cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 1,084 Documents
 87   88   89   90   91 
OPTIMALISASI DINAS PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG Sondakh, Revaldo W.; Sambiran, Sarah; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya maka diperlukan dana yang cukup. Dana tersebut diusahakan oleh pemerintah daerah sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai kepentingan rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain Otonomi bersifat Auto Money. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi faktor-faktor yang mendukung optimalisasi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung melalui Potensi penerimaan Retribusi Pasar, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa optimalisasi Dinas Perdagangan Kota Bitung, berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan hasil penelitian, kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar untuk pendapatan asli daerah di Kota Bitung, tergolong belum tercapai dikarenakan target yang ditentukan belum memenuhi karena faktor-faktor yang sudah dijelasakan tadi. Di Kota Bitung terdapat 11 pasar yang tersebar di beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016     Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung dan Peraturan Walikota Bitung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bitung, Penagihan Retribusi pasar ditangani oleh Dinas Perdagangan. Pungutan retribusi berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna layanan publik.Kata Kunci : Optimalisasi, Dinas Perdagangan, Pendapatan Asli Daerah.
PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI AREN DI KECAMATAN KUMELEMBUAI Sorongan, Yangwan; Lumolos, Johny; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Petani aren atau mereka yang memproduksi produk berbahan pohon aren khususnya di kecamatan Kumelelmbuai kabupaten Minahasa Selatan, dibagi dalam pengolah gula merah atau dikenal dengan gula batu, lalu minuman beralkohol Saguer dan beralkohol tinggao yakni Captikus Beberapa hal yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan Petani Aren yakni : Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Memperkuat  potensi  yang  dimiliki  oleh  rakyat  dengan  menerapkan langkah-langkah nyata, Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Kemudian dapat dirumuskan peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aren Kabupaten Minahasa Selatan terhadap masyarakat petani adalah 1). Pemberdayaan petani dengan melaksanakan  program  pembinaan  dan  penyuluhan,  2).  Pengembangan kemitraan dan usaha agribisnis, 3). Penguatan modal dengan dana bantuan pinjaman  langsung  pada  masyarakat  untuk  modal  usahatani,  4). Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, 5). Pengembangan Kelembagaan. Mengingat komoditas  tanaman  padi dan kacang hijau merupakan  komoditas  andalan  dan unggulan. Selain itu, lahan sawah merupakan sumber pendapatan dan penopang hidup  yang  sangat  diandalkan  sebagai  petani.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembinaan dan penyuluhan,  berjalan dengan baik selama beberapa tahun.Kata Kunci : Peranan, Pemerintah, Petani Aren
PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Yikwa, Usson; Kasenda, Ventje; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme camat hakiki menekankan pada suatu sikap pengabdian pada profesi sehingga terlaksana mutu yang baik akan halnya pelayanan publik yang di tunjukan dari seorang camat mengepalai maupun membina serta mengorganisir bawaannya dalam penyelenggaraaan pemerintah di karenakan camat menjalankan tugas dan kewenagannya sebagai perangkat daerah ataupun delegatif dari bupati /walikota. Tentunya sebagai perangkat daerah maupun pengelola kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara nyaman wajar demi menwujudkan kehidupan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun secara faktual yang terjadi di lapangan khususnya Kecamatan Malalayang, terutama camat beserta bawahannya kurang mampu mengelola maupun menjalankan roda penyelenggaraan pemerintah mumpuni sehingga ini dapat di buktikan pelayanan publik yang tidak maksimalisasi dengan tidak adanya ketetapan jam pengangutan sampah, pungkutan liar yang kerap terjadi dalam pengurusan administrasi publik, fatilitas kurang memandai. Jika semua bisa teratasi lewat dari resolusi seorang camat sebagai penyelenggraan pemerintah yang bersifat delegatif lewat koordinasi maupun mengorganisir bawahannya tentunya berbagai kendala yang serin di hadapi / jumpai biasa teratasi serta dapat menwujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan mempertimbankan tujuan yang di ingin dari pada suatu daerah.Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dan Pemerintah.
PENERAPAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Sumilat, Delvis; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Disiplin Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Wanea Kota Manado. Perluh dibangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki integritas, profesional, patuhan, taat dan setiaan pada organisasi pemerintahan. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Camat,1 orang Sekcam,1 orang Staff atau Pegawai, dan 1 orang Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Songodimedjo dalam Edy Sutrisno terdapat empat variabel yaitu: (1) Taat Terhadap Aturan Waktu. Pada aspek Taat Terhadap Aturan Waktu sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan ketaatan terhadap aturan waktu belum efektif karena masih ada pegawai yang masih terlambat, jam istirahat dan jam pulang kerja yang tidak sesuai dengan aturan yang ada .(2) Taat Terhadap Peraturan Organisasi Pada aspek ini di lihati dari Taat Terhadap Peraturan Organisasi yang ada di kecamatan Wanea Kepatuhan Pegawai peraturan yang dibuat belum berjalan dengan baik dikarenakan masih ada pegawai yang blm menjalankan tupoksi Masing-masing . (3) tata cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan Aspek ini pegawai yang ada dikecamatan wanea dalam tata cara berpakaian dalam pelayanan masih kurang baik karena masih ada pegawai yang memakai sandal jepit dan memberikan pelayanan yang kurang baik dengan sikap acuh tak acuh dan cara menjawab kepada masyarakat yang tidak sopan.(4) taat terhadap peraturan lainnya Aspek ini pegawai yang ada dikecamatan sudah taat terhadap aturan yang sudah dibuat. Namun ketika kedapatan pegawai melanggar aturan yang telah dibuat akan mendapatykan sanksi tertulis maupun tidak tertulisKata Kunci : Disiplin, Kinerja, Aparatur sipil Negara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA NAGHA 1 KECAMATAN TAMAKO KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Hormati, Glendy; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan daerah pesisir kelautan selama ini diposisikan sebagai sektor pinggiran dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefenisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan serta masyarakat pesisir bukan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi sangat ironis mengingat hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni lautan Pasifik dan Lautan Hindia, kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan di Desa Nagha I Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil yang diperoleh bahwa standart dan sasaran kebijakan yang telah disusun dan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan terdiri atas aspek fisik dan non fisik, dimana aspek fisik terdiri dari pemberian bantuan berupa alat-alat tangkap ikan seperti jaring, katinting, mesin, dan lain sebagainya, bantuan ini bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan, sedangkan aspek non fisik lebi difokuskan kepada peningkatan sumber daya nelayan seperti memberikan sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan pembimbingan oleh petugas lapangan, hal ini menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kecamatan dan sampai di pemerintah desa.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, Nelayan.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DIDESA WASILEI KECAMATAN WASILEI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Bawenti, Juan Riko; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas pemerintah untuk membantu pelaksanan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Wasilei. Metode penelitian mengunakan metode deskriptif-kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder di mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik analisa data yang digunakan yaitu editing, kooding dan tabulation. Secara umum menunjukan bahwa evaluasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Wasilei terdapat pelaksanaannya yang telah tercapai dan ada yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan yang telah tercapai yaitu pada indicator evisiensi dan ketepatan, sedangkan pada indikator efektivitas kecukupan , perataan dan responsivitas hingga saat ini belum tercapai sepenuhnya. Kata Kunci : Implementasi Program, Pembangunan Perumahan, Pemerintah.
KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA DALAM MENANGGULANGI ECENG GONDOK DI DANAU TONDANO (studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa) Kojongian, Farell; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja organisasi atau lembaga akan baik kalau didukung dengan anggaran. Solusi untuk penanggulangan eceng gondok ialah salah satunya dengan memanfaatkan eceng gondok untuk dibuat kerajinan. Jadi perlu ada usaha dari pemerintah untuk menanggulangi eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Minahasa dalam menanggulangi eceng gondok di Danau Tondano. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, dengan teknik pengumpulan data Obsevasi, wawancara dan dokumentas. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualtatif. Dari hasil penelitian di lapangan peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu, Terbatasnya anggaran penanggulangan eceng gondok sehingga dapat membuat kinerja tidak maksimal, Kurangnya fasilitas lapangan penunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dapat membuat proses penanggulangan eceng gondok terhambat, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terbatasnya SDM dalam bidang Lingkungan Hidup yang akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar Danau Tondano.Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RELOKASI PASAR TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA Rakinaung, Michael; Kimbal, Marthen; Egeten, Maxi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Halmahera Utara memiliki pasar tradisional yang dilihat dari sisi akses untuk jangkauan masyarakat sangat strategis karena berada di tengah-tengah pusat kota yang sudah cukup lama berdiri yang menjadi tempat transksi jual beli masyarakat yaitu pasar Rawajaya yang sudah beroperasi selama sekian tahun dan sudah sangat membantu masyarakat luas untuk melakukan aktivitas jual beli. Dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 551.2/202/HU/2015 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penataan dan relokasi pasar lingkup pemerintah kabupaten Halmahera Utara yang melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan serta instansi terkait lainnya melakukan relokasi pasar Tobelo yang tepatnya di Pasar Rawajaya yang ada di Kecamatan Tobelo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari penelitian ini maka dapat dikaji tentang Impelementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan untuk mengetahui respons masyarakat terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tujuan Kebijakan untuk program relokasi pasar adalah untuk menginginkan adanya penataan keindahan kota Tobelo dan kenyamanan mayarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, merupakan bagian dari grand design pembangunan ekonomi daerah yang sifatnya jangka panjang, Proses relokasi yang tidak berjalan mulus hal ini karena pedagang yang telah pindah ke lokasi pasar baru Wosia kini kembali lagi berjualan di lokasi pasar lama. Komunikasi mengenai program relokasi pasar oleh pemerintah Kabuaten Halmahera Utara seharusnya dilakukan secara baik dengan melalui pendekatan-pedekatan yang lebih baik sehingga program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat pada umumnya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemrintah Kabupaten Halmahera Utara seharusnya sudah cukup untuk bisa menunjang jalanya program relokasi. Akan tetapi Permasalahan yang dihadapi oleh dinas yang menjalankan tugasnya dalam memebentuk tim revitalisasi pasar dimana saat realisasi di lapangan, pihaknya selalu bekerja sendirian dan kurang mendapat dukungan dari intansi teknis lainnya.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Relokasi Pas
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR PEMERINTAH DI KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN SIAU TAGULANDANG BIARO Harilama, Pratomo; Pangemanan, Sofia; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi terlebihkhusus bagi organisasi pemerintahan,karena hanya dengan disiplin yang tinggi suatu organisasi dapat berprestasi tinggi, dan mencapai kinerja yang baik,dengan kata lain disiplin adalah unsur yang penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi. Untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya disiplin kerja yang baik dari setiap anggota aparatur pemerintahan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena tanpa dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi akan sulit dalam mewujudkan tujuannya, disiplin itu mutlak dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah, baik pemerintah yang berada di tingkat atas, maupun pemerintah yang berada di tingkat bawah. Seorang camat harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam memimpin serta membina pegawai agar mempunyai disiplin kerja baik guna kelancaran jalannya pemerintah kecamatan. Disamping itu, faktor disiplin dari para penyelenggara pemerintahan kecamatan, terutama disiplin kerja perangkat kerja juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan. Dengan disiplin kerja yang baik berakibat terhadap peningkatan produktifitas kerja. Salah satu faktor dalam menerapkan disiplin kerja tersebut adalah dengan memberikan hukuman/sanksi dan hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja. disiplin kerja tidak lepas kaitannya dengan bagaimana pimpinan dalam hal ini camat menjalankan perannya sebagai kepala organisasi di tingkat kecamatan. Camat dinilai memegang peranan yang penting dan strategis dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kata Kunci : Peran Camat Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja
OTONOMI DESA DALAM PROSES PENGGALIAN POTENSI DESA, STUDI DI DESA KANONANG KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Kumayas, Neni; Tumiwa, Julian; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 4, No 4 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya penggalian potensi yang maksimal maka secara langsung suatu desa akan berkembang secara mandiri. Namun kenyataannya sampai saat ini upaya pemerintah desa dalam menggali potensi desa belum efektif.  Hal inilah yang menjadi alasan penulis/peneliti untuk mengangkat permasalahan penelitian ini dengan  menitikberatkan pada :  “ Otonomi Desa dalam proses penggalian Potensi Desa, Studi di Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Adapun potensi desa Kanonang yang digali sendiri oleh masyarakat adalah ; Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Wisata Religi Bukit Kasih Kanonang. Modal Kearifan Lokal. Profesi Fotografer. Bukit Kasih. Sentra Penghasil Kacang Tanah dan Produksi Kacang Sangrai. Budaya mapalus/ Gotong-royong. Potensi-potensi yang tinggi ini baik dari alam maupun budaya, Telah menjadikan desa kanonang sebagai desa yang banyak menghasilkan tokoh-tokoh dalam berbagai bidang baik politik, akademisi, guru, dan lain sebagainya yang telah tersebar dimana-mana. Salah satu desa yakni Kanonang Dua menjadi desa terbaik nasional. Upaya menggali potensi desa di Kanonang menjadi sangat penting, untuk tetap membuat desa ini bisa eksis dan tetap unggul dalam pembangunan. Peran pemerintah desa untuk mengakomodir partisipasi warga, terus menggali dan mengembangkan potensi desa.Kata Kunci : Otonomi Desa, Penggalian, Potensi Desa.

Page 89 of 109 | Total Record : 1084

 87   88   89   90   91 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue