Muhammad Rustamaji
Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KESESUAIAN KONSEP DALUWARSA DALAM PENJATUHAN PIDANA STUDI KASUS NOMOR 226/PID.B/2018/PN.DPK DENGAN KETENTUAN PASAL 80 KUHP Albyno Achir; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.64031

Abstract

ABSTRAK: Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak hukum tentang penghentian daluwarsa pada penuntutan, dalam perspektif penghentian daluwarsa penuntutan Pasal 80 KUHP (Stuiting van de Verjaring). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil riset menunjukan bahwa penetapan penuntutan dalam perkara kasus putusan Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk  dinilai tidak sesuai pada perspektif Pasal 80 KUHP atas landasan pertimbangan hakim yang menyetujui   putusan   perkara   Praperadilan   Nomor   110/Pid.Pra/2017/Pn.Jkt.Sel, sehingga timbulnya dialektika mengenai penuntutan untuk menghentikan daluwarsa. Pada perspektif ketentuan Pasal 80 KUHP tindakan penuntutan timbul dualisme daluwarsa yakni, perbuatan tuntutan menghentikan daluwarsa asal perbuatan tersebut diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukannya kepadanya, dan yang kedua adalah proses penuntutan adanya perkembangan dalam proses penyidikan menentukan bahwa orang yang hilang adalah orang yang dituntut, dapat menghentikan daluwarsa tanpa memberitahukan kepada orang yang dituntut tersebut. Dialektika daluwarsa inilah yang seharusnya diungkap pada penulisan hukum ini.Kata Kunci: DALUWARSA; PENJATUHAN PIDANA; KUHPABSTRACT: The legal writing aims to analyse the protection of the legal rights of the termination of the prosecution in the perspective of termination of the prosecution of Article 80 KUHP (Stuiting van de Verjaring). This research is a type of normative, prescriptive legal research. The study uses statutory approaches and case approaches using primary legal materials and secondary legal substances.  The research shows that the determination of the prosecution in case of verdict No. 226/Pid. B/2018/Pn. DPK is assessed not in accordance with the perspective of Article 80 KUHP on the basis of judgment of judges who agree to the verdict of Pre-Court Number 110/Pid. Pra/2017/Pn. Jkt. Sel, So the emergence of dialectics about the prosecution to stop. On the perspective of Article 80 KUHP the prosecution of the proceedings arose the tax evidence that the act of prosecution ceased the constitution of the deed is known by the person charged or told to him, and the second is the process of prosecution of developments in the process of investigation determines that the lost person is the person charged, can stop the tax without notifying the claimable person. Dialectic of this tax is what should be revealed in the writing of this law.Keywords : DALUWARSA; CRIMINAL IMPOSITION; KUHP
PEMAHAMAN MENGENAI PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Trg.) Meirizka Orchidiva Adistyputri; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-MARET
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i1.63945

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim serta bagaimana pemahaman terkait menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang masih di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum ini menggunakan metode deduktif. Dengan begitu berdasarkan penelitian yang telah Penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaku Anak yang terkena tindak pidana pencurian menurut pertimbangan hukum hakim si Anak tersebut di jatuhkan pidana penjara yang berarti masih banyak penanganan mengenai perkara anak masih disamakan dengan perkara orang dewasa tanpa mempertimbangkan mengenai psikologis anak serta kepentingan dan juga kesejahteraan masa depan anak tersebut. Sedangkan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH) itu sendiri dan seringkali anak itu tidak mengerti dengan apa yang sudah diperbuat, dan ia pun harus diarahkan serta diberikan bentuk pembinaan khusus terhadapnya. Alangkah lebih baik jika seorang Hakim dapat memberikan keringanan hukuman atau biasa disebut dengan Diskresi (Peringanan Hukuman), sehingga bisa menjadi jalan keluar untuk para Anak Di Bawah Umur yang terkena tindak pidana.Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak Dibawah Umur, Tindak Pidana Pencurian, Penjatuhan Pidana Penjara.ABSTRACT: This study aims to obtain how the judges' legal considerations and in the form of understanding how to impose a prison sentence against underage defendants. This research is a prescriptive normative legal research. The legal material collection technique used is literature study. Types and sources of legal materials include primary and secondary legal materials. The approach in this research uses a case study approach. Furthermore, this legal material analysis technique uses the deductive method. Therefore, based on the research that the author has done, it can be concluded that the perpetrators of children who have been subjected to criminal acts of theft according to the legal considerations of the judge of the child were sentenced to imprisonment, which means that there is still a lot of handling regarding cases of children that are still equated with adult cases without considering the psychological aspects of children. as well as the interests and future well-being of the child. Whereas the Child Troubled with Law (ABH) itself and often the child does not understand what has been done, and he must be directed and given a special form of guidance for him. It would be better if a Judge can provide leniency or commonly referred to as Discretion, so that it can be a way out for Minors who are exposed to crime.Keywords: Judicial Legal Considerations, Underage Children, Theft of Crimes, Imprisonment of Prisons.
Legal Strategies in Empowering Msmes Through Assistance to Support The Local Economic Ecosystem in Banyuanyar Village Itok Dwi Kurniawan; Dara Pustika Sukma; Ismawati Septiningsih; Bambang Santoso; Muhammad Rustamaji; Jose Gama Santos
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol. 9 No. 1 (2026): (January-June 2026)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v9i1.35966

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a vital pillar of the national economy due to their contribution to job creation and local economic resilience. However, in rural areas such as Banyuanyar Village, MSMEs still face serious challenges, particularly in terms of business legality. Limited understanding of the importance of business licensing, restricted access to information, and financial constraints remain the main obstacles for MSME actors to obtain proper legal status. In response to these challenges, an assistance program was implemented with the aim of optimizing the legality of MSME products through three main approaches: education, technical assistance, and financial facilitation. The activities were carried out using interactive lectures, Focus Group Discussions (FGD), and participatory approaches (Built-in Participatory). The results of the FGD revealed that Banyuanyar Village already has an economic potential based on the concept of "One Village One Product." However, most MSME products still lack legal protection such as Intellectual Property Rights (IPR). Following the assistance, there was an increase in community awareness regarding the registration of IPR for their products, along with concrete support from the Village Government in facilitating the process. In conclusion, participatory legal assistance has proven to be effective in strengthening a legal, inclusive, and sustainable MSME ecosystem at the village level. This aligns with Sustainable Development Goals (SDGs) 8: Decent Work and Economic Growth.