cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 3: December 2013" : 11 Documents clear
KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURANNYA DALAM TATA HUKUM INDONESIA Djulaeka Djulaeka; Rhido Jusmadi
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10156

Abstract

AbstractTelematics convergence, as a phenomenon, has caused a changing in the system of law in Indonesia. In the first assumption, there are several Acts, such as Telecommunication Act, Broadcasting Act, and Electronic Information and Transaction Act, which are considered to be able to respond to the need of regulation to regulate the phenomenon of telematics convergence. However, the issue of a certain regulation which specifically regulates the telematics convergence appears in the society. Therefore, the article is aimed (1) to explain how actually the conception of telematics convergence in Indonesia is in order to clarify the essential meaning of telematics convergence, and (2) to explain how the system of law in Indonesia responds to the process of telematics convergence. This study is legal research which applies the conceptual approach. The data is the products of law, primarily and secondarily, and non-law products. The data is analyzed by using analytical descriptive approach.Key Words: convergence, Telematics, regulation, Indonesian Legal System.AbstrakKonvergensi telematika sebagai sebuah fenomena telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem pengaturan hukum di Indonesia. Disamping itu, fenomena konvergensi telematika mengakibatkan paradigma pengaturan hukum yang ada harus mengikuti fenomena perubahan akibat perkembangan teknologi. Pada asumsi awal terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dianggap dapat merespon kebutuhan regulasi dari adanya fenomena konvergensi telematika, namun dalam perjalanannya isu akan kebutuhan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang konvergensi telematika mencuat di masyarakat.   Melalui artikel ini hendak menjelaskan bagaimana sebenarnya konsepsi tentang konvergensi telematika yang saat ini terjadi di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana sistem pengaturan hukum di Indonesia merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Tujuannya adalah untuk menjelaskan apa sebenarnya makna dari adanya fenomena konvergensi telematika dan sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia yang saat ini eksis merespon adanya proses konvergensi telematika tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta bahan penelitian berupa bahan hukum (primer maupun sekunder) dan bahan nonhukum, serta analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif analitis.Kata Kunci: Konvergensi, Telematika, Pengaturan, Sistem Hukum Indonesia.
PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA M. Agus Santoso
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10168

Abstract

AbstractThis research discussed about the development of the constitution in Indonesia which has been determined since August 18 1945. The approach used in this research is yuridis normative, while the source of data is secondary data. The result of this research indicates that the constitution in Indonesia has ever been changed several times. It can be seen from UUD 1945, UUD rIS, UUDS 1950 and them turned back again to the UUD 1945, which has been approved for from times and it is valid until now on. The changeover of the constitution in Indonesia is caused by internal and external factors. It is also influenced by the real condition of law political which brings the impact to the change of the constitutional system in Indonesia.Key words : The development, constitution, IndonesiaAbstrakPenelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan  sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif.   Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indoensia.Kata kunci : Perkembangan, Konstitusi, Indonesia.
KOMPARASI HAK ASUH DAN HAK NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN- PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURAKARTA Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni; Diana Tantri Cahyaningsih; Zeni Luthfiyah
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10158

Abstract

AbstractThe high number of divorce in every year creates concern toward the children’s rights whose have parents divorce. Therefore, the writers did the research in order to identify the legal protection of children’s rights post parents divorce either for rights to rearing and rights to basic necessities. The research is involved into sociological research. The primary data was obtained through interview and the secondary data was coming from literature study from judge’s verdict in District court of Surakarta (either for general District court or religion District court). Technical analysis uses qualitative data specially using deductive method. This research shows that most of all the verdicts (judge’s decision), more than 75%, does not have any substantial decision regarding rights to rearing and rights to basic necessities (in both district court-general District court and religion District court). Based on this result, it means that the legal protection for the children’s who experience parents divorce is at very minimum legal protection for their rights.  The differences of legal protection, research by the writers between both district court, are in religion District court, the underwriter for rearing is given to the mother if the children are below 12 years old (mumayiz) and beyond 12 years old, the children could choose the underwriter is (until he or she is in the mature age-21 years old). Meanwhile, in general District court, there are no clauses regarding what and who are the underwriter, there is no mumayiz term including the differences uses of mature age between 18 years old or 21 years old.Keywords: divorce, rights to rearing, rights to basic necessities, age limit.AbstrakSemakin tingginya angka perceraian setiap tahunmemunculkan keprihatinan penulis tentang nasib anak- anak yang orangtuanya mengalami perceraian.Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan tujuanmengidentifikasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya baik hak asuh maupun hak nafkah anak. Penelitian ini termasuk penelitian sosiologis.Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka putusan-putusan hakim di PN dan PA Kota Surakarta.Teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif khususnya dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar putusan (+75%) tidak mengandung amar putusan tentang hak asuh dan hak nafkah anak baik putusan perceraian di PN maupun PA.Hal ini berarti masih kurangnya perlindungan hokum terhadap hak-hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya.Perbedaan perlindungan hukum yang diidentifikasi penulisantara di PA dan PN ialah jika di PA, kuasa hak asuh diseyogyakan adalah ibu jika anak belum berumur 12 tahun (mumayiz) dan setelah berumur lebih dari 12 tahun, anak dapat memilih siapa yang memegang hak asuh atas dirinya serta umur kedewasaan adalah 21 tahun. Sementara di PN, tidak ada ketentuan yang jelas siapa kuasa hak asuh, tidak dikenal istilah mumayyiz dan umur kedewasaan ada yang menganggap sampai berumur 18 tahun tapi ada juga yang sampai berumur 21 tahun .Kata kunci: Perceraian, hak asuh anak, hak nafkah anak, batas umur.
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN KURANG MAMPU Suraji Suraji; Pranoto Pranoto
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10144

Abstract

AbstractThis research proposed to identify consumer weakness in solving of dispute with businessman; identify and describe consumer effort in solving of dispute with businessman. It was empirical research which used qualitatively and descriptively method. This research used primary data perceived from interview result and secondary data perceived from act, literature, document and Lp2K’s brochure. Data collection was done by field observation and bibliography. And then, the datum would analyzed by qualitatively and interactively model. The result of the research showed some conditions influenced consumer weakness when faced businessman. Firstly, when faced businessman from State-Owned corporation and Local corporation: (1) because State-Owned corporation stronger than consumer; (2) State-Owned corporation and Local corporation always dodged to give compensation to consumer when they were loss out; (3) businessman was represented by their staff and could not make direct decision; (4) businessman always prolonged time to construct team for compensation investigation; (5) businessman usually recovery, continue and live on without give compensation according the agreement. Secondly, when faced private businessman: (1) businessman compensated lowest amount only; (2) businessman said that only their rule was obedient. consumer endeavor could run by two sides: Firstly, from consumer themselves: (1) improvement of legal communication among consumer; (2) improvement of legal understanding generally; (3) understanding of Consumerism Law. Secondly, influence of outsider: (1) legal extension; (2) talk show; (3) letters from readers; (4) consumer education; (5) seminar about consumerism law; and (6) press broadcast.Keywords: consumer endeavor, solving of dispute.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketidakberdayaan konsumen dalam menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam rangka penyelesaian sengketa dengan pelaku usaha. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, maupun data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen-dokumen dan brosur-brosur dari LP2K. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya data akan dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan konsumen tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku usaha. pertama, ketika berhadapan dengan pelaku usaha BUMN dan Perusahaan Daerah : (1) karena posisi BUMN lebih kuat dibandingkan dengan konsumen, (2) BUMN dan Perusda selalu berkelit untuk memberi ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian yang menimpa konsumen, (3) pelaku usaha hanya diwakili oleh stafnya sehingga tidak berani memutus secara langsung, (4) pelaku usaha selalu mengulur waktu bahwa ia akan membentuk tim pengkaji ganti rugi, (5) pelaku usaha biasanya hanya sanggup memperbaiki, menyambung atau menghidupkan lagi tanpa mau mengganti sesuai perjanjian. Kedua, ketika berhadapan dengan pelaku usaha swasta : (1) pelaku usaha hanya mau mengganti kerugian sekecil mungkin, (2) pelaku usaha berdalih bahwa aturan yang dibuatnya itulah yang harus dipatuhi. Upaya pemberdayaan konsumen dapat ditempuh melalui dua sisi, pertama, dari diri konsumen : (1) perlunya peningkatan komunikasi hukum konsumen, (2) peningkatan pemahaman hukum secara umum, (3) pemahaman Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kedua, pengaruh pihak luar : (1) penyuluhan hukum, (2) acara dengar pendapat (talkshow), (3) surat pembaca, (4) pendidikan konsumen, (5) seminar hukum perlindungan konsumen, dan (6) siaran pers.Kata Kunci : pemberdayaan konsumen, penyelesaian sengketa.
ARTI PENTINGNYA KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN DALAM PROSES UJI MATERI UNDANG-UNDANG Retno Mawarini Sukmariningsih
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10170

