cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "vol 2, no 1: april 2013" : 11 Documents clear
THE ROLE OF THE INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW REGIME IN ABATING ACIDIFICATION IN EUROPE Kusumawati, Erna Dyah
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11084

Abstract

AbstrakTulisan ini bertujuan menguji pengaturan hukum lingkungan internasional mengenai kebijakan pengurangan pengasaman (acidification) dan menganalisis peran rejim internasional dalam pengurangan pengasaman di Eropa. Hukum Lingkungan Internasional telah menetapkan Konvensi Internasional tentang Polusi Udara Jarak Jauh Lintas Batas Negara beserta beberapa Protokol. Protokol yang paling baru adalah protokol untuk mengurangi pengasaman eutrofikasi, dan ozone level dasar. Protokol ini menetapkan batasan emisi tahun 2010 bagi empat polutan, yaitu: belerang (sulphur), Nitrogen Oksida (NOx), Senyawa Organik Volatil (VOCs), dan Ammonia. Selain itu,  protokol ini juga menetapkan nilai batasan yang ketat untuk sumber emisi yang khusus serta mensyaratkan penggunaan teknologi terbaik yang tersedia. Pada level regional Eropa, Uni Eropa telah mengadopsi directives kebijakan-kebijakan udara dan secara terus menerus menginisiasi pengembangan strategi acidification untuk memberantas acidifikasi dan eutrofikasi. Kedua rejim, CLRTAP dan kebijakan udara Uni Eropa dapat digunakan untuk mengurangi proses acidifikasi di Eropa. Kedua rejim berfungsi secara timbal balik dan saling melengkapi dan terimplementasi dengan baik di Eropa. Hal ini terbukti bahwa proses acidifikasi dapat dikurangi. Konsekwensinya meningkatkan kualitas udara di wilayah Eropa. Jelas bahwa hukum lingkungan internasional dapat saling melengkapi hukum regional dan berperan dalam pengurangan acidifikasi di Eropa.Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional, acidifikasi, Uni EropaAbstractThis article examines the international environmental governance regarding abating acidification policy and analyses the role of the international regime in abating the acidification in Europe. International environ- mental law has been established the Convention of Long Range Trans boundary Air Pollution (CLRTAP) as well as its protocols. The recent protocol is Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground- level Ozone which sets emission ceilings for 2010 for four pollutants; sulfur, NOx, volatile organic com- pounds (VOCs) and ammonia. In addition, it sets tight limit values for specific emission sources and requires best available technologies to be used. The European Union adopted Air policies Directives and simultaneously initiated the development of an Acidification Strategy for combating acidification and eutrophi- cation. Both of these regimes; CLRTAP and its protocols and the EU Air policy, might be used to abate the acidification in Europe. These regimes serve a reciprocal function and are well implemented in Europe. There is a proof that the acidification in lakes and streams is decreased. The consequence is the improve- ment of the air quality. It is clearly shown that the regimes play the major role in abating the acidification process in Europe.KEY WORDS: International Environmental Law, Acidification, European Union
PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE ) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN Ikhwan, Mufarrijul; Djulaeka, Djulaeka; Murni, Murni; Yulianti, Rina
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11074

Abstract

AbstractProblem research in this study is the lack of legal protection about legislation of  Madura local wisdom especially in Bangkalan. This study intended to inventory the potential of the various categories of tradi- tional knowledge and the efforts made by the Parliament to establish the protection of law. This research was an empirical law with observation on 18 District area covering in Bangkalan. Inventory of Traditional Knowledge results in Bangkalan which include agricultural knowledge, recipes and herb / herbal medicine, manufacturing, folklore and environmental management. Bangkalan have included traditional knowledge material as a Prolegda based on the protection of local wisdom that comes from Traditional Knowledge with due regard to the principles an act number 11 Year 2012 about  legal drafting and as a local legislator function.Keywords: Inventory, Regulation, Traditional Knowledge, Local wisdom, Authority ParliamentAbstrakPermasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundangan berbagai kearifan lokal masyarakat Madura khususnya di Bangkalan. Penelitian ini ditujukan untuk menginventarisir potensi berbagai kategori pengetahuan tradisional dan usaha yang dilakukan oleh DPRD untuk membentuk perangkat hukum sebagai bentuk perlindungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode observasi pada fakta di lokasi penelitian yang meliputi 18 Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Informan kunci dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengetahuan Tradisional Madura yang berada di Bangkalan. Hasil inventarisir Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bangkalan antara lain berupa pengetahuan agrikultural, resep makanan dan ramuan/jamu tradisional, manufaktur, ekspresi budaya dan pengelolaan lingkungan. DPRD Bangkalan dalam hal ini telah memasukkan materi traditional kwowledge dalam prolegda yaitu membentuk Peraturan daerah yang berorientasi pada perlindungan terhadap kearifan lokal yang bersumber dari Pengetahuan Tradisonal dengan tetap memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan fungsinya sebagai legislator di daerah.Kata Kunci : inventarisasi, Pengaturan Hukum, Pengetahuan Tradisional, kearifan lokal, Kewenangan DPRD
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL Taufiq, Muhammad
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11058

