaan pemerintahan desa banyak terjadi protes dari anggota masyarakat karena kinerja pemerintah desa yang masih kurang baik. Hal tersebut mendorong tim pemabdian untuk melakukan program PKM di Desa Sawangan dan Desa Kamangta. Target luaran dalam kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa serta laporan hasil pengabdian dan jurnal pengabdian. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan/sosialisasi dilakukan terhadap aparat penierintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat pada umumnya tentang materi pemberdayaan pemerintah desa; juga pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu: Terbentuknya tim aparat pemerintah desa di Desa Sawangan dan Desa Kamangta yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat desa, adanya pelayanan publik yang baik, menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan masyarakat Desa Sawangan Desa Kamangta. Luaran pelaksanan PKM berupa : Laporan hasil pengabdian, artikel publikasi ilmiah pengabdian di jurnal ber ISSN. Memberikan kontribusi bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat dalam pembuatan jurnal pengabdian. Disarankan untuk  terus ditingkatkan peranan dari aparat pemerintah desa di Desa Sawangan Desa Kamangta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Masyarakat harus lebih giat berpartisipasi untuk memberikan pengawasan dan masukan-masukan dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintah desa di desa mitra.Kata kunci Pemberdayaan Aparat.
HUBUNGAN MOTIVASI, PRODUKTIVITAS DAN BUDAYA KERJA APARAT PEMERINTAH DESA DENGAN EFEKTIFITAS KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa) Undap, Gustaf J. E.; Sondakh, Effendi; Rorong, Ari
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki arti yang sangat strategis jika dikembangkan secara baik. Dalam kenyataannya banyak desa-desa di Indonesia belum berkembang secara mandiri dari desa swadaya, swakarya dan swasembada disebabkan karena belum tergalinya potensi desa secara baik, sehingga kurang memberikan kontribusi terhadap hasil-hasil pertanian. Pada hal bila dilihat dari potensinya desa telah menjadi tumpuan lumbung produksi dan lumbung ketahanan nasional. Agar tumpuan pembangunan desa menjadi lebih baik dan mandiri maka dibutuhkan kemampuan aparat pemerintah desa sebagai motor penggerak utama dalam pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi tumpuan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk : 1). mengetahui Hubungan antara Motivasi Produktivitas Kerja dan Budaya kerja aparat pemerintah Desa dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, 2). mendapatkan gambaran tentang Keterlibatan aparat pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa. Penelitian menggunakan metode Kuantitatif dengan analisis Chi Square. Dari hasil analisis data tentang hubungan antara Motivasi, Produktifitas dan Budaya dengan efektifitas keberhasilan pembangunan desa dengan hasil analisis yang didapati bahwa hubungan antara Motivasi Kerja dengan Efektifitas Keberhasilan Pembangunan Desa berada pada kategori tinggi karena melebihi dari ukuran ½ C Maks yakni 0,4082 yaitu dengan nilai Koefesien Kontingensi (KK) sebesar 0,4468. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik Motivasi kerja aparat pemerintah Desa maka akan semakin baik pula efektifitas keberhsilan pelaksanaan pembangunan Desa. Dari hasil analisis Prosentase mendatar menunjukan bahwa terdapat tingkat kepercayaan sebesar 75,67 %. Dimana semakin baik Motivasi Kerja maka akan semakin baik pula efektifitas keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Desa.Kata Kunci : Hubungan, Motivasi, Produktivitas, Budaya Kerja, Pembangunan Desa.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENERAPKAN SISTEM AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LOTA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA Undap, Gustaf J. E.; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap urgen bagi desa. Secara ystem ive, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam ystem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal penting bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih lemahnya system transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa. System transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa secara baik maka akan memaksimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah masih lemahnya system transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana strategi pemerintah Desa Lota dalam memaksimalkan system transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Karena dengan system Transparansi dan Akuntabilitas secara baik maka akan memaksimalkan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa.HAsil dari kegiatan Program Kemitraan Masyarakat dimana strategi pemerintah desa Lota pada saat ini sudah lebih dapat mempunyai kemampuan untuk menyusun dan mengisi Format laporan Alokasi dana Desa (ADD) pertangungjawaban secara transparan dan akuntabel karena telah banyak mempelajari tentang berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu laporan pertangungjawaban secara tansparan dan bertanggung jawab.Kata Kunci: Pemerintah Desa, Sistem, Akuntabilitas, Transparansi, ADD.
PKM APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN WISATA ARUNG JERAM DI DESA TIMBUKAR KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA Pati, Agustinus; Rondonuwu, Arpi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mitra dalam pelaksanaan PKM adalah Aparat Pemerintah Desa Timbukar, Kelompok Arung Jeram Waraney dan Arung Jeram Karapi Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Permasalahan mitra yaitu pengetahuan pengelola dan anggota kelompok-kelompok arung jeram dalam manajemen pelayanan para tamu serta pemanfaatan potensi desa di Desa Timbukar Kecamatan Sonder kurang maksimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kurang professional dalam menggarap potensi wisata. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan serat sosialisasi kepada mitra berdasarkan teori-teori manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan pariwisata. Melalui kegiatan PKM diharapkan bermanfaat bagi kelompok-kelompok Arung Jeram, pemerintah desa serta untuk meningkatkan pengetahuan kelompok-kelompok Arung Jeram sehingga meningkatkan pendapatan dalam pengelolaan usaha Arung Jeram; sebagai bahan ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat serta Tim Pelaksana. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu : Meningkatkan pengetahuan/pemahaman bagi aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok Arung Jeram dan masyarakat dalam menunjang potensi wisata Arung Jeram di Desa Timbukar, meningkatkan kunjungan wisata, fasilitas penunjang serta meningkatkan kenyamanan pelayanan. wisata Arung Jeram di Desa Timbukar. Meningkatkan pendapatan kelompok, serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan pendapatan desa.Kata kunci : Pemberdayaan Wisata.

Page 1 of 1 | Total Record : 6