Abstract

AbstractIn judical review, the applicant are Indonesian citizen or legal entity in legal standing.The parliament and president could be present in the court. The parliament and president statement needs in the judicial review process. Because they know about the philosophy of legislation in law making. This fact is to reflection justice, legal certainly, and utility in the Constitutional Court’s decision for all parties. Its legal consequences are: to execute the decision of the constitutional court that binds force legally. The obligation parliament is prescribed on it. Whether the accepted or rejected petition influences to the revision of legislation, based on the amended 1945 constitution, the parliament and president oblige to rivise legislation, in fact the constitutional court had the conditional verdict to declare its decision and to legalize in Indonesian gazette as legal fiction.Keyword: the important of parliament and president’s evidence, judicial review, The constitutional court.AbstrakDalam Uji Materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga kehakiman yang disebut pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang memenuhi syarat legal standing. Sedangkan pihak yang dapat hadir dalam persidangan adalah DPR dan Presiden . Keterangan DPR dan Presiden menjadi penting dalam Uji Materi Undang-undang, karena kedual lembaga tersebut dianggap mengetahui filosofi dari pembuatan undang-undang yang sedang diuji tersebut. Keterangannya menjadi pertimbangan dalam putusan MK guna mewujudkan putusan yang mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi semua pihak. Konsekuensi yang harus dilakukan oleh termohon  setelah ada putusan MK adalah melaksanakan putusan MK, karena putusan MK merupakan perintah hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum, kewajiban yang harus dilakukan DPR dan Presiden setelah keluarnya putusan MK adalah terlihat dalam amar putusannya tolak atau kabul sehingga akan membawa konsekuensi   termasuk revisi atau tidaknya suatu undang-undang, karena berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa kewajiban untuk merevisi Undang-undang adalah badan pembuatnya yaitu DPR dan Presiden , selain kewajiban penempatan putusan MK, dan pengundangannya dalam Berita Negara.Kata Kunci : pentingnya keterangan DPR dan Presiden, uji materi, Mahkamah Konstitusi
IMPLIKASI KETENTUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. M. Hudi - Asrori S; Munawar Kholil; Endang Mintorowati
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10160

Abstract

AbstractThis study aims to determine the practical and theoretical implications for the provision of social and environmental responsibility company in Law Number 40 of 2007 on Limited company responsibility (company Law).This research is a qualitative study, the type of data used are primary and secondary data. Data were collected through interviews and literature, and analyzed by analysis style editing techniques. The practical implications of the provisions of the Company Law is settings still need to be clarified and adapted to other legislation related. Yet all of the company relating to natural resources implementing social and environmental responsibility, the problem is, there is still a perception that the allocation is not mandatory, especially in the implementation there is no good control of the government, nor the tough sanctions for companies that do not distribute TJSL. The theoretical implication is the paradox in corporate law discourse in Indonesia, are: first, regulation of social and environmental responsibility in the Company Law firms reflect misunderstanding or, at least, ignorance of the anatomy and history of corporate law. Second, regulation company makes realistic practice corporate law Indonesia characteristics overlap with the laws that already exist. Third, the government’s inability to cover law enforcement of existing laws by producing a new law, not by strengthening the implementation of existing laws and legal apparatusKeywords: Implications, Social and Environmental responsibilityAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara  dan studi pustaka, dianalisis dengan teknik editing analysis style. Implikasi praktis adanya ketentuan TJSL dalam UUPT adalah pengaturan TJSL masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam   melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena masih terdapat persepsi bahwa alokasi TJSL itu tidak wajib dan dalam pelaksanaanya tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, serta tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan TJSL. Implikasi teoritisnya adalah adanya  paradok dalam diskursus hukum korporasi di Indonesia, yaitu: pertama, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPT merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi. Kedua, regulasi TJSL perusahaan dalam praktik realistisnya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada.Ketiga, pemerintah menutupi ketidakmampuan law enforcement hukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparatur hukumnyaKata kunci: Implikasi, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
PROSPEK HUKUM ADAT LAUT DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA PROVINSI ACEH Sulaiman Sulaiman
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10146

Abstract

AbstractIn a society still encountered the customary law of the sea became an essential component in the management of sustainable fisheries. Existence of customary law recognized law in Indonesia. This study examines how the working mechanism of customary law in relation to the prospects of fisheries management in pidie Jaya. The method used in this study was a composite of normative and empirical, with the intent to clarify the law governing customary law that had influence in fisheries management. Of research is that although governed by the statutory provisions, the implementation of customary law in the management of fisheries co-management mechanism should be various stakeholders. Indigenous communities can not carry out sea customary law independently. With the results of this study are expected to strengthen government oversight in order to support the sustainability of fisheries management, one of which is to carry out the customary law of the sea. Optimization of this function will be a positive impact not only on the customary law of the sea, but also for the protection of fisheries potential.Key Words : customary law on the sea, fisheries managementAbstrakDalam masyarakat masih ditemukan adanya hukum adat laut yang menjadi komponen penting dalam pengelolaan perikanan. Keberadaan hukum adat diakui di Indonesia. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana mekanisme hukum adat laut dalam kaitannya dengan prospek bagi pengelolaan perikanan di Pidie Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ini adalah dengan menggabungkan penelitian normatif dan penelitian empiris, dengan maksud menjelaskan hukum yang mengatur hukum adat yang berpengaruh bagi pengelolaan perikanan. Penelitian ini menemukan, meskipun diakui dalam ketentuan perundang-undangan, pelakanaan hukum adat dalam manajemen perikanan harus dilakukan melalu mekanisme pengelolaan bersama melibatkan berbagai pihak. Masyarakat adat tidak dapat melaksanakannya secara mandiri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan pemerintah dalam mendukung pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, salah satunya dengan melaksanakan hukum adat laut. Optimalisasi fungsi pemerintah akan membawa dampak positif tidak hanya bagi hukum adat laut, melainkan juga perlindungan potensi perikanan.Kata Kunci: hukum adat laut, pengelolaan perikanan
KONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Sulistiowati Sulistiowati; Veri Antoni
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10152

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the importance and the application of piercing the corporate veil in the legal policy of limited liability company. This research is included into juridical and normative research, utilizing library research to obtain secondary data. Such data deriving from legal principles, statutes, and literature are fither analyzed in a qualitative method, producing descriptive-analytical output. In addition, a study is conducted to compare the application of piercing the corporate veil in various jurisdictions. The result firstly shows the reasons that the doctrine of piercing the corporate veil is important in the legal policy of limited liability company: (1) to provide a legal certainty; (2) the existence of piercing the corporate veil in statutes will provide strict sanctions, hence achieving a deterrent effect; (3) to reduce litigation costs; (4) to encourage the implementation of piercing the corporate veil. Secondly, an expansion of regulation regarding piercing the corporate veil is found from the commercial code to Law Number 1 of 1995 and Law Number 40 of 2007.Key words: legal entity, limited liability company, piercing the corporate veil.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti penting dan penerapan piercing the corporate veil dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif  yang mendasarkan  pada penelitian kepustakaan  guna memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dari asas-asas hukum, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif-analitis. Selain itu, dilakukan juga studi untuk membandingkan penggunaan piercing the corporate veil di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, arti penting pengaturan piercing the corporate veil dalam peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perseroan  terbatas  adalah  karena:  (1)  untuk  memberikan kepastian hukum; (2) keberadaan piercing the corporate veil di undang-undang akan berimplikasi pada sanksi yang tegas sehingga efek jera dapat tercapai; (3) untuk menekan biaya litigasi; (4) untuk memotivasi penerapan piercing the corporate veil. Kedua, prinsip piercing the corporate veil di dalam perundang-undangan di bidang P.T di perluas dari KUHD sampai dengan UU Nomor 1 Tahun 1995 dan UU Nomor 40 Tahun 2007.Kata kunci: badan hukum, perseroan terbatas, piercing the corporate veil.
PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Retno - Saraswati
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10164

Abstract

AbstractIn the development of national law must be supported by certain means and methods, raw, and standards that bind all authorized institutions that make laws. Law. 12 Year 2011 on the establishment of legislation is the only guide in the formation of legislation in Indonesia. However, the Act was also raises problems of law, both at the level of the rules as well as at the level of praxis. Therefore we need a solution in the form of new regulation and changes of the rules themselves.Keywords: development of national law, formation of legislation, legal problems,AbstrakPembangunan regulasi nasional harus didukung oleh beberapa hal diantaranya adalah metode, materi dan standar yang mengikat seluruh institusi yang berkepentingan didalam pembuatan hukum. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan satu-satunya panduan didalam pembuatan perundangan yang ada di Indonesia. Hal ini mengakibatkan undang-undang pun dapat menimbulkan persoalan hukum, baik dari sisi aturan maupun implementasi dari aturan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan solusi terhadap pembentukan regulasi dan perubahan didalam regulasi itu sendiri.Kata Kunci: pengembangan regulasi nasional, pembentukan perundang-undangan, persoalan hukum, 
INTERAKSI POLITIK DAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN LEGISLASI DAERAH (STUDI TERHADAP PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA) Isharyanto Isharyanto; Adriana Grahani Firdausy
Yustisia Vol 2, No 3: December 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10154

Abstract

AbstractThis study aims to analyze and review law and politic interactions in drafting legislation in the area of     the Regional Representatives Council of the City of Surakarta. Will be tested conceptualization commonly accepted that there is an interaction between law and politics in the process of legislation, so that the perspective used is a law which is not simply a normative sense, but influenced by the layout of the resultant interaction with other factors. This study is an empirical legal research. How to obtain the data held with the literature study and interviews. As an object of observation, then conducted the study and analysis of regional regulation Surakarta generated for the period 2005-2010 and this research, performed sorting into 3 clumps of Local regulations relating to the collection and Licensing, Government Activities, and Social Community. Based on research results that local regulation in the clump of government activity have a similar pattern of interaction of political and legal issues than local regulation and licensing in the family collection. The similarity is apparent in At a working meeting with the regional political system this interaction is actually happening. In such interactions will occur bargaining process and argument in order to obtain a common perception among the Special committee with the regional to the substance of the draft regulation. Meanwhile, local regulation in clumps social activity that particularly made an object of this study showed variation facts. Whenever it is deemed to include the substance of the rules of public interest and can be used as a reason for the interests of certain social groups such as the Local regulation of Education, will take some time for discussion indicates attraction between politics and law in the process of discussion. Then, in the case of the Regional Equality Regulations disabilities, in addition to the widely recognized and important problem, but because it targets only certain elite discussion, in this case the regional, then it does not show interactions that complicate the process of discussion.Keywords: law and politic, legislation, local interest.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji interaksi politik dan hukum dalam penyusunan legislasi daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Akan diuji konseptualisasi yang lazim diterima bahwa ada interaksi antara hukum dan politik dalam proses legislasi, sehingga perspektif yang digunakan adalah hukum tidaklah sekedar pengertian normatif, akan tetapi merupakan resultan yang dipengaruhi oleh tata interaksi dengan faktor-faktor lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Cara memperoleh data dilaksanakan dengan studi pustaka dan wawancara. Sebagai obyek pengamatan, maka dilakukan kajian dan analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta yang dihasilkan kurun 2005-2010 dan untuk riset ini, dilakukan pemilahan ke dalam 3 rumpun yaitu Peraturan Daerah yang terkait dengan Pemungutan dan Perizinan, Aktivitas Pemerintahan, dan Sosial Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Daerah dalam rumpun aktivitas pemerintahan mempunyai pola yang sama terhadap masalah interaksi politik dan hukumnya dibandingkan Peraturan Daerah dalam rumpun pemungutan dan perizinan. Kesamaan itu nampak dalam Pada saat rapat kerja dengan Perangkat Daerah inilah interaksi sistem politik yang sebenarnya terjadi. Dalam interaksi tersebut akan terjadi proses tawar-menawar dan adu argumentasi dalam rangka memperoleh kesamaan persepsi antara Panitia Khusus dengan Perangkat Daerah terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, Peraturan Daerah dalam rumpun aktivitas sosial kemasyarakatan yang khususnya dijadikan obyek studi ini menunjukkan variasi fakta. Bilamana substansi aturan itu dianggap mencakup kepentingan masyarakat luas dan dapat dijadikan alasan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat tertentu maka seperti Peraturan Daerah Pendidikan, akan memakan waktu untuk pembahasan yang menunjukkan adanya tarik menarik antara politik dan hukum dalam proses pembahasannya. Kemudian, dalam kasus Peraturan Daerah Kesetaraan Difabel, di samping masalahnya diakui luas dan penting, namun karena sasaran pembahasannya hanya elit tertentu, dalam hal ini Perangkat Daerah, maka tidak menunjukkan interaksi yang mempersulit proses pembahasannya.Kata Kunci: hukum dan politik, legislasi, kepentingan lokal.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue