cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2: August 2016" : 13 Documents clear
ASAS FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH PADA NEGARA HUKUM (SUATU TINJAUAN DARI TEORI, YURIDIS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA) Triana Rejekiningsih
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8744

Abstract

AbstractThe objective of this study is to investigate the nature of the social function principles of land rights within the theoretical and juridical perspective and its implementation in Indonesia. This research used the sociological or empirical research method to view the effectiveness of law in society. The result of research shows that the nature of social function principles of land rights theoretically is an acknowledgement of individual, social, and public interests in lands. The juridical basis of the social function principles of land rights refered to Article 6 of Law Number 5 of 1960 regarding Basic Regulations for Agrarian welfare. The social function principles are materialized in various law norms that are land reform, land consolidation, land redistribution, abandoned land controlling, and land provision for public interest. The government through the National Land Agency controls land affairs as to protect its citizens’ land rights. The implementation of the social function principles of land rights is also done through the community empowerment program, namely: Pokmasdartibnah (community groups which are aware of land affairs) established by the National Land Agency and participation through Consortium Agrarian Reform, which establishes Damara (Advanced Land Reform) villages. AbstrakArtikel  ini bertujuan untuk mengetahui hakekat asas fungsi sosial atas tanah baik dalam tinjauan teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat sosiologis atau empiris untuk melihat efektivitas hukum di masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa asas fungsi sosial hak atas tanah secara teori merupakan pengakuan atas kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Landasan yuridis asas fungsi sosial hak atas tanah, didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai amanah konstitusi tentang pentingnya perlindungan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas fungsi sosial hak atas tanah diwujudkan dalam berbagai norma hukum, tentang landreform, konsolidasi tanah, redistribusi tanah, penertiban tanah-tanah terlantar, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah melalui BPN, melakukan pengendalian pertanahan untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara atas tanah. Penerapan asas fungsi sosial hak atas tanah juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan) oleh BPN, dan adanya partisipasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) membentuk Desa Maju Reforma Agraria (Damara).
PELAKSANAAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 MENGENAI ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KARANGANYAR Agus Rianto; Junaidi Junaidi; Ary Setyawan
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8758

Abstract

AbstractThe existence of zakat organizer institution, either National Amil Zakat Board (BAZNAS) or Amil Zakat Institutions (LAZ) is one of the efforts in managing zakat in Indonesia. In addition, the government gives positive response by creating the Law 23 of 2011 about Zakat Managing. The example of new thought about zakat is that there is productive zakat that has not been known before. This research concern how productive zakat managing implemented by BAZNAS of Karanganyar Regency. Then, this research saw what problems that faced by BAZNAS of Karanganyar Regency in managing productive zakat. This research was empiric research using interactive method. This research took place in BAZNAS of Karanganyar Regency. The result of this research is a model in managing productive zakat that is more AbstrakKeberadaan lembaga-lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan salah satu bukti hasil ijtihad terkait dengan zakat di Indonesia. Selain itu respon positif pemerintah terhadap zakat ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pemikiran baru dalam bidang zakat diantaranya adalah munculnya jenis zakat produktif yang dulu tidak dikenal. Penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan berbagai kendala apa saja yang dialami BAZNAS Kabupaten Karanganyar selama mengelola zakat produktif.  Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode analisis model interaktif. Lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini adalah model dalam pengelolaan zakat produktif yang lebih berdaya guna dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dan publikasi ilmiah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TERINDIKASI TINDAK PIDANA PEMBUATAN AKTA OTENTIK Heriyanti Heriyanti
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8748

Abstract

AbstractThis article will describe how the legal protection of the notary who indicated a criminal offense in connection with the authentic deed made. To implement articles of the Criminal Code by Prosecutors and judges in order to drag notary into criminal case because Indonesia’s Law Number 2 of 2014 does not contain the who was appointed and dismissed by the public authority (government) and was given the authority and the obligation to serve the public, and therefore he participate to implement a government authority. the research conclusion describe that the legal protection of the Notaries in performing his respective which include right of refusal, liabilities broken and exclusive rights when summoned for questioning by investigators, prosecutors or judges, which is subject to approval of the Honorary Council of Regional Notary AbstrakArtikel ini akan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang terindikasi tindak pidana sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya. Penuntut umum dan hakim pada umumnya menerapkan pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menyeret notaris ke dalam perkara pidana karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) sama sekali tidak memuat konsep dan sistem pertanggungjawaban pidana notaris.Jabatan notaris adalah jabatan publik karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris menjalankan tugas negara dan akta yang dibuatnya, yaitu minuta (asli akta), merupakan dokumen negara. Di Indonesia, notaris disebut sebagai Pejabat Umum karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, dan oleh karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum dapat dilihat dalam beberapa instrumen yang mencerminkan hak-hak istimewa notaris, antara lain berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak ekslusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, yakni harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Daerah. 
SIMULACRA ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM INGSUTAN KEWENANGAN PRAPERADILAN Muhammad Rustamaji
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8760

Abstract

Abstractdied. ‘New World’ which Baudrillard calls the ‘Galactic Simulacra’, was struck all life aspects, including law. Dialectics about the pretrial judge over status of a suspect several times ago which is better known as Sarpin’s Effect, and has been abolished with the appearance of  The Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014, shows how the reality of the presumption of innocence (APTB) often turns into hyperreality in the application of national law APTB at the pretrial stage, which applies only in textual various issues surrounding the complexity of the legal reality. The competition between the presumption of guilt and innocence, the legal and factual concept in the minds of law enforcement, as well as human values that precede the legality brooded in the Pancasila revolution ala Indonesia human rights, failed to be described due to the simplifying of Presumption of Innocence in monofacet. Therefore, Presumption of Innocence as one of the principles at the core of the formal criminal law, according to Satjipto Rahardjo, it is proper to be conceived as a law manner that does not just stop at reading the text, but continues with the action or human effort. An effort that certainly draining the mind, empathy and courage, which is not purely alles binnen de cadre van de wet. AbstrakJean Baudrillard melalui Simulacra and Simulation (1981) membuat rancangan pikir yang memprediksi bahwa realitas pada akhirnya telah mati. ‘Dunia baru’ yang Baudrillard sebut sebagai ‘Galaksi Simulacra’, ternyata melanda seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali hukum. Dialektika tentang praperadilan yang mengadili status tersangka beberapa waktu lalu yang lebih dikenal sebagai Sarpin’s Effect, dan dipungkasi dengan munculnya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, menunjukkan betapa realitas asas praduga tidak bersalah (APTB) acapkali berubah menjadi hiperealitas dalam penerapan hukum nasional. APTB pada tahap praperadilan yang hanya diterapkan secara tekstual dan dipisahlepaskan dari konteksnya, hukumnya. Persaingan antara praduga bersalah dan tidak bersalah, maupun kesenjangan legal concept dan factual concept dalam benak penegak hukum, serta nilai kemanusiaan yang mendahului legalitas yang diperam dalam revolusi Pancasila ala HAM Indonesia, gagal tergambar akibat penyedehanaan APTB yang monofaset. Oleh karenanya, APTB sebagai salah satu asas yang menjadi inti dalam hukum pidana formil, menurut Satjipto Rahardjo, sudah selayaknya dikonsepsikan sebagai cara berhukum yang tidak hanya berhenti pada membaca teks, tetapi melanjutkannya dengan aksi atau usaha (effort) manusia. Suatu usaha yang tentu saja menguras energi, baik pikiran maupun empati dan keberanian yang tidak semata-mata bersifat alles binnen de kader van de wet. 
PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR PERSELISIHAN MASYARAKAT DI DESA Sri Lestari Rahayu; Mulyanto Mulyanto; Anti Mayastuti
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8750

Abstract

AbstractThis study aimed to describe the strength of the functions of the head of the village strengthen the functions of the head of the village to mediate a dispute resolver based on Law Number 6 of 2014 on the village, so it can expand access to justice for rural communities and reduce the caseload of the state judiciary. The law put forward any disputes in rural communities can be resolved by the village head who acts as a mediator to revive the cultural community (gemeinschaaft) and empower local wisdom (local wisdom) in managing disputes, to achieve restorative justice in order to reduce the burden on the state judiciary. The results showed the settlement of disputes through mediation Mojolaban villagers of village heads (non litigation) is more effective than through the court (litigation) for various reasons, among others, the community (Gemeinschaft). AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan terhadap fungsi kepala desa sebagai mediator penyelesai perselisihan berdasar Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sehingga dapat memperluas access to justice masyarakat pedesaan dan mengurangi beban perkara di peradilan negara. Dalam Undang-undang tersebut mengedepankan setiap perselisihan di masyarakat desa dapat diselesaikan oleh kepala desa yang berperan sebagai mediator untuk menghidupkan budaya paguyuban (gemeinschaaft) dan memberdayakan kearifan lokal (local wisdom) dalam mengelola perselisihan, untuk mewujudkan keadilan restoratif guna mengurangi beban peradilan negara. Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa warga Desa Mojolaban melalui mediasi kepala desa (non litigasi) lebih efektif menjaga hubungan baik dan bersifat kekeluargaan sebagaimana karakteristik masyarakat paguyuban (Gemeinschaft). 
PELAKSANAAN KEWENANGAN KHUSUS PEMERINTAHAN MENURUT UU NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT) Kurniawan Kurniawan
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8736

Abstract

AbstractThis research is a legal empirical research by using the statute approach. The study is a descriptive analysis. Primary and secondary data used in this study analyzed qualitatively. The results of this research shows that, in order to carry out the affairs of other mandatory related special authority as mandated by Act Number 11 of 2006 regarding the Governing of Aceh, The Government of West Aceh district has implemented the four distinctive areas of Aceh. However, in its implementation faced many obstacles. and support local elites. AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris ( empirical research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian bersifat deskriptif analitis. Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwadalam rangka melaksanakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan keempat bidang yang menjadi keistimewaan Aceh. Namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan. Adapun hambatan-hambatan dan dukungan elit daerah.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI TANAH BERSERTIFIKAT GANDA DENGAN CARA ITIKAD BAIK DEMI KEPASTIAN HUKUM Iwan Permadi
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8762

Abstract

AbstractThe certificate issued for the beneficiary, intended it can be easily proved the land tenure, the ongoing disputes of land tenure even thought land registration has been done.  Many people's with good faith in the practice of  land transaction in Indonesia were deceived because the land have two or more certificates. Double certificates can be caused due of intent, not accidental and wrong administrative, both internal or external. A dispute settlement of land tenure (double certificates)  trought by National Land Agency (BPN ) and litigation (court). AbstrakPenerbitan sertifikat  diberikan kepada yang berhak, bertujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan tanahnya, dalam pelaksanaannya walaupun pendaftaran tanah sudah dilakukan, namun masih sering terjadi sengketa-sengketa hak-hak atas tanah. Banyak orang dengan itikad baik dalam praktek  jual beli tanah di Indonesia yang tertipu karena tanah yang dibelinya mempunyai dua atau lebih sertifikat. Penyebab terjadinya sertifikat  ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi baik secara internal maupun eksternal. Mekanisme penanganan sengketa hak atas tanah (sertifikat ganda) penyelesaiannya dapat melalui Instansi Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) dan melalui pengadilan.   
PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERINTAHAN DESA: KAJIAN POLITIK KEBIJAKAN DAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA Hayat -; Mar’atul Makhmudah
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8752

Abstract

AbstractThe emergence of the Law Number 6 of 2014 on Village providing the broadest space in the village to organize and manage his village in order to improve rural development and rural welfare. The village must rise and grow in the dynamic global life greater challenge. ASEAN Economic Community (AEC) is also a challenge for rural communities in competition. Rural communities should also be changed according to the demands of an increasingly global era. Infrastructure development should also continue to be made at the village level. Besides, the village required to be creative, innovative and participatory resource management in the village. Potential villages still buried in village life should be utilized for the welfare of the villagers. To manage the potential and the resources needed rural village human resources and quality management transparent and accountable, so that the potential of the village can be extracted and properly managed and optimized. This is a serious concern in the management of village resources, given the enormous potentials that exist in the village to be developed and used as a source of rural income that has not been optimized in its management. Abuses of authority and corruption at the village level are becoming increasingly vulnerable in the management of village resources. Given the central government through the Village Act already allocated funds for the village at 1 Billion - 1.4 Billion according to the needs of the village. Including the management of village resources in it. Management of village resources that are not appropriate in its implementation, will be a “hot ball” for the village government. Therefore, it is necessary for early prevention of corruption at the village level in the management of village resources to do, namely the village leadership that is transparent and accountable, improving the quality of rural human resources, information systems and the optimization of the village.Keywords: public policy, corruption, village resources, villageAbstrakMunculnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang seluas- luasnya kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengelola desanya dalam rangka meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Desa harus bangkit dan tumbuh dalam dinamika kehidupan global yang semakin besar tantangannya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat desa dalam berdaya saing. Mindset masyarakat desa harus dirubah sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin global. Pembangunan infrastruktur juga harus terus dilakukan ditingkat desa. Disamping itu desa dituntut untuk kreatif, inovatif dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya desa. Potensi desa yang masih terpendam dalam kehidupan masyarakat desa harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mengelola potensi dan sumber daya desa dibutuhkan sumber daya manusia desa yang berkualitas dan manajemen pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sehingga potensi-potensi desa dapat digali dan dikelola secara baik dan optimal. Hal ini menjadi perhatian serius dalam pengelolaan sumber daya desa, mengingat besarnya potensi-potensi yang ada di desa untuk dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sumber pendapatan desa yang belum dioptimalkan dalam pengelolaannya. Tindakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi ditingkat desa menjadi semakin rentan dalam pengelolaan sumber daya desa. Mengingat pemerintah pusat melalui UU Desa sudah mengalokasikan dana desa untuk sebesar 1 Miliyar – 1,4 Miliyarsesuai dengan kebutuhan desa. Termasuk pengelolaan sumber daya desa di dalamnya. Pengelolaan sumber daya desa yang tidak tepat dalam implementasinya, akan menjadi “bola panas” bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi di tingkat desa dalam pengelolaan sumber daya desa yang harus dilakukan, yaitu kepemimpinan desa yang transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, dan optimalisasi sistem informasi desa.Kata kunci: kebijakan publik, tindak pidana korupsi, sumber daya desa, desa
KOMUNIKASI POLITIK PASANGAN CALON TUNGGAL TERHADAP PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT KEFAMENANU PADA PILKADA 2015 DI KABUPATEN TTU PROVINSI NTT Veki Edizon Tuhana; Pawito Pawito; Mahendra Wijaya
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8738

Abstract

                                                                                                                                                      AbstractThe process of local elections is the right of every citizen to choose their leaders directly correspond running from an independent path to meet certain requirements. Concurrent local elections 2015 in Indonesia,  which is in North Central Timor  with a single candidate pair. Couples candidate election time carried out. This article is the result of research exploring: 1) analyzing the relationship between political communicator (single candidate pair) to the effects (voting behavior of society); 2) analyzing the relationship between the political message to the effect (voting behavior of society); 3) analyzing the relationship between media and interpersonal channels of the effect (voting behavior of society); 4) effects (voting behavior of society); As for the type of research is quantitative research with survey method. The study population was the whole community voters in District Kefamenanu City. The conclusions of the research and discussion is no relationship between political communicator with effect (voting behavior of society), there is a relationship between a political message to the effect, there is a relationship between are not have a relationship with the effects.AbstrakProses Pemilihan Kepala Daerah merupakan hak bagi setiap warga negara untuk memilih langsung pemimpinnya sesuai keyakinan dan penilaiannya terhadap calon yang diusulkan oleh masing-masing partai atau gabungan partai, atau yang mencalonkan diri dari jalur independen dengan memenuhi syarat tertentu. Pilkada serentak Tahun 2015 di Indonesia, salah satunya di Provinsi NTT, yaitu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan pasangan calon tunggal. Proses pilkada pasangan calon tunggal merupakan hal yang menarik karena sepanjang sejarah demokrasi dan sistem politik Indonesia baru pertama kali dilakukan. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mengeksplorasi: 1) Menganalisis hubungan komunikator politik (pasangan calon tunggal) terhadap efek (perilaku memilih masyarakat); 2) Menganalisis hubungan pesan politik terhadap efek (perilaku memilih masyarakat); 3) Menganalisis hubungan media dan saluran interpersonal terhadap efek (perilaku memilih masyarakat); 4) Menganalisis hubungan model pendekatan sosiologis (agama yang dianut dan jenis pekerjaan) terhadap efek (perilaku memilih masyarakat); adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat pemilih di Kecamatan Kota Kefamenanu. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah ada hubungan antara komunikator politik dengan efek (perilaku memilih masyarakat), ada hubungan antara pesan politik dengan efek, ada hubungan antara media dan saluran dengan efek, model pendekatan sosiologis (agama yang dianut dan jenis pekerjaan) tidak mempunyai hubungan dengan efek. 
PEMBAHARUAN SANKSI PIDANA BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DIINDONESIA Tommy Leonard
Yustisia Vol 5, No 2: August 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i2.8764

Abstract

AbstractSince Indonesia’s Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law (hereinafter referred to as the Criminal Code) applied, criminal law reformed to continue till now, both the modernity of the criminal law material, formally criminal law, and criminal law enforcement. The third part of the criminal law is part of the criminal law integratted to criminal law reform which must be involved to all three parts so they can be implemented. To achieve the objective of sentencing, Bill Criminal Code of 2012 also formulated a modernity of criminal code. types consist of three types. First, the principal of the criminal consisting of imprisonment, criminal cover, criminal surveillance, criminal fines, and criminal social work. Second, the criminal subject of a special nature, namely the death penalty. Third, the additional penalty which consists of the removal of certain rights, deprivation of certain goods and / or bill, the judge's verdict, payment of compensation, and the fulfillment of obligations of local customs or obligations under the laws of living in society. A appropriate theory and the theory improvement prevention of criminal penalties is an approach based on instrumental perspective. The punishment had been seen as an instrument to achieve certain objectives that lies beyond the punishment itself, namely the improvement of the perpetrator or the people protection. The nature and modalities of punishment must be tailored to the objectives which would be achieved. Thus, the imposition of punishment has no meaning in itself, but deriving their value from something else, namely from those objectives. The implication is that if the penalty is only seen as a means, basically can be replaced by other means which may be more efficient.  AbstrakSejak Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) berlaku, pembaharuan hukum pidana terus berlangsung hingga saat ini, baik pembaharuan terhadap hukum pidana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bagian hukum pidana tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yang terintegral sehingga pembaharuan hukum pidana harus melibatkan ketiga bagian tersebut agar dapat dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan pemidanaan, RUU KUHP Tahun 2012 juga merumuskan pembaharuan jenis pidana.  Pembaharuan tersebut terdiri atas tiga jenis. Pertama, pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Kedua, pidana pokok yang bersifat khusus, yaitu pidana mati. Ketiga, pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan teori perbaikan dan teori prevensi tentang hukuman pidana adalah pendekatan berdasarkan perspektif instrumentalistik. Hukuman dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar hukuman itu sendiri, yakni perbaikan pelaku atau perlindungan masyarakat. Sifat dan modalitas dari hukuman harus disesuaikan pada tujuan yang mau dicapai. Jadi, Penjatuhan hukuman tidak memiliki makna dalam dirinya sendiri, tetapi memperoleh nilainya dari sesuatu yang lain, yakni dari tujuan itu. Implikasinya adalah jika hukuman hanya dipandang sebagai sarana, pada dasarnya dapat diganti dengan sarana-sarana lain yang mungkin lebih efisien. Teori hukuman instrumentalistik mengimplikasikan penghapusan hukuman. 

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue