cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Satria, S.H., M.H
Contact Email
indah.satria@ubl.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Pranata Hukum
Published by Universitas Bandar Lampung
ISSN : 1907560X     EISSN : 26853213     DOI : https://doi.org/10.36448/pranatahukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2009): Januari" : 6 Documents clear
Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan di Propinsi Lampung Erlina B.
PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.57

Abstract

Meweujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya, untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan yaitu data sekunderdan data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara tertata dan konsisten sesuai dengan kewenangan. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah digunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium.
Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Erina Pane
PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.58

Abstract

Hukum adalah juga produk kebijakan, namun kebijakan dapat tidak berupa produk hukum. Hal ini sering menjadi permasalahan kemudian, karena kebijakan bergerak lebih fleksibel dibandingkan perundang-undangan yang ada, meski kebijakan tetap tidak boleh lepas dari makna dasar dari hukum yang ada dan sedang berlaku. Dengan demikian, sebagai sebuah keniscayaan pula, hukum juga tidak bisa terlalu mengekang kebijakan untuk bergerak, sehingga kebijakan kehilangan elastisitasnya yang pada saat tertentu dibutuhkan dalam penerapan hukum itu sendiri. Sebagaimana dipahami penegakan hukum bukan semata-mata melaksanakan teks-teks yang ada tanpa memperdulikan kondisi yang ada di dalam lingkungannya yang paling penting adalah mengetengahkan esensi dari keadilan, yang pada akhirnya menjelma menjadi sebuah kebijaksanaan
Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum Meita Djohan Oelangan
PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.59

Abstract

Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum secara ideal bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, selain itu keperasi metupakan soko guru perekonomian Indonesia. Dalam kegiatan usaha koperasi badan pengawas sebagai salah satu alat perlengkapan dalam koperasi memegang peranan dalam menentukan kesehatan jalannya usaha yang dikelola oleh pengurus. Permasalahan dalam hal ini adalah malihat bagaimana tanggungjawab badan pengawas sebagai slah satu organ yang ada dalam koperasi Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normative. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Badan Pengawas mempunyai Kedudukan yang penting karena badan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan keperasi. Tanggung Jawab badan pengawas kepada rapat anggota, adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dari apa yang telah dilaksanakan oleh badan pengawas dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab badan pengawas meliputi tanggung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan usaha koperasi, tanggung jawab dalam membuat laporan yang baik.
Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.60

Abstract

Apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen maka penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector)? Pnelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jasa pihak ketiga (Debt Collector) hanya berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak ketiga (Debt Collector) dapat melakukan nogoisasi kepada konsumen  untuk segera melunasi hutangnya yang telah dikalkulasikan dengan denda. Namun apabila konsumen tetap tidak dapat melunasi hutangnya tersebut pihak ketiga (debt collector) dapat melakukan penarikan barang tersebut dengan cara baik-baik ataupun dengan cara pemaksaan. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam hal melaksanakan tugas yang diberikan Debt Collector hendaknya melaksanakan dengan baik tanpa kekerasan dalam hal penagihan hutang atau penarikan barang dari tangan konsumen.
UU Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah: Antara Das Sollen dan Das Sein H.M. Siregar
PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.61

Abstract

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerag secara legal dan yuridis telah dishkan dan ditandatangani oleh Presiden Replublik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004. Selain itu juga telah diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Ini berarti membuka pintu kajian semakin jelas (transparan) akan pentingnya keterlibatan dari masyarakat maupun pemerintah dalam mematuhi secara sadar isi dari Undang-undang yang telah disahkan tersebut (das sollen) dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan berpolitik (das sein).
Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Suryani
PRANATA HUKUM Vol 4 No 1 (2009): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i1.62

Abstract

Penyidik mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Kemudian Penyidik membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara ke Penuntut Umum sebagai tahap pertama dalam bentuk hubungan koordinasi kerja, jika penyidikan telah dianggap selesai , maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan koordinasi penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam penyidikan perkara pidana.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kapan dimulainya, penyerahan berkas penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk hubungan hukum koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum adalah apabila penyidik telah memulai suatu penyidikan, ia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Setelah penyidikan selesai , ia menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum,kemudian penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut. Apabila penuntut umum menganggap berkas telah lengkap ia harus sudah memberitahukan kepada Penyidik tentang hasil penyidikan, maka Penuntut Umum segera menerbitkan P-21 yaitu Surat Perintah agar tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 2 (2025): Juli Vol. 20 No. 1 (2025): Januari Vol. 19 No. 2 (2024): Juli Vol. 18 No. 2 (2023): Juli Vol. 18 No. 1 (2023): Januari Vol. 17 No. 2 (2022): Juli Vol 17 No 1 (2022): Januari Vol 16 No 2 (2021): Juli Vol 16 No 1 (2021): Januari Vol 15 No 2 (2020): Juli Vol 15 No 1 (2020): Januari Vol 14 No 2 (2019): Juli Vol 14 No 1 (2019): Januari Vol 13 No 2 (2018): Juli Vol 13 No 1 (2018): Januari Vol 12 No 2 (2017): Juli Vol 11 No 1 (2016): Januari Vol 10 No 2 (2015): Juli Vol 10 No 1 (2015): Januari Vol 9 No 1 (2014): Januari Vol 8 No 2 (2013): Juli Vol 8 No 1 (2013): Januari Vol 7 No 2 (2012): Juli Vol 7 No 1 (2012): Januari Vol 6 No 2 (2011): Juli Vol 6 No 1 (2011): Januari Vol 5 No 2 (2010): Juli Vol 5 No 1 (2010): Januari Vol 4 No 2 (2009): Juli Vol 4 No 1 (2009): Januari Vol 3 No 2 (2008): Juli Vol 3 No 1 (2008): Januari Vol 2 No 2 (2007): Juli Vol 2 No 1 (2007): Januari Vol 1 No 1 (2006): Januari More Issue