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai masalah yang timbul dalam penyelesaian kasus pidana, dan bagaimana pandangan penegakan hukum terhadap hukum acara pidana di Indonesia dalam memberikan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada observasi lapangan, dan data dianalisis dengan cara non-statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan focus group discussions (FGD). Informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Data yang terkumpul kemudian divalidasi dengan triangulasi data dan dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem peradilan pidana belum mampu memberikan keadilan bagi korban dan pelaku 2) penegakan hukum masih terlalu kaku dalam menerapkan secara penuh aturan normatif, termasuk dalam kasus-kasus tertentu, bahkan yang kerugian sangat kecil.Kata Kunci : Pidana, Keadilan, Restorative JusticeAbstractThe purposes of this research are to find out many kinds of problems that arise in the resolution of criminal case, and how the views of law enforcement against criminal procedural law in Indonesia in order to provide justice.This research is an empirical law by using a qualitative method that emphasizes on the field obser- vations, and the data were analyzed by non-statistical means. Data collecting technique performs by literature studies, observations, interviews, and focus group discussions (FGD). The informants were se- lected refer to its each purposes. The data validation was based on triangulation and it was analyzed using interactive analysis model.The results of this research indicate: 1) Criminal Justice System is less able to achieve substantial justice for both victims and perpetrators, 2) This study also concluded that law enforce- ment is still too rigid to fully implement the normative rules, including in certain cases, even the loss is very small.Keywords: Criminal, Justice, Restorative Justice
POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN NASIONAL (KAJIAN SINKRONISASI POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG HAK PVT DAN UNDANG-UNDANG PANGAN) Imanullah, Moch Najib
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11076

Abstract

AbstractThe aim of this research is to determine the level of legal synchronization horizontally on legal policy of national food security within Act on Plant Variety Protection and Act on Food. In order to achieve this aim, it was conducted normative legal research which using secondary data which is based on primary and secondary legal materials. Data were analyzed by using a legal grammatical interpretation. Its results are there is a synchronization between Act on Plant Variety Protection and Act on Food and by the legal protection of plant varieties will increase enthusiasm plant breeders to produce new quality seeds crop, including the food crops seeds. It will lead to increasing national food security conditions, which will provide guarantee on quality and sufficient of food for families who receive it.Keywords: legal policy, crop variety, food, national food security.AbstrakPenelitian ini bertujan untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum secara horizontal politik hukum ketahanan pangan nasional dalam Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang Pangan. Untuk mencapai tujuan ini maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sinkron  dengan Undang-undang Pangan, yaitu adanya perlindungan hukum terhadap Hak Perlindungan Varietas Tanaman akan meningkatkan gairah para pemulia tanaman untuk menghasilkan benih-benih tanaman baru yang berkualitas, termasuk benih-benih tanaman bahan pangan. Tersedianya benih-benih tanaman bahan pangan yang cukup, akan meningkatkan produksi bahan pangan, sehingga akan tercapai kondisi meningkatnya ketahanan pangan nasional, yang menjamin  sampai pada tingkat keluarga menerima bahan pangan yang cukup dan bermutu.Kata kunci : politik hukum, varietas tanaman, pangan, ketahanan pangan nasional.
MODEL PERADILAN NON NEGARA (NON-STATE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN PAMEKASAN Yulianti, Rina; Maharani MTVM, Sri; Zaman, Nurus
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11078

Abstract

ABSTRACTDispute resolution has been formally institutionalized through the courts, but not all the people in Pamekasan can access easily judiciary. In Rural Society priority harmony as the basis for solving their problems, because these mechanisms more cheap, simple, accordance with their customs and culture but this mechanism not legitimated. Socio-Legal Research methods used to explore and examine the potential mechanisms of informal dispute based on customs in Pamekasan, through in-depth interviews and sec- ondary data collection obtained typology of dispute / disputes land based sources of conflict and Mapping Reformers. Statute Approach and case approach was to construct a new building for the legitimacy of non- state mechanisms (Non-State Justice) which dominates land disputes models in Pamekasan. Results of this study, Pamekasan society resistant to the land disputes culture involving figures outside the formal mechanisms. There are three options land disputes models in Pamekasan by using actor resolver likes kalebun/Village Head, “Kyai” and Judge of Court. This proves the existence of pluralistic legal system in Indonesia. Regional Autonomy Act number 32 of 2004 and Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alterna- tive Dispute Resolution provides an opportunity to build a judicial function at the village and to be access for justice to society and legitimated based on local wisdom.Key Words : Alternative, Dispute Resolution, Land DisputeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui  model  proses penyelesaian di luar pengadilan atau dalam bentuk peradilan non-negara (non-State Justice) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Pamekasan. Peneltian ini menggunakan metode sosio legal research.  Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder . Pendekatan perundang-undangan (stat- ute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan untuk mengkonstruksi bangunan baru bagi legitimasi mekanisme non negara (Non-State Justice) yang mendominasi pola-pola penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Pamekasan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh secara induksi dan membandingkan, menguji atau memverifikasi dengan teori yang sudah ada. Pembandingan atau pengujian ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan dengan teori yang mengkaji hal-hal yang menjadi fokus penelitian.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pamekasan resisten dengan budaya penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan tokoh-tokoh diluar mekanisme formal. Terdapat tiga pilihan pola penyelesaian di Kabupaten Pamekasan untuk menyelesaikan sengketa tanah yaitu dengan menggunakan aktor penyelesai Kalebun/Kepala Desa, Kyai dan Hakim di Pengadilan. Hal ini membuktikan adanya pluralistis sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peluang untuk membangun fungsi yudisial di tingkat desa sebagai upaya untuk mendekatkan akses keadilan terhadap masyarakat dan melegitimasi berbagai pola penyelesaian yang berbasis pada kearifan lokal.Keywords : Alternatif, Penyelesaian Sengketa, Sengketa
KRIMINALISASI PENGELOLAAN ZAKAT (TINJAUAN KETENTUAN PASAL 41 UU NO 23 TAHUN 2011) Subekti Budi Utami, Niken; Budi Nugraheni, Destri
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11064

Abstract

ABSTRACTThis research was conducted wih library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data.The results of this study indicate that in the view of Islamic Scientist, Zakat Management Act there are some drawbacks. First, under the coordination of placement BAZNAS, LAZ cause has no authority, but on the other side of the LAZ are required to make the report public accounting. Second, LAZ could only have authority when a public organization that has a community empowerment program, but this provision may result in unfair LAZ in the management of zakat, as it will further the interests of these organizations. Third, to implement the Zakat Management Act needs to be made  government regulation, so that its implemen- tation will bring benefits to the community and not cause harm. According to the criminal scientist, the provisions of article 41 UUPZ which impose criminal sanctions for unlicensed LAZ that felt quite right, because the intent of legislator of UUPZ, zakat management is done professionally so that it will create a prosperous society, as well as the criteria of the criminalization of the LAZ is not permitted, which include the purpose of imposition of penalty, the onset of the victim, the principle of cost and the results, the ability of law enforcement officials and the public support, are not appropriate.Keyword : zakat, LAZ,criminalitation AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat apabila ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan untuk mengetahui kriminalisasi dalam Pasal 41 UU No. 23Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ditinjau dari perspektif Hukum Pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan metode Focus Group Discussion. Narasumber adalah para ahli hukum Islam dan Hukum Pidana, sedangkan para responden adalah pengelola Lembaga Amil Zakat yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pengelola dari Lembaga Amil Zakat yang telah berijin maupun yang belum berijin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli hukum Islam menyatakan bahwa para ulama sepakat, wajib atas penguasa untuk mengangkat amil atau lembaga pengelola zakat. Namun, rumusan pengelolaan zakat secara sentralisasi berada di tangan pemerintah, masih dapat diperdebatkan dengan melihat peran masyarakat yang gemilang dalam pengelolaan zakat melalui LAZ. Kriteria kriminalisasi yang meliputi pemidanaan harus memperhatikan tujuannya, adanya unsur victimizing, prinsip biaya dan hasil, dan dukungan masyarakat, tidak terpenuhi dalam mengkriminalisasi LAZ seperti yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat. Maksud dari pemerintah membentuk UUPZ baru, adalah untuk lebih meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mencermati maksud tersebut, dirasakan kurang tepat ketentuan pemidanaan bagi LAZ karena tidak adanya catatan buruk kinerja LAZ dan apabila hukum dipandang sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial, yaitu mengubah masyarakat yang miskin menjadi sejahtera, maka selayaknya bukan pendekatan sanksi yang dilakukan melainkan dengan pendekatan berupa insentif.Kata kunci : Zakat, Lembaga Amil Zakat, kriminalisasi
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH LAUT INDONESIA-MALAYSIA Satriyo Kusumo, Ayub Torry; Leksono, Handojo
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11080

Abstract

AbstractThis study discusses alternative resolutions on maritime boundary dispute between Indonesia and Malay- sia. It was based on a legal research, which used statutes and case approach. The research materials were collected by literature study and analyzed by applying the interpretation analysis technique.The result shows that the alternative resolutions of Indonesia-Malaysia border dispute can be carried out through several mechanisms. First, by referring to the UNCLOS 1982, through Bilateral Mutual Agreement on drawing an equidistant line using the equity principle and considering relevant circumstances. Second, by means of ASEAN; and third, by means of International Court of Justice mechanism regarding the equitable principle and relevant circumstances.Keywords: the outermost islands, border management, maritime dispute settlement, archipelagic state ABSTRAKPenelitian ini membahas alternatif penyelesaian sengketa batas maritim antara Indonesia dan Malaysia. Kajian ini berdasarkan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis interpretasi hukum. Hasil pembahasan menunjukkan alternatif penyelesaian sengketa batas wilayah Indonesia-Malaysia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mengacu pada UNCLOS 1982 melalui Bilateral Mutual Agree- ment dalam menarik garis sementara yang menggunakan prinsip sama jarak dan mempertimbangkan faktor yang relevan, kedua,  melalui mekanisme ASEAN, dan ketiga, melalui mekanisme Mahkamah Internasional dengan mengedepankan equitable principle dan relevant circumstances.Kata kunci : Pulau-pulau terluar, pengelolaan batas wilayah, penyelesaian sengketa maritim, negara kepulauan
PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JUDICIAL REVIEW) PADA MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI Achmad, Achmad; Mulyanto, Mulyanto
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11070

Abstract

ABSTRACTThe aim of this research is to determine the judicial review problems by Supreme Court and Constitutional court. Using empirical and normative approach, data collected by literature studies, interviews, Focus Group Discussion (FGD) and observation. Data were analyzed by using the hermeneutics (interpretation) and deductive method.This research reveals that the legal framework of judicial review by Supreme Court and Constitutional Court are the Article 24 A paragraph (1) and Article 24 paragraph C (1) Indonesia basic law 1945. Constitutional court follow up the legal framework by issued PMK No. 06/PMK/2005 on guidelines of the judicial review procedure, while supreme court follow up the legal framework by issued supreme court regulation No 1/2011 There are two problems on judicial review by supreme court and constitutional coourt. First, conceptually, the implementation of judicial review by supreme court and constitutional court will make hard the control of norms herarchy in the manner of constitution enforcement. Second, operationally, the implementation of a judicial review by Supreme Court and the constitutional Court will create a conflict between state body due to the disparities on the verdict and regulation interpre- tation they have dealt with.Keywords: Judicial Review, Supreme Court, Constitutional courtABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui problematika pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sekaligus empiris. Pengumpulan data melalui Studi kepustakaan, Wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan Observasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode hermeneutik (interpretasi) di samping deduktif. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) dan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Pelaksanaannya oleh MK ditindak lanjuti melalui PMK No 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang sedangkan oleh MA ditindaklanjuti melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011. Problematika judicial review melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Pertama, secara konseptual pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan ditangan MA dan MK akan menyulitkan integrasi pengawalan hirarki norma mulai dari perda sampai UUD dalam rangka penegakkan konstitusi. Kedua, secara operasional pelaksanaan judicial review antara MA dan MK akan menimbulkan konflik antar lembaga diakibatkan dari perbedaan putusan atau penafsiran peraturan perundang-undangan yang ditangani.Kata kunci: Pengujian peraturan perundangan, Mhkamah Agung, Mahkamah Konstitusi
MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI DAN PRAKTIK Mulyadi, Lilik
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11054

Abstract

AbstractThis research’s aim is to analyze the penal mediation role from principle, norm, theory, and practical perspective of Indonesian criminal judicial system. This research is included into sociological and normative legal research using statute approach, analytical and conceptual approach, case approach and perceptional approach. The data uses primary and secondary database through observation and interview, and then descriptively analyze in qualitative and quantitative methods. The result shows that the settlement of penal mediation still could not be facilitated in national act but it is implemented in partial cases by the discretion of law officers.Keywords: penal mediation, the enforcement of criminal law system, Indonesia’s mores institution.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediasi penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari perspektif pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik. Dilihat dari jenis penelitiannya merupakan penelitian hukum sosiologis dan normatif. Pendekatannya melalui pendekatan perundangan-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan presepsional (perceptional approac). Data yang digunakan primer dan sekunder. Pencarian data dengan pengamatan dan wawancara.  Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, selanjutnya ditulis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal penyelesaiannya tidak secara formil difasilitasi oleh negara melainkan melalui mekanisme lembaga adat (Peradilan Gampong, Budaya Bakar Batu, Lembaga Begundem dan awig-awig), karena selama ini mediasi penal tidak diatur pada tataran Undang-Undang melainkan dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial.Kata kunci: mediasi penal, sistem penegakan hukum pidana, lembaga adat Indonesia
PERLINDUNGAN HAM PEKERJA MIGRAN: KAJIAN NORMATIF KEWAJIBAN INDONESIA BERDASAR PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-NORMA HUKUM INTERNASIONAL Rahayu, Sri Lestari; Muslimah, Siti; Sasmini, Sasmini
Yustisia Vol 2, No 1: April 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i1.11082

Abstract

AbstractThis research is conducted to get a legal argumentation related to responsibility of Indonesia on protection of its citizen, especially migrant workers. The question will be answered by determining the norms and principles that underlie Indonesia in protecting the human rights of its citizens. The sources of this research are international conventions, customary international law, doctrine, legal instruments in Indonesia and some of publications concerning the state responsibility to protect migrant workers. The legal sources collected by study documentation are analyzed by interpretation and content analysis. The results show that the general legal principles in which become basic of Indonesia associated with its obligation to provide protection of human rights of women migrant workers are based on the principle of nationality/citizenship of Indonesia, the principle of pacta sunt servanda, the principle of exhaustion of local remedies, the shift in meaning of the sovereignty principle and recognition principles theory of natural rights which inherent in every human being. While the norms are contained in the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97), the Convention on Migrant Workers (Supplementary Provisions), 1975 (No. 143), United Nations Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.Key words: human rights, migrant workers, obligations, international lawAbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memperolah gambaran yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, khususnya pekerja migran. Penulis mencoba menjawab permasalahan tersebut dari sisi normatif yaitu dengan mendasarkan pada norma-norma dan prinsip-prinsip yang mewajibkan setiap negara termasuk Indone- sia untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Bahan penelitian yang digunakan meliputi perjanjian- perjanjian internasional, doktrin, hukum kebiasaan internasional, peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta beberapa publikasi yang terkait dengan kewajiban negara atas perlindungan pekerja migran. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi dokumen selanjutnya dianalisis melalui interpretasi teks dan analisis isi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang menjadi dasar Indonesia terkait dengan kewajibannya untuk memberikan perlindungan HAM pekerja migran didasarkan pada prinsip nasionalitas, prinsip pacta sunt servanda, prinsip exhaustion of local remedies, pergeresan makna prinsip kedaulatan dan diakuinya prinsip teori hak-hak kodrati yang melekat dalam diri setiap manusia. Sedangkan norma-normanya terdapat dalam Konvensi Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi), 1949 (No. 97), Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan-Ketentuan Tambahan), 1975 (No. 143), United Nations Convention on The Protection of The Rights of All Migran Workers and Member of Their Families tahun 1990.Kata kunci: hak asasi manusia (HAM), pekerja migran, kewajiban, hukum internasional

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 1: April 2026 Vol 14, No 3: December 2025 Vol 14, No 2: August 2025 Vol 14, No 1: April 2025 Vol 13, No 3: December 2024 Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 More Issue